Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

Mega

Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional
Direktur Utama Jangkar Groups

Transaksi unit karbon domestik dan internasional menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia mengembangkan pasar karbon sekaligus mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui perdagangan ini, pihak yang memiliki unit karbon dapat menjualnya kepada pihak yang membutuhkan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kedua jenis transaksi tersebut memiliki mekanisme, persyaratan, dan aspek hukum yang berbeda. Karena itu, perusahaan, pengembang proyek karbon, serta calon pembeli perlu memahami proses perdagangan sebelum melakukan transaksi.

Selain membuka peluang ekonomi, perdagangan karbon juga mendorong investasi pada kegiatan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya memperhatikan harga dan potensi keuntungan. Mereka juga perlu memastikan legalitas unit, pencatatan dalam sistem registri, serta ketentuan otorisasi untuk transaksi internasional tertentu.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon: Pengertian, Proses Jual Beli, dan Aturannya

1. Mengenal Transaksi Unit Karbon

Mengenal Transaksi Unit Karbon

Transaksi unit karbon merupakan kegiatan jual beli unit yang berkaitan dengan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca maupun kuota emisi sesuai ketentuan yang berlaku. Satu unit karbon umumnya merepresentasikan satu ton karbon di oksida ekuivalen (COâ‚‚e).

Dalam praktiknya, unit karbon dapat berasal dari beberapa sumber. Pertama, kuota emisi yang pemerintah tetapkan bagi pelaku usaha tertentu. Kedua, hasil kegiatan mitigasi perubahan iklim, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan hutan, dan rehabilitasi mangrove.

Selanjutnya, transaksi dapat berlangsung melalui Bursa Karbon atau mekanisme perdagangan langsung sesuai ketentuan. Kedua jalur tersebut memiliki prosedur dan persyaratan yang perlu pelaku usaha perhatikan.

Dengan demikian, transaksi unit karbon bukan sekadar pertukaran komoditas. Setiap transaksi perlu memiliki dasar kepemilikan, identitas unit, informasi volume, dan pencatatan yang dapat di telusuri.

Baca Juga : Cara Kerja Transaksi Unit Karbon di Indonesia

2. Apa Perbedaan Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional?

Perbedaan utama terletak pada wilayah perdagangan, pihak yang terlibat, tujuan penggunaan unit, serta ketentuan yang mengatur transaksi.

a. Transaksi Unit Karbon Domestik

Transaksi domestik merupakan perdagangan unit karbon antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli dalam lingkup pasar karbon Indonesia. Penjual dan pembeli dapat berasal dari perusahaan, pengembang proyek, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan.

Contohnya, perusahaan yang memiliki unit karbon dari proyek energi terbarukan menawarkan unit tersebut kepada perusahaan lain di Indonesia. Pembeli kemudian memanfaatkan unit sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Perdagangan domestik dapat berlangsung melalui Bursa Karbon Indonesia atau mekanisme langsung. Selain itu, unit yang di perdagangkan perlu memenuhi ketentuan penerbitan dan pencatatan yang berlaku.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia

b. Transaksi Unit Karbon Internasional

Sementara itu, transaksi internasional melibatkan perdagangan unit karbon yang memiliki hubungan dengan pihak atau pasar di luar Indonesia. Contohnya, pengembang proyek karbon di Indonesia menjual unit kepada pembeli dari negara lain.

Transaksi ini dapat membuka peluang investasi dan memperluas pasar bagi proyek pengurangan emisi Indonesia. Namun, perdagangan lintas negara memiliki aspek tambahan, terutama terkait tujuan penggunaan unit, otorisasi pemerintah, dan corresponding adjustment.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengidentifikasi jenis transaksi internasional sejak awal. Tidak semua transaksi internasional memerlukan otorisasi dan penyesuaian korespondensi. Persyaratannya bergantung pada tujuan penggunaan unit dan skema perdagangan yang di pilih.

Baca Juga : Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon Sebelum Transaksi

3. Mekanisme Transaksi Unit Karbon Domestik

Pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi domestik perlu mengikuti beberapa tahapan agar perdagangan berjalan sesuai ketentuan.

a. Mengidentifikasi Jenis Unit Karbon

Pertama, penjual dan pembeli perlu menentukan jenis unit yang akan mereka perdagangkan. Dalam perdagangan karbon Indonesia, terdapat unit yang berkaitan dengan kuota emisi, seperti Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), serta unit hasil pengurangan emisi, seperti Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Kedua jenis unit tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Karena itu, pembeli perlu menyesuaikan pilihan unit dengan kebutuhan perusahaan.

Baca Juga : Harga Unit Karbon dan Faktor yang Memengaruhi Nilai Transaksi

b. Memastikan Legalitas dan Kepemilikan

Selanjutnya, penjual perlu memastikan bahwa ia memiliki hak atas unit karbon yang di tawarkan. Penjual juga perlu menyiapkan dokumen pendukung, informasi proyek, dan identitas unit.

Di sisi lain, pembeli perlu memeriksa asal-usul unit, status pencatatan, serta kesesuaian dokumen. Pemeriksaan ini membantu mengurangi risiko sengketa kepemilikan dan transaksi atas unit yang tidak memenuhi ketentuan.

c. Melakukan Pencatatan dalam SRUK

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi bagian penting dalam tata kelola perdagangan karbon Indonesia. Sistem ini mengelola informasi unit karbon dan membantu menjaga keterlacakan penerbitan, kepemilikan, serta transaksi.

Melalui pencatatan tersebut, pelaku usaha dapat mendukung transparansi dan mengurangi risiko penghitungan ganda. Karena itu, penjual dan pembeli perlu memastikan data unit sesuai dengan informasi dalam registri.

Baca Juga : Perjanjian Jual Beli Unit Karbon: Klausul dan Dokumen Penting

d. Menentukan Mekanisme Perdagangan

Setelah memeriksa legalitas unit, para pihak dapat menentukan jalur transaksi. Jika menggunakan Bursa Karbon, mereka perlu mengikuti prosedur pendaftaran pengguna jasa dan mekanisme perdagangan yang tersedia.

IDXCarbon menyediakan mekanisme perdagangan seperti pasar reguler, pasar negosiasi, lelang, dan marketplace. Setiap mekanisme memiliki karakteristik berbeda dalam pembentukan harga dan proses transaksi.

e. Menyelesaikan Pembayaran dan Pengalihan Unit

Tahap berikutnya mencakup kesepakatan harga, pembayaran, serta pengalihan unit sesuai prosedur yang berlaku. Para pihak perlu menyimpan bukti transaksi dan memastikan pencatatan pengalihan berjalan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, transaksi tidak hanya selesai ketika pembeli mengirimkan pembayaran. Penjual dan pembeli juga perlu memastikan status kepemilikan unit telah sesuai dengan hasil transaksi.

Baca Juga : Siapa yang Bisa Menjual dan Membeli Unit Karbon?

4. Mekanisme Transaksi Unit Karbon Internasional

Perdagangan internasional membutuhkan pemeriksaan tambahan karena transaksi dapat berkaitan dengan target iklim Indonesia dan komitmen negara lain.

a. Menentukan Tujuan Penggunaan Unit

Pertama, pelaku usaha perlu menentukan tujuan pembelian atau penjualan unit karbon. Apakah unit akan di gunakan untuk memenuhi kewajiban internasional, mendukung target iklim negara lain, atau hanya untuk kontribusi sukarela?

Pertanyaan ini penting karena tujuan penggunaan menentukan kebutuhan otorisasi dan corresponding adjustment.

Baca Juga : Verifikasi dan Uji Tuntas Unit Karbon Sebelum Dibeli

b. Memeriksa Standar dan Kualitas Unit

Selanjutnya, penjual dan pembeli perlu memeriksa standar yang mendasari penerbitan unit. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengakui penggunaan standar nasional, standar United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), maupun standar internasional lainnya sesuai ketentuan.

Selain itu, pembeli perlu memeriksa metodologi proyek, laporan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), serta status registrasi. Langkah ini membantu memastikan bahwa unit memiliki dasar pengurangan emisi yang dapat di pertanggungjawabkan.

c. Mengurus Otorisasi dan Corresponding Adjustment Jika Di perlukan

Untuk jenis perdagangan internasional tertentu, pelaku usaha memerlukan otorisasi pemerintah dan corresponding adjustment.

Baca Juga : Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia

Otorisasi merupakan persetujuan pemerintah atas penggunaan atau pengalihan unit untuk tujuan yang memenuhi persyaratan tertentu. Sementara itu, corresponding adjustment merupakan penyesuaian pencatatan emisi dalam kerangka Persetujuan Paris agar satu hasil pengurangan emisi tidak di klaim secara tidak konsisten oleh dua negara.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membedakan perdagangan internasional yang membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment dengan perdagangan yang tidak memerlukannya. Kelompok yang memerlukan persyaratan tersebut mencakup perdagangan emisi yang terhubung secara internasional, transaksi offset yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris, serta offset sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional tertentu.

Sebaliknya, perdagangan offset yang tidak di gunakan untuk pemenuhan NDC dan/atau kewajiban internasional lainnya dapat masuk kategori yang tidak membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment, sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa tujuan penggunaan unit sebelum membuat kesepakatan dengan pembeli luar negeri.

Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Transaksi Unit Karbon

d. Menyelesaikan Perdagangan Lintas Negara

Setelah memenuhi persyaratan, para pihak dapat melanjutkan proses transaksi. Mereka perlu menyepakati harga, jumlah unit, metode pembayaran, jadwal pengalihan, serta dokumen pendukung.

Selain itu, penjual dan pembeli perlu memperhatikan ketentuan registri Indonesia dan sistem yang di gunakan oleh pihak pembeli. Dengan koordinasi tersebut, proses pengalihan unit dapat berlangsung secara lebih tertib.

5. Peran Sistem Registri Unit Karbon dalam Transaksi

SRUK memiliki peran penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Sistem ini membantu mengelola data unit karbon, mencatat transaksi, dan mendukung keterhubungan dengan sistem terkait.

Melalui SRUK, pelaku usaha dapat memperkuat keterlacakan unit sejak penerbitan hingga pengalihan atau penggunaan. Selain itu, sistem ini mendukung upaya pencegahan penghitungan ganda.

Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional yang lebih transparan dan kredibel. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 kemudian mengatur tata kelola, pencatatan perdagangan domestik dan luar negeri, serta mekanisme otorisasi dan corresponding adjustment.

Dengan demikian, SRUK bukan sekadar tempat menyimpan informasi. Sistem ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas perdagangan karbon Indonesia.

6. Regulasi Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

Pelaku usaha perlu memahami beberapa regulasi utama sebelum melakukan perdagangan karbon.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan ini menjadi dasar penting bagi perdagangan karbon domestik dan internasional.

Kedua, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon, termasuk pencatatan transaksi domestik dan luar negeri, penerbitan unit, serta penerapan otorisasi dan corresponding adjustment.

Ketiga, POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengubah ketentuan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui Bursa Karbon pada SRUK.

Keempat, PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026 mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon, termasuk persyaratan unit karbon, operasional, pengendalian internal, dan pelaporan.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menggunakan regulasi yang berlaku saat transaksi berlangsung. Mereka juga perlu memperhatikan aturan sektoral apabila proyek berasal dari sektor yang memiliki ketentuan khusus.

7. Tantangan dalam Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

Meskipun menawarkan peluang ekonomi, perdagangan karbon memiliki sejumlah tantangan.

Pertama, perbedaan standar dan metodologi dapat menyulitkan pembeli ketika membandingkan kualitas unit dari proyek yang berbeda. Karena itu, pembeli perlu memeriksa dasar penerbitan dan hasil verifikasi.

Kedua, proses administrasi dan pencatatan membutuhkan ketelitian. Kesalahan identitas, volume, atau status unit dapat menghambat penyelesaian transaksi.

Ketiga, perdagangan internasional memerlukan pemahaman mengenai aturan lintas negara, otorisasi, dan penggunaan unit. Selain itu, perubahan kebijakan negara tujuan dapat memengaruhi kelayakan transaksi.

Keempat, fluktuasi harga dan perbedaan permintaan pasar dapat memengaruhi nilai ekonomi unit. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan analisis sebelum menentukan harga jual atau anggaran pembelian.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan dokumen sejak awal, melakukan uji tuntas, dan meminta pendampingan profesional jika transaksi memiliki aspek hukum atau teknis yang kompleks.

8. Persiapan Sebelum Melakukan Transaksi

Sebelum memasuki pasar karbon, perusahaan perlu menyusun persiapan secara sistematis.

Pertama, tentukan tujuan transaksi dan jenis unit yang di butuhkan. Kedua, periksa legalitas penjual serta kepemilikan unit. Ketiga, tinjau dokumen proyek, metodologi, dan laporan MRV.

Selanjutnya, periksa status pencatatan pada SRUK dan tentukan apakah transaksi membutuhkan otorisasi serta corresponding adjustment. Setelah itu, bandingkan penawaran harga, pahami biaya transaksi, dan susun perjanjian jual beli yang menjelaskan hak serta kewajiban para pihak.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko dan menjalankan perdagangan karbon secara lebih terukur.

Transaksi unit karbon domestik dan internasional memberikan peluang bagi perusahaan, pengembang proyek, dan pembeli untuk berpartisipasi dalam pasar karbon. Namun, kedua jenis perdagangan tersebut memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda. Transaksi domestik berfokus pada perdagangan dalam pasar Indonesia, sedangkan transaksi internasional memerlukan perhatian tambahan terhadap tujuan penggunaan unit, standar, otorisasi, dan corresponding adjustment.

Selain itu, pencatatan melalui SRUK membantu menjaga transparansi dan keterlacakan unit karbon. Dengan memahami regulasi, memeriksa legalitas, serta menyiapkan dokumen secara lengkap, pelaku usaha dapat menjalankan transaksi secara lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp