Transaksi Unit Karbon: Pengertian, Proses Jual Beli, dan Aturannya

Mega

Transaksi Unit Karbon: Pengertian, Proses Jual Beli, dan Aturannya
Direktur Utama Jangkar Groups

Transaksi Unit Karbon merupakan topik penting yang perlu di pahami oleh perusahaan, pelaku usaha, maupun pihak yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia. Mekanisme ini memberikan nilai ekonomi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang perdagangan bagi pihak yang memiliki unit karbon dan pihak yang membutuhkannya. Seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, transaksi unit karbon menjadi salah satu instrumen pendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

Di Indonesia, transaksi unit karbon menjadi bagian dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui mekanisme tersebut, perusahaan atau pihak yang memiliki unit karbon dapat menjualnya kepada pihak lain yang membutuhkan. Dengan demikian, kegiatan pengurangan emisi tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

Namun, transaksi unit karbon tidak dapat di lakukan secara sembarangan. Setiap pihak perlu memahami jenis unit karbon, proses jual beli, persyaratan administrasi, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme transaksi unit karbon di Indonesia?

Baca Juga : Cara Kerja Transaksi Unit Karbon di Indonesia

Apa Itu Transaksi Unit Karbon?

Apa Itu Transaksi Unit Karbon?

Transaksi unit karbon adalah kegiatan jual beli atau pengalihan kepemilikan unit karbon antara pihak yang memiliki unit tersebut dengan pihak yang membutuhkan. Unit karbon menjadi bukti atas sejumlah emisi gas rumah kaca yang dapat di perdagangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, satu unit karbon merepresentasikan pengurangan atau penurunan emisi sebesar satu ton karbon di oksida ekuivalen (COâ‚‚e), atau hak emisi dalam jumlah yang setara sesuai jenis instrumennya. Oleh karena itu, unit karbon memiliki nilai ekonomi yang dapat di pertukarkan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Dalam praktiknya, transaksi ini melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat berasal dari perusahaan atau pengelola proyek yang menghasilkan unit karbon melalui kegiatan pengurangan emisi. Sementara itu, pembeli biasanya berasal dari perusahaan yang ingin memenuhi kewajiban atau mendukung target pengurangan emisi.

Selain itu, transaksi unit karbon juga melibatkan penyelenggara bursa karbon, regulator, dan sistem registri yang mendukung pencatatan kepemilikan serta perpindahan unit. Kehadiran berbagai pihak tersebut membantu menciptakan perdagangan yang lebih transparan dan terorganisasi.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia

Tujuan dan Manfaat Transaksi Unit Karbon

Transaksi unit karbon tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Lebih dari itu, mekanisme ini mendukung upaya pengendalian perubahan iklim melalui pemberian insentif kepada pihak yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca.

Berikut beberapa tujuan dan manfaat transaksi unit karbon:

1. Mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca

Melalui perdagangan karbon, perusahaan memiliki insentif ekonomi untuk mengurangi emisi dari kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertimbangkan investasi pada teknologi rendah karbon, energi terbarukan, dan efisiensi energi.

Baca Juga : Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon Sebelum Transaksi

2. Memberikan nilai ekonomi terhadap proyek lingkungan

Proyek seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, dan pengembangan energi bersih berpotensi menghasilkan unit karbon. Selanjutnya, pemilik proyek dapat memanfaatkan unit tersebut sebagai sumber pendapatan melalui perdagangan karbon apabila memenuhi persyaratan.

3. Membantu perusahaan mencapai target emisi

Perusahaan dapat membeli unit karbon sebagai bagian dari strategi pengelolaan emisi. Namun, pembelian unit karbon sebaiknya tidak menggantikan upaya pengurangan emisi langsung dari kegiatan operasional perusahaan.

Baca Juga : Harga Unit Karbon dan Faktor yang Memengaruhi Nilai Transaksi

4. Membuka peluang investasi hijau

Perdagangan unit karbon dapat menarik investasi pada proyek-proyek rendah emisi. Selain itu, mekanisme ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, pengembang proyek, dan investor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Jenis Unit Karbon yang Dapat Di perdagangkan

Sebelum melakukan transaksi, setiap pihak perlu mengenali jenis unit karbon yang tersedia. Sebab, setiap instrumen memiliki karakteristik, dasar penerbitan, serta fungsi yang berbeda.

Dalam kerangka perdagangan karbon melalui bursa karbon, beberapa instrumen yang di kenal meliputi:

1. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU)

PTBAE-PU merupakan instrumen yang berkaitan dengan batas atas emisi gas rumah kaca bagi pelaku usaha pada sektor yang di atur. Instrumen ini dapat menjadi objek perdagangan ketika pelaku usaha memiliki alokasi atau hak emisi yang dapat di perdagangkan sesuai ketentuan.

Baca Juga : Perjanjian Jual Beli Unit Karbon: Klausul dan Dokumen Penting

2. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)

SPE-GRK merupakan sertifikat yang menunjukkan hasil pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan atau proyek yang memenuhi persyaratan dan proses verifikasi. Pengembang proyek dapat memanfaatkan sertifikat tersebut sebagai unit karbon untuk kegiatan perdagangan sesuai ketentuan.

3. Unit karbon lain yang di tetapkan pemerintah

Selain kedua instrumen tersebut, pemerintah dapat menetapkan jenis unit karbon lain sesuai perkembangan kebijakan dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon. Oleh sebab itu, calon penjual dan pembeli perlu memeriksa ketentuan terbaru sebelum melakukan transaksi.

Baca Juga : Siapa yang Bisa Menjual dan Membeli Unit Karbon?

Bagaimana Proses Jual Beli Unit Karbon?

Proses transaksi unit karbon membutuhkan persiapan dan pemeriksaan yang cermat. Setiap pihak harus memastikan bahwa unit karbon memiliki dasar penerbitan yang jelas dan memenuhi ketentuan registrasi.

Berikut tahapan umum proses jual beli unit karbon.

1. Mengidentifikasi kebutuhan transaksi

Pertama, calon penjual perlu memastikan jumlah dan jenis unit karbon yang di miliki. Sementara itu, calon pembeli harus menentukan kebutuhan unit berdasarkan strategi pengelolaan emisi atau kewajiban yang berlaku bagi perusahaannya.

Pada tahap ini, kedua pihak juga perlu memahami tujuan transaksi agar dapat memilih instrumen yang sesuai.

Baca Juga : Verifikasi dan Uji Tuntas Unit Karbon Sebelum Dibeli

2. Memastikan legalitas dan status unit karbon

Selanjutnya, penjual perlu memeriksa keabsahan unit karbon, dokumen pendukung, serta status kepemilikannya. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa unit tersebut memiliki dasar penerbitan yang sah dan tidak mengalami sengketa atau pengalihan ganda.

Selain itu, pihak yang terlibat perlu memperhatikan pencatatan unit dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan pengguna

Sebelum mengikuti perdagangan melalui bursa karbon, pihak yang berkepentingan perlu memenuhi persyaratan administrasi dan proses identifikasi pengguna sesuai ketentuan penyelenggara.

Dokumen yang di perlukan dapat mencakup identitas atau dokumen badan usaha, informasi perwakilan perusahaan, dokumen legalitas, serta dokumen pendukung transaksi. Persyaratan terperinci mengikuti kebijakan penyelenggara dan jenis transaksi.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

4. Menentukan harga dan mekanisme perdagangan

Setelah persyaratan terpenuhi, penjual dan pembeli dapat menentukan harga serta jumlah unit karbon yang akan di perdagangkan. Harga dapat di pengaruhi oleh jenis unit, kualitas proyek, mekanisme perdagangan, permintaan pasar, dan kondisi penawaran.

Dalam perdagangan melalui bursa karbon, sistem perdagangan mempertemukan penawaran jual dan beli berdasarkan mekanisme yang berlaku. Selain itu, para pihak perlu memperhatikan biaya transaksi dan ketentuan penyelesaian perdagangan.

5. Melaksanakan transaksi jual beli

Berikutnya, penjual memasukkan penawaran jual dan pembeli mengajukan penawaran beli melalui mekanisme yang tersedia. Apabila penawaran memenuhi ketentuan dan mencapai kesepakatan, sistem dapat memproses transaksi sesuai prosedur bursa.

Untuk transaksi di luar bursa, para pihak perlu memastikan bahwa mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan perdagangan karbon dan persyaratan pencatatan yang berlaku.

Baca Juga : Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia

6. Menyelesaikan pembayaran dan pengalihan unit

Setelah transaksi terjadi, para pihak melaksanakan penyelesaian kewajiban pembayaran dan perpindahan kepemilikan unit karbon. Pencatatan yang tepat sangat penting agar riwayat kepemilikan dapat di telusuri dan tidak menimbulkan penghitungan ganda.

Terakhir, penjual dan pembeli perlu menyimpan bukti transaksi serta dokumen penyelesaian sebagai arsip dan bahan pemeriksaan apabila di perlukan.

Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Transaksi Unit Karbon

Aturan Transaksi Unit Karbon di Indonesia

Transaksi unit karbon di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan perdagangan, pengawasan, pencatatan, dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan yang berlaku sebelum melakukan jual beli.

Beberapa regulasi penting yang perlu di perhatikan antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini menjadi kerangka kebijakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia serta menggantikan kerangka sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

2. POJK Nomor 14 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon. Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan penyelenggara bursa karbon, persyaratan perdagangan, serta mekanisme penyelenggaraan transaksi unit karbon.

3. POJK Nomor 10 Tahun 2026

OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023. Perubahan ini menyesuaikan ketentuan perdagangan karbon dengan perkembangan kebijakan nasional, termasuk penggunaan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui bursa.

4. PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 6 Tahun 2026 mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan ini memberikan ketentuan teknis mengenai unit karbon, penyelenggara bursa, operasional, pengendalian internal, serta persyaratan perizinan.

Dengan adanya regulasi tersebut, pelaku usaha perlu memperhatikan perubahan aturan dan ketentuan teknis yang berlaku. Jangan hanya mengacu pada prosedur lama karena perkembangan kebijakan dapat memengaruhi persyaratan registrasi maupun mekanisme transaksi.

Risiko yang Perlu Di perhatikan dalam Transaksi Unit Karbon

Meskipun menawarkan peluang ekonomi, transaksi unit karbon tetap memiliki risiko. Oleh karena itu, calon penjual dan pembeli perlu melakukan pemeriksaan sebelum menyelesaikan perdagangan.

Pertama, risiko legalitas dapat muncul apabila unit karbon tidak memiliki dasar penerbitan atau dokumen yang memadai. Kedua, risiko kualitas berkaitan dengan keakuratan pengukuran dan verifikasi pengurangan emisi. Selanjutnya, risiko pasar dapat terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga unit karbon.

Selain itu, pelaku usaha juga perlu mengantisipasi risiko penghitungan ganda, kesalahan pencatatan, dan ketidaksesuaian administrasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, lakukan pemeriksaan dokumen, pastikan status registrasi, pahami ketentuan bursa, dan gunakan mekanisme transaksi yang sesuai dengan regulasi.

Pentingnya Konsultasi Sebelum Melakukan Transaksi Unit Karbon

Memahami aturan dan proses perdagangan karbon merupakan langkah penting sebelum perusahaan membeli atau menjual unit karbon. Sebab, setiap jenis unit memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda.

Melalui konsultasi, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai legalitas unit karbon, kelengkapan dokumen, prosedur registrasi, mekanisme jual beli, serta ketentuan yang perlu di perhatikan. Dengan begitu, perusahaan dapat mempersiapkan transaksi secara lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian regulasi.

Selain itu, pendampingan yang tepat membantu perusahaan memahami perkembangan aturan perdagangan karbon di Indonesia, termasuk ketentuan terbaru mengenai SRUK dan penyelenggaraan bursa karbon.

Transaksi unit karbon merupakan mekanisme perdagangan yang memberikan nilai ekonomi terhadap instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui proses jual beli, pihak yang memiliki unit karbon dapat menawarkan kepemilikannya kepada pihak yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, transaksi ini membutuhkan pemahaman mengenai jenis unit karbon, legalitas dokumen, proses registrasi, mekanisme perdagangan, serta aturan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan dan konsultasi terlebih dahulu agar setiap tahapan transaksi berjalan sesuai ketentuan.

Dengan persiapan yang tepat, transaksi unit karbon dapat menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi di Indonesia.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp