Perubahan Akta Pendirian Perusahaan: Syarat dan Prosedur

Perubahan akta pendirian perusahaan menjadi langkah penting ketika sebuah badan usaha mengalami perkembangan, perubahan kepemilikan, atau penyesuaian kegiatan bisnis. Misalnya, perusahaan ingin mengganti nama, memperluas bidang usaha, mengubah alamat, menyesuaikan modal, atau mengganti susunan pengurus. Namun, setiap perubahan memiliki persyaratan dan prosedur hukum yang perlu di perhatikan. Karena itu, memahami perubahan akta pendirian perusahaan membantu pemilik usaha menjaga legalitas badan usaha sekaligus menghindari kendala administrasi.

Pada praktiknya, proses perubahan tidak selalu sama untuk setiap badan usaha. PT, CV, dan yayasan memiliki karakter hukum serta mekanisme administrasi yang berbeda. Oleh sebab itu, pemilik perusahaan perlu mengetahui jenis perubahan yang akan di lakukan, dokumen yang harus di siapkan, dan instansi yang berwenang memprosesnya.

Baca Juga : Akta Pendirian Perusahaan: Syarat, Prosedur, Biaya, dan Legalitas

1. Pengertian Perubahan Akta Pendirian Perusahaan

Perubahan akta pendirian perusahaan merupakan proses penyesuaian dokumen hukum yang memuat identitas, anggaran dasar, atau data badan usaha. Perubahan tersebut biasanya muncul karena perusahaan mengalami perkembangan, pergantian pengurus, perubahan kepemilikan, atau penyesuaian strategi bisnis.

Dalam praktiknya, istilah perubahan akta sering merujuk pada pembuatan akta perubahan anggaran dasar atau akta yang mencatat perubahan data perusahaan. Keduanya memiliki konsekuensi administrasi yang berbeda.

Sebagai contoh, PT yang mengganti nama perlu memperoleh persetujuan Menteri Hukum. Sebaliknya, pergantian anggota Direksi atau Komisaris termasuk perubahan data perseroan yang memerlukan pemberitahuan untuk pencatatan. Dengan demikian, pemilik perusahaan perlu mengidentifikasi jenis perubahan sebelum menghubungi notaris.

Baca Juga : Syarat Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

2. Jenis Perubahan Akta Pendirian Perusahaan

Tidak semua perubahan perusahaan membutuhkan prosedur yang sama. Berikut beberapa jenis perubahan yang umum dilakukan.

A. Perubahan Nama Perusahaan

Perusahaan dapat mengganti nama karena perubahan merek, strategi pemasaran, penggabungan usaha, atau alasan bisnis lainnya. Namun, nama baru harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak boleh sama atau memiliki kemiripan yang dilarang dengan nama perusahaan lain.

Khusus PT, perubahan nama termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum. Sementara itu, CV perlu menjalani pengecekan nama sebelum notaris mendaftarkan perubahan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Baca Juga : Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan Melalui Notaris

B. Perubahan Alamat dan Tempat Kedudukan

Perusahaan mungkin memindahkan kantor karena kebutuhan operasional, perluasan pasar, atau perubahan lokasi usaha.

Dalam hal ini, pemilik perlu membedakan perubahan tempat kedudukan dengan perubahan alamat lengkap. Pada PT, perubahan tempat kedudukan termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri. Sementara itu, perubahan alamat lengkap termasuk perubahan data perseroan.

Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan data alamat pada sistem perizinan berusaha dan administrasi perpajakan apabila perubahan tersebut memengaruhi informasi yang tercatat.

C. Perubahan Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

Perusahaan dapat menambah atau mengurangi bidang usaha untuk mengikuti perkembangan pasar. Misalnya, perusahaan perdagangan ingin menambahkan kegiatan konsultasi atau distribusi produk.

Namun, perubahan kegiatan usaha harus memperhatikan kesesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Selain itu, perusahaan perlu memeriksa persyaratan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Untuk PT, perubahan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha termasuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum.

Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan dan Faktornya

D. Perubahan Modal Perusahaan

Perubahan modal dapat berupa peningkatan modal dasar, peningkatan modal di tempatkan dan di setor, atau pengurangan modal sesuai ketentuan hukum.

Dalam PT, peningkatan modal dasar memerlukan persetujuan Menteri. Sebaliknya, peningkatan modal di tempatkan dan di setor termasuk perubahan yang membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri. Adapun pengurangan modal di tempatkan dan disetor memerlukan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga perlu menyiapkan bukti setoran modal atau dokumen pendukung lain apabila perubahan tersebut berkaitan dengan penambahan modal.

E. Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus

Perubahan kepemilikan saham dapat terjadi karena penjualan saham, pengalihan hak, atau masuknya investor baru. Selain itu, perusahaan mungkin perlu mengganti Direksi dan Komisaris karena masa jabatan berakhir atau adanya perubahan strategi pengelolaan.

Untuk PT, perubahan susunan pemegang saham dan pengurus termasuk perubahan data perseroan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencatat perubahan tersebut melalui prosedur administrasi AHU.

Baca Juga : Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

F. Perubahan Sekutu dalam CV

CV memiliki struktur sekutu aktif dan sekutu komanditer. Karena itu, perubahan komposisi sekutu dapat memengaruhi pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam menjalankan usaha.

Perubahan anggaran dasar CV dapat mencakup pergantian sekutu, pengurus, nama, kegiatan usaha, alamat, atau jangka waktu. Selanjutnya, notaris mendaftarkan perubahan tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

3. Syarat Perubahan Akta Pendirian Perusahaan

Sebelum memulai proses, pemilik perusahaan perlu menyiapkan dokumen pendukung. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis badan usaha dan perubahan yang ingin dilakukan.

Secara umum, dokumen yang perlu di siapkan meliputi:

1. Akta pendirian terakhir: menjadi dasar untuk memeriksa data dan anggaran dasar yang berlaku.
2. Akta perubahan sebelumnya: di perlukan jika perusahaan pernah melakukan perubahan.
3. Identitas para pihak: seperti KTP, NPWP, dan data pendiri, pemegang saham, atau pengurus sesuai kebutuhan.
4. Keputusan RUPS atau keputusan pemegang saham: khusus PT, apabila perubahan memerlukan keputusan pemegang saham.
5. Dokumen pengalihan saham: jika perusahaan mengubah komposisi pemegang saham melalui transaksi saham.
6. Dokumen pendukung alamat: seperti keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau instansi berwenang.
7. Bukti setoran modal: apabila perusahaan meningkatkan modal di tempatkan dan di setor.
8. Dokumen perizinan terkait: jika perubahan kegiatan usaha membutuhkan rekomendasi atau persetujuan instansi teknis.
9. Data pemilik manfaat: untuk memenuhi ketentuan pelaporan pemilik manfaat atau beneficial owner.

Tidak semua dokumen tersebut wajib untuk setiap perubahan. Sebagai contoh, pergantian Direksi tidak membutuhkan bukti setoran modal. Sebaliknya, perubahan modal memerlukan dokumen yang mendukung informasi setoran tersebut.

Karena itu, konsultasikan kebutuhan dokumen dengan notaris sebelum mengajukan perubahan.

Baca Juga : Perbedaan Akta Pendirian PT, CV, dan Yayasan

4. Prosedur Perubahan Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris

Secara umum, notaris membantu perusahaan menyusun akta perubahan dan mengurus administrasi sesuai bentuk badan usaha. Berikut tahapan yang dapat menjadi gambaran prosesnya.

A. Menentukan Jenis Perubahan

Pertama, perusahaan perlu menentukan bagian yang ingin di ubah. Apakah perubahan berkaitan dengan nama, alamat, modal, kegiatan usaha, pemegang saham, pengurus, atau ketentuan lainnya?

Langkah ini penting karena setiap perubahan memiliki persyaratan dan mekanisme pengajuan yang berbeda.

B. Mengadakan RUPS atau Membuat Keputusan Pemegang Saham

Khusus PT, perubahan anggaran dasar dan sejumlah perubahan data di tetapkan melalui RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat.

Dalam RUPS, pemegang saham membahas rencana perubahan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan undang-undang serta anggaran dasar. Jika perusahaan menggunakan keputusan di luar RUPS, seluruh pemegang saham dengan hak suara harus menyetujui usulan secara tertulis sesuai persyaratan hukum.

Selanjutnya, perusahaan menyiapkan notula atau dokumen keputusan sebagai dasar pembuatan akta perubahan.

Baca Juga : Pengesahan Akta Pendirian PT melalui AHU

C. Menyiapkan dan Memeriksa Dokumen

Setelah keputusan tersedia, perusahaan mengumpulkan dokumen yang di butuhkan. Notaris kemudian memeriksa akta sebelumnya, identitas para pihak, keputusan pemegang saham, dan dokumen pendukung.

Selain itu, notaris memastikan perubahan tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan yang berlaku.

D. Membuat Akta Perubahan

Notaris menyusun akta berdasarkan keputusan dan dokumen perusahaan. Akta tersebut menjelaskan bagian yang berubah serta ketentuan yang tetap berlaku.

Kemudian, para pihak menandatangani akta sesuai prosedur kenotariatan. Perusahaan perlu membaca seluruh isi dokumen sebelum penandatanganan untuk menghindari kesalahan data atau rumusan.

E. Mengajukan Perubahan melalui Sistem AHU

Untuk PT persekutuan modal, notaris mengajukan permohonan perubahan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Notaris mengisi formulir perubahan, mengunggah salinan akta, dan melengkapi dokumen pendukung sesuai jenis perubahan.

Setelah itu, sistem memproses permohonan berdasarkan ketentuan administrasi. Jika perubahan memerlukan persetujuan, perusahaan perlu menunggu keputusan Menteri. Sementara itu, perubahan yang hanya membutuhkan pemberitahuan akan mengikuti mekanisme pencatatan.

Baca Juga : Isi Akta Pendirian Perusahaan dan Klausul Penting

F. Memperoleh Bukti Persetujuan atau Penerimaan Pemberitahuan

Setelah proses administrasi selesai, perusahaan memperoleh bukti sesuai jenis perubahan, seperti surat keputusan persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan.

Dokumen tersebut penting untuk membuktikan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur perubahan sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, simpan akta perubahan dan bukti administrasi bersama dokumen legal perusahaan.

5. Perbedaan Prosedur Perubahan Akta PT, CV, dan Yayasan

Meskipun ketiganya dapat melibatkan notaris, prosedur perubahan memiliki perbedaan.

Bentuk badan usaha	Mekanisme perubahan	Sistem administrasi
PT persekutuan modal	Keputusan RUPS atau pemegang saham, akta notaris, lalu persetujuan atau pemberitahuan sesuai jenis perubahan	SABH/AHU
PT Perorangan	Pernyataan perubahan secara elektronik sesuai ketentuan	SABH/AHU
CV	Akta perubahan oleh notaris dan pendaftaran perubahan anggaran dasar	Sistem Administrasi Badan Usaha
Yayasan	Keputusan organ yayasan, akta notaris, serta persetujuan atau pemberitahuan sesuai jenis perubahan	AHU

Pada CV, perubahan anggaran dasar mengikuti Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur perubahan nama, kegiatan usaha, kedudukan atau alamat, sekutu, pengurus, jangka waktu, dan ketentuan lainnya.

Sementara itu, yayasan memiliki organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Karena yayasan tidak memiliki pemegang saham, perubahan organisasinya mengikuti ketentuan khusus yayasan, bukan mekanisme RUPS seperti PT.

Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Pendirian Perusahaan

6. Batas Waktu Pengajuan Perubahan Akta Perusahaan

Pemilik perusahaan perlu memperhatikan tenggat waktu agar permohonan tidak mengalami kendala.

Untuk PT, Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur bahwa:

• Perubahan anggaran dasar yang tidak tercantum dalam akta berita acara RUPS yang di buat notaris harus di tuangkan dalam akta notaris paling lama 30 hari sejak keputusan RUPS.
• Perubahan data anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus di beritahukan kepada Menteri paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan.
• Permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya harus di ajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan.

Jika perusahaan melewati tenggat pengajuan yang di tentukan, permohonan perubahan tersebut tidak dapat di ajukan melalui mekanisme yang di atur dalam ketentuan tersebut.

Adapun untuk CV, Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 menetapkan batas waktu pendaftaran perubahan paling lama 30 hari kalender sejak akta perubahan di tandatangani.

Dengan demikian, perusahaan sebaiknya segera mengurus administrasi setelah penandatanganan akta. Jangan menunda proses sampai mendekati batas waktu.

Baca Juga : Jasa Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

7. Biaya Perubahan Akta Pendirian Perusahaan

Biaya perubahan akta tidak memiliki satu nominal yang berlaku untuk semua perusahaan. Besarnya biaya bergantung pada jenis perubahan, kompleksitas dokumen, tarif jasa notaris, serta biaya administrasi pemerintah.

Beberapa komponen biaya yang perlu diperhitungkan meliputi:

• Honorarium notaris: bergantung pada tingkat kesulitan dan ruang lingkup pekerjaan.
• Biaya administrasi AHU atau SABU: mengikuti tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.
• Biaya dokumen pendukung: misalnya pengurusan dokumen alamat, rekomendasi, atau bukti administrasi tertentu.
• Biaya penyesuaian perizinan: muncul apabila perubahan memengaruhi data pada sistem OSS atau izin sektoral.

Selain itu, perubahan nama, modal, dan kegiatan usaha mungkin membutuhkan dokumen tambahan. Karena itu, mintalah rincian biaya kepada notaris sebelum memulai proses.

8. Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengubah Akta Perusahaan

Kesalahan administrasi dapat memperlambat proses perubahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghindari beberapa hal berikut:

1. Tidak memeriksa akta terakhir. Perusahaan harus menggunakan dokumen terbaru sebagai dasar perubahan.
2. Tidak membuat keputusan yang sah. Khusus PT, keputusan pemegang saham harus mengikuti ketentuan RUPS atau keputusan di luar RUPS.
3. Salah menentukan jenis perubahan. Perusahaan perlu membedakan perubahan anggaran dasar dan perubahan data.
4. Mengabaikan tenggat waktu. Keterlambatan dapat membuat permohonan tidak bisa diajukan.
5. Tidak memperbarui data perizinan. Perubahan pada akta dapat menuntut penyesuaian data di OSS, perpajakan, perbankan, atau instansi terkait.
6. Mengabaikan dokumen pendukung. Ketidaklengkapan dokumen dapat membuat permohonan dikembalikan untuk perbaikan.

Sebagai langkah pencegahan, perusahaan sebaiknya menunjuk satu pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan dokumen dan komunikasi dengan notaris.

9. FAQ Seputar Perubahan Akta Pendirian Perusahaan

1. Apakah perubahan akta pendirian perusahaan harus melalui notaris?

Untuk perubahan anggaran dasar PT dan perubahan anggaran dasar CV, prosesnya melibatkan akta notaris. Namun, PT Perorangan memiliki mekanisme pernyataan perubahan secara elektronik sesuai ketentuan khusus.

2. Apakah pergantian direktur memerlukan perubahan akta?

Ya. Pergantian Direksi perlu dituangkan dalam dokumen keputusan yang sesuai dan dilaporkan sebagai perubahan data perseroan melalui AHU.

3. Berapa lama proses perubahan akta perusahaan?

Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis perubahan, dan proses administrasi. Karena itu, perusahaan sebaiknya menanyakan estimasi kepada notaris setelah menentukan perubahan yang diperlukan.

4. Apakah perusahaan harus mengubah NIB setelah perubahan akta?

Tidak selalu. Namun, jika perubahan memengaruhi data atau kegiatan usaha yang tercantum dalam OSS, perusahaan perlu memperbarui informasi dan perizinan yang relevan.

5. Apakah perubahan akta membutuhkan persetujuan seluruh pemegang saham?

Keputusan harus mengikuti ketentuan kuorum dan persyaratan persetujuan dalam undang-undang serta anggaran dasar. Untuk keputusan di luar RUPS yang menggantikan RUPS, berlaku persyaratan persetujuan tertulis seluruh pemegang saham dengan hak suara.

Perubahan akta pendirian perusahaan diperlukan ketika badan usaha mengalami penyesuaian identitas, kegiatan usaha, modal, alamat, kepemilikan, atau susunan pengurus. Namun, setiap perubahan memiliki prosedur berbeda sesuai bentuk badan usaha dan jenis ketentuan yang ingin diubah.

Untuk PT, pemilik perusahaan perlu membedakan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri dan perubahan yang cukup melalui pemberitahuan. Sementara itu, CV dan yayasan mengikuti mekanisme administrasi sesuai peraturan masing-masing.

Oleh karena itu, siapkan dokumen secara lengkap, buat keputusan yang sah, dan libatkan notaris sejak awal. Selain itu, perhatikan batas waktu pengajuan serta perbarui data perizinan yang terdampak. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat menjaga legalitas dan memastikan seluruh informasi badan usaha tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Konsultasikan Akta Pendirian Perusahaan Sekarang