Siapa yang Bisa Menjual dan Membeli Unit Karbon?

Mega

Siapa yang Bisa Menjual dan Membeli Unit Karbon?
Direktur Utama Jangkar Groups

Siapa yang bisa menjual dan membeli unit karbon? Pertanyaan ini penting bagi perusahaan, pemilik proyek lingkungan, pengembang proyek mitigasi, maupun pelaku usaha yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pada dasarnya, pihak yang dapat menjual unit karbon adalah pihak yang memiliki hak atas unit karbon yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, pihak yang dapat membeli mencakup pelaku usaha yang memiliki kewajiban atau komitmen pengurangan emisi, serta pihak lain sesuai ketentuan perdagangan karbon yang berlaku.

Namun, tidak semua pihak dapat langsung melakukan transaksi melalui Bursa Karbon Indonesia. Setiap calon penjual dan pembeli perlu memperhatikan bentuk badan hukum, status kepemilikan unit, pendaftaran sebagai pengguna jasa, serta ketentuan pencatatan pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Oleh karena itu, pemahaman mengenai pihak yang berhak menjual dan membeli unit karbon menjadi langkah awal sebelum memasuki pasar karbon.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon: Pengertian, Proses Jual Beli, dan Aturannya

1. Mengenal Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Unit Karbon

Mengenal Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Unit Karbon

Perdagangan unit karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui mekanisme ini, pihak yang memiliki unit karbon dapat menjualnya kepada pihak yang membutuhkan unit tersebut sesuai ketentuan.

Dalam praktiknya, terdapat dua kelompok utama, yaitu penjual dan pembeli. Penjual menyediakan unit karbon yang berasal dari kuota emisi atau kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sebaliknya, pembeli memperoleh unit karbon untuk memenuhi kewajiban emisi atau mendukung komitmen pengurangan emisi.

Selain kedua pihak tersebut, perdagangan karbon juga melibatkan penyelenggara bursa, pemerintah, lembaga verifikasi, dan pengelola sistem registri. Masing-masing memiliki peran untuk menjaga transparansi dan integritas perdagangan.

Dengan demikian, perdagangan karbon tidak hanya mempertemukan pihak yang memiliki unit dan pihak yang membutuhkan unit. Sistem ini juga memerlukan pencatatan, pemeriksaan, dan pengawasan agar setiap transaksi memiliki dasar yang jelas.

Baca Juga : Cara Kerja Transaksi Unit Karbon di Indonesia

2. Siapa yang Bisa Menjual Unit Karbon?

Pihak yang dapat menjual unit karbon bergantung pada jenis unit dan sumber kepemilikannya. Berikut beberapa pihak yang berpotensi menjadi penjual.

a. Perusahaan yang Memiliki Surplus Kuota Emisi

Pertama, perusahaan yang memiliki alokasi batas atas emisi dapat menjual kuota yang tidak mereka gunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mekanisme perdagangan emisi atau cap-and-trade, pemerintah menetapkan batas atas emisi bagi pelaku usaha tertentu. Apabila perusahaan mampu menjaga emisinya di bawah batas tersebut, perusahaan dapat memiliki kelebihan kuota yang berpotensi mereka perdagangkan.

Sebagai contoh, pemerintah menetapkan batas emisi suatu perusahaan sebesar 100.000 ton COâ‚‚e. Namun, perusahaan tersebut hanya menghasilkan emisi sebesar 80.000 ton COâ‚‚e. Dengan demikian, terdapat selisih 20.000 ton COâ‚‚e yang dapat menjadi dasar penilaian potensi surplus kuota, sepanjang memenuhi ketentuan dan status unit yang berlaku.

Unit yang berkaitan dengan mekanisme ini di kenal sebagai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU).

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Melalui Bursa Karbon Indonesia

b. Pengembang Proyek Mitigasi Perubahan Iklim

Kedua, pengembang proyek mitigasi atau project developer dapat menjual unit karbon yang berasal dari proyek pengurangan atau penyerapan emisi.

Proyek tersebut dapat mencakup pembangunan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan hutan, rehabilitasi mangrove, dan kegiatan lain yang memenuhi persyaratan mitigasi.

Namun, pengembang proyek tidak otomatis memiliki hak menjual unit karbon hanya karena telah menjalankan kegiatan ramah lingkungan. Mereka perlu memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).

Setelah proyek memenuhi ketentuan dan menghasilkan unit yang sah, pemilik atau pihak yang berhak dapat mengurus pencatatan serta perdagangan unit tersebut.

Baca Juga : Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon Sebelum Transaksi

c. Pemilik atau Pengusul Proyek Karbon

Selanjutnya, pemilik proyek atau project proponent juga dapat berperan sebagai penjual. Pihak ini merupakan individu atau badan usaha yang memiliki, mengelola, atau bertanggung jawab atas proyek aksi mitigasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, perusahaan mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi emisi dari penggunaan energi fosil. Apabila proyek memenuhi metodologi dan persyaratan yang berlaku, kegiatan tersebut dapat menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi.

Meskipun demikian, pemilik proyek perlu memastikan bahwa hak atas unit karbon telah jelas. Apabila proyek melibatkan beberapa mitra, perjanjian kerja sama perlu menjelaskan siapa yang berhak memperoleh dan menjual unit karbon.

Baca Juga : Harga Unit Karbon dan Faktor yang Memengaruhi Nilai Transaksi

d. Perusahaan atau Pemegang Unit Karbon yang Sah

Selain pengembang proyek, pihak yang secara sah memiliki unit karbon juga dapat berperan sebagai penjual sepanjang memenuhi ketentuan perdagangan.

Misalnya, suatu perusahaan memperoleh unit karbon melalui transaksi sebelumnya. Perusahaan tersebut kemudian ingin mengalihkan unit kepada pihak lain. Sebelum menjualnya kembali, perusahaan perlu memeriksa status kepemilikan, pembatasan pengalihan, serta ketentuan registrasi.

Dengan demikian, kepemilikan unit menjadi dasar penting dalam menentukan kewenangan penjual.

Baca Juga : Perjanjian Jual Beli Unit Karbon: Klausul dan Dokumen Penting

3. Siapa yang Bisa Membeli Unit Karbon?

Pembeli unit karbon berasal dari berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda. Beberapa pihak membeli untuk memenuhi kewajiban emisi, sedangkan pihak lain memiliki tujuan sukarela atau strategi keberlanjutan.

a. Perusahaan yang Memiliki Kewajiban Batas Atas Emisi

Pertama, perusahaan yang memiliki kewajiban batas atas emisi dapat membeli unit karbon untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kelompok ini di kenal sebagai compliance company. Pemerintah menetapkan batas atas emisi bagi pelaku usaha tertentu berdasarkan kebijakan dan ketentuan sektoral.

Apabila emisi perusahaan melampaui batas yang di tentukan, perusahaan perlu mengambil langkah sesuai aturan. Salah satu mekanismenya dapat melibatkan pembelian unit karbon yang memenuhi persyaratan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau jumlah emisi, alokasi kuota, dan kebutuhan unit karbon agar dapat menyusun strategi kepatuhan secara tepat.

Baca Juga : Verifikasi dan Uji Tuntas Unit Karbon Sebelum Dibeli

b. Perusahaan yang Memiliki Komitmen Pengurangan Emisi

Kedua, perusahaan yang tidak memiliki kewajiban batas atas emisi tertentu tetap dapat membeli unit karbon untuk mendukung target keberlanjutan.

Kelompok ini di kenal sebagai non-compliance company. Mereka membeli unit karbon untuk mendukung program pengurangan emisi, strategi dekarbonisasi, atau komitmen lingkungan perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur ingin mengurangi jejak karbon dari kegiatan operasionalnya. Setelah melakukan pengurangan emisi secara langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan pembelian unit karbon yang memenuhi persyaratan untuk mendukung komitmen tambahan.

Namun, pembelian unit karbon sebaiknya tidak menggantikan upaya pengurangan emisi langsung. Perusahaan tetap perlu memperbaiki efisiensi energi, mengelola limbah, dan mengurangi penggunaan sumber energi beremisi tinggi.

Baca Juga : Transaksi Unit Karbon Domestik dan Internasional

c. Institusi dan Perusahaan Luar Negeri

Selanjutnya, institusi luar negeri juga dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

IDXCarbon mencantumkan badan hukum Indonesia dan institusi luar negeri sebagai pihak yang dapat mengajukan pendaftaran pengguna jasa. Dengan demikian, institusi asing memiliki peluang untuk berpartisipasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan perdagangan.

Akan tetapi, perdagangan unit karbon lintas negara memiliki aspek tambahan. Para pihak perlu memperhatikan ketentuan otorisasi, pencatatan, serta corresponding adjustment apabila transaksi termasuk dalam skema yang mensyaratkannya.

Karena itu, pembeli asing perlu memeriksa tujuan penggunaan unit dan ketentuan negara terkait sebelum menyelesaikan transaksi.

Baca Juga : Regulasi dan Legalitas Transaksi Unit Karbon di Indonesia

d. Masyarakat dan Pembeli untuk Tujuan Sukarela

Selain perusahaan dan institusi, masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan offset emisi sesuai ketentuan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur bahwa unit karbon offset emisi GRK dapat di perjualbelikan kepada penanggung jawab instalasi yang di atur, pelaku usaha yang melakukan offset secara sukarela, dan masyarakat.

Namun, perlu membedakan kesempatan membeli unit karbon secara umum dengan pendaftaran sebagai pengguna jasa Bursa Karbon. Persyaratan pengguna jasa IDXCarbon mengacu pada ketentuan pendaftaran yang di tetapkan penyelenggara. Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin membeli unit untuk tujuan pribadi perlu memeriksa saluran transaksi dan ketentuan yang sesuai.

Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Transaksi Unit Karbon

4. Apakah Individu Bisa Menjual Unit Karbon?

Pertanyaan berikutnya adalah apakah seseorang dapat menjual unit karbon atas nama pribadi.

Jawabannya bergantung pada sumber unit, status kepemilikan, dan mekanisme perdagangan yang di gunakan. Seseorang yang memiliki lahan atau menjalankan kegiatan ramah lingkungan tidak otomatis memiliki unit karbon yang dapat di jual.

Misalnya, pemilik lahan menanam pohon di area miliknya. Kegiatan tersebut memang dapat memberikan manfaat lingkungan, tetapi pemilik lahan tetap perlu memenuhi persyaratan metodologi, pengukuran, verifikasi, dan registrasi sebelum memperoleh unit karbon yang dapat di perdagangkan.

Selain itu, apabila seseorang ingin menjual unit melalui Bursa Karbon, ia perlu memperhatikan persyaratan pengguna jasa dan ketentuan badan hukum. IDXCarbon mencantumkan badan hukum Indonesia dan institusi luar negeri sebagai kategori pemohon pengguna jasa.

Dengan demikian, individu perlu membedakan kepemilikan lahan atau kegiatan penghijauan dengan kepemilikan unit karbon yang telah memenuhi persyaratan perdagangan.

5. Persyaratan bagi Penjual Unit Karbon

Calon penjual perlu menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum menawarkan unit karbon. Persyaratan tersebut dapat berbeda menurut jenis unit dan mekanisme perdagangan.

Secara umum, beberapa hal penting yang perlu di perhatikan meliputi:

  1. Bukti kepemilikan unit karbon. Penjual perlu menunjukkan dasar hak atas unit yang akan mereka perdagangkan.
  2. Dokumen proyek atau kuota emisi. Dokumen ini menjelaskan asal unit dan dasar penerbitannya.
  3. Dokumen MRV. Penjual perlu menyiapkan bukti pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sesuai ketentuan.
  4. Pencatatan registri. Unit perlu memenuhi persyaratan pencatatan dalam sistem registri yang berlaku.
  5. Dokumen badan usaha. Untuk pendaftaran sebagai pengguna jasa bursa, pemohon perlu menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan penyelenggara.
  6. Dokumen pendukung transaksi. Dokumen ini dapat mencakup penawaran harga, informasi volume, dan bukti kewenangan pihak yang mewakili perusahaan.

Selanjutnya, penjual perlu memastikan unit belum mengalami pengalihan atau penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga keabsahan transaksi.

6. Persyaratan bagi Pembeli Unit Karbon

Sementara itu, pembeli perlu memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan untuk mengikuti mekanisme perdagangan yang di pilih.

Untuk transaksi melalui IDXCarbon, calon pengguna jasa perlu mengikuti prosedur pendaftaran. IDXCarbon menyediakan proses pengajuan pendaftaran serta meminta dokumen pendukung, termasuk formulir pendaftaran dan surat pernyataan calon pengguna jasa.

Selain dokumen administrasi, pembeli perlu menentukan tujuan transaksi. Apakah pembelian bertujuan memenuhi kewajiban emisi, mendukung komitmen sukarela, atau menjalankan strategi keberlanjutan?

Setelah itu, pembeli perlu memeriksa jenis unit, asal proyek, volume, harga, dan status pencatatan. Dengan langkah tersebut, pembeli dapat memastikan bahwa unit sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaannya.

7. Regulasi yang Mengatur Penjual dan Pembeli Unit Karbon

Perdagangan karbon di Indonesia mengikuti kerangka hukum yang mengatur penerbitan, pencatatan, dan transaksi unit karbon.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan ini juga mengatur kelompok pihak yang dapat menerima unit karbon offset emisi GRK.

Kedua, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk pencatatan unit, perdagangan domestik dan luar negeri, serta upaya mencegah penghitungan ganda.

Ketiga, POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengatur perubahan ketentuan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui bursa pada SRUK.

Selanjutnya, PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026 mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Oleh karena itu, calon penjual dan pembeli perlu memeriksa ketentuan tersebut sebelum mengikuti transaksi.

Pihak yang dapat menjual unit karbon mencakup perusahaan yang memiliki surplus kuota emisi, pengembang proyek mitigasi, pemilik proyek, dan pihak lain yang memiliki hak sah atas unit karbon. Sementara itu, pembeli dapat berasal dari perusahaan yang memiliki kewajiban batas atas emisi, perusahaan dengan komitmen pengurangan emisi, institusi luar negeri, serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, setiap pihak perlu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan mekanisme perdagangan. Penjual harus memastikan legalitas dan status kepemilikan unit, sedangkan pembeli perlu memeriksa kualitas, pencatatan, dan kesesuaian unit dengan tujuan transaksi.

Dengan memahami pihak yang berhak menjual dan membeli unit karbon, pelaku usaha dapat mengambil langkah lebih tepat sebelum memasuki pasar karbon. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan pencatatan melalui sistem yang berlaku membantu menjaga transparansi serta kepercayaan dalam perdagangan karbon.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Mega
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp