Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia

Santsanisy

Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan Indonesia. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta kenaikan permukaan air laut membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir luas, hutan tropis, kawasan pertanian, dan keanekaragaman hayati, Indonesia menghadapi berbagai risiko akibat perubahan kondisi iklim tersebut.

Dampaknya tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga memengaruhi perekonomian, ketahanan pangan, kesehatan, ketersediaan air, hingga mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan strategi jangka panjang yang mampu mengurangi risiko sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Salah satu langkah penting dalam upaya tersebut adalah penerapan Nationally Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional. Melalui komitmen ini, Indonesia menyusun arah kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris.

Namun, upaya menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia juga perlu menjalankan adaptasi agar masyarakat, sektor ekonomi, dan ekosistem mampu menghadapi dampak iklim yang terus berkembang.

Adaptasi perubahan iklim dalam NDC Indonesia menjadi bagian penting dari pembangunan berketahanan iklim. Strategi ini mengutamakan penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ekosistem dan lanskap. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun menghadapi berbagai ancaman perubahan iklim.

Baca juga : NDC (Nationally Determined Contribution): Strategi & Implementasi

Mengenal NDC Indonesia dan Hubungannya dengan Perubahan Iklim

Mengenal NDC Indonesia dan Hubungannya dengan Perubahan Iklim

Nationally Determined Contribution merupakan komitmen nasional setiap negara pihak dalam Persetujuan Paris untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Setiap negara menyusun target, strategi, dan langkah pelaksanaan sesuai kondisi, kemampuan, serta prioritas pembangunan masing-masing.

Indonesia menyampaikan NDC pertamanya pada 2016. Selanjutnya, pemerintah memperbarui komitmen tersebut melalui Enhanced NDC pada 2022. Kemudian, Indonesia menyampaikan Second NDC kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Oktober 2025.

Pembaruan tersebut menunjukkan perkembangan arah kebijakan iklim nasional. Selain memperkuat upaya pengurangan emisi, Indonesia juga memberikan perhatian lebih besar terhadap adaptasi dan ketahanan iklim.

Perbedaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam pelaksanaan NDC, adaptasi dan mitigasi memiliki tujuan yang saling melengkapi. Meskipun keduanya berkaitan dengan perubahan iklim, pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan.

  1. Mitigasi perubahan iklim berfokus pada pengurangan sumber emisi gas rumah kaca serta peningkatan kemampuan alam dalam menyerap karbon.
  2. Adaptasi perubahan iklim berfokus pada penyesuaian sistem alam, ekonomi, dan kehidupan manusia terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai contoh, penggunaan energi terbarukan dan pengurangan deforestasi termasuk langkah mitigasi. Sementara itu, pembangunan tanggul pantai, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, pengelolaan sumber air, serta pengembangan sistem peringatan dini termasuk langkah adaptasi.

Keduanya perlu berjalan secara bersamaan. Sebab, pengurangan emisi membantu membatasi perubahan iklim dalam jangka panjang, sedangkan adaptasi membantu masyarakat menghadapi risiko yang sudah terjadi maupun potensi ancaman pada masa mendatang.

Baca juga : Sejarah & Perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025

Tujuan Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia

Adaptasi dalam NDC Indonesia memiliki tujuan utama untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas adaptif serta memperkuat ketahanan berbagai sektor pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengembangkan sejumlah arah kebijakan yang saling berkaitan.

Mengurangi Risiko dan Kerugian Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi melalui kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, gangguan aktivitas perikanan, hingga bencana alam. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan langkah pencegahan dan pengurangan risiko.

Misalnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta kerawanan banjir untuk menentukan lokasi pembangunan permukiman. Selain itu, masyarakat pesisir dapat mengembangkan perlindungan pantai melalui rehabilitasi mangrove.

Langkah tersebut membantu mengurangi potensi kerugian sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

Baca juga : Target NDC Indonesia & Komitmen Penurunan Emisi hingga 2035

Meningkatkan Kapasitas Adaptif Masyarakat

Kapasitas adaptif merupakan kemampuan individu, kelompok, dan lembaga untuk memahami risiko, mengambil keputusan, serta menyesuaikan aktivitas terhadap perubahan iklim.

Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas tersebut melalui pendidikan iklim, pelatihan pertanian adaptif, penguatan kelembagaan desa, dan penyebaran informasi cuaca.

Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat menentukan tindakan yang lebih tepat ketika menghadapi kekeringan, banjir, gelombang tinggi, atau perubahan musim.

Memperkuat Ketahanan Pembangunan Nasional

Selain melindungi masyarakat, adaptasi juga bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan risiko iklim dalam perencanaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan ekonomi, dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi tekanan lingkungan.

Baca juga : Strategi Implementasi NDC dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Tiga Pilar Ketahanan dalam Adaptasi NDC Indonesia

Enhanced NDC Indonesia tahun 2022 menjelaskan 3 kelompok ketahanan utama sebagai landasan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Ketiga kelompok tersebut mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.

Masing-masing pilar memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi bertujuan menjaga keberlangsungan sektor produktif dari gangguan perubahan iklim. Fokus utamanya mencakup pangan, air, dan energi.

Dalam sektor pertanian, misalnya, perubahan pola hujan dapat mengganggu jadwal tanam dan menurunkan produktivitas tanaman. Untuk mengatasinya, petani perlu menerapkan kalender tanam adaptif, menggunakan benih yang sesuai dengan kondisi iklim, serta memperbaiki sistem irigasi.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai agar ketersediaan air tetap terjaga. Pengembangan teknologi hemat air juga dapat membantu masyarakat menghadapi musim kemarau.

Pada sektor energi, pengelola infrastruktur perlu mempertimbangkan risiko kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem terhadap fasilitas pembangkit serta jaringan distribusi energi.

Dengan demikian, ketahanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan mempertahankan kegiatan ekonomi ketika menghadapi gangguan iklim.

Baca juga : Kontribusi Sektor Energi dalam Pencapaian Target NDC Indonesia

Ketahanan Sosial dan Mata Pencaharian

Ketahanan sosial menekankan perlindungan masyarakat dari risiko perubahan iklim. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, petani kecil, nelayan tradisional, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas sering menghadapi keterbatasan sumber daya ketika terjadi bencana iklim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses terhadap informasi iklim, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pelatihan keterampilan.

Sebagai contoh, nelayan membutuhkan informasi gelombang dan cuaca sebelum melaut. Sementara itu, petani membutuhkan informasi musim agar dapat menentukan waktu tanam secara tepat.

Pendekatan berbasis masyarakat juga penting karena setiap daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Melalui keterlibatan masyarakat, program adaptasi dapat menjawab kebutuhan nyata sekaligus memperkuat kemandirian lokal.

Ketahanan Ekosistem dan Lanskap

Ekosistem memiliki fungsi penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan, mangrove, lahan gambut, terumbu karang, dan kawasan konservasi menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia.

Hutan membantu menjaga tata air dan menyerap karbon. Mangrove melindungi kawasan pesisir dari abrasi serta gelombang. Sementara itu, lahan gambut menyimpan cadangan karbon dan mendukung keseimbangan hidrologis.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat rehabilitasi ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembangkan pengelolaan lanskap secara terpadu.

Pendekatan ini juga memberikan manfaat ekonomi karena masyarakat dapat mempertahankan sumber penghidupan yang bergantung pada sumber daya alam.

Baca juga : Peran Sektor Kehutanan dan FOLU Net Sink dalam NDC Indonesia

Bidang Prioritas Adaptasi Perubahan Iklim

Pelaksanaan adaptasi NDC Indonesia mencakup sejumlah bidang prioritas yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sektor pertanian menghadapi ancaman perubahan pola musim, kekeringan, banjir, serta peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman.

Untuk mengurangi risiko tersebut, petani perlu menerapkan teknologi pertanian adaptif. Beberapa langkah yang dapat mendukung ketahanan pangan antara lain:

  1. Menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan dan genangan.
  2. Menyesuaikan kalender tanam berdasarkan informasi iklim.
  3. Memperbaiki jaringan irigasi dan pengelolaan air.
  4. Menerapkan diversifikasi tanaman.
  5. Mengembangkan sistem pengendalian hama terpadu.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat akses petani terhadap pembiayaan, pendampingan, dan teknologi pertanian.

Ketahanan Sumber Daya Air

Perubahan iklim dapat mengganggu ketersediaan air bersih melalui perubahan curah hujan, kekeringan berkepanjangan, dan penurunan kualitas sumber air.

Oleh sebab itu, pengelolaan air perlu memperhatikan kondisi daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga perlu memperluas konservasi sumber air, pembangunan waduk, pemanenan air hujan, dan penggunaan teknologi hemat air.

Di kawasan perkotaan, pengembangan ruang terbuka hijau serta perbaikan sistem drainase dapat membantu mengurangi genangan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Baca juga : Pendanaan dan Dukungan Teknologi untuk Implementasi NDC

Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Perubahan iklim turut memengaruhi kesehatan manusia. Peningkatan suhu dapat meningkatkan risiko tekanan panas, sedangkan perubahan curah hujan dapat memengaruhi penyebaran penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.

Sebagai langkah adaptasi, pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan, sistem pemantauan penyakit, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

Selain itu, fasilitas kesehatan perlu memiliki kesiapan menghadapi bencana agar pelayanan tetap berjalan ketika banjir, gelombang panas, atau bencana lainnya mengganggu aktivitas masyarakat.

Perlindungan Pesisir dan Kelautan

Wilayah pesisir Indonesia menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut, abrasi, banjir rob, serta perubahan kondisi ekosistem laut.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat perlindungan kawasan pesisir melalui rehabilitasi mangrove, penataan ruang, konservasi terumbu karang, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai sesuai kebutuhan wilayah.

Nelayan juga membutuhkan informasi cuaca laut yang akurat dan alternatif mata pencaharian ketika kondisi perairan tidak memungkinkan untuk melaut.

Ketahanan Ekosistem dan Kehutanan

Kerusakan hutan, lahan gambut, dan ekosistem alami dapat memperbesar kerentanan terhadap perubahan iklim. Karena itu, perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan, pencegahan kebakaran, dan pemulihan ekosistem menjadi bagian penting dari strategi adaptasi.

Pengelolaan ekosistem berbasis lanskap juga membantu menjaga hubungan antara kawasan hulu, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir.

Baca juga : Peran Pemerintah Daerah & Dunia Usaha dalam Pencapaian NDC

Strategi Pelaksanaan Adaptasi dalam NDC Indonesia

Keberhasilan adaptasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.

Indonesia juga membutuhkan sistem perencanaan yang mampu menghubungkan data risiko iklim dengan program pembangunan.

Penguatan Data dan Informasi Kerentanan Iklim

Data menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas adaptasi. Pemerintah perlu memahami wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, jenis ancaman yang muncul, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Salah satu instrumen yang mendukung kebutuhan tersebut adalah Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Sistem ini membantu pengguna memahami tingkat kerentanan wilayah melalui informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selain SIDIK, informasi prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG juga membantu pemerintah daerah serta masyarakat mengambil keputusan secara lebih tepat.

Integrasi Adaptasi ke dalam Perencanaan Pembangunan

Adaptasi perubahan iklim perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat mempertimbangkan potensi risiko iklim sejak tahap perencanaan.

Misalnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peta banjir dan kondisi tanah ketika menentukan lokasi pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, maupun kawasan permukiman.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu menghubungkan program adaptasi dengan pengurangan risiko bencana agar kedua agenda tersebut saling mendukung.

Penguatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat program adaptasi. Sebaliknya, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi lingkungan.

Karena itu, pemerintah perlu memperluas pelatihan, pendampingan, pendidikan iklim, serta program adaptasi berbasis komunitas.

Program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu contoh pendekatan yang mendorong masyarakat melakukan aksi adaptasi dan mitigasi pada tingkat lokal.

Baca juga : MRV dan Transparansi dalam Pelaporan Pencapaian NDC

Perkembangan Kebijakan Adaptasi Indonesia melalui Second NDC

Indonesia menyampaikan Second NDC pada Oktober 2025. Dokumen ini memperkuat arah komitmen iklim nasional dan memberikan perhatian terhadap hubungan antara adaptasi, mitigasi, serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam komponen adaptasi, Indonesia menekankan pentingnya ketahanan pangan, sumber daya air, perlindungan pesisir, serta penguatan ekosistem dan lanskap.

Selain itu, Second NDC juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi iklim, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi adaptif, serta pengembangan informasi kerentanan yang lebih terintegrasi.

Perkembangan penting lainnya terlihat melalui penyusunan National Adaptation Plan (NAP) Indonesia 2026–2030 menuju 2035. Dokumen tersebut menjadi kerangka yang membantu menerjemahkan komitmen adaptasi ke dalam langkah operasional dan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, arah kebijakan Indonesia tidak hanya berhenti pada penyampaian komitmen internasional. Pemerintah juga perlu memastikan setiap target memiliki program, indikator, pendanaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Baca juga : Evaluasi dan Pembaruan NDC Indonesia sesuai Persetujuan Paris

Tantangan dalam Penerapan Adaptasi Perubahan Iklim

Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan, pelaksanaan adaptasi masih menghadapi sejumlah tantangan.

Keterbatasan Pendanaan dan Teknologi

Program adaptasi membutuhkan biaya untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Namun, tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang sama. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama pendanaan nasional dan internasional serta mendorong keterlibatan sektor swasta.

Perbedaan Kapasitas Antarwilayah

Setiap daerah memiliki tingkat kerentanan dan kemampuan adaptasi yang berbeda. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut, sedangkan wilayah pertanian dapat menghadapi kekeringan dan perubahan musim.

Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengakses data, menyusun program, dan menjalankan evaluasi juga tidak selalu sama.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.

Koordinasi dan Ketersediaan Data

Adaptasi melibatkan banyak sektor dan lembaga. Tanpa koordinasi yang baik, program dapat berjalan sendiri-sendiri dan menghasilkan manfaat yang kurang optimal.

Selanjutnya, perbedaan metode pengumpulan data juga dapat menyulitkan proses pemantauan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu memperkuat sistem informasi bersama, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi secara berkala.

Peran Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Mendukung Adaptasi

Pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh program adaptasi tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan perlu mempertimbangkan risiko iklim dalam kegiatan operasional, rantai pasok, penggunaan air, serta pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai contoh, perusahaan pertanian dapat mengembangkan teknologi irigasi hemat air. Perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir juga perlu mempertimbangkan risiko banjir rob dan perubahan kondisi lingkungan.

Sementara itu, masyarakat dapat memulai langkah adaptasi melalui penghematan air, pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, perlindungan sumber air, dan pemanfaatan informasi cuaca.

Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat memperluas literasi iklim melalui kegiatan edukasi serta pendampingan komunitas.

Kolaborasi tersebut membantu mempercepat penerapan adaptasi sekaligus membangun kesadaran bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama.

Indikator Keberhasilan Adaptasi NDC Indonesia

Keberhasilan adaptasi tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah kegiatan atau proyek yang terlaksana. Pemerintah juga perlu menilai apakah program tersebut benar-benar mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Beberapa indikator yang dapat menjadi perhatian meliputi:

  1. Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat bencana iklim.
  2. Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih.
  3. Peningkatan ketahanan produksi pangan.
  4. Perbaikan kondisi ekosistem dan kawasan pesisir.
  5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim.
  6. Perluasan akses terhadap informasi iklim dan sistem peringatan dini.
  7. Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan.

Selain itu, evaluasi perlu memperhatikan kondisi awal setiap wilayah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur perubahan secara lebih objektif dan menentukan program lanjutan berdasarkan hasil pemantauan.

Adaptasi perubahan iklim dalam NDC Indonesia

Adaptasi perubahan iklim dalam NDC Indonesia merupakan bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman lingkungan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan alam, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi, kesehatan, pangan, sumber daya air, dan mata pencaharian masyarakat.

Melalui 3 pilar utama, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap, Indonesia memiliki landasan untuk mengembangkan pembangunan yang lebih tangguh.

Selain itu, perkembangan Enhanced NDC, Second NDC 2025, dan National Adaptation Plan 2026–2030 memperlihatkan arah penguatan kebijakan adaptasi nasional.

Namun, keberhasilan seluruh agenda tersebut membutuhkan pendanaan memadai, teknologi yang sesuai, data berkualitas, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Pada akhirnya, adaptasi bukan hanya langkah untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Lebih dari itu, adaptasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas pembangunan Indonesia bagi generasi mendatang.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Santsanisy
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp