Emission Trading System (ETS) merupakan mekanisme pengendalian emisi gas rumah kaca melalui penetapan batas emisi dan perdagangan unit karbon. Sistem ini memberi nilai ekonomi pada emisi sehingga perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi pelepasan gas rumah kaca. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan ETS untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lebih rendah karbon tanpa hanya mengandalkan larangan atau pembatasan operasional.
Dalam penerapannya, Emission Trading System menghubungkan batas emisi, kuota karbon, pengukuran emisi, dan transaksi perdagangan. Perusahaan yang mampu menekan emisi di bawah alokasi dapat memiliki kuota berlebih untuk dijual sesuai ketentuan. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan tambahan kuota dapat membelinya dari peserta lain melalui mekanisme perdagangan yang berlaku.
Selain itu, ETS mendorong perusahaan mempertimbangkan biaya emisi dalam keputusan bisnis. Perusahaan dapat membandingkan biaya pembelian kuota dengan biaya investasi teknologi rendah karbon. Dengan demikian, manajemen memiliki alasan ekonomi untuk meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki proses produksi, dan menggunakan teknologi yang lebih bersih.
Apa Itu Emission Trading System (ETS)?
Emission Trading System atau ETS adalah sistem perdagangan emisi yang menetapkan batas jumlah emisi gas rumah kaca bagi sektor atau instalasi tertentu. Pemerintah menentukan batas tersebut, kemudian menyediakan atau mengalokasikan unit emisi sesuai ketentuan. Peserta Emission Trading System (ETS) harus memiliki unit yang cukup untuk menutup emisi yang mereka hasilkan selama periode kepatuhan.
Mekanisme ini juga dikenal sebagai cap and trade. Istilah cap merujuk pada batas total emisi, sedangkan trade berarti perdagangan unit emisi antarpartisipan. Dengan sistem tersebut, pemerintah mengendalikan jumlah emisi secara keseluruhan sekaligus memberi fleksibilitas kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban.
Sebagai contoh, pemerintah menetapkan batas emisi untuk sejumlah instalasi industri atau pembangkit listrik. Setiap instalasi memperoleh alokasi kuota sesuai aturan. Jika sebuah perusahaan berhasil menekan emisi dan memiliki kelebihan kuota, perusahaan dapat menjual unit tersebut kepada peserta lain yang membutuhkan.
Namun, perusahaan tidak boleh menganggap Emission Trading System (ETS) sebagai izin untuk mencemari tanpa batas. Sistem ini justru membatasi emisi melalui jumlah kuota yang tersedia dan aturan kepatuhan yang harus peserta jalankan.
Pengertian Cap and Trade
Cap and trade merupakan pendekatan yang menggabungkan pembatasan emisi dengan perdagangan kuota. Pemerintah menetapkan batas emisi total untuk peserta yang masuk dalam skema. Selanjutnya, pemerintah membagikan atau melelang unit emisi sesuai desain kebijakan.
Setiap unit biasanya mewakili hak untuk melepaskan sejumlah emisi, misalnya satu ton karbon dioksida ekuivalen (tCOâ‚‚e). Peserta harus menyerahkan unit sesuai jumlah emisi yang tercatat pada akhir periode kepatuhan.
Sementara itu, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi dapat mengurangi kebutuhan kuota. Jika perusahaan memiliki unit berlebih, perusahaan dapat memperdagangkannya sesuai aturan. Mekanisme ini menciptakan insentif bagi perusahaan yang mampu menekan emisi dengan biaya lebih rendah.
Tujuan Penerapan Emission Trading System (ETS)
Penerapan Emission Trading System (ETS) memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, pemerintah ingin membatasi emisi gas rumah kaca secara terukur. Batas total memberikan arah pengendalian yang jelas bagi sektor yang masuk dalam skema.
Kedua, Emission Trading System (ETS) mendorong investasi pada teknologi rendah karbon. Ketika emisi memiliki nilai ekonomi, perusahaan akan mempertimbangkan teknologi hemat energi, bahan bakar alternatif, dan perbaikan proses produksi.
Ketiga, sistem ini memberi fleksibilitas dalam memenuhi target. Perusahaan dapat mengurangi emisi sendiri atau membeli kuota dari peserta lain sesuai ketentuan.
Selain itu, Emission Trading System (ETS) dapat mendorong transparansi melalui kewajiban pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan unit karbon. Data tersebut membantu pemerintah menilai kinerja pengendalian emisi secara lebih konsisten.
Prinsip Dasar Emission Trading System (ETS)
ETS bekerja berdasarkan beberapa prinsip yang saling berkaitan:
- Batas emisi: Pemerintah menetapkan jumlah emisi maksimum bagi sektor atau instalasi yang masuk dalam skema.
- Alokasi kuota: Pemerintah menentukan jumlah unit emisi yang tersedia bagi peserta sesuai metode alokasi.
- Pemantauan emisi: Peserta mengukur dan mencatat emisi aktual selama periode kepatuhan.
- Verifikasi: Pihak yang memenuhi persyaratan memeriksa keakuratan data emisi.
- Perdagangan: Peserta dapat membeli atau menjual unit sesuai ketentuan pasar.
- Pemenuhan kewajiban: Peserta menyerahkan unit yang cukup untuk menutup emisi aktualnya.
Dengan prinsip tersebut, Emission Trading System (ETS) menggabungkan kebijakan lingkungan dan mekanisme pasar. Pemerintah tetap mengendalikan batas emisi, sedangkan peserta menentukan strategi paling efisien untuk memenuhi kewajibannya.

Cara Kerja Emission Trading System
Cara kerja ETS dimulai dari penetapan batas emisi hingga penyelesaian kewajiban peserta. Setiap tahap membutuhkan data yang akurat agar perdagangan unit emisi mencerminkan kondisi sebenarnya.
Penetapan Batas Emisi atau Emission Cap
Pemerintah menetapkan batas emisi total bagi sektor atau instalasi yang masuk dalam sistem. Penentuan batas dapat mempertimbangkan target penurunan emisi nasional, kapasitas produksi, teknologi, intensitas emisi, dan kemampuan sektor melakukan mitigasi.
Batas tersebut menjadi dasar pengendalian jumlah emisi. Jika pemerintah menetapkan cap yang semakin ketat dari waktu ke waktu, peserta perlu meningkatkan upaya pengurangan emisi agar tetap memenuhi kewajiban.
Namun, desain cap harus mempertimbangkan kondisi sektor. Batas yang terlalu longgar dapat mengurangi insentif pengurangan emisi. Sebaliknya, batas yang terlalu ketat tanpa persiapan dapat meningkatkan beban biaya dan risiko gangguan operasional.
Penetapan Instalasi yang Diatur
Tidak semua perusahaan otomatis menjadi peserta ETS. Pemerintah menentukan sektor, subsektor, atau instalasi yang masuk dalam cakupan sistem.
Penetapan dapat mempertimbangkan kapasitas produksi, tingkat emisi, jenis kegiatan, dan kontribusi sektor terhadap emisi nasional. Sebagai contoh, pemerintah dapat memulai penerapan ETS pada pembangkit listrik sebelum memperluas cakupan ke sektor industri lain.
Setelah pemerintah menetapkan instalasi yang diatur, penanggung jawab perlu memahami kewajiban pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pemenuhan kuota.
Alokasi Kuota Emisi
Setelah menetapkan batas, pemerintah menentukan jumlah kuota bagi setiap peserta. Dalam praktik internasional, terdapat beberapa pendekatan alokasi.
Alokasi gratis memberikan kuota kepada peserta tanpa transaksi pembelian pada tahap awal. Pemerintah dapat menggunakan data historis emisi atau tingkat intensitas emisi sebagai dasar perhitungan.
Lelang kuota mengharuskan peserta membeli unit melalui mekanisme lelang. Pendekatan ini dapat membentuk harga karbon berdasarkan permintaan dan penawaran.
Alokasi berbasis kinerja menggunakan tolok ukur efisiensi atau intensitas emisi. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dapat memperoleh perlakuan alokasi yang berbeda sesuai rancangan kebijakan.
Pemilihan metode alokasi memengaruhi biaya kepatuhan, daya saing industri, dan insentif investasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merancang alokasi secara transparan dan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor.
Pengukuran dan Pelaporan Emisi
Peserta ETS perlu mengukur emisi aktual dari kegiatan yang masuk dalam cakupan sistem. Perusahaan dapat menghitung emisi berdasarkan konsumsi bahan bakar, data produksi, faktor emisi, pengukuran langsung, atau metode lain yang diakui.
Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan emisi sesuai format, periode, dan metodologi yang berlaku. Data tersebut perlu menunjukkan sumber emisi, aktivitas produksi, konsumsi energi, serta hasil perhitungan.
Pengukuran dan pelaporan menjadi fondasi ETS. Jika data tidak akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan kewajiban peserta dan menilai efektivitas pengurangan emisi.
Verifikasi Data Emisi
Verifikasi bertujuan memastikan laporan emisi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikator memeriksa metodologi, sumber data, perhitungan, bukti operasional, dan konsistensi laporan.
Selain itu, verifikator dapat meminta klarifikasi atau bukti tambahan ketika menemukan perbedaan data. Perusahaan perlu menyiapkan catatan konsumsi bahan bakar, produksi, pengoperasian mesin, dan dokumen pendukung lainnya.
Hasil verifikasi menjadi salah satu dasar dalam proses pemenuhan kewajiban Emission Trading System (ETS). Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga dokumentasi sejak awal periode pelaporan, bukan hanya ketika mendekati batas waktu.
Perdagangan Kuota Emisi
Setelah peserta mengetahui posisi kuotanya, perusahaan dapat menentukan strategi perdagangan. Peserta yang memiliki kelebihan kuota dapat menawarkan unit kepada pihak lain. Sebaliknya, peserta yang kekurangan kuota dapat membeli unit untuk memenuhi kewajiban.
Harga unit bergantung pada permintaan dan penawaran, jumlah kuota yang tersedia, tingkat kepatuhan, serta ekspektasi kebijakan. Jika batas emisi semakin ketat dan permintaan kuota meningkat, harga karbon dapat mengalami kenaikan.
Namun, perdagangan tidak menghapus kewajiban pengukuran dan pelaporan. Setiap transaksi harus mengikuti ketentuan registrasi, pencatatan, dan penyelesaian yang berlaku.
Penyerahan Unit untuk Pemenuhan Kewajiban
Pada akhir periode kepatuhan, peserta harus menyerahkan atau mengembalikan unit emisi sesuai jumlah emisi yang telah diverifikasi. Proses ini sering dikenal sebagai surrender.
Jika perusahaan memiliki unit yang cukup, perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban sesuai aturan. Namun, jika jumlah unit tidak mencukupi, perusahaan perlu mengikuti mekanisme penanganan kekurangan kuota yang berlaku.
Dengan demikian, Emission Trading System (ETS) memiliki siklus kepatuhan yang mencakup penetapan batas, alokasi, pemantauan, verifikasi, perdagangan, dan penyelesaian kewajiban.
BACA JUGA: Cara Kerja Emission Trading System melalui Cap and Trade
Contoh Simulasi Perdagangan Emisi Karbon dalam ETS
Simulasi sederhana dapat membantu perusahaan memahami hubungan antara emisi aktual, kuota, dan perdagangan unit karbon.
Misalnya, pemerintah memberikan alokasi 10.000 unit emisi kepada Perusahaan A. Dalam periode kepatuhan, perusahaan berhasil menurunkan emisi aktual menjadi 8.000 tCOâ‚‚e.
Dengan demikian, Perusahaan A memiliki kelebihan 2.000 unit. Jika aturan mengizinkan, perusahaan dapat menjual sebagian atau seluruh unit tersebut kepada peserta lain.
Sementara itu, Perusahaan B memperoleh alokasi 10.000 unit, tetapi menghasilkan emisi sebesar 12.000 tCOâ‚‚e. Perusahaan B mengalami kekurangan 2.000 unit dan perlu mengurangi emisi, membeli kuota dari peserta lain, atau menggunakan mekanisme lain yang diizinkan.
| Keterangan | Perusahaan A | Perusahaan B |
|---|---|---|
| Alokasi kuota | 10.000 unit | 10.000 unit |
| Emisi aktual | 8.000 tCOâ‚‚e | 12.000 tCOâ‚‚e |
| Posisi kuota | Surplus 2.000 unit | Defisit 2.000 unit |
| Strategi | Menjual kuota | Membeli kuota atau mengurangi emisi |
Jika harga perdagangan sebesar Rp100.000 per unit, transaksi 2.000 unit memiliki nilai Rp200.000.000. Angka tersebut hanya simulasi untuk menjelaskan mekanisme dan bukan harga pasar atau ketentuan harga resmi.
Contoh ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengurangi emisi dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kelebihan kuota. Sebaliknya, perusahaan dengan emisi lebih tinggi menghadapi biaya tambahan jika tidak melakukan pengurangan.
BACA JUGA: Cap and Trade: Prinsip dan Penerapan dalam Perdagangan Emisi
Perbedaan Emission Trading System (ETS) dan Carbon Offset
ETS dan carbon offset sama-sama menjadi instrumen pengendalian emisi, tetapi keduanya memiliki mekanisme berbeda. Perusahaan perlu memahami perbedaan ini agar tidak salah menggunakan unit karbon.
Pengertian Carbon Offset
Carbon offset merupakan mekanisme kompensasi emisi melalui unit pengurangan atau penyerapan emisi yang berasal dari kegiatan mitigasi. Proyek tersebut dapat mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, restorasi ekosistem, dan kegiatan lain yang memenuhi metodologi.
Pengembang proyek menghitung hasil pengurangan atau penyerapan emisi. Selanjutnya, proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi memastikan jumlah pengurangan memiliki dasar yang dapat diperiksa.
Unit yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh sertifikat atau kredit karbon sesuai standar dan sistem registrasi yang berlaku.
Perbedaan ETS dan Offset
ETS membatasi emisi peserta melalui kuota. Sementara itu, offset menyediakan unit pengurangan emisi dari proyek mitigasi yang dapat digunakan sesuai aturan skema tertentu.
Dalam ETS, perusahaan yang kekurangan kuota mungkin dapat menggunakan offset untuk memenuhi sebagian kewajiban jika pemerintah mengizinkannya. Namun, penggunaan offset biasanya memiliki batas kuantitatif dan persyaratan kualitas.
Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap seluruh kredit karbon otomatis dapat menggantikan kuota Emission Trading System (ETS). Peserta harus memeriksa jenis unit, standar, registrasi, periode, dan ketentuan penggunaannya.
Perbedaan ETS dan Pajak Karbon
ETS juga berbeda dari pajak karbon. Dalam ETS, pemerintah menetapkan batas jumlah emisi atau kuota, sedangkan harga unit dapat berubah mengikuti pasar.
Sebaliknya, pajak karbon menetapkan tarif pungutan atas emisi atau aktivitas yang menjadi objek pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, pajak memberikan kepastian tarif, sementara ETS memberikan kendali terhadap jumlah emisi dalam cakupan sistem.
Keduanya dapat menjadi bagian dari kebijakan harga karbon. Bahkan, pemerintah dapat merancang pendekatan gabungan untuk menyesuaikan kebutuhan pengendalian emisi dan kondisi ekonomi.
BACA JUGA: Emission Allowance: Fungsi dan Cara Mendapatkan Izin Emisi
Regulasi Emission Trading System di Indonesia
Indonesia mengembangkan perdagangan emisi sebagai bagian dari instrumen Nilai Ekonomi Karbon atau NEK. Kerangka hukumnya mengatur alokasi karbon, batas atas emisi GRK, perdagangan kuota, offset, pencatatan unit karbon, dan pengendalian emisi nasional.
Perusahaan perlu memeriksa regulasi yang berlaku karena kewajiban Emission Trading System (ETS) dapat berbeda menurut sektor, subsektor, dan instalasi.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi dasar penting bagi mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.
Sehingga, peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Selain itu, Perpres 110/2025 mengatur alokasi karbon, penyelenggaraan instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pendanaan.
Dalam perdagangan emisi GRK, Pasal 62 mengatur beberapa tahapan utama, yaitu:
- Penyusunan dan penetapan instalasi yang diatur.
- Penyusunan dan penetapan batas atas emisi GRK berdasarkan alokasi karbon.
- Penetapan kuota emisi GRK.
- Penetapan bagian batas atas emisi yang dapat dikompensasi dengan offset.
- Perdagangan kuota emisi GRK.
Selanjutnya, Pasal 63 mewajibkan penanggung jawab instalasi yang diatur untuk memastikan emisi tidak melampaui batas atas dalam satu periode. Perusahaan dapat menjalankan aksi mitigasi, membeli kuota dari instalasi lain, dan/atau membeli offset sesuai ketentuan.
Perpres ini juga mengatur konsekuensi ketika instalasi melampaui batas atas emisi. Oleh karena itu, peserta perlu memahami mekanisme kepatuhan dan ketentuan pajak karbon yang berlaku.
Perdagangan Emisi dan Offset dalam Perpres 110/2025
Perpres 110/2025 membedakan perdagangan emisi GRK dengan perdagangan melalui offset emisi GRK.
Perdagangan emisi berkaitan dengan kuota yang pemerintah tetapkan bagi instalasi yang diatur. Sementara itu, offset berasal dari aksi mitigasi yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi sesuai persyaratan.
Pembedaan ini penting karena kedua unit memiliki fungsi berbeda. Kuota emisi menunjukkan hak emisi dalam sistem kepatuhan, sedangkan unit offset menunjukkan hasil pengurangan atau penyerapan emisi dari kegiatan mitigasi.
Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa ketentuan penggunaan setiap unit sebelum melakukan transaksi.
POJK Nomor 14 Tahun 2023 dan POJK Nomor 10 Tahun 2026
Perdagangan karbon melalui bursa karbon berada dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 14 Tahun 2023 menjadi dasar pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK 14/2023. Peraturan tersebut berlaku sejak 6 Juli 2026 dan menyesuaikan ketentuan perdagangan karbon dengan Perpres 110/2025.
Salah satu perubahan penting berkaitan dengan pencatatan unit karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Selain itu, POJK 10/2026 memperluas cakupan unit karbon yang dapat diperdagangkan dan mengatur aspek pelaporan serta pelindungan konsumen.
Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan ketentuan terbaru ketika menyiapkan transaksi melalui bursa karbon.
Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK
SRUK merupakan sistem registrasi unit karbon dalam kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon nasional. Sistem ini mendukung pencatatan dan penelusuran unit karbon agar transaksi memiliki dasar administrasi yang jelas.
Perpres 110/2025 mengatur kewajiban pencatatan perdagangan karbon dalam SRUK. Perdagangan juga dapat tercatat melalui bursa karbon sesuai ketentuan.
Pencatatan membantu menjaga integritas pasar. Selain itu, sistem registrasi mendukung pencegahan penghitungan ganda dan memastikan informasi unit dapat ditelusuri.
Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan ketentuan teknis SRUK, termasuk tata cara pendaftaran, perpindahan kepemilikan, penggunaan, dan penyelesaian unit.
IDXCarbon sebagai Bursa Karbon Indonesia
IDXCarbon merupakan bursa karbon Indonesia yang dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan berada dalam pengawasan OJK. Platform ini menyediakan sarana perdagangan unit karbon bagi pengguna yang memenuhi persyaratan.
Mekanisme perdagangan dapat mencakup lelang, pasar reguler, pasar negosiasi, dan marketplace sesuai fasilitas serta ketentuan yang berlaku.
Namun, perusahaan perlu membedakan perdagangan kuota emisi dengan perdagangan kredit karbon. Keduanya dapat muncul dalam ekosistem bursa, tetapi memiliki karakteristik, fungsi, dan prosedur pemenuhan yang berbeda.
Selain itu, perusahaan harus memeriksa ketentuan registrasi unit sebelum melakukan transaksi. Perubahan regulasi pada 2026 juga membuat perusahaan perlu memperhatikan ketentuan SRUK dan aturan transisi yang berlaku.
BACA JUGA: Alokasi Karbon dan Penetapan Batas Atas Emisi bagi Perusahaan
Perdagangan Emisi Karbon melalui Bursa Karbon
Perdagangan emisi karbon memungkinkan perusahaan membeli atau menjual unit yang memenuhi persyaratan. Bursa karbon menyediakan sarana transaksi, informasi pasar, dan mekanisme penyelesaian sesuai regulasi.
Jenis Unit Karbon yang Diperdagangkan
Dalam ekosistem perdagangan karbon Indonesia, terdapat beberapa jenis unit yang perlu perusahaan pahami.
Kuota emisi atau allowance berkaitan dengan alokasi atau persetujuan batas atas emisi bagi peserta yang masuk dalam skema kepatuhan. Unit ini membantu perusahaan memenuhi kewajiban emisi sesuai aturan.
Kredit karbon atau SPE-GRK merupakan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca dari aksi mitigasi yang memenuhi proses pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan.
Kedua unit tersebut tidak dapat saling menggantikan secara otomatis. Perusahaan perlu memastikan unit yang dibeli sesuai tujuan transaksi dan ketentuan penggunaannya.
Mekanisme Perdagangan di IDXCarbon
Perdagangan melalui bursa karbon dapat menggunakan beberapa mekanisme.
Lelang memungkinkan penjual menawarkan unit kepada peserta melalui proses penawaran. Mekanisme ini dapat membantu membentuk harga berdasarkan permintaan pasar.
Pasar reguler menyediakan sarana transaksi unit yang memenuhi persyaratan produk dan mekanisme perdagangan bursa.
Pasar negosiasi memungkinkan penjual dan pembeli menyepakati transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Marketplace menyediakan sarana penawaran unit karbon berdasarkan informasi produk atau proyek yang tersedia.
Perusahaan perlu memahami spesifikasi unit, volume, harga, biaya transaksi, serta proses penyelesaian sebelum melakukan pembelian atau penjualan.
Tahapan Perusahaan Melakukan Transaksi Karbon
Perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan karbon perlu menjalankan beberapa tahapan.
- Menentukan kebutuhan transaksi. Perusahaan mengidentifikasi apakah membutuhkan kuota untuk kepatuhan atau kredit karbon untuk tujuan offset.
- Memeriksa kelayakan peserta. Perusahaan memastikan status badan usaha dan persyaratan pengguna sesuai ketentuan bursa.
- Menyiapkan dokumen administrasi. Perusahaan menyiapkan identitas badan usaha, informasi penanggung jawab, serta dokumen lain yang diminta.
- Memeriksa unit karbon. Perusahaan menilai jenis, jumlah, registrasi, standar, dan status unit.
- Menentukan mekanisme transaksi. Perusahaan memilih lelang, pasar reguler, negosiasi, atau marketplace sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan transaksi. Pembeli dan penjual mengikuti prosedur perdagangan serta penyelesaian.
- Menyelesaikan pencatatan unit. Perusahaan memastikan transaksi dan perpindahan unit tercatat sesuai ketentuan.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan unit yang dibeli benar-benar sesuai tujuan penggunaannya. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan antara kuota kepatuhan dan kredit offset.
BACA JUGA: Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia
Persyaratan Perusahaan untuk Mengikuti ETS
Persyaratan peserta bergantung pada sektor dan desain Emission Trading System (ETS) yang berlaku. Namun, perusahaan dapat menyiapkan beberapa aspek utama sejak awal.
Status Instalasi yang Diatur
Perusahaan perlu memastikan apakah fasilitasnya masuk dalam daftar instalasi yang diatur pemerintah. Penetapan tersebut menentukan kewajiban peserta dalam skema perdagangan emisi.
Jika instalasi termasuk peserta wajib, perusahaan perlu mempelajari batas atas emisi, kuota, periode kepatuhan, dan mekanisme pelaporan.
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
Perusahaan perlu memiliki inventarisasi emisi yang menggambarkan sumber emisi dan jumlah GRK dari kegiatan operasional.
Data dapat mencakup konsumsi bahan bakar, penggunaan listrik, proses industri, dan sumber emisi lain sesuai cakupan kebijakan. Selanjutnya, perusahaan menghitung emisi dalam satuan tCOâ‚‚e menggunakan metodologi yang diakui.
Inventarisasi yang baik membantu perusahaan memahami posisi emisi sebelum menerima atau menggunakan kuota.
Sistem Monitoring Reporting and Verification
MRV atau Measurement, Reporting, and Verification menjadi bagian penting dalam ETS. Sistem ini memastikan perusahaan mengukur emisi, menyusun laporan, dan menyediakan data untuk proses verifikasi.
Perusahaan perlu menetapkan prosedur pengumpulan data, metode perhitungan, penanggung jawab, serta sistem penyimpanan bukti.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan personel memahami metodologi dan jadwal pelaporan. Data yang tidak konsisten dapat menimbulkan kesulitan dalam proses verifikasi dan pemenuhan kewajiban.
Dokumen Administrasi dan Teknis
Dokumen yang perlu perusahaan siapkan dapat mencakup:
- Identitas badan usaha dan informasi instalasi.
- Data kapasitas serta kegiatan produksi.
- Inventarisasi sumber emisi GRK.
- Data konsumsi bahan bakar dan energi.
- Metodologi penghitungan emisi.
- Laporan pemantauan dan pelaporan emisi.
- Hasil verifikasi.
- Dokumen alokasi atau kuota emisi.
- Bukti registrasi unit karbon.
- Catatan transaksi dan penyelesaian unit.
Daftar tersebut merupakan gambaran umum. Perusahaan perlu mengikuti persyaratan resmi dari kementerian sektor terkait, pengelola registri, dan penyelenggara bursa.
BACA JUGA: Perbedaan Emission Trading System dan Carbon Credit
Strategi Perusahaan Mengelola Kewajiban ETS
Perusahaan perlu menyusun strategi agar kewajiban ETS tidak hanya menjadi beban administrasi. Pengelolaan yang tepat dapat membantu menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Mengurangi Emisi dari Sumber Utama
Perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi terbesar terlebih dahulu. Selanjutnya, manajemen dapat menentukan tindakan mitigasi berdasarkan potensi pengurangan dan biaya pelaksanaannya.
Contohnya, perusahaan dapat memperbaiki efisiensi boiler, mengoptimalkan proses pembakaran, mengurangi kebocoran energi, dan mengganti peralatan yang boros energi.
Dengan demikian, perusahaan dapat menekan kebutuhan kuota dari sumber emisi yang paling berpengaruh.
Menghitung Biaya Karbon
Biaya karbon perlu masuk dalam perencanaan keuangan perusahaan. Manajemen dapat membandingkan biaya pembelian kuota dengan investasi teknologi pengurangan emisi.
Sebagai contoh, perusahaan dapat mengevaluasi apakah penggantian mesin memberikan penghematan yang lebih besar dibandingkan pembelian unit emisi setiap periode.
Analisis tersebut perlu memperhitungkan harga energi, umur peralatan, biaya pemeliharaan, potensi perubahan regulasi, dan risiko kenaikan harga karbon.
Menyusun Strategi Pembelian dan Penjualan Kuota
Perusahaan yang memiliki kelebihan kuota perlu menentukan waktu dan jumlah penjualan berdasarkan kebutuhan operasional serta ketentuan pasar.
Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan tambahan kuota perlu memantau harga dan ketersediaan unit. Namun, perusahaan tidak sebaiknya menunda seluruh transaksi hingga mendekati batas waktu kepatuhan karena kondisi pasar dapat berubah.
Strategi perdagangan perlu mengikuti kebijakan risiko perusahaan dan ketentuan regulator.
Memperkuat Tata Kelola dan Dokumentasi
Perusahaan perlu menetapkan penanggung jawab untuk inventarisasi emisi, pengelolaan data, transaksi unit, dan pelaporan kepatuhan.
Selain itu, manajemen perlu memisahkan pencatatan kuota emisi dan kredit offset. Pemisahan ini membantu perusahaan menghindari kesalahan penggunaan unit serta memudahkan audit internal.
BACA JUGA: Monitoring, Reporting, and Verification dalam Perdagangan Emisi
Manfaat Emission Trading System bagi Lingkungan dan Dunia Usaha
ETS dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kegiatan ekonomi jika pemerintah merancang sistem dengan batas emisi yang kredibel, pengawasan kuat, serta mekanisme pasar yang transparan.
Mendorong Penurunan Emisi Terukur
Batas emisi memberikan target kuantitatif bagi peserta. Pemerintah dapat mengevaluasi apakah total emisi dalam cakupan sistem sesuai dengan jalur pengurangan yang telah ditetapkan.
Selain itu, data perdagangan dan pelaporan membantu pemerintah memantau perubahan emisi dari waktu ke waktu.
Meningkatkan Investasi Teknologi Rendah Karbon
Nilai ekonomi pada emisi mendorong perusahaan mengevaluasi teknologi yang lebih efisien. Perusahaan dapat mempertimbangkan energi terbarukan, elektrifikasi proses, pemanfaatan panas buang, dan teknologi pengurangan emisi.
Dengan demikian, ETS dapat mempercepat investasi yang mendukung transformasi industri.
Memberikan Fleksibilitas kepada Perusahaan
Setiap perusahaan memiliki biaya pengurangan emisi yang berbeda. ETS memberi fleksibilitas karena perusahaan dapat memilih antara mengurangi emisi sendiri atau membeli kuota sesuai ketentuan.
Perusahaan dengan biaya mitigasi rendah dapat melakukan pengurangan lebih besar dan menawarkan kuota berlebih. Sementara itu, perusahaan dengan biaya mitigasi lebih tinggi dapat membeli unit selama tetap memenuhi batas dan aturan.
Mendorong Transparansi Pasar Karbon
Kewajiban pencatatan dan pelaporan membantu meningkatkan keterlacakan unit karbon. Selain itu, mekanisme bursa dapat menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan transaksi.
Transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan peserta serta mengurangi risiko transaksi unit yang tidak memenuhi persyaratan.
BACA JUGA: Kewajiban Perusahaan dalam Emission Trading System
Tantangan Penerapan ETS di Indonesia
Penerapan ETS membutuhkan kesiapan regulasi, data, teknologi, dan kelembagaan. Indonesia memiliki karakteristik sektor ekonomi yang beragam sehingga pelaksanaan sistem perlu mempertimbangkan kondisi setiap subsektor.
Ketersediaan Data Emisi
Data emisi yang tidak lengkap dapat menghambat penetapan batas dan alokasi kuota. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat inventarisasi, sistem pemantauan, dan dokumentasi.
Selain itu, pemerintah membutuhkan metodologi yang konsisten agar data antarinstalasi dapat dibandingkan secara tepat.
Penentuan Batas dan Alokasi yang Adil
Pemerintah perlu menentukan batas emisi dengan mempertimbangkan kemampuan sektor melakukan mitigasi. Alokasi yang terlalu longgar dapat mengurangi insentif pengurangan emisi. Sebaliknya, alokasi yang tidak mempertimbangkan kondisi industri dapat meningkatkan beban biaya secara tidak proporsional.
Karena itu, kebijakan perlu memiliki dasar perhitungan yang transparan dan dapat dievaluasi.
Kesiapan Infrastruktur dan Pasar
ETS membutuhkan sistem registrasi, pemantauan, verifikasi, perdagangan, dan penyelesaian unit. Setiap bagian harus saling terhubung agar peserta dapat menjalankan kewajiban secara konsisten.
Selain itu, pasar membutuhkan jumlah peserta dan unit yang memadai agar transaksi berjalan dengan likuiditas yang sehat.
Pemahaman Pelaku Usaha
Sebagian perusahaan mungkin masih mencampuradukkan kuota emisi, kredit karbon, offset, dan sertifikat pengurangan emisi. Padahal, setiap unit memiliki fungsi dan persyaratan berbeda.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman melalui pelatihan, konsultasi regulasi, dan evaluasi kesiapan internal.
BACA JUGA: Strategi Pengurangan Emisi untuk Memenuhi Batas Emisi
Perbedaan ETS Indonesia dengan Sistem Perdagangan Emisi Internasional
Berbagai negara menerapkan ETS dengan desain yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari sektor yang tercakup, metode alokasi, batas emisi, mekanisme perdagangan, dan penggunaan offset.
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
Uni Eropa menerapkan EU ETS sebagai salah satu instrumen utama pengurangan emisi. Sistem tersebut menggunakan pendekatan cap and trade dan mencakup sektor seperti pembangkit listrik, industri intensif energi, penerbangan, serta sektor lain sesuai perkembangan kebijakan.
Batas emisi mengalami pengetatan secara bertahap. Selain itu, sistem lelang dan alokasi gratis memiliki ketentuan masing-masing.
Pengalaman Uni Eropa menunjukkan pentingnya batas emisi yang jelas, sistem pemantauan yang kuat, dan kepastian regulasi bagi peserta pasar.
Sistem Perdagangan Emisi Tiongkok
Tiongkok mengembangkan ETS nasional dengan fokus awal pada sektor pembangkit listrik. Pemerintah menggunakan pendekatan intensitas emisi dan data kinerja fasilitas sebagai bagian dari desain kepatuhan.
Perluasan cakupan ke sektor lain membutuhkan kesiapan data dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, implementasi berlangsung secara bertahap sesuai perkembangan kebijakan nasional.
Sistem Perdagangan Emisi Korea Selatan
Korea Selatan menjalankan Korea Emissions Trading Scheme atau K-ETS. Sistem tersebut menggunakan batas emisi dan perdagangan unit untuk mengendalikan emisi dari sektor yang tercakup.
Pemerintah mengatur alokasi, pelaporan, verifikasi, dan mekanisme perdagangan. Selain itu, desain kebijakan dapat menyesuaikan alokasi dan cakupan sektor berdasarkan evaluasi periode perdagangan.
Posisi Indonesia
Indonesia mengembangkan mekanisme perdagangan emisi dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon. Perpres 110/2025 menjadi landasan nasional untuk pengaturan instalasi yang diatur, batas atas emisi, kuota, offset, dan pencatatan perdagangan karbon.
Penerapan pada setiap sektor tetap mengikuti ketentuan kementerian terkait. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa apakah fasilitasnya sudah masuk dalam cakupan dan memahami aturan teknis yang berlaku.
BACA JUGA: Regulasi Emission Trading System dan Pasar Karbon Indonesia
Langkah Persiapan Perusahaan Menghadapi Penerapan ETS
Perusahaan dapat mulai menyiapkan diri sebelum kewajiban perdagangan emisi berlaku bagi instalasinya. Persiapan awal membantu manajemen mengurangi risiko kesalahan data dan biaya kepatuhan.
Melakukan Audit Emisi GRK
Audit emisi membantu perusahaan mengidentifikasi sumber utama gas rumah kaca. Tim dapat memeriksa konsumsi bahan bakar, penggunaan listrik, proses industri, dan aktivitas lain sesuai cakupan inventarisasi.
Selanjutnya, perusahaan menentukan sumber emisi prioritas dan menyusun rencana mitigasi.
Menyusun Inventarisasi dan Baseline
Perusahaan perlu memiliki data historis emisi sebagai dasar evaluasi kinerja. Baseline membantu manajemen memahami kondisi awal sebelum menerapkan tindakan pengurangan emisi.
Namun, perusahaan harus mengikuti metodologi dan periode dasar yang ditetapkan dalam skema terkait. Baseline internal tidak otomatis menggantikan baseline resmi pemerintah.
Menyiapkan Sistem MRV
Perusahaan perlu menetapkan prosedur pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Sistem ini mencakup pembagian tanggung jawab, metode perhitungan, pengumpulan data, dan penyimpanan bukti.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan data memiliki jejak audit yang jelas. Dengan demikian, verifikator dapat menelusuri sumber angka dalam laporan emisi.
Mengevaluasi Kebutuhan Kuota
Setelah menghitung emisi, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan kuota berdasarkan batas yang berlaku. Perhitungan ini membantu manajemen menyusun anggaran dan strategi perdagangan.
Jika perusahaan memperkirakan kekurangan kuota, manajemen dapat membandingkan biaya mitigasi dengan biaya pembelian unit. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki potensi surplus, manajemen dapat menilai peluang perdagangan sesuai ketentuan.
Memantau Perubahan Regulasi
Peraturan ETS dapat berkembang mengikuti kebijakan iklim dan kondisi pasar. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memantau keputusan kementerian sektor, aturan OJK, ketentuan bursa karbon, serta perkembangan sistem registrasi.
Pemantauan regulasi membantu perusahaan menghindari penggunaan prosedur atau dokumen yang sudah tidak sesuai.
Jasa Pengurusan Dokumen Perdagangan Emisi Karbon
Penerapan Emission Trading System membutuhkan kesiapan dokumen, data emisi, dan pemahaman terhadap regulasi. Perusahaan perlu mengoordinasikan inventarisasi GRK, pelaporan, hasil verifikasi, informasi kuota, serta dokumen transaksi agar seluruh proses berjalan tertib.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan perdagangan emisi karbon. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penataan data administrasi, dan persiapan berkas sesuai kebutuhan perusahaan.
Konsultasi Pengelolaan Emisi dan Karbon Sekarang