NDC (Nationally Determined Contribution): Strategi & Implementasi

Santsanisy

NDC (Nationally Determined Contribution): Strategi & Implementasi
Direktur Utama Jangkar Groups

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen nasional setiap negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini menjadi bagian penting dari upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi agar tetap berada dalam batas yang telah disepakati melalui Paris Agreement atau Perjanjian Paris.

Secara sederhana, NDC merupakan rencana aksi iklim yang memuat target, strategi, kebijakan, dan langkah konkret suatu negara dalam menghadapi perubahan iklim. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menyusun target berdasarkan kondisi nasional, kemampuan ekonomi, kapasitas teknologi, serta prioritas pembangunan masing-masing.

Perjanjian Paris pada 2015 menjadi landasan utama penerapan NDC. Melalui perjanjian tersebut, negara-negara peserta berkomitmen untuk mengendalikan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C serta mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C dibandingkan tingkat praindustri.

Selain itu, NDC tidak hanya membahas pengurangan emisi karbon. Komitmen ini juga mencakup penguatan ketahanan masyarakat, perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan ekonomi rendah karbon.

Oleh karena itu, NDC memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan lingkungan dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Baca juga : Sejarah & Perkembangan NDC Indonesia dari 2015 hingga 2025

Tujuan dan Peran NDC dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Tujuan dan Peran NDC dalam Menghadapi Perubahan Iklim

NDC memiliki sejumlah tujuan utama yang saling berkaitan. Melalui penerapan strategi yang terarah, setiap negara dapat berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan utama NDC adalah menekan emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Beberapa sumber emisi terbesar meliputi penggunaan bahan bakar fosil, kegiatan industri, transportasi, perubahan fungsi lahan, serta pengelolaan limbah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat mendorong penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki sistem transportasi, dan menerapkan praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, penurunan emisi tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi membutuhkan kontribusi dari berbagai bidang pembangunan.

Meningkatkan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim

Selain mitigasi, NDC juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pasalnya, perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan cuaca ekstrem dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Melalui strategi adaptasi, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan sistem peringatan dini bencana, serta melindungi kawasan pesisir.

Langkah tersebut membantu masyarakat menghadapi risiko iklim sekaligus mengurangi potensi kerugian ekonomi dan sosial.

Baca juga : Target NDC Indonesia & Komitmen Penurunan Emisi hingga 2035

Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

NDC juga berperan dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu bergantung pada penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.

Sebaliknya, negara dapat mengembangkan industri hijau, teknologi bersih, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan iklim dapat menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Perkembangan dan Komitmen NDC Indonesia

Indonesia memiliki peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan, kekayaan hutan tropis, ekosistem gambut, serta wilayah pesisir yang luas menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus tantangan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Indonesia mulai menyampaikan komitmen iklim melalui Intended Nationally Determined Contribution pada 2015. Selanjutnya, pemerintah menyampaikan First NDC pada 2016 dan melakukan pembaruan komitmen melalui Updated NDC serta Enhanced NDC pada 2022.

Dalam Enhanced NDC 2022, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 menjadi 31,89% melalui upaya domestik tanpa syarat tambahan. Sementara itu, target dapat meningkat hingga 43,20% apabila Indonesia memperoleh dukungan internasional berupa pendanaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas.

Perkembangan tersebut berlanjut melalui Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC yang Indonesia sampaikan kepada UNFCCC pada Oktober 2025.

Baca juga : Strategi Implementasi NDC dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Arah Baru Second NDC Indonesia 2025

Second NDC membawa sejumlah pembaruan penting dalam strategi iklim nasional. Salah satunya adalah penggunaan pendekatan target tingkat emisi atau emissions level target, yang menggantikan pendekatan persentase pengurangan emisi terhadap skenario Business as Usual (BAU) sebagai kerangka utama target terbaru.

Dokumen ini menggunakan 2019 sebagai tahun referensi dan mencakup 5 sektor utama, yaitu:

  1. Energi, termasuk pembangkit listrik, transportasi, dan penggunaan bahan bakar.
  2. Industrial Processes and Product Use (IPPU), yang mencakup emisi dari proses industri dan penggunaan produk.
  3. Limbah, termasuk pengelolaan sampah dan air limbah.
  4. Pertanian, termasuk aktivitas peternakan dan pengelolaan lahan pertanian.
  5. Forestry and Other Land Use (FOLU), yang mencakup kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Second NDC juga memperluas perhatian terhadap berbagai jenis gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida (COâ‚‚), metana (CHâ‚„), dinitrogen oksida (Nâ‚‚O), dan hidrofluorokarbon (HFC).

Dalam skenario pembangunan rendah karbon, Indonesia memproyeksikan puncak emisi pada 2030, kemudian menurunkan tingkat emisi secara bertahap menuju 2035. Komitmen tersebut juga selaras dengan ambisi mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah mengintegrasikan arah kebijakan tersebut dengan RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, serta strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang.

Baca juga : Kontribusi Sektor Energi dalam Pencapaian Target NDC Indonesia

Strategi Utama Implementasi NDC di Indonesia

Keberhasilan NDC membutuhkan strategi yang mampu menghubungkan target nasional dengan program nyata pada setiap sektor. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang terukur, memperkuat koordinasi, serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Transisi Energi dan Pengembangan Energi Terbarukan

Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih menghasilkan emisi dalam jumlah besar sehingga transisi menuju energi bersih menjadi langkah penting.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi.

Untuk mempercepat transisi energi, pemerintah perlu memperluas pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, meningkatkan efisiensi pembangkit, serta memperkuat jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Selain itu, sektor transportasi juga membutuhkan transformasi melalui pengembangan kendaraan listrik, transportasi publik, dan bahan bakar rendah karbon.

Dengan demikian, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dapat berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan energi nasional.

Baca juga : Peran Sektor Kehutanan dan FOLU Net Sink dalam NDC Indonesia

Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Hutan memiliki peran penting dalam menyerap karbon sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, deforestasi, degradasi hutan, kebakaran lahan, dan kerusakan gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Karena itu, strategi NDC Indonesia menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu prioritas utama.

Beberapa langkah yang dapat memperkuat strategi tersebut meliputi:

  1. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
  2. Memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan.
  3. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
  4. Memperkuat pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
  5. Mengembangkan perhutanan sosial serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
  6. Mempertahankan dan memulihkan ekosistem mangrove.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.

Baca juga : Adaptasi Perubahan Iklim dalam NDC Indonesia

Pengelolaan Limbah dan Penerapan Ekonomi Sirkular

Sektor limbah juga memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, terutama melalui pelepasan gas metana dari sampah organik yang mengalami pembusukan tanpa pengelolaan memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir.

Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi jumlah sampah. Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemanfaatan biogas, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah dapat membantu menekan emisi.

Selanjutnya, konsep ekonomi sirkular dapat mendorong perusahaan menggunakan kembali bahan baku, memperpanjang masa pakai produk, dan mengurangi limbah produksi.

Dengan pendekatan ini, pengelolaan limbah tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Transformasi Industri Rendah Karbon

Industri memiliki kebutuhan energi dan bahan baku yang besar. Beberapa sektor, seperti semen, baja, kimia, dan manufaktur, juga menghasilkan emisi melalui proses produksi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi energi, menggunakan teknologi produksi bersih, serta mengembangkan alternatif bahan baku yang lebih rendah karbon.

Selain itu, penerapan standar industri hijau dan pengukuran jejak karbon dapat membantu perusahaan mengidentifikasi sumber emisi serta menentukan langkah pengurangan yang tepat.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan inovasi rendah karbon. Dengan demikian, transformasi industri dapat berjalan tanpa mengabaikan produktivitas dan daya saing nasional.

Baca juga : Pendanaan dan Dukungan Teknologi untuk Implementasi NDC

Tahapan Implementasi NDC agar Target Tercapai

Strategi NDC membutuhkan tahapan implementasi yang sistematis agar setiap program mampu memberikan hasil nyata. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik, target penurunan emisi berisiko hanya menjadi komitmen administratif.

Penyusunan Kebijakan dan Target Sektoral

Tahap pertama adalah menerjemahkan target nasional menjadi sasaran yang lebih spesifik untuk setiap sektor. Pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan, indikator keberhasilan, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan program berdasarkan karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, daerah dengan kawasan hutan luas dapat memprioritaskan perlindungan hutan, sedangkan wilayah perkotaan dapat memperkuat transportasi publik dan pengelolaan sampah.

Pengalokasian Anggaran dan Pendanaan Iklim

Implementasi NDC membutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD, investasi swasta, lembaga keuangan, serta kerja sama internasional.

Indonesia juga dapat mengembangkan instrumen pendanaan iklim, seperti pembiayaan hijau, obligasi hijau, perdagangan karbon, dan pembayaran berbasis hasil.

Menurut dokumen Second NDC 2025, kebutuhan investasi untuk mencapai target dalam dokumen tersebut diperkirakan mencapai USD 472,6 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan rendah karbon.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel, dan mampu menarik investasi jangka panjang.

Baca juga : Peran Pemerintah Daerah & Dunia Usaha dalam Pencapaian NDC

Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)

Tahap berikutnya adalah memastikan setiap program menghasilkan pengurangan emisi yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Melalui sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), pemerintah dapat memantau perkembangan program, menyusun laporan emisi, serta memverifikasi hasil pengurangan emisi.

Indonesia menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai salah satu instrumen utama untuk mendukung pencatatan dan transparansi aksi iklim.

Selain itu, penguatan inventarisasi gas rumah kaca dan integrasi data antarsektor menjadi faktor penting agar pemerintah memiliki dasar yang akurat dalam mengevaluasi pencapaian NDC.

Dengan sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengenali hambatan sejak awal dan melakukan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan.

Baca juga : MRV dan Transparansi dalam Pelaporan Pencapaian NDC

Tantangan dalam Pelaksanaan NDC

Walaupun Indonesia telah memiliki komitmen dan arah kebijakan yang jelas, implementasi NDC masih menghadapi sejumlah tantangan.

Keterbatasan Pendanaan dan Teknologi

Kebutuhan investasi yang besar menjadi salah satu tantangan utama. Tidak semua daerah dan sektor memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengembangkan teknologi rendah karbon.

Selain itu, beberapa teknologi membutuhkan biaya investasi awal yang tinggi, tenaga ahli, serta infrastruktur pendukung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia perlu memperluas akses pembiayaan hijau, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kemampuan riset serta pengembangan teknologi dalam negeri.

Koordinasi Antarlembaga dan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan NDC melibatkan banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi masyarakat.

Perbedaan prioritas pembangunan, kapasitas kelembagaan, serta kualitas data dapat menghambat koordinasi antarpihak.

Karena itu, pemerintah perlu memperjelas pembagian tanggung jawab, memperkuat mekanisme koordinasi, dan membangun sistem pelaporan yang terintegrasi.

Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Namun, aktivitas ekonomi yang bergantung pada sumber daya fosil dan eksploitasi alam dapat meningkatkan emisi serta kerusakan lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan prinsip transisi berkeadilan atau just transition.

Pendekatan ini memastikan perubahan menuju ekonomi rendah karbon tetap memperhatikan pekerja, masyarakat lokal, kelompok rentan, dan daerah yang bergantung pada industri beremisi tinggi.

Baca juga : Evaluasi dan Pembaruan NDC Indonesia sesuai Persetujuan Paris

Peran Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Keberhasilan NDC tidak dapat bergantung pada pemerintah saja. Seluruh pihak perlu mengambil peran sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Pemerintah bertugas menyusun regulasi, menyediakan pendanaan, membangun infrastruktur, serta mengawasi pencapaian target nasional. Selain itu, pemerintah daerah perlu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, dunia usaha perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional. Perusahaan dapat mengurangi konsumsi energi, menggunakan energi terbarukan, mengelola limbah secara bertanggung jawab, serta menyusun inventarisasi emisi karbon.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran melalui perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Penggunaan transportasi publik, penghematan listrik, pemilahan sampah, penanaman pohon, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai merupakan beberapa tindakan yang dapat memberikan kontribusi positif.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga dapat membantu melalui pengembangan teknologi, penyediaan data ilmiah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan kolaborasi yang kuat, implementasi NDC dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.

NDC (Nationally Determined Contribution)

NDC (Nationally Determined Contribution) merupakan instrumen penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim melalui komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Bagi Indonesia, implementasi NDC membutuhkan strategi yang menyeluruh, mulai dari transisi energi, perlindungan hutan, pengelolaan limbah, transformasi industri, hingga penguatan sistem pendanaan dan pemantauan emisi.

Kehadiran Second NDC 2025 juga menunjukkan perkembangan komitmen iklim Indonesia melalui pendekatan target emisi yang lebih terukur dan cakupan sektor yang lebih luas.

Namun, keberhasilan seluruh strategi tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, ketersediaan pendanaan, penguasaan teknologi, serta keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pada akhirnya, NDC bukan sekadar kewajiban internasional, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Melalui implementasi yang konsisten dan kolaboratif, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan iklim, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang

Santsanisy
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp