Mendirikan perusahaan merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis secara profesional dan memiliki landasan hukum yang jelas. Salah satu dokumen utama dalam proses tersebut adalah akta pendirian perusahaan. Dokumen ini menjadi bukti formal terbentuknya suatu badan usaha sekaligus memuat identitas, tujuan, struktur kepengurusan, serta ketentuan dasar operasional perusahaan.
Namun, masih banyak calon pengusaha yang belum memahami persyaratan, prosedur pembuatan, biaya, dan aspek legalitas akta pendirian perusahaan. Padahal, setiap tahapan memiliki ketentuan yang perlu di perhatikan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah.
Selain itu, pemahaman mengenai akta pendirian membantu pemilik bisnis menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan usaha, pembukaan rekening perusahaan, hingga kerja sama dengan pihak lain.
Oleh karena itu, artikel ini membahas secara lengkap pengertian akta pendirian perusahaan, fungsi, persyaratan, prosedur pembuatan, perkiraan biaya, hingga legalitas yang perlu di penuhi agar perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat.
Baca Juga : Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
1. Pengertian Akta Pendirian Perusahaan
Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen hukum yang memuat kesepakatan para pendiri untuk membentuk suatu badan usaha. Notaris menyusun dan mengesahkan dokumen tersebut berdasarkan keterangan, identitas, serta kesepakatan para pendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pada umumnya, akta pendirian memuat informasi mengenai nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, modal, kepemilikan saham, susunan pengurus, serta ketentuan lain yang mengatur kegiatan perusahaan.
Meskipun demikian, bentuk dan isi akta pendirian dapat berbeda sesuai jenis badan usaha yang di pilih.
Sebagai contoh, Perseroan Terbatas (PT) memiliki anggaran dasar yang mengatur modal dasar, modal di tempatkan, modal di setor, direksi, dan dewan komisaris. Sementara itu, pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) mengatur hubungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif.
Dengan demikian, calon pengusaha perlu menentukan bentuk badan usaha terlebih dahulu sebelum mengajukan pembuatan akta kepada notaris.
Baca Juga : Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan Melalui Notaris
2. Fungsi Akta Pendirian Perusahaan
Akta pendirian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. Lebih dari itu, dokumen ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan dan pengembangan perusahaan.
Beberapa fungsi utamanya meliputi:
a. Menjadi Dasar Pembentukan Perusahaan
Akta pendirian mencatat kesepakatan para pendiri untuk membentuk perusahaan. Melalui dokumen ini, para pendiri menetapkan identitas, tujuan, struktur organisasi, serta ketentuan dasar badan usaha.
Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan dan Faktornya
b. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Pendiri
Selain menetapkan struktur perusahaan, akta pendirian juga menjelaskan pembagian kepemilikan dan kewenangan setiap pihak.
Misalnya, dalam PT, akta mencantumkan komposisi saham para pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar untuk menentukan hak suara, pembagian dividen, dan keputusan pemegang saham sesuai ketentuan hukum.
c. Mendukung Pengurusan Legalitas Usaha
Akta pendirian menjadi salah satu dokumen penting dalam proses administrasi badan usaha. Khusus untuk PT, pendiri memerlukan akta dan proses pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum.
Selanjutnya, perusahaan dapat mengurus NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
Baca Juga : Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
d. Meningkatkan Kepercayaan Mitra Bisnis
Perusahaan yang memiliki dokumen pendirian dan legalitas jelas cenderung lebih mudah membangun kepercayaan dengan pelanggan, pemasok, investor, maupun lembaga keuangan.
Selain itu, dokumen tersebut membantu pihak lain memeriksa identitas dan kewenangan perusahaan sebelum menjalin kerja sama.
e. Menjadi Acuan Pengelolaan Perusahaan
Anggaran dasar dalam akta pendirian menjadi pedoman bagi perusahaan ketika mengambil keputusan penting. Misalnya, perubahan kepemilikan saham, pengangkatan pengurus, perubahan alamat, hingga perubahan kegiatan usaha.
3. Jenis Badan Usaha yang Memerlukan Akta Pendirian
Sebelum membuat akta pendirian, calon pengusaha perlu memahami perbedaan jenis badan usaha. Sebab, setiap bentuk usaha memiliki persyaratan dan mekanisme pendirian yang berbeda.
a. Perseroan Terbatas (PT)
PT merupakan badan hukum yang memiliki modal berupa saham. Bentuk usaha ini cocok bagi pengusaha yang ingin membangun perusahaan dengan struktur kepemilikan dan pengelolaan lebih formal.
PT persekutuan modal pada prinsipnya didirikan oleh minimal dua orang berdasarkan perjanjian melalui akta notaris berbahasa Indonesia. Struktur organisasinya terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.
Selain itu, PT memiliki pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pemegang saham sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga : Perbedaan Akta Pendirian PT, CV, dan Yayasan
b. PT Perorangan
PT Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang untuk memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Berbeda dengan PT persekutuan modal, pendiri tidak perlu membuat akta pendirian melalui notaris. Sebagai gantinya, pendiri mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Selanjutnya, sistem menerbitkan sertifikat pendaftaran setelah proses administrasi memenuhi ketentuan.
Bentuk usaha ini cocok bagi pengusaha yang ingin memperoleh status badan hukum tanpa melibatkan beberapa pemegang saham sejak awal.
c. Commanditaire Vennootschap (CV)
CV atau Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif.
Sekutu aktif menjalankan kegiatan operasional sekaligus bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Sementara itu, sekutu pasif menanamkan modal dan memperoleh hak sesuai kesepakatan para sekutu.
Pendirian CV menggunakan akta notaris dan memerlukan pendaftaran melalui sistem administrasi badan usaha yang berlaku.
Namun, CV bukan badan hukum seperti PT. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memahami perbedaan tanggung jawab hukum sebelum memilih bentuk badan usaha ini.
Baca Juga : Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU
d. Firma
Firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha menggunakan satu nama bersama.
Setiap sekutu pada prinsipnya memiliki tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng terhadap kewajiban firma. Karena itu, para pendiri perlu menyepakati pembagian tugas, kewenangan, modal, dan tanggung jawab secara jelas.
Pembuatan akta pendirian melalui notaris membantu memperjelas kesepakatan tersebut sekaligus mendukung proses pendaftaran badan usaha.
4. Syarat Membuat Akta Pendirian Perusahaan
Persyaratan pembuatan akta pendirian perusahaan bergantung pada jenis badan usaha yang akan di bentuk. Meskipun demikian, terdapat beberapa dokumen dan informasi yang umumnya perlu di siapkan oleh calon pendiri.
Berikut penjelasannya.
a. Identitas Para Pendiri
Calon pendiri perlu menyiapkan identitas pribadi sebagai dasar penyusunan akta.
Dokumen yang biasanya di perlukan meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila di perlukan.
- Kartu Keluarga atau data pendukung identitas jika notaris memerlukannya.
- Paspor dan dokumen pendukung bagi pendiri warga negara asing, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, setiap pendiri perlu memastikan bahwa data identitas sesuai dengan dokumen resmi agar tidak terjadi kesalahan penulisan dalam akta.
Baca Juga : Isi Akta Pendirian Perusahaan dan Klausul Penting
b. Nama Perusahaan
Pendiri perlu menentukan nama perusahaan sebelum notaris menyusun akta.
Khusus untuk PT, nama harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, calon pendiri sebaiknya menyiapkan beberapa alternatif nama. Langkah ini membantu apabila nama pilihan pertama tidak memenuhi ketentuan atau sudah di gunakan pihak lain.
c. Alamat dan Domisili Perusahaan
Setiap perusahaan memerlukan alamat kedudukan yang jelas. Alamat tersebut menjadi bagian dari identitas badan usaha dan berkaitan dengan administrasi perpajakan serta perizinan.
Pendiri perlu menyiapkan informasi alamat lengkap, termasuk nama jalan, nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, dan kode pos.
Selain itu, lokasi usaha harus sesuai dengan ketentuan tata ruang dan persyaratan kegiatan usaha yang berlaku.
Baca Juga : Perubahan Akta Pendirian Perusahaan: Syarat dan Prosedur
d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pendiri harus menentukan bidang usaha yang akan di jalankan perusahaan.
Untuk PT, informasi tersebut tercantum dalam anggaran dasar dan berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pemilihan KBLI harus sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, konsultasi, atau teknologi informasi perlu memilih klasifikasi kegiatan yang tepat.
Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya.
e. Informasi Modal dan Kepemilikan
Pendiri juga perlu menentukan struktur modal perusahaan.
Untuk PT persekutuan modal, informasi yang perlu di siapkan mencakup:
- Modal dasar perusahaan.
- Modal di tempatkan.
- Modal di setor.
- Jumlah saham.
- Nilai nominal saham.
- Persentase kepemilikan setiap pemegang saham.
Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Namun, paling sedikit 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan, serta di buktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Selanjutnya, pendiri perlu menyampaikan bukti penyetoran secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian.
Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Pendirian Perusahaan
f. Susunan Pengurus Perusahaan
Untuk PT, pendiri perlu menentukan pihak yang akan menjabat sebagai direksi dan dewan komisaris.
Informasi tersebut mencakup nama lengkap, identitas, alamat, serta jabatan masing-masing pengurus.
Selain itu, para pendiri perlu menyepakati kewenangan direksi dalam mewakili perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional.
g. Dokumen Pendukung Lainnya
Notaris dapat meminta dokumen tambahan sesuai kebutuhan pendirian perusahaan, seperti surat kuasa, persetujuan pasangan dalam kondisi tertentu, dokumen badan hukum pendiri, atau informasi pemilik manfaat (beneficial owner).
Oleh karena itu, calon pengusaha sebaiknya berkonsultasi dengan notaris terlebih dahulu agar seluruh persyaratan tersedia sebelum proses pembuatan akta di mulai.
Baca Juga : Jasa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
5. Prosedur Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
Pembuatan akta pendirian perusahaan memerlukan beberapa tahapan. Untuk PT persekutuan modal, prosesnya melibatkan notaris dan sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum.
Berikut tahapan yang perlu di perhatikan.
a. Menentukan Bentuk Badan Usaha
Langkah pertama adalah memilih bentuk badan usaha sesuai kebutuhan bisnis.
Pertimbangkan jumlah pendiri, kebutuhan modal, struktur kepemilikan, risiko usaha, dan rencana pengembangan perusahaan.
Sebagai contoh, pengusaha yang ingin membangun perusahaan bersama mitra dapat memilih PT persekutuan modal. Sebaliknya, pelaku UMK yang menjalankan bisnis sendiri dapat mempertimbangkan PT Perorangan.
b. Menyiapkan Identitas dan Dokumen Persyaratan
Setelah menentukan bentuk usaha, seluruh pendiri mengumpulkan dokumen yang diperlukan.
Pada tahap ini, pendiri juga perlu menyiapkan nama perusahaan, alamat, bidang usaha, informasi modal, dan susunan pengurus.
Kemudian, notaris memeriksa kelengkapan data untuk memastikan seluruh informasi dapat digunakan dalam penyusunan dokumen pendirian.
c. Melakukan Konsultasi dengan Notaris
Calon pendiri PT persekutuan modal perlu berkonsultasi dengan notaris yang berwenang.
Dalam konsultasi tersebut, notaris membantu menjelaskan ketentuan hukum, menyusun anggaran dasar, serta memastikan kesepakatan para pendiri tercantum secara tepat.
Selain itu, notaris dapat memberikan masukan mengenai struktur saham, kewenangan direksi, dan ketentuan pengambilan keputusan perusahaan.
d. Menyusun dan Menandatangani Akta Pendirian
Setelah seluruh informasi lengkap, notaris menyusun akta pendirian perusahaan.
Dokumen tersebut memuat anggaran dasar serta keterangan lain mengenai pembentukan perseroan.
Selanjutnya, para pendiri menandatangani akta sesuai prosedur kenotariatan. Mereka harus memeriksa kembali seluruh informasi sebelum menandatangani dokumen, terutama nama, alamat, modal, saham, dan susunan pengurus.
e. Mengajukan Pengesahan Badan Hukum
Setelah penandatanganan akta, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT melalui SABH pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Pemohon mengisi data perseroan dan mengunggah dokumen sesuai ketentuan.
Apabila permohonan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum.
Perlu diperhatikan bahwa akta pendirian dan pengesahan badan hukum merupakan dua hal berbeda. Akta mencatat kesepakatan pendirian, sedangkan pengesahan memberikan status badan hukum kepada PT.
f. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)
Setelah memperoleh pengesahan badan hukum, perusahaan dapat melanjutkan proses perizinan melalui sistem OSS.
Pendiri mengisi informasi perusahaan, menentukan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, dan mengikuti persyaratan perizinan berbasis risiko.
Selanjutnya, sistem OSS menerbitkan NIB apabila persyaratan yang relevan telah terpenuhi.
NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus menjadi salah satu dokumen penting dalam menjalankan kegiatan bisnis.
g. Menyelesaikan Administrasi Pendukung
Tahap berikutnya adalah menyelesaikan administrasi lain sesuai kebutuhan perusahaan.
Misalnya, perusahaan dapat mengurus NPWP badan, membuka rekening bank atas nama perusahaan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengajukan izin tambahan apabila bidang usaha memerlukannya.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memiliki akta pendirian, tetapi juga dapat menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Biaya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
Biaya pembuatan akta pendirian perusahaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon pengusaha. Namun, tidak ada satu tarif notaris yang berlaku seragam untuk semua jenis badan usaha.
Besarnya biaya bergantung pada jenis perusahaan, kompleksitas anggaran dasar, kebutuhan administrasi, dan layanan yang diberikan notaris.
Secara umum, komponen biaya dapat mencakup beberapa hal berikut.
a. Honorarium Notaris
Honorarium merupakan biaya jasa notaris untuk konsultasi, pemeriksaan dokumen, penyusunan akta, dan proses administrasi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan.
Besarnya biaya dapat berbeda antara satu notaris dengan notaris lainnya. Selain itu, struktur kepemilikan yang kompleks atau ketentuan khusus dalam anggaran dasar dapat memengaruhi total honorarium.
b. Biaya Pengesahan Badan Hukum
Khusus PT persekutuan modal, pendiri perlu memperhitungkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan administrasi badan hukum sesuai tarif yang berlaku.
Besaran tarif mengikuti ketentuan pemerintah dan jenis layanan yang diajukan.
Sementara itu, PT Perorangan memiliki mekanisme pendaftaran tersendiri dengan tarif PNBP yang berbeda.
c. Biaya Pemesanan Nama Perusahaan
Proses administrasi nama PT dapat menimbulkan biaya sesuai ketentuan layanan yang berlaku.
Pendiri perlu memperhitungkan komponen tersebut ketika meminta notaris mengurus seluruh proses pendirian.
d. Biaya Administrasi dan Dokumen Pendukung
Selain biaya utama, terdapat kemungkinan pengeluaran tambahan, seperti:
- Penggandaan dan pencetakan dokumen.
- Pengiriman dokumen.
- Pengurusan administrasi tambahan.
- Konsultasi hukum khusus.
- Pengurusan perizinan usaha tertentu.
e. Biaya Pengurusan NIB dan Perizinan
Pengurusan NIB melalui OSS tidak selalu menimbulkan biaya. Namun, kegiatan usaha tertentu dapat memerlukan pemenuhan persyaratan teknis, sertifikat standar, atau izin tambahan yang memiliki biaya tersendiri.
Karena itu, calon pengusaha sebaiknya meminta rincian penawaran kepada notaris atau penyedia jasa sebelum memulai proses pendirian.
Tips menghemat biaya: Siapkan seluruh identitas pendiri, tentukan bidang usaha, sepakati komposisi saham, dan pastikan nama perusahaan sejak awal. Dengan demikian, proses konsultasi dan penyusunan akta dapat berjalan lebih efisien.
7. Legalitas Akta Pendirian Perusahaan di Indonesia
Legalitas menjadi aspek penting yang menentukan kedudukan perusahaan di mata hukum. Namun, memiliki akta pendirian saja belum tentu berarti seluruh persyaratan legalitas perusahaan sudah terpenuhi.
Pendiri perlu menyelesaikan tahapan administrasi sesuai bentuk badan usaha dan jenis kegiatan yang akan dijalankan.
a. Pengesahan dari Kementerian Hukum
Untuk PT persekutuan modal, pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum menjadi tahapan penting setelah notaris menyusun dan menandatangani akta pendirian.
Melalui pengesahan tersebut, PT memperoleh status sebagai badan hukum dan dapat menjalankan hak serta kewajiban atas nama perseroan.
Sementara itu, PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah menerima sertifikat pendaftaran melalui SABH.
b. Pendaftaran melalui AHU Online
AHU Online merupakan sistem administrasi badan hukum yang dikelola Ditjen AHU Kementerian Hukum.
Melalui sistem tersebut, pemohon dapat mengajukan berbagai layanan administrasi perseroan, termasuk pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran badan hukum.
Selain itu, sistem ini membantu memastikan bahwa data perusahaan tercatat dalam administrasi resmi pemerintah.
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha
Setelah menyelesaikan proses pendirian dan pengesahan badan hukum, perusahaan perlu mengurus NIB melalui OSS.
NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi bagian dari pemenuhan legalitas kegiatan bisnis.
Namun, NIB tidak selalu menjadi satu-satunya izin yang diperlukan. Perusahaan dengan kegiatan usaha berisiko menengah atau tinggi mungkin perlu memenuhi persyaratan tambahan sesuai klasifikasi risikonya.
d. Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Misalnya, perusahaan perlu memiliki NPWP badan apabila memenuhi ketentuan pendaftaran wajib pajak dan melaksanakan kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak sesuai status perpajakannya.
Dengan demikian, legalitas perusahaan tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendirian, tetapi juga kepatuhan terhadap administrasi perpajakan.
e. Memenuhi Perizinan Khusus
Beberapa kegiatan usaha memerlukan persyaratan tambahan sebelum perusahaan dapat beroperasi.
Sebagai contoh, perusahaan konstruksi mungkin memerlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sementara itu, kegiatan perdagangan tertentu, industri makanan, kesehatan, dan jasa keuangan dapat memiliki persyaratan sektoral masing-masing.
Oleh sebab itu, perusahaan harus memeriksa ketentuan KBLI dan tingkat risiko kegiatan usahanya sebelum memulai operasional.
8. Dasar Hukum Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
Pembuatan akta pendirian perusahaan di Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mengatur bentuk badan usaha, kewenangan notaris, persyaratan pendirian, hingga proses pengesahan badan hukum.
Berikut beberapa dasar hukum yang penting untuk dipahami.
| Peraturan | Pokok Pengaturan |
|---|---|
| UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya | Pendirian, modal, organ perseroan, dan anggaran dasar PT |
| UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris | Kewenangan dan kewajiban notaris dalam membuat akta autentik |
| PP Nomor 8 Tahun 2021 | Modal dasar serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran PT yang memenuhi kriteria UMK |
| PP Nomor 7 Tahun 2021 | Kriteria dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah |
| PP Nomor 28 Tahun 2025 | Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko |
| Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 | Syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT |
Perlu diperhatikan bahwa Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mulai berlaku pada 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Oleh karena itu, pengurusan pendirian PT pada tahun 2026 perlu mengikuti ketentuan terbaru tersebut.
Selain itu, calon pengusaha perlu memperhatikan perkembangan peraturan perizinan berusaha agar proses administrasi perusahaan tetap sesuai ketentuan terbaru.
9. Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Membuat Akta Pendirian Perusahaan
Meskipun proses pendirian perusahaan terlihat sederhana, beberapa kesalahan administratif dapat menghambat pengurusan legalitas.
Berikut kesalahan yang sebaiknya dihindari.
a. Tidak Memeriksa Ketersediaan Nama Perusahaan
Nama perusahaan merupakan identitas penting. Jika pendiri tidak memeriksa kesesuaian nama sejak awal, proses penyusunan akta dapat mengalami kendala.
Karena itu, siapkan beberapa alternatif nama dan pastikan semuanya memenuhi ketentuan penamaan badan usaha.
b. Salah Menentukan KBLI
Kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dan perizinan yang perusahaan perlukan.
Sebagai contoh, perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan sekaligus konsultasi perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang relevan tercantum dalam klasifikasi yang sesuai.
c. Tidak Memahami Pembagian Saham
Perselisihan antarpemegang saham sering muncul ketika para pendiri tidak menyepakati pembagian kepemilikan dan kewenangan sejak awal.
Oleh karena itu, tentukan komposisi saham, hak suara, pembagian keuntungan, dan mekanisme pengambilan keputusan secara jelas.
d. Menggunakan Alamat Perusahaan yang Tidak Sesuai
Alamat perusahaan harus sesuai dengan kondisi dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Selain itu, pendiri perlu memastikan bahwa lokasi tersebut dapat mendukung kegiatan usaha dan memenuhi ketentuan tata ruang.
e. Menganggap Akta Pendirian Sudah Cukup untuk Beroperasi
Akta pendirian bukan pengganti seluruh izin usaha.
Khusus PT, pendiri tetap perlu menyelesaikan pengesahan badan hukum, pengurusan NIB, serta pemenuhan izin atau sertifikat standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.
Dengan memahami perbedaan tersebut, pengusaha dapat menghindari kesalahan dalam menjalankan bisnis.
10. Perbedaan Akta Pendirian dan Dokumen Legalitas Perusahaan Lainnya
Calon pengusaha sering menganggap akta pendirian, SK pengesahan, NIB, dan NPWP memiliki fungsi yang sama. Padahal, setiap dokumen mempunyai kedudukan dan tujuan berbeda.
Berikut perbandingannya.
| Dokumen | Fungsi |
|---|---|
| Akta pendirian | Mencatat pembentukan perusahaan dan anggaran dasar |
| SK Pengesahan Kemenkum | Menjadi bukti pengesahan badan hukum PT persekutuan modal |
| Sertifikat Pendaftaran PT Perorangan | Menjadi bukti pendaftaran dan status badan hukum PT Perorangan |
| NIB | Menjadi identitas pelaku usaha |
| NPWP badan | Mendukung administrasi perpajakan perusahaan |
| Sertifikat Standar/Izin | Memenuhi persyaratan operasional sesuai tingkat risiko usaha |
Dengan demikian, setiap dokumen saling melengkapi dalam membangun legalitas perusahaan.
Misalnya, ketika perusahaan ingin mengikuti tender, mengajukan pembiayaan, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, pihak terkait mungkin meminta beberapa dokumen tersebut sekaligus.
11. Tips Memilih Notaris untuk Membuat Akta Pendirian Perusahaan
Pemilihan notaris juga memengaruhi kelancaran proses pendirian perusahaan. Notaris yang memahami administrasi badan usaha dapat membantu pendiri menyusun dokumen secara tepat.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, periksa kewenangan notaris. Pastikan notaris memiliki kewenangan dan kedudukan yang sesuai dengan ketentuan jabatan notaris.
Kedua, perhatikan pengalaman. Pilih notaris yang terbiasa menangani pendirian PT, CV, firma, maupun perubahan anggaran dasar perusahaan.
Ketiga, minta rincian biaya. Sebelum menyetujui layanan, tanyakan komponen honorarium, biaya administrasi, PNBP, dan layanan tambahan.
Keempat, periksa transparansi proses. Notaris yang profesional akan menjelaskan tahapan pengurusan, dokumen yang diperlukan, serta perkiraan waktu penyelesaian.
Kelima, pastikan dokumen sesuai kebutuhan. Jangan hanya mengejar proses cepat. Pastikan isi akta benar-benar mencerminkan kesepakatan para pendiri dan kebutuhan operasional perusahaan.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendiri dapat memperoleh layanan pembuatan akta yang lebih aman dan terarah.
12. FAQ Seputar Akta Pendirian Perusahaan
Berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia.
1. Apakah semua perusahaan wajib memiliki akta pendirian notaris?
Tidak semua bentuk usaha memerlukan akta notaris. PT persekutuan modal memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. CV dan firma juga menggunakan akta notaris dalam proses pendiriannya.
Namun, PT Perorangan dapat didirikan melalui pernyataan pendirian secara elektronik tanpa akta notaris.
2. Berapa lama proses pembuatan akta pendirian perusahaan?
Waktu pembuatan akta bergantung pada kelengkapan dokumen, kesepakatan pendiri, dan proses administrasi.
Jika seluruh dokumen sudah lengkap, penyusunan akta dapat berlangsung relatif cepat. Namun, pengesahan badan hukum dan pengurusan perizinan membutuhkan tahapan tersendiri.
Karena itu, calon pengusaha sebaiknya meminta estimasi waktu secara menyeluruh kepada notaris.
3. Apakah satu orang bisa mendirikan PT?
Bisa. Indonesia mengenal PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan menjalankan usaha dalam kriteria mikro atau kecil.
Sebaliknya, PT persekutuan modal pada prinsipnya memerlukan minimal dua pendiri.
4. Apakah akta pendirian perusahaan bisa diubah?
Bisa. Perusahaan dapat melakukan perubahan anggaran dasar maupun data perseroan sesuai ketentuan hukum.
Contohnya, perubahan nama, alamat, maksud dan tujuan, modal, susunan pengurus, atau komposisi saham.
Untuk PT, perubahan tertentu memerlukan akta notaris dan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri melalui AHU sesuai jenis perubahannya.
5. Apakah akta pendirian perusahaan berlaku seumur hidup?
Akta pendirian tidak memiliki masa berlaku seperti izin yang mempunyai periode tertentu. Namun, perusahaan harus memperhatikan jangka waktu berdiri yang tercantum dalam anggaran dasar apabila menetapkan jangka waktu tertentu.
Selain itu, perubahan informasi perusahaan harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku agar data perseroan tetap sesuai kondisi sebenarnya.
6. Apakah akta pendirian perusahaan dapat digunakan untuk membuka rekening bank?
Pada umumnya, akta pendirian menjadi salah satu dokumen pendukung pembukaan rekening perusahaan.
Namun, bank biasanya meminta dokumen tambahan seperti SK pengesahan badan hukum, NIB, NPWP badan, identitas pengurus, dan dokumen lain sesuai kebijakan masing-masing bank.
7. Apakah akta pendirian perusahaan perlu diterjemahkan untuk digunakan di luar negeri?
Jika perusahaan menggunakan akta pendirian untuk kepentingan administrasi di luar negeri, penerjemahan mungkin diperlukan.
Selain itu, negara tujuan atau instansi penerima dapat meminta pengesahan dokumen melalui apostille atau legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memeriksa persyaratan negara tujuan sebelum mengajukan penerjemahan dan pengesahan dokumen.
Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan suatu badan usaha. Dokumen ini memuat identitas perusahaan, tujuan kegiatan usaha, struktur kepemilikan, modal, serta ketentuan pengelolaan perusahaan.
Namun, proses pendirian tidak berhenti pada pembuatan akta. Khusus PT persekutuan modal, pendiri perlu memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum sebelum melanjutkan pengurusan NIB dan perizinan usaha lainnya.
Selain itu, pemilihan bentuk badan usaha, kelengkapan persyaratan, ketepatan KBLI, dan pembagian saham perlu mendapat perhatian sejak awal. Dengan demikian, perusahaan dapat memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mengurangi risiko permasalahan administrasi pada masa mendatang.
Bagi calon pengusaha yang belum memahami proses tersebut, menggunakan jasa notaris atau konsultan legalitas perusahaan dapat membantu memperlancar penyusunan dokumen dan pengurusan administrasi. Pada akhirnya, legalitas yang tertata menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun bisnis secara profesional, meningkatkan kepercayaan mitra, dan mengembangkan perusahaan dalam jangka panjang.
Konsultasikan Akta Pendirian Perusahaan Sekarang
