Regulasi Emission Trading System dan pasar karbon Indonesia menjadi landasan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi, mengelola kuota karbon, dan menjalankan perdagangan unit karbon sesuai ketentuan. Melalui sistem tersebut, pengurangan emisi tidak hanya menjadi tanggung jawab lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi dan operasional perusahaan.
Indonesia mengembangkan perdagangan karbon sebagai bagian dari penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kerangka tersebut mencakup perdagangan emisi, perdagangan offset emisi, pencatatan unit karbon, serta pengawasan transaksi melalui mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan antara Emission Trading System (ETS), perdagangan kredit karbon, dan perdagangan melalui bursa karbon.
Selain itu, perkembangan regulasi pada 2025 dan 2026 membawa perubahan penting terhadap tata kelola pasar karbon nasional. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi kerangka utama penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK nasional. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana mengenai Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui ketentuan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Apa Itu Regulasi Emission Trading System?
Regulasi Emission Trading System adalah kumpulan ketentuan yang mengatur pelaksanaan perdagangan emisi gas rumah kaca melalui penetapan batas emisi, alokasi karbon, kuota emisi, pengukuran, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban peserta.
ETS menggunakan prinsip Cap and Trade. Dalam prinsip ini, pemerintah menetapkan batas maksimum emisi untuk instalasi yang masuk dalam cakupan regulasi. Selanjutnya, peserta memperoleh atau mengelola kuota emisi sesuai mekanisme yang berlaku.
Apabila perusahaan mampu menekan emisi hingga berada di bawah kuota, perusahaan dapat memiliki kelebihan kuota. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan tambahan kuota dapat melakukan pembelian melalui mekanisme perdagangan yang di perbolehkan.
Dengan demikian, Regulasi Emission Trading System memiliki dua fungsi utama. Pertama, pemerintah mengendalikan jumlah emisi melalui batas yang terukur. Kedua, pemerintah memberikan insentif ekonomi agar perusahaan lebih aktif menjalankan aksi mitigasi.
Namun, ETS tidak sama dengan seluruh kegiatan pasar karbon. ETS secara khusus berkaitan dengan pengendalian emisi dan perdagangan kuota bagi instalasi yang di atur. Sementara itu, pasar karbon Indonesia juga mencakup perdagangan unit hasil pengurangan atau penyerapan emisi melalui mekanisme offset.
BACA JUGA: Emission Trading System (ETS): Pengertian dan Cara Kerja
Dasar Hukum Pasar Karbon Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan perdagangan karbon. Setiap peraturan memiliki ruang lingkup berbeda, mulai dari kebijakan nasional, pencatatan unit karbon, hingga pengawasan perdagangan melalui bursa.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi dasar utama kerangka NEK Indonesia.
Sehingga, peraturan ini berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Dengan demikian, perusahaan dan pelaku pasar perlu menggunakan kerangka terbaru ketika memahami kebijakan perdagangan karbon nasional.
Perpres 110 Tahun 2025 mengatur beberapa instrumen dan aspek penyelenggaraan, antara lain:
- Alokasi karbon.
- Penyusunan dan penetapan target NDC.
- Penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon.
- Kerangka transparansi.
- Pemantauan dan evaluasi.
- Pembinaan dan pendanaan.
- Pembentukan komite pengarah.
Dalam konteks ETS, Pasal 62 mengatur penyelenggaraan perdagangan emisi GRK oleh menteri terkait berdasarkan sektor dan subsektor. Pelaksanaannya mencakup penetapan instalasi yang di atur, batas atas emisi GRK berdasarkan alokasi karbon, kuota emisi, bagian batas atas yang dapat di kompensasi dengan offset, serta perdagangan kuota emisi.
Selanjutnya, Pasal 63 mewajibkan penanggung jawab instalasi yang di atur memastikan emisi tidak melampaui batas atas dalam satu periode. Perusahaan dapat menjalankan aksi mitigasi, membeli kuota dari instalasi lain, dan/atau membeli offset sesuai ketentuan.
Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK.
SRUK memiliki peran penting dalam pencatatan unit karbon. Sistem ini mendukung pengelolaan informasi unit karbon sejak penerbitan, perpindahan kepemilikan, hingga penggunaan atau pensiun unit.
Melalui registri tersebut, pemerintah dapat memperkuat transparansi dan mencegah penghitungan ganda atau double counting. Selain itu, pencatatan membantu memastikan identitas dan riwayat unit karbon dapat di telusuri.
Peraturan ini juga mengatur aspek registrasi perdagangan karbon domestik maupun luar negeri, penerbitan SPE-GRK dan unit karbon lainnya, serta otorisasi dan penyesuaian yang berkaitan dengan Persetujuan Paris.
Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku pasar perlu memperhatikan status pencatatan unit sebelum melakukan transaksi.
POJK Nomor 10 Tahun 2026
OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Peraturan ini berlaku sejak 6 Juli 2026. Perubahan tersebut menyesuaikan pengaturan perdagangan karbon melalui bursa dengan kerangka NEK berdasarkan Perpres 110 Tahun 2025.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui penyelenggara bursa karbon pada SRUK. Ketentuan tersebut memperkuat hubungan antara sistem registrasi karbon dan infrastruktur perdagangan.
Selain itu, POJK 10 Tahun 2026 mengatur perluasan lingkup unit karbon, perdagangan unit karbon luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK sesuai ketentuan, pelaporan penyelenggara bursa, serta prinsip perlindungan konsumen.
PADK OJK Nomor 6 Tahun 2026
Selain POJK 10 Tahun 2026, OJK menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Aturan yang berlaku sejak 24 Juli 2026 ini menjadi ketentuan teknis pelaksanaan perdagangan karbon melalui bursa.
Ruang lingkupnya mencakup persyaratan unit karbon, permodalan penyelenggara bursa, persyaratan pemegang saham, direksi, dan komisaris, operasional, pengendalian internal, perizinan, serta pelaporan penyelenggara bursa.
Dengan adanya aturan tersebut, perdagangan karbon melalui bursa memiliki ketentuan operasional yang lebih terperinci. Karena itu, pelaku usaha perlu membedakan aturan yang mengatur kewajiban pengendalian emisi dengan aturan yang mengatur penyelenggaraan bursa karbon.
BACA JUGA: Cara Kerja Emission Trading System melalui Cap and Trade
Perbedaan ETS dan Pasar Karbon Indonesia
Emission Trading System dan pasar karbon memiliki hubungan erat, tetapi keduanya tidak memiliki arti yang sama. ETS merupakan salah satu mekanisme pengendalian emisi melalui perdagangan kuota. Sementara itu, pasar karbon mencakup kegiatan perdagangan unit karbon yang berasal dari berbagai mekanisme sesuai peraturan.
Perbedaan tersebut penting karena setiap instrumen memiliki dasar penerbitan, fungsi, dan persyaratan yang berbeda.
Emission Trading System
ETS berfokus pada instalasi yang masuk dalam cakupan pengaturan emisi. Pemerintah menetapkan batas atas emisi dan kuota untuk instalasi tersebut.
Perusahaan kemudian mengukur emisi aktual dan membandingkannya dengan kuota. Jika terjadi kekurangan, perusahaan perlu melakukan mitigasi atau memperoleh tambahan unit sesuai ketentuan.
Dengan demikian, ETS berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap batas emisi.
Perdagangan Offset Emisi
Perdagangan offset berkaitan dengan unit yang berasal dari kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca.
Sebagai contoh, proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau kegiatan kehutanan dapat menghasilkan pengurangan maupun penyerapan emisi yang terukur apabila memenuhi persyaratan metodologi dan verifikasi.
Namun, perusahaan tidak dapat menggunakan seluruh kredit karbon secara otomatis untuk memenuhi kewajiban ETS. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan mengenai bagian batas atas emisi yang dapat di kompensasi dengan offset.
Perdagangan Karbon Melalui Bursa
Bursa karbon menyediakan sarana perdagangan unit karbon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pihak yang memenuhi persyaratan dapat melakukan transaksi unit karbon.
Di Indonesia, perdagangan melalui bursa karbon berada dalam pengaturan OJK. Selain itu, unit yang di perdagangkan harus memperhatikan ketentuan registrasi dan pencatatan pada SRUK.
Jadi, ETS mengatur kepatuhan batas emisi, offset menyediakan instrumen pengurangan atau penyerapan emisi, sedangkan bursa karbon menyediakan infrastruktur perdagangan.
BACA JUGA: Cap and Trade: Prinsip dan Penerapan dalam Perdagangan Emisi
Peran Lembaga dalam Regulasi Pasar Karbon
Penyelenggaraan pasar karbon Indonesia melibatkan beberapa lembaga dengan fungsi berbeda. Pembagian peran tersebut membantu pemerintah mengatur pengendalian emisi, pencatatan unit, serta kegiatan perdagangan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memiliki peran dalam kebijakan pengendalian emisi dan penyelenggaraan NEK sesuai kewenangannya.
Kedua institusi tersebut juga berperan dalam pengembangan sistem registrasi unit karbon dan kerangka transparansi. Melalui SRUK, pemerintah mengelola informasi unit karbon agar proses pencatatan dapat berjalan secara terintegrasi.
Kementerian Teknis
Kementerian teknis mengatur pelaksanaan kebijakan berdasarkan sektor dan subsektor masing-masing.
Dalam ETS, menteri terkait memiliki peran dalam penetapan instalasi yang di atur, batas atas emisi, kuota, serta ketentuan perdagangan emisi sesuai kewenangannya.
Selain itu, setiap sektor dapat memiliki aturan teknis yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan yang secara khusus mengatur kegiatan usahanya.
Otoritas Jasa Keuangan
OJK mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon sesuai kewenangannya di sektor jasa keuangan.
Pengaturan tersebut mencakup penyelenggara bursa, persyaratan unit karbon, operasional perdagangan, pelaporan, serta perlindungan konsumen.
Dengan demikian, OJK berperan dalam menjaga tata kelola perdagangan melalui bursa. Namun, pengaturan tersebut tidak menggantikan kewenangan kementerian teknis dalam menetapkan batas emisi instalasi.
Penyelenggara Bursa Karbon
Secara umum, penyelenggara bursa karbon menyediakan sistem untuk mempertemukan pihak yang melakukan perdagangan unit karbon.
Penyelenggara harus mengikuti persyaratan perizinan, tata kelola, operasional, pengendalian internal, dan pelaporan sesuai ketentuan OJK.
Selain itu, penyelenggara perlu memperhatikan ketentuan pencatatan unit karbon pada SRUK agar transaksi berjalan sesuai kerangka regulasi nasional.
BACA JUGA: Emission Allowance: Fungsi dan Cara Mendapatkan Izin Emisi

Mekanisme ETS Berdasarkan Regulasi Indonesia
Regulasi Emission Trading System membentuk rangkaian proses yang harus di perhatikan oleh instalasi yang masuk dalam cakupan pengaturan. Setiap tahap memiliki fungsi untuk menjaga agar perdagangan kuota berjalan berdasarkan data emisi yang dapat di pertanggungjawabkan.
Penetapan Instalasi yang Diatur
Tahap pertama adalah penetapan instalasi yang masuk dalam cakupan ETS. Kementerian terkait menentukan instalasi berdasarkan sektor dan subsektor sesuai kebijakan yang berlaku.
Perusahaan perlu memastikan identitas instalasi, kegiatan operasional, dan informasi teknis sesuai dengan ketentuan tersebut.
Penetapan Batas Atas Emisi
Setelah menentukan instalasi, pemerintah menetapkan batas atas emisi GRK berdasarkan alokasi karbon.
Batas tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi, penggunaan energi, dan program pengurangan emisi.
Penetapan Kuota Emisi
Pemerintah menetapkan kuota emisi yang dapat di gunakan oleh instalasi sesuai mekanisme dan ketentuan sektoral.
Perusahaan perlu memantau jumlah kuota yang tersedia agar dapat memperkirakan kebutuhan tambahan apabila emisi aktual berpotensi melampaui alokasi.
Pengukuran dan Pelaporan
Perusahaan mengukur emisi berdasarkan metodologi yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan laporan melalui mekanisme yang di tentukan regulator.
Data harus memiliki bukti pendukung agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.
Perdagangan dan Pemenuhan Kuota
Apabila perusahaan memiliki kekurangan kuota, perusahaan dapat membeli kuota dari instalasi lain yang di atur sesuai ketentuan.
Selain itu, perusahaan dapat menjalankan aksi mitigasi dan menggunakan offset dalam batas yang di perbolehkan.
Pemenuhan pada Akhir Periode
Pada akhir periode, perusahaan harus memastikan emisi sesuai batas atas yang berlaku. Apabila perusahaan melampaui batas atas, Perpres 110 Tahun 2025 mengatur kewajiban pembayaran pajak karbon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga akhir periode untuk memeriksa posisi kuota. Pemantauan berkala membantu perusahaan mengambil tindakan lebih awal.
BACA JUGA: Alokasi Karbon dan Penetapan Batas Atas Emisi bagi Perusahaan
Sistem Registri Unit Karbon dalam Pasar Karbon Indonesia
Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan bagian penting dari tata kelola pasar karbon Indonesia. Selain itu, sistem ini membantu pemerintah mencatat dan menelusuri unit karbon dalam satu kerangka registrasi.
Sebelum melakukan transaksi, pelaku pasar perlu memperhatikan status unit dan informasi registrasinya. Langkah tersebut membantu mencegah transaksi atas unit yang tidak memenuhi persyaratan.
Fungsi SRUK
SRUK mendukung beberapa fungsi penting dalam pengelolaan unit karbon, antara lain:
- Mencatat identitas unit karbon.
- Mendukung pencatatan penerbitan unit.
- Merekam perpindahan kepemilikan.
- Mencatat penggunaan atau pensiun unit.
- Mendukung transparansi data karbon.
- Membantu mencegah penghitungan ganda.
- Mendukung pencatatan transaksi domestik dan luar negeri sesuai ketentuan.
Selain itu, sistem registrasi membantu pemerintah menghubungkan informasi unit karbon dengan penyelenggaraan instrumen NEK.
Perbedaan SRUK dan SRN PPI
SRN PPI merupakan sistem registrasi nasional yang sebelumnya memiliki peran dalam pencatatan aksi dan informasi pengendalian perubahan iklim.
Sementara itu, SRUK secara khusus mengatur pencatatan unit karbon dalam kerangka NEK berdasarkan regulasi terbaru.
Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi perusahaan dan pelaku pasar. POJK 10 Tahun 2026 menetapkan bahwa unit karbon yang di perdagangkan melalui bursa karbon wajib tercatat pada SRUK, yang menggantikan SRN PPI sebagai rujukan registrasi unit karbon dalam ketentuan perdagangan tersebut.
Namun, hal ini tidak berarti seluruh fungsi dan informasi SRN PPI hilang. Kedua sistem memiliki konteks pengelolaan data yang perlu di pahami berdasarkan aturan masing-masing.
BACA JUGA: Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia
Regulasi Sektor dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon
Selain peraturan nasional, pelaksanaan perdagangan karbon membutuhkan ketentuan teknis berdasarkan sektor. Hal ini karena karakteristik sumber emisi, metode pengukuran, dan kegiatan mitigasi berbeda antara satu bidang usaha dengan bidang lainnya.
Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan berkaitan dengan pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan.
Kegiatan yang berpotensi menghasilkan unit karbon antara lain perlindungan hutan, rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem sesuai metodologi yang diakui.
Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu aturan sektoral yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada sektor kehutanan. Pelaku kegiatan perlu memperhatikan legalitas pengelolaan, metodologi, perlindungan lingkungan, serta proses pemantauan dan verifikasi.
Sektor Limbah
Sektor limbah dapat menghasilkan pengurangan emisi melalui pengelolaan sampah, pengolahan air limbah, dan penangkapan gas metana.
Kegiatan tersebut memerlukan data yang jelas mengenai volume limbah, metode pengolahan, serta hasil pengurangan emisi.
Permen LH Nomor 11 Tahun 2026 menjadi salah satu regulasi sektoral yang mengatur penyelenggaraan NEK pada sektor limbah.
Sektor Energi
Sektor energi memiliki hubungan erat dengan emisi dari pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar, dan kegiatan produksi energi.
Pelaku usaha perlu memperhatikan kebijakan sektoral mengenai alokasi karbon, batas emisi, pemantauan, dan perdagangan kuota.
Namun, perusahaan tidak boleh menganggap seluruh pembangkit atau pengguna energi otomatis masuk dalam cakupan ETS. Penetapan instalasi tetap mengikuti ketentuan regulator.
Sektor Industri dan IPPU
Sektor industri dapat menghasilkan emisi dari pembakaran bahan bakar maupun proses industri. IPPU atau Industrial Processes and Product Use mencakup emisi yang berasal dari proses industri dan penggunaan produk tertentu.
Perusahaan perlu memetakan sumber emisi berdasarkan karakteristik produksinya. Selanjutnya, perusahaan harus mengikuti ketentuan sektoral apabila regulator memasukkan instalasinya dalam cakupan perdagangan emisi.
BACA JUGA: Perbedaan Emission Trading System dan Carbon Credit
Kewajiban Perusahaan dalam Mengikuti Regulasi ETS
Perusahaan yang masuk dalam cakupan ETS perlu menjalankan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan kuota, tetapi juga mencakup pengelolaan data dan pengendalian emisi.
Beberapa kewajiban penting meliputi:
- Memastikan status instalasi. Perusahaan harus memeriksa apakah regulator memasukkan instalasinya dalam cakupan ETS.
- Mengukur emisi. Perusahaan perlu mengumpulkan data aktivitas dan menghitung emisi berdasarkan metodologi yang berlaku.
- Menjaga batas emisi. Perusahaan harus mengendalikan emisi agar tidak melampaui batas atas.
- Melakukan mitigasi. Perusahaan perlu menjalankan langkah pengurangan emisi sesuai kemampuan dan ketentuan.
- Menyusun laporan. Perusahaan harus menyampaikan data emisi melalui prosedur pelaporan yang berlaku.
- Mendukung verifikasi. Perusahaan perlu menyediakan bukti pendukung dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Mengelola kuota. Perusahaan perlu memantau kebutuhan dan ketersediaan kuota emisi.
- Memenuhi ketentuan perdagangan. Perusahaan harus memastikan transaksi unit karbon mengikuti persyaratan registrasi dan perdagangan.
Selain itu, perusahaan perlu membangun koordinasi antara bagian lingkungan, produksi, energi, keuangan, dan kepatuhan hukum. Dengan koordinasi tersebut, perusahaan dapat menghubungkan data operasional dengan kebutuhan administrasi ETS.
BACA JUGA: Monitoring, Reporting, and Verification dalam Perdagangan Emisi
Contoh Penerapan Regulasi ETS pada Perusahaan
Untuk memahami mekanisme ETS, perusahaan dapat menggunakan simulasi sederhana. Angka berikut hanya contoh ilustratif dan bukan alokasi atau harga resmi pemerintah.
Misalnya, Instalasi A memperoleh kuota 10.000 ton CO2e. Pada akhir periode, perusahaan mencatat emisi aktual sebesar 8.000 ton CO2e. Dengan demikian, perusahaan memiliki surplus 2.000 ton CO2e.
Sementara itu, Instalasi B memperoleh kuota 10.000 ton CO2e, tetapi menghasilkan emisi aktual sebesar 12.000 ton CO2e. Artinya, Instalasi B mengalami kekurangan 2.000 ton CO2e.
Dalam kondisi tersebut, Instalasi B dapat mempertimbangkan pembelian kuota dari instalasi lain sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila Instalasi A memenuhi persyaratan untuk memperdagangkan surplusnya, kedua instalasi dapat melakukan transaksi sesuai ketentuan.
Namun, transaksi tersebut tetap harus memperhatikan identitas unit, pencatatan, dan persyaratan perdagangan. Perusahaan juga perlu memastikan transaksi benar-benar dapat di gunakan untuk memenuhi kewajiban ETS.
Simulasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan data emisi yang akurat. Tanpa data yang baik, perusahaan akan kesulitan memperkirakan kebutuhan kuota dan mengelola risiko kepatuhan.
BACA JUGA: Kewajiban Perusahaan dalam Emission Trading System
Tantangan Penerapan Regulasi Pasar Karbon Indonesia
Penerapan regulasi pasar karbon masih menghadapi sejumlah tantangan. Perusahaan perlu memahami tantangan tersebut agar dapat menyiapkan sistem pengelolaan emisi secara lebih baik.
Perubahan Regulasi
Perkembangan kebijakan dapat mengubah persyaratan registrasi, pelaporan, perdagangan, dan pemenuhan kewajiban.
Karena itu, perusahaan perlu memantau peraturan baru dan memastikan prosedur internal mengikuti ketentuan terbaru.
Kualitas Data Emisi
Data emisi yang tidak lengkap dapat menimbulkan perbedaan antara hasil pengukuran dan laporan. Selain itu, kesalahan penggunaan faktor emisi dapat memengaruhi hasil perhitungan.
Perusahaan perlu memperkuat sistem pencatatan dan menyimpan bukti pendukung secara teratur.
Kesiapan Teknologi
Pengukuran dan pemantauan emisi membutuhkan sistem yang sesuai dengan karakteristik kegiatan. Beberapa perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pencatatan energi, pemantauan proses, dan pengelolaan data.
Dengan teknologi yang memadai, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber emisi dan menentukan langkah pengurangan secara lebih tepat.
Pemahaman Perdagangan Karbon
Perusahaan perlu membedakan kuota emisi, kredit karbon, offset, dan unit yang di perdagangkan melalui bursa.
Kesalahan memahami instrumen dapat menyebabkan perusahaan memilih unit yang tidak sesuai dengan tujuan transaksi atau kewajiban kepatuhan.
Biaya Kepatuhan
Pelaksanaan ETS dapat menimbulkan biaya untuk pengukuran, verifikasi, pengembangan teknologi, dan pembelian kuota.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu menghitung kebutuhan biaya sejak awal. Perencanaan yang baik membantu perusahaan membandingkan biaya mitigasi internal dengan biaya memperoleh unit karbon.
BACA JUGA: Strategi Pengurangan Emisi untuk Memenuhi Batas Emisi
Strategi Perusahaan Menghadapi Regulasi ETS
Perusahaan perlu menyiapkan strategi yang menggabungkan kepatuhan hukum, pengendalian operasional, dan pengelolaan keuangan.
Pertama, perusahaan perlu melakukan pemetaan regulasi berdasarkan sektor dan subsektor. Langkah ini membantu perusahaan memahami apakah instalasinya masuk dalam cakupan ETS dan aturan apa yang berlaku.
Kedua, perusahaan perlu membangun inventarisasi emisi yang konsisten. Data energi, bahan bakar, produksi, dan proses industri harus tercatat secara teratur.
Ketiga, perusahaan perlu menyusun target pengurangan emisi. Perusahaan dapat memprioritaskan perbaikan efisiensi energi, penggantian teknologi, dan optimalisasi proses produksi.
Selanjutnya, perusahaan perlu membentuk tim pengelola ETS yang melibatkan bagian lingkungan, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Tim tersebut dapat memantau kuota, menyusun laporan, serta mengevaluasi kebutuhan transaksi.
Terakhir, perusahaan perlu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan OJK. Dengan pemantauan regulasi secara berkala, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan persyaratan sebelum perubahan tersebut memengaruhi kegiatan operasional.
Jasa Pengurusan Dokumen dan Administrasi Pasar Karbon
Penerapan regulasi Emission Trading System dan pasar karbon Indonesia membutuhkan kesiapan dokumen serta pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. Perusahaan perlu menata informasi legalitas, data instalasi, inventarisasi emisi, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan dalam kegiatan pasar karbon. Layanan ini dapat membantu perusahaan memeriksa kelengkapan berkas, menata dokumen pendukung, serta memahami tahapan administrasi sesuai kebutuhan kegiatan.
Selain itu, perusahaan dapat memperoleh bantuan untuk mengidentifikasi dokumen yang perlu di siapkan sebelum menjalankan proses administrasi. Dengan persiapan yang teratur, perusahaan dapat mengurangi risiko kekurangan berkas dan memperbaiki koordinasi internal.
Pendampingan administrasi tidak menggantikan kewenangan kementerian, lembaga, verifikator, atau penyelenggara bursa karbon. Penetapan instalasi, alokasi karbon, penerbitan unit, verifikasi, dan keputusan perdagangan tetap mengikuti kewenangan serta ketentuan resmi yang berlaku.
Konsultasi Pengelolaan Emisi dan Karbon Sekarang