Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang memengaruhi keberlanjutan lingkungan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat global. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, peningkatan permukaan laut, serta semakin seringnya bencana hidrometeorologi mendorong setiap negara untuk memperkuat komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, kerja sama internasional memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam menghadapi persoalan tersebut. Sebagai negara kepulauan dengan kawasan hutan tropis yang luas, sumber daya alam melimpah, serta jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menjalankan pembangunan rendah karbon. Selain itu, aktivitas ekonomi pada sektor energi, industri, pertanian, kehutanan, dan transportasi turut memengaruhi tingkat emisi nasional.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menggunakan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai instrumen utama untuk menyampaikan komitmen penanganan perubahan iklim kepada dunia internasional. Melalui NDC, Indonesia menetapkan arah pengurangan emisi, memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Seiring perkembangan kebijakan iklim global, Indonesia juga melakukan evaluasi dan pembaruan komitmen NDC. Pemerintah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC atau SNDC) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Oktober 2025. Pembaruan tersebut membawa pendekatan baru dalam penghitungan target emisi, cakupan sektor, transparansi, pendanaan, dan strategi pelaksanaan untuk periode 2031–2035.
Dengan demikian, evaluasi dan pembaruan NDC Indonesia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan target pengurangan emisi. Lebih jauh lagi, proses ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan iklim, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris.
Baca juga : NDC (Nationally Determined Contribution): Strategi & Implementasi
Memahami NDC Indonesia dalam Kerangka Persetujuan Paris
Nationally Determined Contribution merupakan komitmen nasional setiap negara pihak dalam Persetujuan Paris untuk berkontribusi terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim. Setiap negara menyusun target dan strategi berdasarkan kondisi nasional, kemampuan ekonomi, kapasitas teknologi, serta kebutuhan pembangunan masing-masing.
NDC memiliki 2 tujuan utama. Pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan mitigasi yang terukur. Kedua, memperkuat kemampuan masyarakat, ekosistem, dan sektor ekonomi dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui program adaptasi.
Selain itu, NDC mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan jangka panjang yang konsisten. Pemerintah perlu mengintegrasikan target iklim dengan perencanaan pembangunan, penganggaran, kebijakan energi, tata kelola sumber daya alam, serta strategi investasi.
Melalui mekanisme tersebut, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan perkembangan komitmennya secara transparan. Dengan demikian, NDC tidak sekadar menjadi dokumen internasional, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan iklim nasional.
Baca juga : Sejarah & Perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025
Hubungan NDC dengan Persetujuan Paris
Persetujuan Paris tahun 2015 menjadi landasan utama bagi negara-negara untuk memperkuat tindakan terhadap perubahan iklim. Perjanjian ini menetapkan tujuan membatasi kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C dibandingkan tingkat praindustri.
Dalam Pasal 4, Persetujuan Paris mengatur kewajiban setiap negara untuk menyusun, menyampaikan, dan mempertahankan NDC secara berkala. Negara juga perlu mengambil langkah domestik untuk mencapai target yang telah mereka tetapkan.
Selanjutnya, mekanisme pembaruan setiap 5 tahun mendorong negara untuk meningkatkan ambisi sesuai kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui proses tersebut, dunia internasional dapat mengevaluasi kesenjangan antara komitmen nasional dan kebutuhan pengurangan emisi global.
Bagi Indonesia, Persetujuan Paris menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon sekaligus mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Baca juga : Target NDC Indonesia & Komitmen Penurunan Emisi hingga 2035
Perkembangan Komitmen NDC Indonesia
Perjalanan dari NDC Pertama hingga Enhanced NDC
Indonesia mulai menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution pada tahun 2015. Dalam komitmen awal tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan emisi sebesar 29% melalui upaya domestik dan hingga 41% apabila memperoleh dukungan internasional. Target tersebut menggunakan skenario Business as Usual (BAU) tahun 2030 sebagai pembanding.
Selanjutnya, Indonesia menyampaikan First NDC pada tahun 2016. Pemerintah kemudian memperbarui dokumen tersebut untuk memperjelas pendekatan penghitungan emisi, cakupan kebijakan, dan strategi pelaksanaan.
Pada tahun 2022, Indonesia meningkatkan ambisi melalui Enhanced NDC. Pemerintah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% melalui upaya domestik dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, peningkatan target juga menuntut koordinasi yang lebih kuat, pendanaan memadai, teknologi rendah karbon, dan pengawasan pelaksanaan lintas sektor.
Baca juga : Strategi Implementasi NDC dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Kehadiran Second NDC Indonesia Tahun 2025
Pada 27 Oktober 2025, Indonesia secara resmi mencatatkan Second NDC dalam registri UNFCCC. Dokumen ini memperbarui pendekatan sebelumnya dengan menggunakan target tingkat emisi absolut untuk periode 2031–2035.
Pemerintah menggunakan tahun 2019 sebagai tahun referensi emisi. Pendekatan tersebut menggantikan penggunaan skenario BAU tahun 2010 sebagai dasar utama pembanding dalam penyusunan target sebelumnya.
Selain itu, Second NDC mencakup 5 sektor utama, yaitu energi, Industrial Processes and Product Use (IPPU), limbah, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU).
Pembaruan ini juga memperkuat integrasi antara mitigasi, adaptasi, transparansi, pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah tetap mempertahankan arah menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Dengan pendekatan tersebut, Second NDC menjadi instrumen penting untuk menghubungkan target iklim dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.
Baca juga : Kontribusi Sektor Energi dalam Pencapaian Target NDC Indonesia
Evaluasi terhadap Pelaksanaan NDC Indonesia
Menilai Pencapaian Pengurangan Emisi
Evaluasi NDC perlu memperhatikan perkembangan emisi aktual, efektivitas kebijakan, serta kemampuan setiap sektor dalam mencapai target. Pemerintah tidak cukup hanya membandingkan angka komitmen, tetapi juga perlu menilai apakah program yang berjalan benar-benar menghasilkan pengurangan emisi.
Sektor energi menjadi salah satu perhatian utama karena penggunaan bahan bakar fosil masih memiliki peran besar dalam kegiatan pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Oleh sebab itu, percepatan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengembangan teknologi rendah karbon perlu memperoleh perhatian lebih besar.
Sementara itu, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki kontribusi penting terhadap pengendalian emisi nasional. Perlindungan hutan, pemulihan gambut, rehabilitasi lahan, dan pencegahan kebakaran dapat membantu mengurangi pelepasan karbon sekaligus meningkatkan penyerapan emisi.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi sektor pertanian, limbah, dan industri. Pengelolaan limbah organik, pengurangan metana, efisiensi proses produksi, serta penerapan ekonomi sirkular dapat menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang signifikan.
Baca juga : Peran Sektor Kehutanan dan FOLU Net Sink dalam NDC Indonesia
Menilai Efektivitas Kebijakan dan Regulasi
Keberhasilan NDC sangat bergantung pada kualitas kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya. Indonesia telah mengembangkan sejumlah regulasi untuk mendukung agenda pengurangan emisi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 mengatur konservasi energi dan pengelolaan penggunaan energi. Kebijakan tersebut mendorong sektor industri, bangunan, transportasi, dan rumah tangga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Regulasi ini memperkuat kerangka pelaksanaan perdagangan karbon, pungutan karbon, pembayaran berbasis hasil, serta sistem registrasi nasional.
Namun, keberadaan regulasi saja belum menjamin keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan konsistensi pelaksanaan, kepastian hukum, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.
Baca juga : Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia
Mengidentifikasi Kesenjangan Pelaksanaan
Salah satu tantangan terbesar dalam evaluasi NDC adalah kesenjangan antara target dan kemampuan pelaksanaan. Beberapa sektor membutuhkan investasi besar, teknologi khusus, tenaga ahli, serta dukungan kebijakan jangka panjang.
Di sektor energi, ketergantungan terhadap batu bara dapat memperlambat transisi menuju pembangkit rendah karbon. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur jaringan listrik dan karakteristik geografis kepulauan dapat meningkatkan biaya pengembangan energi terbarukan.
Pada sektor kehutanan, konflik penggunaan lahan, pembukaan kawasan hutan, kebakaran, dan kerusakan gambut dapat mengurangi efektivitas program penyerapan karbon. Selain itu, keterbatasan data dan kapasitas pemerintah daerah juga dapat menghambat pemantauan.
Oleh karena itu, evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, mengembangkan pembiayaan, dan meningkatkan kapasitas pelaksana pada tingkat pusat maupun daerah.
Baca juga : Pendanaan dan Dukungan Teknologi untuk Implementasi NDC
Pembaruan Target dan Pendekatan dalam Second NDC
Perubahan Tahun Referensi dan Metodologi Emisi
Salah satu perubahan penting dalam Second NDC adalah penggunaan tahun 2019 sebagai referensi emisi. Pemerintah memilih tahun tersebut untuk menggambarkan kondisi emisi aktual sebelum pandemi COVID-19 sekaligus memperbarui dasar penghitungan berdasarkan inventarisasi gas rumah kaca nasional.
Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai perkembangan emisi Indonesia. Selain itu, penggunaan data historis membantu pemerintah dan pemangku kepentingan membandingkan proyeksi dengan kondisi emisi yang lebih nyata.
Second NDC juga menggunakan metrik Global Warming Potential (GWP) selama 100 tahun berdasarkan Laporan Penilaian Kelima IPCC. Penghitungan mencakup karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, serta hidrofluorokarbon.
Perubahan metodologi tersebut penting untuk meningkatkan konsistensi pengukuran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi kontribusi masing-masing gas rumah kaca dan menentukan kebijakan mitigasi yang lebih tepat.
Peralihan Menuju Target Tingkat Emisi Absolut
Berbeda dengan Enhanced NDC yang menggunakan persentase pengurangan terhadap skenario BAU, Second NDC menggunakan pendekatan tingkat emisi absolut. Pemerintah menyusun proyeksi berdasarkan 2 skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), yaitu LCCP_L dan LCCP_H.
Dalam dokumen Second NDC, Indonesia memperkirakan tingkat emisi mencapai puncak pada tahun 2030. Skenario LCCP_L memproyeksikan emisi sebesar 1.345.707 Gg COâ‚‚e, sedangkan LCCP_H memperkirakan 1.491.474 Gg COâ‚‚e.
Selanjutnya, pemerintah memproyeksikan penurunan emisi pada tahun 2035. Skenario LCCP_L memperkirakan tingkat emisi sebesar 1.257.717 Gg COâ‚‚e, sementara LCCP_H memperkirakan 1.488.866 Gg COâ‚‚e.
Pendekatan absolut memberikan gambaran kuantitatif yang lebih jelas mengenai tingkat emisi nasional. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat kebijakan agar proyeksi tersebut benar-benar tercapai melalui tindakan nyata.
Baca juga : Peran Pemerintah Daerah & Dunia Usaha dalam Pencapaian NDC
Penguatan Cakupan Sektor dan Gas Rumah Kaca
Second NDC memperkuat cakupan pengendalian emisi melalui 5 kategori sektor utama. Sektor energi mencakup pembangkitan listrik, transportasi, bangunan, dan penggunaan energi lainnya.
Sektor IPPU berfokus pada pengurangan emisi dari proses industri dan penggunaan produk. Sementara itu, sektor limbah mencakup pengelolaan sampah, air limbah, serta pengurangan emisi metana.
Pada sektor pertanian, pemerintah perlu mendorong praktik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, sektor FOLU berfokus pada perlindungan hutan, pengelolaan lahan, restorasi gambut, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan penyerapan karbon.
Perluasan cakupan tersebut membantu pemerintah membangun strategi pengurangan emisi yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, setiap sektor memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam mendukung pencapaian target nasional.
Strategi Pelaksanaan Pembaruan NDC Indonesia
Percepatan Transisi Energi Rendah Karbon
Transisi energi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembaruan NDC. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap sambil meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Pemerintah dapat memperluas penggunaan tenaga surya, panas bumi, air, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya. Selain itu, pengembangan jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, dan teknologi manajemen beban dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik.
Di sisi lain, sektor transportasi perlu mempercepat penggunaan kendaraan listrik, transportasi umum, dan sistem mobilitas yang lebih efisien. Industri juga perlu menerapkan teknologi hemat energi, elektrifikasi proses produksi, serta pemanfaatan bahan bakar rendah karbon.
Melalui langkah tersebut, Indonesia dapat mengurangi emisi sekaligus menciptakan peluang investasi, inovasi teknologi, dan lapangan kerja hijau.
Penguatan FOLU Net Sink 2030
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki posisi strategis dalam kebijakan iklim Indonesia. Pemerintah mempertahankan FOLU Net Sink 2030 sebagai salah satu program utama untuk meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi emisi dari perubahan penggunaan lahan.
Program ini membutuhkan perlindungan hutan alam, pencegahan deforestasi, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengelolaan lahan secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat lokal, masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah daerah juga perlu memperoleh ruang partisipasi yang memadai.
Dengan pengelolaan yang konsisten, kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon. Lebih jauh lagi, ekosistem tersebut dapat menjaga keanekaragaman hayati, sumber air, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat sekitar.
Penguatan Sistem MRV dan Transparansi Data
Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan NDC. Sistem ini membantu pemerintah mengukur perkembangan program, menyusun laporan, dan memastikan keakuratan informasi pengurangan emisi.
Indonesia memperkuat Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai bagian dari transparansi pelaksanaan aksi iklim. Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai informasi, termasuk inventarisasi gas rumah kaca, kerentanan iklim, program adaptasi, dan kegiatan REDD+.
Selain itu, kebijakan One GHGs Data Policy bertujuan memperkuat konsistensi data emisi antarlembaga. Pemerintah juga mengembangkan registri karbon nasional untuk mendukung pencatatan kegiatan dan transaksi karbon.
Melalui sistem MRV yang kuat, pemerintah dapat mengurangi risiko penghitungan ganda, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan investor dan mitra internasional.
Baca juga : MRV dan Transparansi dalam Pelaporan Pencapaian NDC
Pendanaan dan Kerja Sama dalam Pencapaian NDC
Kebutuhan Pembiayaan Iklim
Pendanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Second NDC. Dokumen tersebut memperkirakan kebutuhan investasi mencapai USD 472,6 miliar untuk mendukung pencapaian target. Angka ini masih bersifat awal dan belum mencakup seluruh kebutuhan sektor IPPU.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan anggaran negara sebagai satu-satunya sumber pembiayaan. Oleh karena itu, mobilisasi investasi swasta, pendanaan internasional, pembiayaan hijau, dan instrumen nilai ekonomi karbon perlu berkembang secara bersamaan.
Pemerintah juga dapat mengoptimalkan peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola dan memobilisasi dana kegiatan lingkungan serta perubahan iklim.
Selain itu, penyusunan proyek yang layak secara teknis dan finansial akan membantu meningkatkan minat investor. Dengan demikian, pendanaan iklim dapat mendukung pembangunan infrastruktur rendah karbon sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Peran Kerja Sama Internasional
Kerja sama internasional memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian NDC Indonesia. Negara maju, lembaga keuangan multilateral, organisasi internasional, dan mitra pembangunan dapat memberikan dukungan berupa pendanaan, teknologi, serta peningkatan kapasitas.
Dukungan tersebut sangat penting bagi proyek energi terbarukan, pengembangan transportasi rendah karbon, restorasi ekosistem, dan penguatan sistem pemantauan emisi.
Namun, kerja sama internasional perlu memperhatikan kepentingan nasional, keadilan pembagian manfaat, dan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap proyek memberikan hasil pengurangan emisi yang terukur dan dapat diverifikasi.
Melalui kemitraan yang transparan, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap tujuan iklim global.
Tantangan dan Arah Perbaikan Kebijakan NDC
Menjaga Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Emisi
Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi emisi. Kebutuhan energi, pembangunan industri, infrastruktur, dan peningkatan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengarahkan investasi menuju kegiatan ekonomi rendah karbon. Industri pengolahan, kawasan industri, transportasi, dan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan efisiensi sumber daya serta dampak emisi sepanjang siklus kegiatan.
Selain itu, kebijakan pembangunan perlu menghindari ketergantungan jangka panjang terhadap infrastruktur beremisi tinggi. Keputusan investasi saat ini akan memengaruhi struktur ekonomi dan tingkat emisi Indonesia selama beberapa dekade mendatang.
Mendorong Transisi yang Adil dan Inklusif
Transisi rendah karbon harus memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat. Perubahan teknologi dan kebijakan energi dapat memengaruhi pekerja, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, serta masyarakat yang bergantung pada industri berbasis bahan bakar fosil.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan program peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, penciptaan pekerjaan hijau, dan pengembangan ekonomi alternatif.
Pemerintah daerah juga perlu memperoleh dukungan anggaran dan kapasitas kelembagaan agar mampu menjalankan program iklim sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Dengan menerapkan prinsip just transition, Indonesia dapat mengurangi risiko ketimpangan sosial selama proses transformasi ekonomi.
Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Pembaruan NDC memerlukan sistem pengawasan yang konsisten. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas, jadwal evaluasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pelaporan untuk setiap sektor.
Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, lembaga penelitian, dan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas evaluasi. Publikasi data secara terbuka juga membantu masyarakat memahami perkembangan komitmen iklim nasional.
Dengan demikian, pemerintah dapat segera mengidentifikasi hambatan dan memperbaiki kebijakan sebelum kesenjangan target semakin besar.
Evaluasi dan pembaruan NDC Indonesia
Evaluasi dan pembaruan NDC Indonesia sesuai Persetujuan Paris merupakan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui perjalanan dari NDC pertama hingga Enhanced NDC, Indonesia terus mengembangkan target, kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan pengurangan emisi.
Kehadiran Second NDC pada Oktober 2025 membawa sejumlah pembaruan penting, terutama penggunaan tahun referensi 2019, pendekatan target emisi absolut, penguatan cakupan 5 sektor, serta peningkatan transparansi dan sistem MRV. Pemerintah juga mempertahankan komitmen menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Namun, keberhasilan komitmen tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, percepatan transisi energi, perlindungan hutan, penguatan sektor industri, pendanaan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap target NDC memperoleh dukungan program yang jelas, anggaran memadai, teknologi tepat guna, dan pengawasan yang terukur. Selain itu, prinsip transisi yang adil harus menjadi bagian penting agar perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, pembaruan NDC bukan sekadar kewajiban Indonesia terhadap Persetujuan Paris. Lebih dari itu, komitmen ini merupakan kesempatan untuk membangun ekonomi yang tangguh, meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan nasional, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang