Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia

Mega

Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia menjadi aspek penting yang perlu di pahami oleh perusahaan, pelaku usaha, pengembang proyek lingkungan, maupun pihak yang ingin membeli unit karbon. Seiring meningkatnya perhatian terhadap pengendalian emisi gas rumah kaca, perdagangan karbon mulai berkembang sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Namun, transaksi ini tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, setiap pihak perlu memastikan bahwa unit karbon memiliki dasar penerbitan yang jelas, tercatat dalam sistem resmi, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, legalitas transaksi membantu menjaga kepercayaan para pihak. Dengan demikian, pembeli dapat mengurangi risiko memperoleh unit karbon yang tidak sah, sedangkan penjual dapat menjalankan kegiatan perdagangan secara lebih tertib. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi, dokumen, dan prosedur pencatatan menjadi langkah awal sebelum melakukan transaksi.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon: Pengertian, Proses Jual Beli, dan Aturannya

1. Memahami Dasar Hukum Perdagangan Unit Karbon di Indonesia

Memahami Dasar Hukum Perdagangan Unit Karbon di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatur perdagangan karbon melalui kerangka hukum yang menghubungkan pengendalian emisi gas rumah kaca dengan nilai ekonomi karbon. Salah satu regulasi utama yang perlu di perhatikan adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Baca Juga : Cara Kerja Transaksi Unit Karbon di Indonesia

Perpres tersebut menjadi landasan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan pemahaman dan dokumen kepatuhannya dengan kerangka hukum terbaru.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk pencatatan, penerbitan, dan pengelolaan data unit karbon.

Sementara itu, perdagangan melalui bursa karbon juga mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengubah POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kemudian, OJK menerbitkan PADK Nomor 6 Tahun 2026 sebagai aturan teknis penyelenggaraan perdagangan tersebut.

Dengan demikian, pelaku usaha perlu memperhatikan aturan lingkungan hidup sekaligus ketentuan pasar keuangan apabila memilih jalur bursa karbon.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia

2. Mengenal Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Salah satu unsur penting dalam legalitas transaksi unit karbon adalah Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Sistem ini berfungsi sebagai tempat pencatatan dan pengelolaan informasi unit karbon agar setiap unit memiliki identitas serta riwayat yang dapat di telusuri.

Melalui SRUK, pihak terkait dapat memantau informasi mengenai penerbitan, kepemilikan, perpindahan, hingga status unit karbon. Selain itu, pencatatan tersebut membantu mencegah penghitungan ganda atau double counting. Artinya, satu pengurangan emisi tidak boleh di klaim secara tidak semestinya oleh lebih dari satu pihak.

Selanjutnya, pencatatan dalam SRUK membantu pemerintah menghubungkan aktivitas perdagangan karbon dengan pencapaian target kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Bagi penjual, keberadaan pencatatan ini membantu menunjukkan bahwa unit karbon mempunyai rekam jejak yang jelas. Sementara itu, pembeli dapat memeriksa informasi unit sebelum menyelesaikan transaksi. Oleh sebab itu, pemeriksaan status registrasi menjadi salah satu langkah utama dalam proses uji tuntas.

Baca Juga : Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon Sebelum Transaksi

3. Persyaratan Legalitas Unit Karbon Sebelum Di perdagangkan

Tidak semua klaim pengurangan emisi otomatis dapat menjadi unit karbon yang layak di perdagangkan. Sebaliknya, pengembang proyek perlu memenuhi ketentuan teknis dan administratif sesuai skema serta sektor kegiatannya.

Beberapa aspek yang perlu di periksa antara lain:

a. Kejelasan proyek pengurangan emisi

Penjual perlu menjelaskan kegiatan yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi. Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi mangrove, dan perlindungan hutan. Selain itu, proyek harus mempunyai batas kegiatan dan metode penghitungan yang jelas.

Baca Juga : Harga Unit Karbon dan Faktor yang Memengaruhi Nilai Transaksi

b. Metodologi penghitungan emisi

Pengembang perlu menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Metodologi tersebut membantu menentukan kondisi dasar atau baseline, menghitung pengurangan emisi, serta memastikan hasil proyek dapat di pertanggungjawabkan.

c. Pengukuran dan verifikasi

Data pengurangan emisi perlu melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sesuai ketentuan skema yang di gunakan. Dengan demikian, klaim pengurangan emisi tidak hanya bergantung pada pernyataan pengembang proyek.

Baca Juga : Perjanjian Jual Beli Unit Karbon: Klausul dan Dokumen Penting

d. Penerbitan dan pencatatan unit

Setelah memenuhi persyaratan yang berlaku, proyek dapat mengikuti proses penerbitan unit karbon. Selanjutnya, pihak terkait perlu memastikan pencatatan unit dalam sistem registri sesuai ketentuan. Untuk perdagangan melalui bursa karbon, POJK 10 Tahun 2026 mewajibkan unit karbon yang di perdagangkan tercatat pada SRUK.

Oleh karena itu, pembeli sebaiknya tidak hanya memeriksa jumlah unit dan harga. Mereka juga perlu menelusuri asal proyek, standar yang di gunakan, status penerbitan, serta identitas unit.

Baca Juga : Siapa yang Bisa Menjual dan Membeli Unit Karbon?

4. Legalitas Penjual dan Pembeli Unit Karbon

Selain memeriksa unit karbon, para pihak juga perlu memastikan legalitas masing-masing. Langkah ini penting karena transaksi melibatkan hak, kewajiban, pembayaran, dan tanggung jawab hukum.

Bagi penjual berbentuk badan usaha, pemeriksaan dapat mencakup identitas perusahaan, dokumen pendirian, perizinan berusaha yang relevan, kewenangan pengurus, serta bukti bahwa perusahaan memiliki hak untuk mengalihkan unit karbon. Jika pengembang proyek bekerja sama dengan pemilik lahan atau mitra lain, perjanjian kerja sama juga perlu menjelaskan pembagian hak dan manfaat ekonomi.

Sementara itu, pembeli perlu memastikan identitas dan kewenangan pihak yang menandatangani perjanjian. Apabila pembeli merupakan perusahaan, dokumen internal seperti persetujuan manajemen atau kewenangan penandatangan dapat membantu menghindari sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya, kedua pihak perlu memeriksa apakah terdapat pembatasan pengalihan, kewajiban pelaporan, atau persyaratan khusus berdasarkan sektor proyek. Dengan pemeriksaan tersebut, transaksi tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki dasar hubungan hukum yang jelas.

Baca Juga : Verifikasi dan Uji Tuntas Unit Karbon Sebelum Dibeli

5. Ketentuan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Pelaku usaha dapat melakukan transaksi unit karbon melalui mekanisme perdagangan yang sesuai dengan ketentuan. Salah satu jalurnya adalah bursa karbon yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

Melalui bursa karbon, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi berdasarkan mekanisme yang tersedia. Namun, pihak yang ingin menggunakan jalur ini perlu memperhatikan persyaratan penyelenggara, kelayakan unit, tata cara perdagangan, dan ketentuan pencatatan.

POJK Nomor 10 Tahun 2026 memperbarui aturan perdagangan karbon melalui bursa. Salah satu perubahan pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan pada SRUK. Selain itu, peraturan tersebut mengatur aspek pelaporan serta penerapan prinsip perlindungan konsumen bagi pihak yang terlibat.

Kemudian, PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026 memberikan ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan bursa karbon. Aturan ini mencakup perizinan, permodalan, tata kelola, pengendalian internal, serta pelaporan penyelenggara.

Dengan demikian, perusahaan perlu memahami perbedaan antara transaksi langsung berdasarkan kesepakatan para pihak dan transaksi melalui bursa karbon. Masing-masing jalur memiliki prosedur serta ketentuan yang perlu di perhatikan.

Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Transaksi Unit Karbon

6. Legalitas Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

Perdagangan unit karbon dalam negeri dan luar negeri memiliki ketentuan yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, penjual dan pembeli perlu memahami tujuan transaksi sebelum menyepakati pengalihan unit.

Untuk perdagangan domestik, Perpres 110 Tahun 2025 mengatur penggunaan standar nasional, standar United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), atau standar internasional lainnya dalam penerbitan unit karbon tertentu. Selanjutnya, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan pencatatan dan persyaratan sektor terkait.

Sementara itu, perdagangan luar negeri memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Perpres 110 Tahun 2025 membedakan transaksi yang membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment dengan transaksi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Otorisasi dan corresponding adjustment berkaitan dengan penggunaan hasil mitigasi untuk tujuan internasional tertentu, termasuk mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris dan pemenuhan kewajiban internasional lainnya. Namun, tidak setiap transaksi internasional otomatis memerlukan kedua mekanisme tersebut. Tujuan penggunaan unit dan klasifikasi transaksinya menentukan persyaratan yang berlaku.

Karena itu, sebelum menjual unit karbon ke pembeli luar negeri, para pihak perlu memastikan negara tujuan, standar unit, tujuan penggunaan, serta ketentuan otorisasi yang relevan. Langkah ini membantu mencegah masalah kepatuhan setelah transaksi berlangsung.

7. Dokumen Penting dalam Transaksi Unit Karbon

Dokumen yang lengkap membantu membuktikan legalitas dan memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak. Walaupun kebutuhan dokumen dapat berbeda menurut sektor dan skema, beberapa dokumen berikut patut mendapat perhatian:

  1. Dokumen identitas para pihak, seperti identitas perusahaan, dokumen pendirian, dan bukti kewenangan penandatangan.
  2. Dokumen proyek, yang menjelaskan lokasi, kegiatan, pengembang, batas proyek, serta dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi.
  3. Dokumen metodologi dan verifikasi, yang memuat metode penghitungan, laporan pemantauan, dan hasil verifikasi sesuai ketentuan.
  4. Bukti penerbitan unit karbon, termasuk identitas unit, jumlah, standar, serta informasi penerbit.
  5. Bukti pencatatan SRUK, untuk memeriksa status dan riwayat unit sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Perjanjian jual beli, yang mengatur harga, jumlah unit, pembayaran, pengalihan, jaminan, dan penyelesaian sengketa.
  7. Dokumen otorisasi, apabila transaksi atau penggunaan unit mensyaratkan persetujuan pemerintah.

Selain itu, para pihak perlu menyimpan bukti pembayaran, konfirmasi pengalihan, dan dokumen penyelesaian transaksi. Dengan dokumentasi tersebut, mereka dapat menelusuri kembali proses apabila muncul perbedaan data atau sengketa.

8. Risiko Hukum Jika Transaksi Tidak Memenuhi Ketentuan

Mengabaikan aspek legalitas dapat menimbulkan risiko bagi penjual maupun pembeli. Misalnya, pembeli dapat memperoleh unit yang status kepemilikannya tidak jelas atau tidak memenuhi tujuan penggunaan yang telah di sepakati.

Selain itu, pencatatan yang tidak sesuai dapat memunculkan persoalan penghitungan ganda. Risiko lain mencakup sengketa kepemilikan, ketidaksesuaian dokumen, pelanggaran perjanjian, hingga hambatan dalam penggunaan unit untuk kebutuhan pelaporan atau kewajiban iklim.

Dalam kerangka SRUK, ketentuan juga mengatur konsekuensi bagi pelanggaran, termasuk pembatalan unit karbon atau penutupan akun sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu menjaga keakuratan data dan mematuhi prosedur registrasi.

Untuk mengurangi risiko, lakukan uji tuntas sebelum transaksi. Periksa dokumen penjual, asal proyek, standar penerbitan, status registrasi, serta tujuan penggunaan unit. Kemudian, mintalah bantuan tenaga profesional apabila terdapat ketidakjelasan mengenai aturan atau kewenangan para pihak.

9. Pentingnya Konsultasi Hukum Sebelum Melakukan Transaksi

Regulasi perdagangan karbon melibatkan beberapa aspek sekaligus, mulai dari lingkungan hidup, administrasi registrasi, pasar keuangan, hingga perjanjian bisnis. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi harga atau penawaran unit karbon.

Melalui konsultasi, pelaku usaha dapat menilai kesesuaian dokumen dengan regulasi, memeriksa status legalitas unit, dan mengidentifikasi kewajiban yang muncul dari transaksi. Selain itu, konsultasi dapat membantu penyusunan perjanjian jual beli agar hak dan tanggung jawab para pihak tertulis secara jelas.

Terlebih lagi, transaksi lintas negara membutuhkan perhatian tambahan terhadap otorisasi, corresponding adjustment, dan tujuan penggunaan unit. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mempersiapkan transaksi secara lebih terarah sekaligus mengurangi potensi kesalahan administratif maupun hukum.

Regulasi dan legalitas transaksi unit karbon di Indonesia menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas perdagangan karbon. Perpres Nomor 110 Tahun 2025, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, serta ketentuan OJK mengenai bursa karbon membentuk kerangka aturan yang perlu di pahami oleh setiap pelaku usaha.

Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, penjual dan pembeli perlu memeriksa asal proyek, metodologi, verifikasi, status pencatatan SRUK, legalitas para pihak, serta kelengkapan perjanjian. Selain itu, transaksi internasional membutuhkan pemeriksaan tujuan penggunaan dan persyaratan otorisasi apabila ketentuan mewajibkannya.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar formalitas. Sebaliknya, langkah tersebut membantu memastikan transaksi berlangsung secara transparan, dapat di telusuri, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp