Sejarah & Perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025

Santsanisy

Sejarah & Perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025
Direktur Utama Jangkar Groups

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negara-negara di seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola hujan, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem mendorong setiap negara untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menghadapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini memuat komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat kemampuan negara menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui NDC, Indonesia menyampaikan target, strategi, serta langkah pelaksanaan kepada komunitas internasional.

Perjalanan NDC Indonesia mengalami perkembangan cukup panjang sejak 2015. Pemerintah memulai komitmen tersebut melalui Intended Nationally Determined Contribution (INDC), kemudian memperkuatnya melalui First NDC, Updated NDC, Enhanced NDC, hingga Second NDC pada 2025. Setiap pembaruan menunjukkan perkembangan kebijakan iklim nasional, penyesuaian target, serta perluasan pendekatan mitigasi dan adaptasi.

Lantas, bagaimana sejarah dan perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025? Berikut pembahasan lengkap mengenai perjalanan komitmen iklim Indonesia selama 10 tahun.

Baca juga : NDC (Nationally Determined Contribution): Strategi & Implementasi

Mengenal NDC dan Perannya dalam Kebijakan Iklim Indonesia

Nationally Determined Contribution atau NDC merupakan komitmen nasional setiap negara pihak dalam Persetujuan Paris untuk berkontribusi menghadapi perubahan iklim. Setiap negara menyusun target berdasarkan kondisi, kemampuan, kebutuhan pembangunan, serta potensi pengurangan emisi masing-masing.

Indonesia menggunakan NDC sebagai pedoman untuk mengarahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim. Selain itu, dokumen ini membantu pemerintah menyelaraskan program pembangunan nasional dengan upaya pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan lingkungan.

Tujuan Utama Penyusunan NDC

NDC memiliki beberapa tujuan penting dalam pembangunan nasional, antara lain:

  1. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai program mitigasi.
  2. Memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
  3. Mendorong penggunaan energi bersih dan teknologi rendah karbon.
  4. Melindungi hutan, lahan gambut, ekosistem pesisir, serta keanekaragaman hayati.
  5. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
  6. Mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, NDC tidak hanya membahas pengurangan emisi. Dokumen ini juga menghubungkan kebijakan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional.

Baca juga : Target NDC Indonesia & Komitmen Penurunan Emisi hingga 2035

Hubungan NDC dengan Persetujuan Paris

Persetujuan Paris atau Paris Agreement menjadi landasan internasional bagi perkembangan NDC Indonesia. Perjanjian yang lahir pada 2015 tersebut bertujuan menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C dibandingkan tingkat praindustri.

Melalui mekanisme NDC, setiap negara menyusun dan memperbarui komitmennya secara berkala. Selain itu, negara-negara peserta perlu menunjukkan perkembangan upaya mitigasi dan adaptasi sesuai kemampuan masing-masing.

Indonesia kemudian menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam kebijakan nasional, termasuk perencanaan sektor energi, kehutanan, pertanian, industri, limbah, dan pembangunan wilayah.

Awal Perjalanan NDC Indonesia pada 2015

Tahun 2015 menjadi titik awal perjalanan komitmen iklim Indonesia dalam kerangka NDC. Pada periode tersebut, pemerintah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution atau INDC menjelang penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP21 di Paris.

Melalui INDC, Indonesia mulai memperkenalkan target pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mendukung upaya global menghadapi perubahan iklim.

Baca juga : Strategi Implementasi NDC dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Target Pengurangan Emisi 29% dan 41%

Dalam komitmen awal tersebut, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% melalui upaya domestik tanpa syarat pada 2030. Selain itu, Indonesia membuka peluang peningkatan target hingga 41% apabila memperoleh dukungan internasional.

Target tersebut menggunakan skenario Business as Usual (BAU) sebagai pembanding. BAU menggambarkan perkiraan tingkat emisi apabila negara tidak menjalankan tambahan kebijakan pengurangan emisi sesuai skenario yang telah pemerintah susun.

Perbedaan kedua target tersebut terletak pada sumber dukungannya:

  1. 29%: Pemerintah mengupayakan pengurangan emisi melalui kemampuan dan sumber daya domestik.
  2. 41%: Pemerintah mengupayakan pengurangan emisi yang lebih besar dengan dukungan internasional berupa pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Komitmen ini menjadi landasan penting bagi kebijakan iklim Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

Sektor Prioritas dalam Komitmen Awal

Indonesia memberikan perhatian besar terhadap sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal tersebut berkaitan dengan luas kawasan hutan, keberadaan lahan gambut, serta risiko kebakaran hutan dan perubahan penggunaan lahan.

Selain itu, sektor energi juga memiliki peran penting karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Pemerintah turut memperhatikan sektor pertanian, industri, dan pengelolaan limbah. Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, Indonesia mulai membangun kerangka pembangunan rendah karbon yang lebih terarah.

Baca juga : Kontribusi Sektor Energi dalam Pencapaian Target NDC Indonesia

Penguatan Komitmen melalui First NDC pada 2016

Setelah menyampaikan INDC pada 2015, Indonesia melangkah menuju tahap berikutnya dengan menyerahkan First Nationally Determined Contribution pada November 2016.

Perkembangan ini mengikuti pengesahan Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pengesahan tersebut memperkuat dasar hukum partisipasi Indonesia dalam kerja sama iklim internasional.

First NDC mempertahankan target pengurangan emisi 29% tanpa syarat dan 41% dengan dukungan internasional. Namun, pemerintah memperjelas sejumlah aspek teknis dalam komitmen sebelumnya.

Penyempurnaan Skenario dan Target Sektoral

Pembaruan First NDC memberikan penjelasan lebih terstruktur mengenai skenario BAU, pembagian target pengurangan emisi berdasarkan sektor, serta asumsi yang mendasari proyeksi emisi nasional.

Pemerintah juga memperkuat pemahaman mengenai kontribusi setiap sektor dalam pencapaian target nasional.

Langkah tersebut penting karena target pengurangan emisi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Selain itu, pemerintah memerlukan data yang konsisten untuk memantau perkembangan pelaksanaan program.

Penguatan Mitigasi dan Adaptasi

First NDC tidak hanya berfokus pada mitigasi perubahan iklim. Pemerintah juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dari strategi nasional.

Mitigasi bertujuan mengurangi sumber emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Sebaliknya, adaptasi membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor ekonomi menghadapi dampak perubahan iklim.

Contoh langkah adaptasi meliputi penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, perlindungan wilayah pesisir, serta pengurangan risiko bencana.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia mulai memperkuat hubungan antara kebijakan pengurangan emisi dan perlindungan masyarakat.

Baca juga : Peran Sektor Kehutanan dan FOLU Net Sink dalam NDC Indonesia

Perkembangan Updated NDC pada 2021

Memasuki 2021, Indonesia memperbarui dokumen First NDC melalui Updated NDC. Pemerintah menyampaikan dokumen tersebut kepada UNFCCC pada 22 Juli 2021.

Pembaruan ini menjadi bagian dari perkembangan komitmen Indonesia setelah beberapa tahun menjalankan kerangka kebijakan iklim nasional.

Meskipun demikian, pemerintah masih mempertahankan target pengurangan emisi 29% tanpa syarat dan 41% dengan dukungan internasional untuk 2030.

Peningkatan Transparansi dan Perencanaan Iklim

Salah satu perkembangan penting dalam Updated NDC terletak pada peningkatan kejelasan informasi dan hubungan antara target iklim dengan perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah memperkuat penjelasan mengenai sektor prioritas, asumsi proyeksi emisi, serta pendekatan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi.

Selain itu, Indonesia mengembangkan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau LTS-LCCR 2050. Strategi jangka panjang ini memberikan arah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim hingga 2050.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Kebijakan tersebut memperkuat instrumen pengendalian emisi melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.

Baca juga : Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia

Peran Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU) tetap memiliki posisi strategis dalam komitmen iklim Indonesia.

Pemerintah mengembangkan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk meningkatkan kemampuan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam menyerap emisi gas rumah kaca.

Program tersebut mencakup pengurangan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, restorasi lahan gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, pemerintah mulai memperkuat pengakuan terhadap fungsi ekosistem mangrove dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peningkatan Ambisi melalui Enhanced NDC pada 2022

Tahun 2022 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan NDC Indonesia. Pemerintah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution pada September 2022.

Berbeda dari pembaruan 2021, Enhanced NDC membawa peningkatan target pengurangan emisi untuk 2030. Perubahan ini menunjukkan peningkatan ambisi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

Kenaikan Target Pengurangan Emisi

Dalam Enhanced NDC, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi dari 29% menjadi 31,89% melalui upaya domestik.

Sementara itu, target dengan dukungan internasional meningkat dari 41% menjadi 43,20%.

Perbandingan target tersebut dapat terlihat melalui tabel berikut.

Dokumen NDCTarget tanpa syaratTarget bersyarat
INDC 201529%41%
First NDC 201629%41%
Updated NDC 202129%41%
Enhanced NDC 202231,89%43,20%

Seluruh persentase tersebut mengacu pada pengurangan emisi terhadap skenario BAU untuk 2030.

Peningkatan target ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memperkuat komitmen pengurangan emisi dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan, kapasitas nasional, dan kebutuhan pembangunan rendah karbon.

Baca juga : Pendanaan dan Dukungan Teknologi untuk Implementasi NDC

Penguatan Lima Sektor Pengurangan Emisi

Enhanced NDC mempertahankan pendekatan lintas sektor dengan 5 bidang utama, yaitu:

  1. Energi: Mendorong energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.
  2. Industrial Processes and Product Use (IPPU): Mengurangi emisi dari proses industri dan penggunaan produk.
  3. Limbah: Memperkuat pengelolaan sampah, pengolahan air limbah, serta pemanfaatan gas metana.
  4. Pertanian: Mendorong praktik pertanian rendah emisi dan pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan.
  5. Kehutanan dan penggunaan lahan: Mengurangi deforestasi, menjaga lahan gambut, serta meningkatkan penyerapan karbon.

Pembagian tersebut membantu pemerintah mengarahkan program pengurangan emisi berdasarkan karakteristik setiap sektor.

Integrasi Mitigasi dengan Adaptasi

Selain meningkatkan target mitigasi, Enhanced NDC memperkuat pendekatan adaptasi. Indonesia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, terutama banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan gangguan produksi pangan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu mengurangi emisi sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat.

Pendekatan tersebut mencakup ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesehatan masyarakat, perlindungan ekosistem, dan ketahanan wilayah pesisir.

Baca juga : Peran Pemerintah Daerah & Dunia Usaha dalam Pencapaian NDC

Penguatan Pelaksanaan NDC pada 2023 hingga 2024

Setelah Enhanced NDC, pemerintah memasuki tahap penguatan implementasi. Pada periode 2023 hingga 2024, perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan, pendanaan iklim, transparansi data, dan pengelolaan karbon semakin berkembang.

Pemerintah juga memperkuat hubungan antara target NDC dengan program pembangunan nasional dan kebijakan sektoral.

Pengembangan Nilai Ekonomi Karbon

Salah satu perkembangan penting muncul melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Kebijakan ini memberikan kerangka pelaksanaan yang lebih teknis bagi instrumen nilai ekonomi karbon.

Selanjutnya, pemerintah mengembangkan berbagai mekanisme perdagangan karbon, termasuk perdagangan emisi dan pengimbangan emisi karbon.

Pada 2023, Bursa Karbon Indonesia mulai beroperasi melalui Bursa Efek Indonesia. Kehadiran mekanisme tersebut membuka peluang transaksi unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengendalian emisi tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Dunia usaha juga memperoleh ruang untuk berkontribusi melalui mekanisme ekonomi karbon.

Penguatan Transparansi dan Pelaporan Emisi

Pelaksanaan NDC membutuhkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan emisi, menilai efektivitas program, dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan iklim.

Selain itu, Indonesia terus mengembangkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai sarana pencatatan aksi dan sumber daya terkait pengendalian perubahan iklim.

Pada tahap ini, keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil semakin penting.

Baca juga : MRV dan Transparansi dalam Pelaporan Pencapaian NDC

Second NDC Indonesia pada 2025

Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam perjalanan NDC Indonesia. Pemerintah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution pada Oktober 2025 sebagai kelanjutan dari rangkaian komitmen sebelumnya.

Dokumen ini membawa pendekatan baru dalam penetapan target emisi. Jika Enhanced NDC menggunakan persentase pengurangan terhadap skenario BAU, Second NDC mulai menggunakan target tingkat emisi yang lebih terukur berdasarkan inventarisasi emisi nasional.

Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan metodologi, ketersediaan data, dan kebutuhan transparansi dalam pelaksanaan komitmen iklim.

Perubahan Pendekatan Target Emisi

Second NDC menggunakan inventarisasi emisi 2019 sebagai salah satu dasar penyusunan target. Dokumen ini juga memproyeksikan puncak emisi nasional pada 2030.

Pemerintah menetapkan 2 skenario utama untuk proyeksi emisi 2030:

  1. Skenario Low: Sekitar 1,35 gigaton CO2e.
  2. Skenario High: Sekitar 1,49 gigaton CO2e.

Untuk 2035, dokumen tersebut memproyeksikan tingkat emisi sekitar 1,26 hingga 1,49 gigaton CO2e.

Target tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dari persentase pengurangan berbasis BAU menuju proyeksi tingkat emisi yang lebih konkret.

Namun, pembaca perlu memahami bahwa angka dalam Second NDC merupakan target dan proyeksi berdasarkan skenario. Oleh karena itu, angka tersebut bukan hasil pengukuran emisi aktual pada masa mendatang.

Penambahan Perhatian terhadap Sektor Kelautan

Salah satu perkembangan menarik dalam Second NDC adalah penguatan perhatian terhadap sektor kelautan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang memiliki peran penting dalam perlindungan pesisir serta ketahanan ekosistem.

Konsep blue carbon atau karbon biru juga memperoleh perhatian lebih besar. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan ekosistem pesisir dan laut tertentu dalam menyerap serta menyimpan karbon.

Selain itu, pemerintah memperkuat pendekatan adaptasi berbasis ekosistem dan perlindungan wilayah pesisir.

Penyelarasan dengan Pembangunan Nasional

Second NDC juga memperkuat hubungan antara agenda perubahan iklim dengan arah pembangunan Indonesia.

Pemerintah menyelaraskan komitmen tersebut dengan visi pembangunan nasional, RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, serta strategi pembangunan rendah karbon jangka panjang.

Indonesia tetap mengarahkan kebijakan menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, Second NDC memberikan perhatian terhadap transisi yang adil, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan iklim diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Evaluasi dan Pembaruan NDC Indonesia sesuai Persetujuan Paris

Perubahan Penting NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025

Jika melihat perjalanan selama 10 tahun, perkembangan NDC Indonesia menunjukkan beberapa perubahan mendasar. Pemerintah tidak hanya memperbarui angka target, tetapi juga memperluas cakupan kebijakan, memperbaiki sistem pelaporan, dan mengembangkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Berikut beberapa perubahan penting yang perlu diperhatikan.

Perbandingan Tahapan Perkembangan NDC

TahunPerkembanganFokus Utama
2015Intended NDCKomitmen awal pengurangan emisi
2016First NDCPenguatan kejelasan target dan sektor
2021Updated NDCPeningkatan transparansi dan perencanaan
2022Enhanced NDCPeningkatan target menjadi 31,89% dan 43,20%
2023–2024Penguatan implementasiNilai ekonomi karbon dan transparansi
2025Second NDCTarget berbasis tingkat emisi dan penguatan cakupan kebijakan

Perkembangan dari Komitmen Menuju Implementasi

Pada 2015, Indonesia lebih berfokus pada penyampaian komitmen awal. Selanjutnya, pemerintah memperjelas target dan pembagian kontribusi sektoral melalui First NDC.

Kemudian, Updated NDC memperkuat transparansi dan hubungan dengan strategi pembangunan jangka panjang. Pada 2022, Enhanced NDC meningkatkan target pengurangan emisi.

Memasuki 2023 dan 2024, perhatian semakin besar terhadap implementasi, pembiayaan, dan mekanisme pengendalian emisi. Akhirnya, Second NDC pada 2025 membawa pendekatan target yang lebih terukur serta memperkuat perhatian terhadap sektor kelautan.

Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan iklim Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan nasional dan dinamika internasional.

Tantangan Indonesia dalam Menjalankan Komitmen NDC

Walaupun mengalami perkembangan signifikan, pelaksanaan NDC masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia perlu menyeimbangkan target pengurangan emisi dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Ketergantungan terhadap Energi Fosil

Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih memiliki peran besar dalam sistem energi nasional.

Karena itu, peralihan menuju energi terbarukan membutuhkan investasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan teknologi, dan perencanaan yang matang.

Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi surya, panas bumi, hidro, angin, serta sumber energi terbarukan lainnya.

Perlindungan Hutan dan Ekosistem

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengendalikan deforestasi, kebakaran hutan, kerusakan gambut, dan perubahan penggunaan lahan.

Selain itu, perlindungan ekosistem pesisir membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pendanaan dan Keterlibatan Dunia Usaha

Pelaksanaan NDC membutuhkan pendanaan yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dan organisasi internasional.

Dunia usaha juga perlu memahami kewajiban lingkungan, pengelolaan emisi, pelaporan keberlanjutan, dan peluang investasi rendah karbon.

Dengan demikian, keberhasilan NDC tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Sejarah dan perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025

Sejarah dan perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025 menunjukkan perjalanan panjang dalam membangun komitmen menghadapi perubahan iklim. Indonesia memulai langkah melalui INDC pada 2015 dengan target pengurangan emisi 29% tanpa syarat dan 41% dengan dukungan internasional.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat komitmen melalui First NDC 2016, Updated NDC 2021, dan Enhanced NDC 2022 yang meningkatkan target menjadi 31,89% tanpa syarat serta 43,20% dengan dukungan internasional.

Pada 2023 hingga 2024, pemerintah memperkuat implementasi melalui pengembangan nilai ekonomi karbon, sistem pelaporan emisi, serta berbagai program mitigasi dan adaptasi. Kemudian, Second NDC pada 2025 membawa pendekatan target emisi yang lebih terukur, memperkuat sektor kelautan, dan menyelaraskan kebijakan iklim dengan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, NDC memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia menuju masa depan rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Keberhasilannya membutuhkan kebijakan yang konsisten, data yang akurat, pendanaan memadai, teknologi, serta keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Santsanisy
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp