Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia merupakan topik penting dalam hukum keluarga karena berkaitan dengan hak suami dan istri atas kekayaan yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam praktiknya, persoalan harta bersama atau gono-gini sering muncul ketika pasangan menghadapi perceraian, perselisihan kepemilikan aset, atau pembagian kekayaan keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu memahami dasar hukum, prinsip kepemilikan, serta aturan pembagian harta bersama agar dapat melindungi hak masing-masing. Selain itu, pemahaman yang tepat membantu pasangan menentukan langkah hukum apabila muncul perselisihan mengenai rumah, tanah, tabungan, kendaraan, maupun aset usaha.
Baca Juga : Harta Bersama Gono-Gini: Pengertian dan Dasar Hukum
Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan
Harta bersama adalah harta yang di peroleh selama perkawinan dan termasuk dalam kepemilikan bersama suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia lebih sering menyebutnya sebagai harta gono-gini. Harta tersebut dapat berasal dari penghasilan pekerjaan, keuntungan usaha, tabungan, pembelian aset, maupun sumber ekonomi lain selama perkawinan.
Baca Juga : Apa Itu Harta Bersama Gono-Gini? Pengertian & Dasar Hukumnya
Sebagai contoh, suami dan istri membeli rumah setelah menikah menggunakan penghasilan selama perkawinan. Pada prinsipnya, rumah tersebut termasuk harta bersama sepanjang tidak terdapat ketentuan atau keadaan hukum yang menentukan lain.
Selain itu, harta bersama tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menghasilkan uang. Seorang istri yang mengurus rumah tangga dan merawat anak, misalnya, tetap memiliki kedudukan hukum dalam harta bersama. Dengan demikian, kontribusi dalam keluarga tidak selalu harus berbentuk penghasilan finansial.
Namun, pasangan perlu membedakan harta bersama dari harta pribadi. Harta yang seseorang miliki sebelum menikah serta harta yang ia peroleh melalui hadiah atau warisan pada prinsipnya tetap menjadi harta pribadi, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku. Oleh sebab itu, waktu perolehan dan sumber dana menjadi faktor penting dalam menentukan status suatu aset.
Baca Juga : Kapan Harta Menjadi Harta Bersama dalam Pernikahan?
Dasar Hukum Harta Bersama Menurut Hukum Indonesia
Indonesia mengatur harta bersama melalui beberapa ketentuan hukum. Dasar utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.
Baca Juga : Harta yang Termasuk Gono-Gini: Ini Penjelasan Lengkapnya
1. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menjadi dasar utama untuk menentukan status aset yang pasangan peroleh selama perkawinan.
Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing pasangan serta harta yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain.
Dengan demikian, tidak semua harta yang di miliki selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Sebagai contoh, seorang istri yang menerima warisan berupa tanah dari orang tuanya pada prinsipnya tetap memiliki tanah tersebut sebagai harta pribadi.
Baca Juga : Harta Bawaan vs Harta Bersama: Hak Suami Istri Setelah Menikah
2. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan
Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Artinya, salah satu pasangan tidak boleh mengabaikan kepentingan pasangannya ketika mengambil keputusan mengenai aset bersama.
Sebagai ilustrasi, apabila suami ingin menjual rumah yang termasuk harta bersama, ia perlu memperhatikan persetujuan istrinya sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang bertindak sepihak terhadap kekayaan keluarga.
Baca Juga : Apakah Utang Suami atau Istri Termasuk Harta Bersama?
3. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan
Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama mengikuti pengaturan menurut hukum masing-masing. Oleh karena itu, penyelesaian pembagian harta perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku bagi pasangan dan keadaan perkara.
Ketentuan ini penting karena penyelesaian sengketa harta bersama tidak selalu sama untuk setiap pasangan. Dengan memahami dasar hukumnya, pihak yang bersengketa dapat menentukan jalur penyelesaian yang tepat.
Baca Juga : Cara Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian
Harta Bersama Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam di Indonesia, pengaturan harta bersama antara lain mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Al-Qur’an tidak menetapkan satu sistem pembagian harta bersama suami istri dengan istilah gono-gini secara terperinci, prinsip kepemilikan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing menjadi pertimbangan penting.
Baca Juga : Apakah Harta Gono-Gini Harus Dibagi 50:50? Ini Penjelasannya
Islam mengakui hak seseorang atas harta yang ia peroleh melalui usaha yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Surah An-Nisa ayat 32 yang menjelaskan bahwa laki-laki memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan.
Dalam konteks perkawinan, prinsip tersebut mendukung penghormatan terhadap hak ekonomi masing-masing pasangan. Sementara itu, pengaturan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menentukan status kekayaan yang pasangan peroleh selama perkawinan.
Baca Juga : Cara Mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama
Ketentuan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 85 KHI menegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dengan demikian, suami dan istri tetap dapat memiliki harta pribadi di samping harta bersama.
Selanjutnya, Pasal 91 KHI menjelaskan bahwa harta bersama dapat berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Bentuknya dapat mencakup rumah, kendaraan, surat berharga, hak ekonomi, dan kekayaan lain yang memenuhi ketentuan hukum.
Baca Juga : Bukti Harta Gono-Gini: Dokumen Penting & Cara Membuktikannya
Kemudian, Pasal 92 KHI mengatur bahwa suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Ketentuan ini bertujuan menjaga hak kedua belah pihak sekaligus mencegah tindakan yang merugikan pasangan.
Adapun Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak seperdua dari harta bersama kepada masing-masing janda atau duda cerai hidup, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap perlu mempertimbangkan fakta perkara, bukti kepemilikan, perjanjian yang berlaku, dan aturan hukum yang relevan. Oleh sebab itu, pasangan sebaiknya tidak langsung menyimpulkan hak pembagian hanya berdasarkan satu ketentuan tanpa memeriksa kondisi konkret.
Perbedaan Harta Bersama dan Harta Pribadi
Memahami perbedaan harta bersama dan harta pribadi sangat penting sebelum pasangan mengelola atau membagi kekayaan. Perbedaan ini menentukan apakah suatu aset masuk dalam objek pembagian ketika perkawinan berakhir.
1. Harta Bersama
Harta bersama mencakup aset yang pasangan peroleh selama perkawinan sesuai ketentuan hukum. Contohnya meliputi rumah yang mereka beli dari penghasilan selama perkawinan, kendaraan keluarga, tabungan, investasi, dan aset usaha yang memenuhi kriteria hukum.
Meskipun demikian, pasangan perlu memeriksa sumber dana, waktu perolehan, dokumen kepemilikan, dan kemungkinan adanya perjanjian perkawinan. Pemeriksaan tersebut membantu memastikan status setiap aset secara lebih akurat.
2. Harta Bawaan
Harta bawaan merupakan harta yang seseorang miliki sebelum menikah. Misalnya, suami telah mempunyai rumah sebelum melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya, rumah tersebut tetap menjadi harta pribadinya.
Namun, apabila pasangan menggunakan penghasilan bersama untuk membayar cicilan atau melakukan renovasi, situasi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, bukti transaksi dan dokumen kepemilikan menjadi penting ketika terjadi sengketa.
3. Harta Hadiah dan Warisan
Harta yang seseorang peroleh melalui hadiah atau warisan pada prinsipnya tetap menjadi harta pribadi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku.
Sebagai contoh, istri menerima warisan berupa tanah ketika masih menikah. Pada prinsipnya, tanah tersebut menjadi harta pribadinya. Namun, apabila muncul sengketa mengenai penggunaan dana bersama untuk mengembangkan atau mengelola tanah tersebut, para pihak perlu menelaah bukti dan keadaan yang sebenarnya.
Dengan demikian, penentuan status harta tidak cukup hanya melihat siapa yang menguasai aset. Sebaliknya, pasangan perlu menilai asal-usul harta dan dasar hukum kepemilikannya.
Bagaimana Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian?
Pembagian harta bersama setelah perceraian memerlukan identifikasi aset dan pemeriksaan dokumen secara cermat. Pertama, pasangan perlu menyusun daftar kekayaan yang mereka peroleh selama perkawinan. Daftar tersebut dapat mencakup rumah, tanah, kendaraan, tabungan, investasi, serta kepemilikan usaha.
Selanjutnya, mereka perlu memisahkan harta bersama dari harta pribadi. Untuk mendukung proses tersebut, pasangan dapat mengumpulkan sertifikat, akta jual beli, rekening koran, bukti pembayaran, dokumen warisan, dan perjanjian perkawinan apabila ada.
Bagi pasangan Muslim, Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak seperdua kepada masing-masing pihak atas harta bersama setelah perceraian, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, Pasal 37 UU Perkawinan mengarahkan pembagian harta bersama menurut hukum masing-masing.
Apabila kedua pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat mempertimbangkan penyelesaian secara damai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum. Sebaliknya, jika perselisihan tidak menemukan jalan keluar, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang.
Untuk pasangan Muslim, sengketa harta bersama umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, sengketa harta bersama bagi pasangan non-Muslim pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Namun, penentuan forum dan langkah hukum tetap perlu menyesuaikan keadaan konkret setiap perkara.
Pentingnya Konsultasi Hukum tentang Harta Bersama
Persoalan harta bersama dapat melibatkan berbagai masalah, mulai dari rumah atas nama satu pihak hingga aset usaha, warisan, dan utang selama perkawinan. Oleh karena itu, memahami aturan secara umum terkadang belum cukup untuk menentukan langkah hukum yang tepat.
Melalui konsultasi hukum, Anda dapat memahami dasar hukum yang relevan, dokumen yang perlu di siapkan, serta pilihan penyelesaian sesuai kondisi perkara. Selain itu, konsultasi sejak awal membantu Anda mempertimbangkan risiko sebelum menjual aset, menandatangani kesepakatan pembagian, atau mengajukan gugatan.
Dengan demikian, konsultasi hukum dapat membantu Anda mengambil keputusan secara lebih terarah dan mengurangi risiko perselisihan yang berkepanjangan.
Harta bersama menurut hukum Islam dan hukum Indonesia merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan, sedangkan bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam mengatur persoalan tersebut secara lebih terperinci melalui Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.
Selain itu, pasangan perlu membedakan harta bersama dari harta bawaan, hadiah, dan warisan yang pada prinsipnya menjadi harta pribadi. Perbedaan ini berpengaruh terhadap pengelolaan aset dan pembagian harta ketika perkawinan berakhir.
Karena setiap perkara memiliki karakteristik berbeda, pemeriksaan dokumen dan konsultasi hukum dapat membantu menentukan langkah yang tepat. Dengan memahami dasar hukum harta bersama, pasangan dapat melindungi hak masing-masing dan menyelesaikan persoalan secara lebih bijaksana.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
