Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia

Siti Aidah

Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Perdagangan emisi karbon di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengendalikan gas rumah kaca dan mendukung pencapaian target iklim nasional. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat memperdagangkan unit karbon sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah menggunakan instrumen perdagangan untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi melalui kegiatan operasional yang lebih efisien dan teknologi rendah karbon.

Sistem perdagangan emisi menghubungkan kebijakan lingkungan dengan aktivitas ekonomi. Perusahaan yang masuk dalam cakupan pengaturan perlu memperhatikan batas emisi, alokasi karbon, kuota, serta kewajiban pelaporan. Sementara itu, pelaku yang memiliki unit karbon sesuai persyaratan dapat mengikuti transaksi melalui mekanisme yang tersedia.

Indonesia mengembangkan perdagangan karbon melalui kerangka Nilai Ekonomi Karbon atau NEK. Kerangka tersebut mencakup perdagangan emisi gas rumah kaca dan perdagangan offset emisi GRK. Keduanya memiliki tujuan pengurangan emisi, tetapi menggunakan mekanisme dan dasar unit yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami jenis perdagangan, regulasi, prosedur pencatatan, serta persyaratan sebelum melakukan transaksi.

Pengertian Perdagangan Emisi Karbon

Perdagangan emisi karbon adalah mekanisme ekonomi yang memungkinkan pihak tertentu memperjualbelikan kuota atau unit karbon berdasarkan aturan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan memberikan nilai ekonomi terhadap upaya pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dalam praktiknya, perdagangan emisi dapat menggunakan pendekatan cap and trade. Pemerintah menetapkan batas emisi bagi instalasi yang masuk dalam cakupan pengaturan. Selanjutnya, regulator menetapkan alokasi atau kuota yang dapat di gunakan oleh instalasi tersebut.

Apabila perusahaan menghasilkan emisi lebih rendah daripada kuotanya, perusahaan dapat memiliki surplus. Sebaliknya, perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi kuota perlu melakukan pengurangan emisi atau memenuhi kekurangan melalui mekanisme yang di perbolehkan.

Selain perdagangan kuota, Indonesia juga mengenal perdagangan offset emisi. Mekanisme ini menggunakan unit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, perdagangan emisi dan perdagangan offset merupakan dua bentuk kegiatan yang berbeda meskipun sama-sama mendukung pengendalian perubahan iklim.

BACA JUGA: Emission Trading System (ETS): Pengertian dan Cara Kerja

Tujuan Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia

Pemerintah mengembangkan perdagangan karbon untuk membantu pencapaian target pengurangan emisi nasional. Namun, instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi. Lebih jauh, perdagangan karbon mendorong perubahan perilaku perusahaan dan pengembangan kegiatan rendah karbon.

Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan utama perdagangan emisi adalah mendorong penurunan emisi dari kegiatan yang masuk dalam cakupan kebijakan. Melalui penetapan batas dan kewajiban kepatuhan, perusahaan memiliki dorongan untuk mengendalikan emisi secara terukur.

Selain itu, perdagangan karbon dapat membantu mengarahkan investasi menuju teknologi yang lebih efisien. Perusahaan dapat memperbaiki mesin, mengurangi konsumsi energi, dan mengembangkan proses produksi rendah karbon.

Memberikan Nilai Ekonomi pada Pengurangan Emisi

Perdagangan karbon memberikan nilai ekonomi terhadap unit karbon yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi dapat membuka peluang pendapatan bagi pihak yang menjalankan proyek sesuai standar.

Sebagai contoh, kegiatan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem dapat menghasilkan pengurangan emisi apabila memenuhi metodologi serta proses pengukuran dan verifikasi yang berlaku.

Mendorong Investasi Rendah Karbon

Perdagangan emisi dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan ketika menyusun rencana investasi. Perusahaan dapat membandingkan biaya pengurangan emisi dengan biaya pemenuhan kewajiban melalui pembelian unit yang di perbolehkan.

Oleh sebab itu, mekanisme ini dapat mendorong perusahaan memilih teknologi yang lebih hemat energi dan menghasilkan emisi lebih rendah. Dalam jangka panjang, keputusan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi operasional.

Mendukung Target Iklim Nasional

Indonesia memiliki target kontribusi penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution atau NDC. Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang mendukung pencapaian target tersebut.

Selain itu, pencatatan unit dan transaksi membantu pemerintah memantau pelaksanaan kebijakan iklim. Dengan data yang tertata, pemerintah dapat mengevaluasi kontribusi kegiatan pengurangan emisi secara lebih terukur.

BACA JUGA: Cara Kerja Emission Trading System melalui Cap and Trade

Jenis Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia

Kerangka perdagangan karbon Indonesia membedakan perdagangan emisi GRK dan perdagangan offset emisi GRK. Perbedaan ini penting karena masing-masing menggunakan dasar unit, persyaratan, dan tujuan transaksi yang tidak selalu sama.

Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca

Perdagangan emisi GRK berkaitan dengan kuota atau batas emisi yang berlaku bagi instalasi yang di atur. Pemerintah menetapkan instalasi yang masuk dalam cakupan kebijakan, kemudian menentukan batas atas emisi berdasarkan alokasi karbon.

Apabila instalasi menghasilkan emisi lebih rendah daripada batas yang berlaku, instalasi tersebut dapat memiliki kelebihan kuota sesuai ketentuan. Selanjutnya, peserta dapat memperdagangkan kuota melalui mekanisme yang di akui.

Sebaliknya, instalasi yang mengalami kekurangan kuota harus melakukan tindakan pemenuhan kewajiban. Tindakan tersebut dapat mencakup pengurangan emisi, pembelian kuota dari instalasi lain, dan penggunaan offset pada bagian yang di perbolehkan oleh regulasi.

Perdagangan Offset Emisi GRK

Perdagangan offset menggunakan unit karbon yang berasal dari kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi. Kegiatan tersebut perlu memenuhi persyaratan metodologi, pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan.

Sebagai contoh, proyek energi terbarukan dapat menghasilkan pengurangan emisi apabila menggantikan penggunaan sumber energi yang lebih tinggi emisinya. Demikian pula, proyek pengelolaan limbah dapat menghasilkan manfaat pengurangan emisi jika memenuhi metodologi yang sesuai.

Namun, tidak semua kegiatan yang mengurangi emisi otomatis menghasilkan unit karbon yang dapat di perdagangkan. Pengembang proyek harus memenuhi persyaratan dan mengikuti proses yang berlaku sebelum unit memperoleh status yang dapat di gunakan dalam transaksi.

BACA JUGA: Cap and Trade: Prinsip dan Penerapan dalam Perdagangan Emisi

Mekanisme Perdagangan Emisi Karbon

Mekanisme Perdagangan Emisi Karbon

Perdagangan emisi karbon di Indonesia memerlukan tahapan yang saling berkaitan. Prosesnya dapat berbeda menurut jenis unit dan skema yang di ikuti. Meskipun demikian, beberapa tahapan berikut menggambarkan mekanisme umumnya.

Penetapan Kebijakan dan Cakupan Peserta

Pemerintah terlebih dahulu menetapkan kerangka kebijakan, sektor, serta kegiatan yang masuk dalam pengaturan. Untuk perdagangan emisi, regulator menentukan instalasi yang wajib mengikuti ketentuan dan batas emisi yang berlaku.

Dengan demikian, tidak semua perusahaan otomatis menjadi peserta wajib perdagangan emisi. Perusahaan perlu memeriksa regulasi sektoral dan keputusan regulator sebelum menentukan kewajibannya.

Penetapan Alokasi dan Kuota

Dalam skema perdagangan emisi, regulator menetapkan alokasi karbon dan batas atas emisi bagi instalasi yang di atur. Selanjutnya, kuota menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengelola emisi selama periode kepatuhan.

Sementara itu, proyek offset mengikuti proses yang berbeda. Pengembang perlu menyusun rancangan kegiatan, menentukan metodologi, menghitung potensi pengurangan emisi, serta memenuhi persyaratan yang di tetapkan.

Pengukuran dan Pelaporan Emisi

Perusahaan perlu menghitung emisi berdasarkan data kegiatan operasional. Data tersebut dapat mencakup penggunaan bahan bakar, konsumsi listrik, proses produksi, penggunaan bahan baku, dan sumber emisi lainnya.

Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan sesuai format dan periode yang di tetapkan. Data yang konsisten membantu regulator atau verifikator memeriksa jumlah emisi secara lebih akurat.

Verifikasi dan Pencatatan Unit

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap data dan dokumen sesuai skema. Dalam kegiatan offset, proses validasi dan verifikasi membantu memastikan rancangan serta hasil pengurangan emisi memenuhi persyaratan metodologi.

Setelah memenuhi ketentuan penerbitan, unit karbon mengikuti proses pencatatan dalam sistem registri. Pencatatan tersebut membantu melacak status unit, kepemilikan, transaksi, dan penggunaannya.

Pelaksanaan Transaksi

Setelah memenuhi persyaratan, peserta dapat melakukan transaksi melalui mekanisme perdagangan yang tersedia. Transaksi dapat berlangsung melalui bursa karbon atau mekanisme lain yang di perbolehkan oleh peraturan.

Harga unit dapat berubah mengikuti penawaran, permintaan, kualitas unit, ketentuan pasar, dan karakteristik proyek. Oleh karena itu, peserta perlu memeriksa informasi unit sebelum melakukan pembelian atau penjualan.

BACA JUGA: Emission Allowance: Fungsi dan Cara Mendapatkan Izin Emisi

Peran Bursa Karbon Indonesia

Bursa karbon menyediakan sarana perdagangan unit karbon sesuai ketentuan regulator. Di Indonesia, perdagangan melalui bursa karbon berada dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Bursa karbon membantu mempertemukan pihak yang ingin menjual dan membeli unit karbon. Selain itu, mekanisme perdagangan yang teratur dapat mendukung transparansi transaksi dan pembentukan harga.

Namun, perusahaan perlu memahami bahwa tidak semua unit karbon otomatis dapat di perdagangkan melalui bursa. Unit harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pencatatan dalam sistem registri.

Mekanisme Transaksi di Bursa Karbon

Perdagangan melalui bursa dapat menggunakan mekanisme transaksi yang di sediakan penyelenggara sesuai peraturan. Peserta perlu mengikuti persyaratan keanggotaan, administrasi, serta ketentuan transaksi.

Sebelum membeli unit, perusahaan sebaiknya memeriksa jenis unit, asal proyek, status pencatatan, dan informasi pendukung. Langkah tersebut membantu mengurangi risiko kesalahan dalam memilih unit karbon.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan transaksi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Unit untuk pemenuhan kewajiban perdagangan emisi tidak selalu dapat di perlakukan sama dengan unit offset sukarela.

BACA JUGA: Alokasi Karbon dan Penetapan Batas Atas Emisi bagi Perusahaan

Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK

Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan sistem pencatatan yang mengelola informasi unit karbon dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, sistem ini mendukung pengelolaan data unit dari tahap penerbitan hingga penggunaan atau pensiun.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur kewajiban pencatatan perdagangan karbon dalam SRUK. Selain itu, perdagangan karbon dapat tercatat di bursa karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan SRUK, termasuk prosedur registrasi unit karbon, pencatatan perdagangan domestik dan luar negeri, serta pengelolaan siklus hidup unit.

Fungsi SRUK dalam Perdagangan Karbon

SRUK membantu pemerintah dan peserta mengelola informasi unit karbon secara terstruktur. Melalui sistem ini, status unit dapat di telusuri sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih transparan.

Selain itu, registri mendukung upaya pencegahan double counting atau penghitungan ganda. Risiko tersebut dapat muncul apabila satu unit karbon di catat atau di klaim lebih dari satu kali untuk tujuan yang sama.

Hubungan SRUK dengan Bursa Karbon

SRUK dan bursa karbon memiliki fungsi yang saling melengkapi. SRUK berperan dalam pencatatan unit dan informasi siklus hidupnya, sedangkan bursa karbon menyediakan sarana transaksi bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, pencatatan dalam registri tidak sama dengan transaksi di bursa. Perusahaan perlu mengikuti kedua ketentuan apabila skema dan jenis transaksi yang di lakukan mensyaratkannya.

BACA JUGA: Perbedaan Emission Trading System dan Carbon Credit

Regulasi Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia

Penerapan perdagangan emisi karbon membutuhkan dasar hukum yang mengatur instrumen NEK, pencatatan unit, dan mekanisme transaksi. Beberapa regulasi penting yang perlu di perhatikan antara lain sebagai berikut.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan ini menjadi kerangka utama penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia.

Perpres tersebut mengatur perdagangan karbon dalam negeri yang terdiri atas perdagangan emisi GRK dan offset emisi GRK. Selain itu, peraturan ini mengatur pencatatan perdagangan karbon melalui SRUK.

Perpres 110 Tahun 2025 juga mencabut Perpres 98 Tahun 2021. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan kerangka regulasi terbaru ketika mempelajari perdagangan karbon nasional.

POJK Nomor 10 Tahun 2026

OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Peraturan tersebut menyesuaikan ketentuan perdagangan melalui bursa karbon dengan Perpres 110 Tahun 2025. Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban pencatatan unit karbon yang di perdagangkan melalui bursa pada SRUK.

Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon. Ketentuannya mencakup proses registrasi, pencatatan perdagangan karbon, pengelolaan unit, serta tata kelola data.

Dengan adanya pengaturan tersebut, peserta perlu memastikan bahwa dokumen dan informasi unit karbon sesuai dengan persyaratan registrasi.

Peraturan Sektoral

Selain regulasi nasional, perdagangan karbon juga berkaitan dengan ketentuan sektoral. Setiap sektor dapat memiliki aturan teknis mengenai metodologi, kegiatan yang memenuhi syarat, pengukuran emisi, serta proses penerbitan unit.

Karena itu, perusahaan dan pengembang proyek perlu memeriksa perkembangan aturan pada sektor masing-masing. Persyaratan proyek kehutanan, energi, limbah, dan sektor lainnya tidak selalu sama.

BACA JUGA: Monitoring, Reporting, and Verification dalam Perdagangan Emisi

Persyaratan Perusahaan dan Pengembang Proyek

Pihak yang ingin mengikuti perdagangan karbon perlu menyiapkan dokumen sesuai jenis kegiatan dan skema yang di gunakan. Persyaratan perusahaan yang menjadi peserta perdagangan emisi dapat berbeda dari persyaratan pengembang proyek offset.

Dokumen Legalitas

Perusahaan perlu menyiapkan dokumen identitas dan legalitas badan usaha. Dokumen tersebut dapat mencakup NIB, informasi badan usaha, serta identitas penanggung jawab sesuai kebutuhan prosedur.

Dokumen Teknis dan Data Emisi

Peserta perdagangan emisi perlu menyiapkan informasi instalasi, proses produksi, sumber emisi, dan data pemantauan. Selain itu, perusahaan perlu menyimpan bukti konsumsi energi dan aktivitas operasional.

Sementara itu, pengembang proyek offset perlu menyiapkan dokumen rancangan proyek, lokasi kegiatan, metodologi, baseline, dan perhitungan potensi pengurangan emisi.

Dokumen MRV

MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification. Sistem ini mencakup pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi atau hasil pengurangan emisi.

Dokumen MRV membantu memastikan bahwa data yang di gunakan memiliki dasar perhitungan yang jelas. Dengan demikian, regulator dan pihak terkait dapat mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan.

BACA JUGA: Kewajiban Perusahaan dalam Emission Trading System

Tantangan Perdagangan Emisi Karbon di Indonesia

Perdagangan emisi karbon memiliki peluang untuk mendorong investasi rendah karbon. Namun, penerapannya masih membutuhkan kesiapan regulasi, data, teknologi, dan pelaku pasar.

Salah satu tantangan utama adalah kualitas data emisi. Perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan yang konsisten agar hasil perhitungan dapat di periksa. Tanpa data yang memadai, penetapan batas dan evaluasi kepatuhan dapat menghadapi kendala.

Selain itu, kemampuan perusahaan dalam mengurangi emisi tidak selalu sama. Perusahaan dengan teknologi modern mungkin dapat menekan emisi dengan biaya lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama dapat membutuhkan investasi besar.

Tantangan berikutnya adalah pemahaman terhadap jenis unit karbon. Perusahaan perlu membedakan kuota emisi, kredit karbon, dan unit offset agar tidak salah memilih instrumen transaksi.

Di sisi lain, perkembangan regulasi sektoral juga menuntut pelaku usaha untuk terus memperbarui informasi. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah, perusahaan, pengembang proyek, verifikator, dan penyelenggara pasar menjadi penting.

BACA JUGA: Strategi Pengurangan Emisi untuk Memenuhi Batas Emisi

Strategi Perusahaan Mengikuti Perdagangan Emisi Karbon

Perusahaan perlu menyiapkan strategi sebelum mengikuti perdagangan emisi karbon. Langkah awal adalah memeriksa apakah instalasi masuk dalam cakupan regulasi dan memahami kewajiban yang berlaku.

Selanjutnya, perusahaan perlu menyusun inventarisasi emisi secara berkala. Data penggunaan bahan bakar, konsumsi energi, proses produksi, dan sumber emisi lainnya harus tersimpan secara teratur.

Perusahaan juga perlu mengevaluasi peluang pengurangan emisi. Misalnya, manajemen dapat meningkatkan efisiensi energi, memperbaiki mesin, mengurangi limbah proses, atau menggunakan teknologi rendah karbon.

Selain itu, perusahaan perlu memantau perkembangan regulasi dan harga unit karbon. Informasi tersebut membantu manajemen menyusun anggaran dan menentukan strategi pemenuhan kewajiban.

Terakhir, perusahaan perlu membangun koordinasi antara bagian lingkungan, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Dengan demikian, pengelolaan emisi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bagian, tetapi terintegrasi dengan strategi bisnis.

BACA JUGA: Regulasi Emission Trading System dan Pasar Karbon Indonesia

Jasa Pendampingan Dokumen Perdagangan Emisi Karbon

Perdagangan emisi karbon di Indonesia membutuhkan persiapan administrasi, data emisi, dan dokumen teknis yang sesuai dengan ketentuan. Perusahaan perlu memahami jenis unit karbon, kewajiban pencatatan, serta mekanisme transaksi sebelum mengikuti kegiatan perdagangan.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan perdagangan emisi karbon. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penataan data pendukung, serta penjelasan tahapan administrasi berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Konsultasi Pengelolaan Emisi dan Karbon Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp