Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tidak cukup hanya dengan menyusun dan menandatangani akta pendirian di hadapan notaris. Pendiri juga perlu memastikan perusahaan memperoleh pengesahan badan hukum dari pemerintah. Dalam proses tersebut, pengesahan akta pendirian PT melalui AHU menjadi tahapan penting untuk memberikan status badan hukum kepada perseroan. AHU atau Administrasi Hukum Umum menyediakan sistem administrasi yang memungkinkan notaris mengajukan permohonan pengesahan secara elektronik kepada Menteri Hukum.

Melalui proses ini, pemerintah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data pendirian perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum. Dengan demikian, pendiri perlu memahami persyaratan, prosedur, biaya, serta kendala yang mungkin muncul agar proses pendirian PT berjalan lancar.

Baca Juga : Akta Pendirian Perusahaan: Syarat, Prosedur, Biaya, dan Legalitas

1. Apa Itu Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU?

Pengesahan akta pendirian PT melalui AHU merupakan proses administrasi untuk memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum. AHU berada di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum.

Dalam pendirian PT persekutuan modal, pendiri terlebih dahulu menyepakati pembentukan perseroan dan menuangkan anggaran dasarnya ke dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Selanjutnya, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem AHU sesuai kewenangannya.

Tahap ini memiliki arti penting karena PT memperoleh status badan hukum setelah Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan. Artinya, penandatanganan akta pendirian saja belum membuat PT persekutuan modal memperoleh status badan hukum.

Namun, perlu dibedakan antara PT persekutuan modal dan Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik, bukan mekanisme akta pendirian notaris seperti PT persekutuan modal.

Baca Juga : Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

2. Dasar Hukum Pengesahan PT melalui AHU

Proses pendirian dan pengesahan PT mengacu pada beberapa ketentuan hukum. Pendiri perlu memahami aturan tersebut agar dapat mengikuti prosedur yang sesuai.

Beberapa dasar hukum yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta perubahan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
4. Ketentuan administrasi badan hukum dari Kementerian Hukum, termasuk aturan teknis mengenai layanan pendirian perseroan melalui sistem AHU.

Selain itu, pendiri perlu memperhatikan ketentuan terbaru yang berlaku ketika mengajukan permohonan. Sebab, pemerintah dapat memperbarui sistem, persyaratan teknis, maupun mekanisme administrasi.

Baca Juga : Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan Melalui Notaris

3. Persyaratan Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

Sebelum mengajukan permohonan, pendiri perlu menyiapkan informasi dan dokumen secara lengkap. Dalam praktiknya, notaris membantu memeriksa data tersebut sekaligus mengajukan permohonan melalui sistem AHU.

Berikut beberapa persyaratan yang umumnya perlu disiapkan.

a. Akta Pendirian PT

Akta pendirian menjadi dokumen utama dalam proses pengesahan. Selain itu, akta tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pembentukan perseroan.

Isinya antara lain nama dan tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, struktur modal, jumlah saham, serta susunan direksi dan dewan komisaris.

Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan dan Faktornya

b. Identitas Para Pendiri

Pendiri perlu memberikan identitas yang benar dan masih berlaku. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi KTP dan NPWP jika relevan dengan kebutuhan administrasi.

Apabila pendiri merupakan badan hukum, notaris dapat meminta dokumen legalitas badan hukum tersebut. Sementara itu, pendiri berkewarganegaraan asing perlu memenuhi ketentuan khusus sesuai bidang usaha dan peraturan investasi yang berlaku.

c. Nama Perseroan

Nama PT harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan. Karena itu, pendiri perlu menyiapkan nama yang tidak bertentangan dengan peraturan dan tidak memiliki kesamaan yang dilarang dengan nama perseroan lain.

Notaris membantu memeriksa ketersediaan serta kesesuaian nama melalui sistem yang berlaku sebelum melanjutkan proses pendirian.

Baca Juga : Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

d. Alamat dan Kegiatan Usaha

Pendiri perlu menentukan tempat kedudukan perseroan serta kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain itu, pendiri perlu memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan aktivitas bisnis.

Pemilihan KBLI harus cermat karena informasi tersebut berkaitan dengan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

e. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Perseroan perlu mencantumkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sesuai ketentuan. Pendiri juga harus menyepakati jumlah saham dan kepemilikan setiap pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Namun, pendiri tetap perlu memperhatikan persyaratan khusus apabila bidang usaha tertentu memiliki ketentuan permodalan tersendiri.

Baca Juga : Perbedaan Akta Pendirian PT, CV, dan Yayasan

f. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

PT memiliki direksi yang menjalankan pengurusan perseroan dan dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, pendiri perlu menentukan pihak yang mengisi jabatan tersebut sejak tahap penyusunan akta.

Pastikan seluruh identitas dan informasi jabatan sesuai dengan dokumen pendukung agar notaris dapat memasukkan data secara tepat.

4. Prosedur Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

Setelah pendiri menyelesaikan akta dan menyiapkan seluruh data, notaris dapat melanjutkan proses pengajuan melalui AHU Online. Secara umum, tahapannya sebagai berikut.

a. Menentukan dan Memesan Nama PT

Pertama, notaris mengakses layanan perseroan terbatas pada portal AHU. Kemudian, notaris melakukan pemesanan nama perusahaan melalui sistem yang tersedia.

Nama harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Jika sistem menyetujui nama tersebut, notaris dapat melanjutkan proses pendirian.

Baca Juga : Isi Akta Pendirian Perusahaan dan Klausul Penting

b. Membayar PNBP

Selanjutnya, notaris memproses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai layanan pendirian yang dipilih dan ketentuan tarif yang berlaku.

Sistem akan menyediakan informasi pembayaran atau kode voucher sesuai mekanisme layanan. Karena itu, pendiri sebaiknya meminta notaris menjelaskan komponen biaya pemerintah secara terpisah dari honorarium notaris.

c. Mengisi Data Perseroan

Setelah pembayaran, notaris mengisi formulir elektronik yang memuat informasi perusahaan. Data tersebut mencakup nama, alamat, kegiatan usaha, modal, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Pada tahap ini, notaris harus memastikan seluruh informasi sesuai dengan akta pendirian. Ketidaksesuaian antara data elektronik dan isi akta dapat menimbulkan kendala dalam proses pengesahan.

Baca Juga : Perubahan Akta Pendirian Perusahaan: Syarat dan Prosedur

d. Melakukan Pratinjau Data

Sebelum mengirim permohonan, notaris memeriksa kembali seluruh data melalui fitur pratinjau. Tahap ini penting karena kesalahan penulisan nama, alamat, modal, atau susunan pengurus dapat memengaruhi ketepatan dokumen pengesahan.

Oleh sebab itu, pendiri sebaiknya ikut memeriksa informasi yang berkaitan dengan kesepakatan mereka.

e. Mengunggah Akta Pendirian

Jika seluruh informasi sudah sesuai, notaris mengunggah akta pendirian dan melanjutkan pengajuan melalui sistem AHU.

Sistem kemudian memproses permohonan sesuai ketentuan administrasi. Notaris perlu memastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan format dan persyaratan layanan.

f. Menerima Keputusan Pengesahan

Apabila permohonan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan pendirian badan hukum PT secara elektronik. Notaris dapat mengunduh dan mencetak keputusan tersebut melalui sistem.

Keputusan inilah yang menjadi bukti pengesahan badan hukum perseroan. Panduan AHU menjelaskan alur pendirian melalui akses notaris, pembayaran voucher, pengisian data, dan penyelesaian permohonan.

Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Pendirian Perusahaan

5. Berapa Lama Proses Pengesahan PT melalui AHU?

Lama proses pengesahan dapat bergantung pada kelengkapan dokumen, ketepatan pengisian data, serta kelancaran sistem administrasi. Jika pendiri menyiapkan seluruh informasi dengan benar dan notaris mengajukan permohonan tanpa kendala, proses administrasi dapat berlangsung lebih efisien.

Namun, pendiri perlu memperhatikan batas waktu pengajuan. Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum harus diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

Apabila pendiri melewati batas waktu tersebut, akta pendirian dapat kehilangan dasar untuk pengajuan pengesahan sesuai ketentuan undang-undang. Karena itu, jangan menunda proses administrasi setelah penandatanganan akta.

Selain itu, pendiri sebaiknya tidak menyamakan waktu pengesahan dengan seluruh proses legalitas usaha. Pengurusan NIB, izin sektoral, rekening bank, dan administrasi perpajakan merupakan tahapan lanjutan yang dapat membutuhkan waktu tersendiri.

Baca Juga : Jasa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

6. Biaya Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

Biaya pengesahan pendirian PT terdiri atas beberapa komponen. Pendiri perlu membedakan biaya pemerintah dan biaya jasa profesional agar dapat menghitung anggaran secara tepat.

Berikut komponen yang perlu diperhatikan:

1. PNBP layanan AHU: biaya pemerintah untuk layanan administrasi pendirian dan pengesahan badan hukum.
2. Honorarium notaris: biaya jasa untuk konsultasi, penyusunan akta, pemeriksaan dokumen, serta pengajuan permohonan.
3. Biaya pemesanan nama: biaya yang berkaitan dengan layanan penggunaan nama perseroan sesuai ketentuan.
4. Biaya dokumen tambahan: pengeluaran untuk kebutuhan administrasi tertentu jika pendiri memerlukan dokumen pendukung.
5. Layanan legalitas lanjutan: biaya jasa tambahan apabila pendiri meminta bantuan pengurusan NIB atau perizinan lainnya.

FAQ resmi AHU mencantumkan nominal voucher PNBP pendirian berdasarkan kelompok modal dasar, yaitu Rp300.000 untuk modal di bawah Rp25 juta, Rp600.000 untuk modal Rp25 juta sampai Rp1 miliar, dan Rp1,1 juta untuk modal di atas Rp1 miliar. Namun, pendiri perlu mengonfirmasi tarif yang berlaku saat pengajuan karena ketentuan PNBP dapat berubah.

Dengan demikian, mintalah notaris memberikan rincian tertulis yang memisahkan PNBP, honorarium, dan layanan tambahan. Cara ini membantu pendiri menghindari kesalahpahaman mengenai total biaya pendirian.

7. Penyebab Permohonan Pengesahan PT Mengalami Kendala

Tidak semua permohonan dapat berjalan lancar. Beberapa kesalahan administratif dapat menghambat proses pengesahan melalui AHU.

a. Nama Perusahaan Tidak Memenuhi Ketentuan

Nama yang memiliki kesamaan atau tidak memenuhi aturan penamaan dapat menghambat proses pemesanan. Oleh karena itu, siapkan beberapa alternatif nama sebelum mengajukan permohonan.

b. Data Akta Tidak Sesuai dengan Formulir AHU

Kesalahan penulisan nama pendiri, alamat, modal, atau susunan pengurus dapat menimbulkan ketidaksesuaian data. Notaris perlu mencocokkan informasi dalam akta dengan formulir elektronik sebelum mengirim permohonan.

c. Dokumen Pendukung Tidak Lengkap

Identitas atau informasi perusahaan yang tidak lengkap dapat memperlambat proses pemeriksaan. Karena itu, pendiri sebaiknya menyerahkan seluruh dokumen sejak tahap konsultasi awal.

d. Pemilihan KBLI Kurang Tepat

KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan masalah ketika perusahaan mengurus perizinan melalui OSS. Sebaiknya, pendiri menentukan kegiatan usaha secara rinci sebelum menyusun akta.

e. Terlambat Mengajukan Permohonan

Pendiri dan notaris perlu memperhatikan batas waktu pengajuan pengesahan setelah penandatanganan akta. Jangan menunggu hingga mendekati batas waktu untuk menyelesaikan administrasi.

8. Apa yang Harus Dilakukan Setelah PT Memperoleh Pengesahan AHU?

Setelah Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan, perusahaan telah memperoleh status badan hukum. Namun, pendiri masih perlu menyelesaikan beberapa kebutuhan administrasi agar perusahaan siap menjalankan kegiatan operasional.

Pertama, mengurus NIB melalui OSS. NIB menjadi identitas pelaku usaha sekaligus bagian dari sistem perizinan berusaha. Pendiri perlu memastikan data perusahaan pada OSS sesuai dengan informasi dalam akta dan pengesahan AHU.

Kedua, memenuhi perizinan berdasarkan tingkat risiko. Setiap kegiatan usaha memiliki persyaratan berbeda. Sebagian usaha cukup menggunakan NIB, sedangkan kegiatan lain membutuhkan sertifikat standar atau izin khusus.

Ketiga, mengurus administrasi perpajakan. Perusahaan perlu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, termasuk administrasi NPWP badan apabila relevan.

Keempat, membuka rekening bank perusahaan. Bank umumnya meminta dokumen pendirian dan pengesahan, NIB, NPWP, serta identitas pengurus sesuai kebijakan masing-masing.

Kelima, menyimpan dokumen legalitas. Pendiri perlu mengarsipkan akta pendirian, keputusan pengesahan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut dapat diperlukan ketika perusahaan menjalin kerja sama, mengajukan pembiayaan, atau melakukan perubahan data perseroan.

9. FAQ Seputar Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

Apakah pendiri dapat mengajukan pengesahan PT sendiri melalui AHU?

Untuk pendirian PT persekutuan modal, permohonan pengesahan diajukan melalui notaris menggunakan sistem AHU. Pendiri menyiapkan data dan dokumen, sedangkan notaris menjalankan pengajuan sesuai kewenangannya.

Apakah akta pendirian langsung membuat PT menjadi badan hukum?

Tidak. PT memperoleh status badan hukum setelah Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan pendirian badan hukum.

Apakah pengesahan AHU sama dengan NIB?

Tidak. Pengesahan AHU memberikan status badan hukum kepada PT, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha melalui OSS.

Apakah pengesahan AHU memiliki batas waktu pengajuan?

Ya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Perseroan Terbatas, permohonan pengesahan harus diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

Apakah PT Perorangan juga menggunakan akta notaris?

Tidak. Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menggunakan pernyataan pendirian secara elektronik melalui AHU. Status badan hukumnya diperoleh melalui penerbitan sertifikat pendaftaran, bukan mekanisme pengesahan akta pendirian PT persekutuan modal.

Pengesahan akta pendirian PT melalui AHU merupakan tahapan penting untuk memperoleh status badan hukum bagi PT persekutuan modal. Proses ini melibatkan notaris yang mengajukan permohonan melalui sistem AHU, mulai dari pemesanan nama, pembayaran PNBP, pengisian data, pemeriksaan informasi, hingga penerbitan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum.

Agar proses berjalan lancar, pendiri perlu menyiapkan identitas, nama perusahaan, alamat, KBLI, struktur modal, serta susunan pengurus secara benar. Selain itu, pendiri harus memperhatikan batas waktu pengajuan dan memastikan seluruh data dalam akta sesuai dengan formulir elektronik.

Setelah memperoleh pengesahan, perusahaan dapat melanjutkan pengurusan NIB, perizinan usaha, dan administrasi lainnya. Dengan mengikuti setiap tahapan secara cermat, pendiri dapat membangun legalitas perusahaan yang tertib dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Konsultasikan Akta Pendirian Perusahaan Sekarang