Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

Isma

PT
Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
Direktur Utama Jangkar Groups

Memahami syarat pembuatan akta pendirian perusahaan merupakan langkah awal yang penting sebelum seseorang membangun badan usaha secara resmi. Dokumen pendirian tidak hanya menjadi bukti kesepakatan para pendiri, tetapi juga menjadi dasar untuk mengurus pengesahan badan hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan berbagai perizinan lainnya.

Namun, setiap jenis badan usaha memiliki persyaratan yang berbeda. Perseroan Terbatas (PT), PT Perorangan, Commanditaire Vennootschap (CV), dan firma memiliki mekanisme pendirian serta ketentuan administrasi masing-masing. Oleh karena itu, calon pengusaha perlu memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan sebelum menghubungi notaris atau memulai pendaftaran secara elektronik.

Selain kelengkapan identitas, pendiri juga perlu menentukan nama perusahaan, alamat kedudukan, bidang usaha, modal, serta susunan pengurus. Persiapan tersebut membantu memperlancar proses pembuatan akta sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Artikel ini membahas secara lengkap syarat pembuatan akta pendirian perusahaan, mulai dari dokumen pribadi, persyaratan badan usaha, ketentuan modal, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pendirian perusahaan.

Baca Juga : Akta Pendirian Perusahaan: Syarat, Prosedur, Biaya, dan Legalitas

1. Mengenal Akta Pendirian Perusahaan

Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen hukum yang mencatat kesepakatan para pendiri untuk membentuk suatu badan usaha. Dalam dokumen tersebut, pendiri menetapkan identitas perusahaan, tujuan kegiatan usaha, struktur kepemilikan, modal, serta ketentuan pengelolaan.

Untuk PT persekutuan modal, notaris menyusun akta pendirian dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, CV dan firma juga menggunakan akta notaris sebagai dasar pendiriannya. Akan tetapi, PT Perorangan memiliki mekanisme berbeda karena pendiri cukup menyampaikan pernyataan pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dengan demikian, calon pengusaha perlu menentukan bentuk badan usaha terlebih dahulu. Langkah ini penting karena pilihan tersebut menentukan jenis dokumen, jumlah pendiri, dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi.

Baca Juga : Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan Melalui Notaris

Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Berdasarkan Jenis Badan Usaha

2. Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Berdasarkan Jenis Badan Usaha

Persyaratan pendirian perusahaan tidak sepenuhnya sama untuk setiap bentuk usaha. Berikut penjelasan mengenai ketentuan yang perlu diperhatikan.

A. Syarat Pendirian PT

PT atau Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki modal berupa saham. Untuk mendirikan PT persekutuan modal, pendiri pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan berikut:

  • Minimal dua orang pendiri, kecuali terdapat pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Memiliki nama perseroan yang sesuai ketentuan.
  • Menentukan alamat kedudukan perusahaan.
  • Menetapkan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.
  • Menentukan modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor.
  • Menentukan jumlah dan komposisi kepemilikan saham.
  • Menetapkan direksi dan dewan komisaris.
  • Membuat akta pendirian melalui notaris.

Selain itu, para pendiri perlu menyepakati anggaran dasar yang akan mengatur hubungan antarpemegang saham dan mekanisme pengelolaan perusahaan.

Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan dan Faktornya

B. Syarat Pendirian PT Perorangan

PT Perorangan memberikan kesempatan kepada satu orang untuk mendirikan badan hukum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Berbeda dengan PT persekutuan modal, pendiri PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris. Persyaratan umumnya meliputi:

  • Didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia.
  • Berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.
  • Memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil.
  • Menentukan nama dan alamat perusahaan.
  • Menentukan kegiatan usaha berdasarkan KBLI.
  • Menetapkan modal usaha.
  • Mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui SABH.

Selanjutnya, sistem menerbitkan sertifikat pendaftaran setelah pendiri memenuhi ketentuan administrasi.

Baca Juga : Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

C. Syarat Pendirian CV

CV merupakan persekutuan komanditer yang memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan kegiatan usaha, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai penyetor modal.

Persyaratan umumnya mencakup:

  • Minimal dua orang pendiri.
  • Identitas seluruh sekutu.
  • Nama CV.
  • Alamat kedudukan usaha.
  • Maksud dan tujuan kegiatan usaha.
  • Kesepakatan pembagian modal dan keuntungan.
  • Penentuan sekutu aktif dan sekutu pasif.
  • Akta pendirian dari notaris.

Setelah itu, pendiri perlu melakukan pendaftaran melalui sistem administrasi badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Perbedaan Akta Pendirian PT, CV, dan Yayasan

D. Syarat Pendirian Firma

Firma merupakan persekutuan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama.

Dokumen yang perlu disiapkan biasanya meliputi identitas seluruh sekutu, nama firma, alamat usaha, bidang kegiatan, pembagian kewenangan, serta kesepakatan tanggung jawab setiap sekutu.

Selain itu, para pendiri perlu menyepakati ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan agar tidak menimbulkan perselisihan ketika perusahaan mulai beroperasi.

3. Dokumen Pribadi yang Harus Disiapkan Pendiri

Selain memenuhi ketentuan berdasarkan bentuk badan usaha, calon pendiri perlu menyiapkan dokumen identitas. Kelengkapan dokumen ini membantu notaris memeriksa data sebelum menyusun akta pendirian.

Berikut dokumen yang umumnya diperlukan.

Baca Juga : Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

A. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Setiap pendiri warga negara Indonesia perlu menyiapkan KTP yang masih berlaku. Notaris menggunakan data tersebut untuk mencatat nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, dan alamat pendiri.

Selain itu, pendiri perlu memastikan seluruh informasi sesuai dengan data kependudukan agar tidak terjadi perbedaan identitas dalam akta.

B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP menjadi dokumen pendukung administrasi perpajakan. Notaris dapat meminta NPWP pendiri atau pengurus sesuai kebutuhan dan jenis layanan pendirian perusahaan.

Namun, persyaratan administrasi perpajakan perlu menyesuaikan ketentuan terbaru dan kondisi masing-masing pendiri.

C. Kartu Keluarga

Dalam kondisi tertentu, notaris dapat meminta Kartu Keluarga untuk membantu memeriksa kesesuaian data identitas atau hubungan keluarga.

Dokumen ini juga dapat mendukung pemeriksaan administrasi apabila terdapat kebutuhan khusus dalam proses pendirian.

Baca Juga : Isi Akta Pendirian Perusahaan dan Klausul Penting

D. Paspor dan Dokumen WNA

Jika pendirian perusahaan melibatkan warga negara asing, notaris perlu memeriksa paspor dan dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, pendiri harus memperhatikan ketentuan penanaman modal asing, pembatasan bidang usaha, serta persyaratan kepemilikan saham yang berlaku.

Dengan demikian, keterlibatan WNA membutuhkan pemeriksaan hukum lebih lanjut sebelum notaris menyusun akta.

E. Surat Kuasa

Apabila salah satu pendiri memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mewakilinya, notaris dapat meminta surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen tersebut harus menjelaskan identitas pemberi dan penerima kuasa serta ruang lingkup kewenangannya.

Baca Juga : Perubahan Akta Pendirian Perusahaan: Syarat dan Prosedur

4. Persyaratan Data Perusahaan dalam Akta Pendirian

Selain identitas pendiri, terdapat sejumlah informasi perusahaan yang perlu disepakati sebelum notaris menyusun akta.

A. Nama Perusahaan

Nama perusahaan menjadi identitas resmi badan usaha. Khusus PT, nama harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, calon pendiri sebaiknya menyiapkan beberapa alternatif nama. Selanjutnya, notaris dapat membantu memeriksa ketersediaan dan kesesuaiannya melalui sistem administrasi yang berlaku.

B. Alamat Kedudukan Perusahaan

Pendiri perlu menentukan alamat kedudukan perusahaan secara jelas. Informasi tersebut mencakup nama jalan, nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, serta provinsi.

Selain itu, lokasi perusahaan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah. Hal ini penting agar alamat yang tercantum dalam akta dapat mendukung proses perizinan usaha.

Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Pendirian Perusahaan

C. Maksud dan Tujuan Usaha

Pendiri harus menjelaskan kegiatan bisnis yang akan perusahaan jalankan. Untuk PT, informasi tersebut menjadi bagian dari anggaran dasar.

Selanjutnya, pendiri perlu menyesuaikan bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak dalam perdagangan, konstruksi, konsultasi, dan teknologi informasi memerlukan klasifikasi kegiatan yang sesuai.

Pemilihan KBLI yang tepat juga membantu proses pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga : Jasa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

D. Modal dan Kepemilikan Saham

Khusus PT persekutuan modal, pendiri harus menentukan struktur modal dan pembagian saham.

Informasi yang perlu disepakati meliputi:

  • Modal dasar perusahaan.
  • Modal ditempatkan.
  • Modal disetor.
  • Jumlah saham.
  • Nilai nominal saham.
  • Persentase kepemilikan setiap pemegang saham.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, paling sedikit 25% dari modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh. Namun, pendiri menentukan besaran modal dasar berdasarkan keputusan pendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan sektoral apabila berlaku.

E. Susunan Pengurus

PT memerlukan direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu, pendiri harus menentukan nama, identitas, serta jabatan setiap pengurus.

Selain itu, para pendiri perlu memahami kewenangan masing-masing organ perusahaan. Direksi menjalankan pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

5. Tahapan Menyiapkan Persyaratan Pembuatan Akta

Setelah memahami seluruh dokumen yang di perlukan, calon pengusaha dapat mengikuti tahapan persiapan berikut.

  1. Menentukan bentuk badan usaha. Pilih PT, PT Perorangan, CV, atau firma sesuai kebutuhan dan rencana bisnis.
  2. Mengumpulkan identitas pendiri. Siapkan KTP, NPWP apabila di perlukan, dan dokumen pendukung lainnya.
  3. Menentukan nama perusahaan. Siapkan beberapa alternatif nama agar proses pemeriksaan lebih mudah.
  4. Menentukan alamat dan bidang usaha. Pastikan alamat jelas dan KBLI sesuai kegiatan bisnis.
  5. Menyepakati modal dan kepemilikan. Untuk PT, tentukan komposisi saham dan besaran modal.
  6. Menentukan susunan pengurus. Sepakati pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi perusahaan.
  7. Berkonsultasi dengan notaris. Serahkan dokumen untuk pemeriksaan dan penyusunan akta.

Dengan mengikuti tahapan tersebut, pendiri dapat mengurangi risiko kekurangan dokumen maupun kesalahan informasi ketika mengajukan pendirian perusahaan.

6. Kesalahan dalam Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

Beberapa kesalahan administrasi dapat memperlambat proses pendirian. Oleh sebab itu, calon pengusaha perlu memperhatikan hal-hal berikut.

Pertama, identitas pendiri tidak sesuai. Perbedaan nama atau alamat antara KTP dan dokumen pendukung dapat menimbulkan kendala pemeriksaan.

Kedua, nama perusahaan tidak memenuhi ketentuan. Pendiri yang hanya menyiapkan satu nama berisiko harus mengulang proses pemilihan apabila nama tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Ketiga, salah memilih KBLI. Ketidaksesuaian bidang usaha dapat menghambat pengurusan NIB dan perizinan lanjutan.

Keempat, pembagian saham tidak jelas. Kesepakatan modal dan kepemilikan yang kurang terperinci berpotensi memicu konflik antarpemegang saham.

Kelima, tidak memahami perbedaan badan usaha. PT memiliki status badan hukum, sedangkan CV dan firma bukan badan hukum. Perbedaan ini berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum para pendiri.

Karena itu, konsultasi dengan notaris sebelum proses pendirian menjadi langkah yang sangat membantu.

7. Dasar Hukum Persyaratan Pendirian Perusahaan

Proses pendirian perusahaan di Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan yang mengatur pembentukan badan usaha dan administrasi hukumnya.

Beberapa dasar hukum yang perlu di perhatikan antara lain:

  1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur pendirian, modal, struktur organisasi, dan tanggung jawab perseroan.
  2. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik.
  3. PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur modal dasar serta pendaftaran pendirian PT yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
  4. PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM.
  5. PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
  6. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum PT.

Khusus Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, peraturan ini berlaku sejak 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Oleh karena itu, pendiri perlu mengikuti ketentuan terbaru ketika mengurus pendirian PT pada tahun 2026.

8. FAQ Seputar Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

1. Apa saja syarat utama membuat akta pendirian perusahaan?

Persyaratan utamanya meliputi identitas pendiri, nama perusahaan, alamat kedudukan, bidang usaha, informasi modal, serta susunan pengurus. Namun, dokumen tambahan dapat berbeda sesuai bentuk badan usaha.

2. Apakah membuat akta pendirian perusahaan harus melalui notaris?

Untuk PT persekutuan modal, CV, dan firma, pendiri menggunakan jasa notaris dalam proses pembuatan akta. Sementara itu, PT Perorangan menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik tanpa akta notaris.

3. Apakah bisa mendirikan perusahaan tanpa NPWP pribadi?

Kebutuhan NPWP pribadi bergantung pada proses administrasi dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, calon pendiri sebaiknya berkonsultasi dengan notaris mengenai dokumen perpajakan yang di perlukan.

4. Berapa orang minimal untuk mendirikan perusahaan?

PT persekutuan modal pada prinsipnya memerlukan minimal dua pendiri. Sebaliknya, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sementara itu, CV dan firma memerlukan minimal dua sekutu.

5. Apakah modal harus tersedia sebelum membuat akta?

Pendiri perlu menyepakati struktur modal sebelum penyusunan akta. Khusus PT, modal ditempatkan dan di setor penuh paling sedikit 25% dari modal dasar. Pendiri juga perlu menyiapkan bukti penyetoran sesuai ketentuan.

6. Apakah alamat rumah bisa di gunakan sebagai alamat perusahaan?

Penggunaan alamat rumah bergantung pada ketentuan tata ruang, zonasi, peraturan daerah, dan persyaratan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pendiri perlu memeriksa kesesuaian lokasi sebelum mencantumkannya dalam dokumen perusahaan.

7. Apa yang terjadi jika dokumen pendirian tidak lengkap?

Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat penyusunan akta dan proses pendaftaran badan usaha. Bahkan, ketidaksesuaian data dapat menyebabkan pendiri perlu melakukan perbaikan sebelum melanjutkan tahapan administrasi.

Memenuhi syarat pembuatan akta pendirian perusahaan merupakan langkah penting untuk membangun bisnis dengan dasar hukum yang jelas. Calon pengusaha perlu menyiapkan identitas pendiri, nama perusahaan, alamat kedudukan, bidang usaha, informasi modal, dan susunan pengurus sesuai bentuk badan usaha yang dipilih.

Selain itu, setiap bentuk badan usaha memiliki ketentuan berbeda. PT persekutuan modal memerlukan akta notaris dan pengesahan badan hukum, sedangkan PT Perorangan menggunakan pernyataan pendirian elektronik. Sementara itu, CV dan firma memiliki ketentuan pendirian tersendiri.

Oleh karena itu, persiapan dokumen dan konsultasi dengan notaris menjadi langkah penting sebelum memulai proses pendirian. Dengan administrasi yang lengkap dan tepat, pengusaha dapat memperlancar pengurusan akta, pendaftaran badan usaha, NIB, serta perizinan lainnya.

Jika Anda ingin mendirikan perusahaan, pastikan seluruh persyaratan telah sesuai dengan ketentuan hukum terbaru agar bisnis dapat berkembang dengan legalitas yang kuat.

Konsultasikan Akta Pendirian Perusahaan Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp