Emission Trading System (ETS) merupakan mekanisme pengendalian emisi gas rumah kaca yang mengatur batas emisi dan perdagangan kuota karbon. Dalam sistem ini, perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi harus memenuhi sejumlah kewajiban agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan batas emisi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kewajiban perusahaan dalam Emission Trading System menjadi penting, terutama bagi pelaku industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Melalui ETS, pemerintah menetapkan batas emisi untuk instalasi tertentu dan mengatur kuota yang dapat di gunakan selama periode kepatuhan. Selanjutnya, perusahaan perlu mengukur emisi aktual, menyusun laporan, mengikuti proses verifikasi, serta memastikan ketersediaan kuota yang cukup. Apabila emisi perusahaan melebihi batas yang berlaku, perusahaan harus melakukan langkah pemenuhan sesuai ketentuan.
Namun, kewajiban ETS tidak otomatis berlaku bagi seluruh perusahaan. Regulator menentukan sektor, subsektor, dan instalasi yang masuk dalam cakupan sistem. Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa status kegiatan usahanya sebelum menentukan kewajiban yang harus di penuhi.
Pengertian Kewajiban Perusahaan dalam ETS
Kewajiban perusahaan dalam Emission Trading System adalah serangkaian tanggung jawab yang harus di jalankan oleh penanggung jawab instalasi yang masuk dalam skema perdagangan emisi. Tanggung jawab tersebut mencakup pengendalian emisi, pemenuhan kuota, pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan.
ETS menggunakan prinsip Cap and Trade. Istilah cap mengacu pada batas maksimum emisi yang regulator tetapkan, sedangkan trade mengacu pada perdagangan kuota emisi di antara peserta yang memenuhi persyaratan.
Dalam pelaksanaannya, regulator menetapkan instalasi yang di atur dan menentukan batas atas emisi berdasarkan alokasi karbon. Selanjutnya, regulator menetapkan kuota emisi yang dapat di gunakan oleh setiap instalasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Perusahaan harus memastikan emisi aktual tidak melampaui batas atas tersebut selama periode kepatuhan. Jika perusahaan memiliki kekurangan kuota, perusahaan perlu melakukan mitigasi atau membeli kuota dari instalasi lain. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan offset sepanjang aturan mengizinkan.
Dengan demikian, kewajiban ETS tidak hanya berkaitan dengan pembelian kuota. Perusahaan juga harus membangun sistem pengelolaan emisi yang terukur dan dapat di pertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Emission Trading System (ETS): Pengertian dan Cara Kerja
Memastikan Status Instalasi dalam Cakupan ETS
Kewajiban pertama perusahaan adalah memastikan apakah instalasi operasionalnya masuk dalam cakupan perdagangan emisi. Langkah ini penting karena tidak semua perusahaan otomatis menjadi peserta wajib ETS.
Regulator menetapkan instalasi yang di atur berdasarkan sektor dan subsektor. Penentuan tersebut dapat mempertimbangkan karakteristik kegiatan, sumber emisi, kapasitas operasional, serta kebijakan pengendalian emisi yang berlaku.
Perusahaan perlu memeriksa beberapa informasi berikut:
- Bidang usaha dan subsektor kegiatan.
- Lokasi serta identitas instalasi.
- Jenis proses produksi.
- Kapasitas dan tingkat aktivitas operasional.
- Sumber emisi gas rumah kaca.
- Ketentuan sektoral yang mengatur perdagangan emisi.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan apakah regulator telah menetapkan instalasinya sebagai peserta dalam skema tersebut. Apabila kegiatan usaha belum masuk dalam cakupan instalasi yang di atur, perusahaan tidak boleh langsung menganggap dirinya memiliki kewajiban kuota ETS.
Meskipun demikian, perusahaan yang belum masuk dalam skema tetap dapat memiliki kewajiban lingkungan lain. Misalnya, perusahaan perlu memenuhi persetujuan lingkungan, ketentuan baku mutu emisi, dan kewajiban pemantauan sesuai karakteristik kegiatannya.
BACA JUGA: Cara Kerja Emission Trading System melalui Cap and Trade

Mengukur dan Menginventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
Setelah memastikan status instalasi, perusahaan perlu mengukur dan menginventarisasi emisi gas rumah kaca. Data tersebut menjadi dasar untuk mengetahui jumlah emisi aktual dan membandingkannya dengan batas serta kuota yang berlaku.
Inventarisasi emisi perlu mencakup sumber yang masuk dalam batas pelaporan ETS. Contohnya meliputi penggunaan bahan bakar, konsumsi energi, proses industri, serta aktivitas lain yang menghasilkan gas rumah kaca sesuai metodologi yang berlaku.
Mengidentifikasi Sumber Emisi
Perusahaan perlu memetakan seluruh sumber emisi dari kegiatan operasional. Tim lingkungan dapat bekerja sama dengan bagian produksi, teknik, dan energi untuk mengidentifikasi sumber emisi secara menyeluruh.
Sebagai contoh, pabrik yang menggunakan boiler perlu mencatat konsumsi bahan bakar dan jam operasional. Sementara itu, perusahaan yang menjalankan proses industri tertentu perlu memperhitungkan emisi dari reaksi kimia atau penggunaan bahan baku.
Dengan pemetaan tersebut, perusahaan dapat mengetahui sumber emisi utama dan menentukan prioritas pengendalian. Selain itu, perusahaan dapat mengidentifikasi proses yang menghasilkan emisi tinggi dan membutuhkan perbaikan.
Mengumpulkan Data Aktivitas
Setelah mengidentifikasi sumber emisi, perusahaan perlu mengumpulkan data aktivitas. Data ini dapat mencakup jumlah bahan bakar, konsumsi listrik, volume produksi, dan informasi teknis lainnya.
Selanjutnya, perusahaan perlu menyimpan bukti pendukung seperti faktur pembelian bahan bakar, catatan meter energi, laporan produksi, serta log operasional. Dokumen tersebut membantu menjaga konsistensi perhitungan.
Menghitung Emisi
Perusahaan menghitung emisi menggunakan metodologi dan faktor emisi yang sesuai dengan ketentuan. Hasil perhitungan umumnya menggunakan satuan ton karbon dioksida ekuivalen atau tCO2e.
Penggunaan satuan tersebut memungkinkan perusahaan membandingkan berbagai jenis gas rumah kaca dalam satu ukuran. Namun, perusahaan harus menggunakan metode yang sesuai dengan pedoman regulator agar hasil perhitungan dapat di evaluasi.
BACA JUGA: Cap and Trade: Prinsip dan Penerapan dalam Perdagangan Emisi
Memenuhi Batas Emisi dan Kuota yang Berlaku
Salah satu kewajiban paling penting dalam ETS adalah memastikan emisi tidak melampaui batas atas yang berlaku. Perusahaan harus mengelola kegiatan operasional agar jumlah emisi sesuai dengan ketentuan selama satu periode kepatuhan.
Regulator menetapkan batas atas emisi dan kuota berdasarkan kebijakan sektoral. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui jumlah kuota yang berlaku bagi instalasinya sebelum menyusun rencana produksi dan pengendalian emisi.
Perusahaan dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui beberapa langkah.
Melakukan Aksi Mitigasi
Perusahaan perlu mengurangi emisi melalui perbaikan proses produksi dan efisiensi energi. Contohnya, perusahaan dapat memperbaiki mesin, mengurangi kebocoran energi, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, atau menerapkan teknologi rendah karbon.
Selain membantu memenuhi batas emisi, langkah tersebut juga dapat mengurangi biaya operasional. Dengan demikian, aksi mitigasi dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus manfaat ekonomi.
Membeli Kuota Emisi
Apabila perusahaan memperkirakan kuota yang tersedia tidak mencukupi, perusahaan dapat membeli kuota dari instalasi lain yang di atur sesuai ketentuan.
Pembelian kuota memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Namun, perusahaan harus memastikan unit yang di perdagangkan sesuai dengan skema, status pencatatan, dan persyaratan penggunaannya.
Selain itu, perusahaan perlu menghitung kebutuhan kuota sebelum melakukan transaksi. Perhitungan tersebut membantu manajemen menentukan jumlah pembelian dan memperkirakan biaya kepatuhan.
Menggunakan Offset Sesuai Ketentuan
Selain melakukan mitigasi dan membeli kuota, perusahaan dapat menggunakan offset emisi apabila regulasi memperbolehkannya. Namun, penggunaan offset tidak berlaku tanpa batas.
Perpres 110 Tahun 2025 mengatur penetapan bagian batas atas emisi yang dapat di kompensasi dengan offset. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa batas penggunaan, jenis unit, dan persyaratan yang berlaku sebelum mengandalkan offset untuk memenuhi kewajiban.
BACA JUGA: Emission Allowance: Fungsi dan Cara Mendapatkan Izin Emisi
Menyusun Laporan Emisi secara Berkala
Perusahaan wajib memperhatikan kewajiban pelaporan emisi sesuai jadwal dan format yang di tentukan regulator. Laporan tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi jumlah emisi aktual dan tingkat kepatuhan instalasi.
Pelaporan yang baik harus memiliki data yang konsisten, jelas, dan dapat di telusuri. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyusun prosedur pengumpulan data sejak awal periode.
Informasi yang umumnya perlu di siapkan meliputi:
- Identitas dan informasi instalasi.
- Periode pelaporan.
- Data sumber emisi.
- Jumlah konsumsi bahan bakar dan energi.
- Data aktivitas produksi.
- Metode perhitungan dan faktor emisi.
- Hasil perhitungan emisi GRK.
- Bukti pendukung pengukuran.
- Informasi aksi mitigasi yang di lakukan.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan laporan mencerminkan kondisi operasional sebenarnya. Apabila terdapat perubahan kapasitas, penghentian mesin, atau perubahan bahan bakar, perusahaan perlu mencatat informasi tersebut sesuai prosedur.
Dengan pelaporan yang teratur, perusahaan dapat mengetahui perkembangan emisi dan mengantisipasi potensi kekurangan kuota lebih awal. Selanjutnya, manajemen dapat menggunakan hasil laporan untuk mengevaluasi strategi pengendalian emisi.
BACA JUGA: Alokasi Karbon dan Penetapan Batas Atas Emisi bagi Perusahaan
Mengikuti Proses Verifikasi Emisi
Pelaporan emisi perlu memiliki dasar data yang dapat di pertanggungjawabkan. Karena itu, proses verifikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ETS.
Verifikasi bertujuan memeriksa kesesuaian laporan dengan bukti pendukung dan metodologi yang berlaku. Pemeriksa dapat menilai data aktivitas, faktor emisi, perhitungan, serta konsistensi informasi yang perusahaan sampaikan.
Perusahaan perlu mendukung proses tersebut dengan menyediakan dokumen yang relevan. Selain itu, perusahaan harus memastikan petugas yang memahami kegiatan operasional dapat memberikan penjelasan ketika pemeriksa meminta informasi tambahan.
Menyiapkan Dokumen Verifikasi
Perusahaan sebaiknya menyimpan dokumen pendukung dalam sistem arsip yang teratur. Dokumen tersebut dapat mencakup laporan energi, catatan produksi, hasil pengukuran, prosedur operasional, dan hasil perhitungan emisi.
Dengan pengarsipan yang baik, perusahaan dapat mempercepat proses pencarian informasi ketika verifikator melakukan pemeriksaan. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi risiko kehilangan data yang penting untuk membuktikan hasil perhitungan emisi.
Menindaklanjuti Temuan
Apabila pemeriksa menemukan perbedaan atau ketidaksesuaian, perusahaan perlu menelusuri penyebabnya. Misalnya, perbedaan dapat berasal dari kesalahan pencatatan bahan bakar, penggunaan faktor emisi yang tidak sesuai, atau data produksi yang belum lengkap.
Selanjutnya, perusahaan perlu memperbaiki data dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, kualitas pelaporan pada periode berikutnya dapat meningkat.
BACA JUGA: Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia
Mengelola Perdagangan Kuota Emisi
Perusahaan yang mengikuti ETS perlu memahami mekanisme perdagangan kuota. Pengelolaan ini penting terutama ketika perusahaan memiliki surplus atau kekurangan kuota.
Apabila emisi aktual lebih rendah daripada kuota, perusahaan dapat memiliki kelebihan unit. Perusahaan dapat mempertimbangkan penyimpanan atau penjualan unit apabila aturan mengizinkannya.
Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kekurangan kuota perlu menghitung kebutuhan tambahan. Perusahaan dapat membandingkan biaya mitigasi internal dengan harga pembelian kuota untuk menentukan pilihan yang paling efisien.
Namun, perusahaan tidak boleh melakukan transaksi tanpa memeriksa status unit. Jenis kuota, identitas peserta, ketentuan transfer, serta pencatatan pada sistem yang berlaku perlu menjadi perhatian.
Selain itu, perusahaan perlu menyimpan bukti transaksi dan memperbarui catatan posisi kuota. Langkah tersebut membantu tim keuangan dan lingkungan memantau kewajiban secara bersamaan.
Perusahaan juga perlu membedakan kuota emisi dari kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi. Keduanya merupakan instrumen yang memiliki fungsi dan persyaratan berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan unit yang di beli sesuai dengan kebutuhan kepatuhan ETS.
BACA JUGA: Perbedaan Emission Trading System dan Carbon Credit
Memenuhi Kewajiban pada Akhir Periode Kepatuhan
Pada akhir periode kepatuhan, perusahaan harus memastikan emisi aktual tidak melampaui batas atas yang berlaku. Perusahaan perlu membandingkan laporan emisi dengan kuota serta instrumen lain yang di perbolehkan.
Jika perusahaan berhasil menjaga emisi sesuai batas, perusahaan tetap perlu menyelesaikan proses pelaporan dan kewajiban administrasi sesuai prosedur. Sebaliknya, jika emisi melampaui batas atas, perusahaan harus memperhatikan konsekuensi yang berlaku.
Perpres 110 Tahun 2025 mengatur bahwa penanggung jawab instalasi yang di atur harus memastikan emisi tidak melampaui batas atas dalam satu periode. Untuk menjaga kepatuhan, penanggung jawab dapat melakukan aksi mitigasi, membeli kuota dari instalasi lain, dan/atau membeli offset sesuai ketentuan.
Namun, apabila penanggung jawab instalasi melampaui batas atas emisi, Perpres tersebut mengatur kewajiban pembayaran pajak karbon. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menganggap pembelian kuota atau offset sebagai alasan untuk mengabaikan batas dan ketentuan kepatuhan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi sebelum periode berakhir. Manajemen dapat memeriksa posisi kuota, memperkirakan emisi akhir, dan menentukan langkah yang masih dapat di lakukan sesuai aturan.
BACA JUGA: Monitoring, Reporting, and Verification dalam Perdagangan Emisi
Mengelola Dokumen dan Administrasi ETS
Selain kewajiban teknis, perusahaan perlu mengelola dokumen dan administrasi ETS secara teratur. Pengelolaan dokumen membantu perusahaan membuktikan data emisi, riwayat transaksi, serta pelaksanaan kewajiban selama periode kepatuhan.
Dokumen yang perlu di perhatikan antara lain:
Dokumen Legalitas dan Identitas Instalasi
Perusahaan perlu menyiapkan identitas badan usaha, NIB, informasi lokasi, serta data instalasi yang masuk dalam cakupan ETS. Selain itu, dokumen tersebut membantu memastikan kesesuaian identitas peserta dengan data yang di gunakan regulator.
Dokumen Teknis dan Operasional
Dokumen teknis dapat mencakup diagram proses produksi, informasi mesin, kapasitas operasional, konsumsi energi, serta sumber emisi. Selain itu, perusahaan perlu menjaga catatan perubahan proses yang dapat memengaruhi jumlah emisi.
Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan
Perusahaan perlu menyimpan hasil inventarisasi GRK, data aktivitas, metode perhitungan, dan laporan emisi. Selanjutnya, perusahaan perlu menghubungkan laporan dengan bukti pendukung agar proses pemeriksaan berjalan lebih mudah.
Dokumen Transaksi dan Pencatatan Unit
Apabila perusahaan melakukan perdagangan kuota, perusahaan perlu menyimpan bukti transaksi dan informasi unit yang di gunakan. Pencatatan tersebut membantu manajemen memantau posisi kuota dan memastikan transaksi sesuai ketentuan.
BACA JUGA: Strategi Pengurangan Emisi untuk Memenuhi Batas Emisi
Peran Sistem Registri Unit Karbon dalam Kepatuhan ETS
Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK memiliki peran dalam pencatatan dan pengelolaan data unit karbon. Sistem ini mendukung transparansi serta membantu mencegah penghitungan ganda atau double counting.
Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan SRUK, termasuk pencatatan perdagangan karbon domestik dan luar negeri serta pengelolaan siklus hidup unit karbon. Selain itu, POJK Nomor 10 Tahun 2026 mengatur perubahan ketentuan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan pencatatan unit yang berlaku. Khususnya, unit karbon yang di perdagangkan melalui bursa karbon wajib tercatat pada SRUK sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa kesesuaian data dan status unit sebelum melakukan transaksi.
Namun, perusahaan harus memahami bahwa tidak semua kewajiban ETS hanya berkaitan dengan SRUK. Pengukuran emisi, penetapan batas, pelaporan, dan pemenuhan kuota juga mengikuti ketentuan sektoral dari kementerian terkait.
BACA JUGA: Regulasi Emission Trading System dan Pasar Karbon Indonesia
Strategi Perusahaan agar Patuh terhadap ETS
Perusahaan membutuhkan strategi yang terencana agar dapat menjalankan kewajiban ETS secara konsisten. Langkah pertama adalah membentuk koordinasi antara bagian lingkungan, produksi, keuangan, dan kepatuhan.
Selanjutnya, perusahaan perlu membuat sistem pemantauan emisi secara berkala. Sistem tersebut membantu tim mengetahui perubahan emisi akibat peningkatan produksi, pergantian bahan bakar, atau perubahan teknologi.
Perusahaan juga perlu menyusun proyeksi kebutuhan kuota. Dengan cara ini, manajemen dapat memperkirakan potensi kekurangan sebelum periode kepatuhan berakhir. Selain itu, perusahaan dapat membandingkan biaya mitigasi dengan biaya pembelian kuota.
Di sisi lain, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tim yang memahami inventarisasi GRK, pelaporan, verifikasi, dan perdagangan kuota dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi.
Terakhir, perusahaan perlu mengikuti perkembangan regulasi. Ketentuan mengenai instalasi yang di atur, batas emisi, alokasi kuota, offset, dan pencatatan unit dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu, pemantauan kebijakan menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko kepatuhan.
Jasa Pendampingan Dokumen Emission Trading System
Pemenuhan kewajiban perusahaan dalam Emission Trading System membutuhkan persiapan data, dokumen teknis, inventarisasi emisi, laporan, dan administrasi perdagangan kuota. Perusahaan perlu mengelola seluruh kebutuhan tersebut secara teratur agar dapat memahami kewajiban serta menyiapkan proses kepatuhan.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan perdagangan emisi. Layanan ini dapat membantu perusahaan memeriksa kelengkapan dokumen, menata data pendukung, serta memahami tahapan administrasi sesuai kebutuhan kegiatan usaha.
Konsultasi Pengelolaan Emisi dan Karbon Sekarang