Persyaratan Teknis RIPH untuk Importir Produk Hortikultura merupakan aspek penting yang harus di pahami sebelum perusahaan mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Selain memenuhi persyaratan administrasi, importir perlu memastikan bahwa produk yang akan masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan keamanan pangan, standar budidaya, penanganan pascapanen, serta karakteristik komoditas. Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyiapkan legalitas usaha dan dokumen importir. Sebaliknya, importir juga perlu memeriksa asal produk, fasilitas produksi, dan dokumen teknis dari eksportir di negara asal.
Ketentuan teknis RIPH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah melalui Permentan Nomor 2 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur beberapa persyaratan teknis, termasuk keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina, sertifikat Good Agriculture Practices (GAP), registrasi Good Handling Practices (GHP), serta keterangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, importir perlu memahami setiap persyaratan agar dapat menyiapkan dokumen sesuai jenis produk dan negara asal.
Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH: Syarat dan Prosedur
1. Memahami Ruang Lingkup Persyaratan Teknis RIPH
Persyaratan teknis RIPH bertujuan memastikan produk hortikultura yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan terkait keamanan pangan dan karakteristik produk. Selain itu, persyaratan tersebut membantu pemerintah menilai asal produk, proses budidaya, serta penanganan pascapanen sebelum produk memasuki wilayah Indonesia.
Importir perlu memahami bahwa persyaratan teknis tidak selalu sama untuk setiap produk. Jenis komoditas, kondisi produk, negara asal, serta tujuan penggunaan dapat memengaruhi dokumen yang perlu perusahaan siapkan.
Sebagai contoh, produk hortikultura segar untuk konsumsi memiliki perhatian khusus pada keamanan PSAT. Sementara itu, produk yang berasal dari negara yang baru pertama kali memasukkan komoditas tertentu ke Indonesia dapat memerlukan hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina.
Karena itu, perusahaan sebaiknya mengidentifikasi produk secara tepat sebelum meminta dokumen kepada eksportir. Pastikan nama komoditas, bentuk produk, negara asal, dan tujuan impor sudah jelas. Langkah awal ini akan membantu importir menentukan persyaratan yang relevan.
Baca Juga : Dokumen Administratif yang Dibutuhkan untuk Pengajuan RIPH
2. Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Salah satu persyaratan teknis utama dalam pengajuan RIPH berkaitan dengan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan atau PSAT. Permentan Nomor 2 Tahun 2020 menegaskan bahwa produk hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan PSAT sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Legalitas Perusahaan sebagai Persyaratan Administratif RIPH
Ketentuan ini penting karena produk hortikultura segar dapat langsung di konsumsi atau di olah menjadi bahan pangan. Oleh sebab itu, importir perlu memastikan bahwa produk dari negara asal memenuhi ketentuan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam praktiknya, perusahaan perlu berkoordinasi dengan eksportir untuk memperoleh informasi mengenai sumber produk, proses produksi, penanganan, dan dokumen keamanan pangan yang relevan. Selain itu, importir perlu memeriksa apakah negara asal telah memperoleh pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT dari pemerintah Indonesia untuk produk yang bersangkutan.
Hal tersebut penting karena regulasi memberikan ketentuan khusus bagi produk dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT-nya telah memperoleh pengakuan dan masih berlaku. Untuk produk yang tercantum dalam keputusan pengakuan tersebut, persyaratan GAP, GHP, dan surat keterangan kapasitas produksi sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, d, dan e tidak di persyaratkan.
Dengan demikian, importir sebaiknya tidak langsung menganggap semua produk memiliki daftar dokumen yang sama. Periksa terlebih dahulu status pengakuan negara asal dan cakupan produk yang memperoleh pengecualian.
Baca Juga : Persyaratan Data dan Dokumen Importir dalam Pengajuan RIPH
3. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Organisme tersebut dapat berupa hama maupun penyakit tumbuhan yang berpotensi mengganggu kesehatan tanaman dan sektor pertanian di Indonesia.
Baca Juga : Kesalahan Administratif dalam Pengajuan RIPH & Cara Mengatasi
Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa produk hortikultura segar yang pertama kali masuk dari negara asal harus di lengkapi hasil analisis risiko OPTK dari Badan Karantina Pertanian. Ketentuan ini membantu pemerintah menilai potensi risiko dari pemasukan produk berdasarkan negara asal dan komoditas.
Oleh karena itu, importir perlu memeriksa apakah negara asal dan produk yang akan di impor termasuk dalam kondisi yang memerlukan analisis risiko tersebut. Jangan sampai perusahaan baru mencari dokumen ketika proses pengajuan sudah berjalan.
Untuk mengantisipasi kendala, lakukan koordinasi dengan pihak eksportir dan instansi karantina yang berwenang. Selanjutnya, pastikan informasi negara asal, jenis produk, serta dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kekurangan dokumen teknis.
Baca Juga : Persyaratan Gudang Fasilitas Penyimpanan untuk Pengajuan RIPH
4. Sertifikat Good Agriculture Practices (GAP)
Good Agriculture Practices (GAP) merupakan penerapan praktik budidaya pertanian yang baik. Sertifikat GAP atau sertifikat setara yang di akui secara internasional menjadi salah satu persyaratan teknis untuk produk hortikultura segar sesuai ketentuan Pasal 15 Permentan Nomor 2 Tahun 2020.
Baca Juga : Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura dalam RIPH
Sertifikat ini berkaitan dengan praktik budidaya di kebun atau lahan usaha. Melalui penerapan GAP, produsen dapat menunjukkan bahwa kegiatan budidaya memperhatikan aspek keamanan produk, kebersihan, pengelolaan lahan, penggunaan sarana produksi, serta proses produksi yang baik.
Bagi importir, keberadaan sertifikat GAP membantu menunjukkan bahwa produk berasal dari sumber produksi yang memenuhi standar budidaya. Namun, perusahaan perlu memeriksa masa berlaku sertifikat tersebut. Regulasi mensyaratkan sertifikat masih berlaku sampai akhir waktu impor di lakukan.
Selain itu, periksa identitas kebun atau lahan usaha yang tercantum dalam sertifikat. Pastikan informasi tersebut sesuai dengan sumber produk yang eksportir tawarkan. Jika eksportir menggunakan sertifikat setara, importir perlu memastikan bahwa sertifikat tersebut memenuhi kriteria pengakuan internasional sesuai ketentuan.
Baca Juga : Verifikasi Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH
5. Registrasi Good Handling Practices (GHP)
Selain proses budidaya, penanganan pascapanen juga menjadi perhatian dalam persyaratan teknis RIPH. Good Handling Practices (GHP) merupakan praktik penanganan hasil pertanian yang baik setelah panen, termasuk kegiatan pengumpulan, penyortiran, pembersihan, pengemasan, dan penyimpanan.
Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH Sebelum Pengajuan
Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mencantumkan registrasi bangsal penanganan pascapanen atau GHP yang di terbitkan oleh instansi berwenang dari negara asal. Dokumen tersebut harus tetap berlaku sampai akhir waktu impor di lakukan.
Persyaratan ini membantu memastikan bahwa fasilitas penanganan pascapanen memiliki standar yang mendukung kualitas dan keamanan produk. Sebab, penanganan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan, kontaminasi, atau penurunan mutu produk hortikultura.
Oleh karena itu, importir perlu meminta dokumen registrasi GHP dari eksportir. Selanjutnya, periksa nama fasilitas, alamat, instansi penerbit, dan masa berlaku registrasi. Pastikan pula fasilitas tersebut berkaitan dengan produk yang akan perusahaan impor.
Baca Juga : Importir wajib menanam dan memproduksi komoditas lokal
6. Surat Keterangan Kapasitas Produksi dari Eksportir
Persyaratan teknis lainnya adalah surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi kebun atau lahan usaha. Ketentuan ini mengharuskan sumber produksi telah memiliki registrasi atau sertifikasi penerapan GAP.
Surat keterangan kapasitas produksi memberikan gambaran mengenai kemampuan kebun atau lahan usaha dalam menghasilkan produk hortikultura. Informasi ini penting untuk menilai kesesuaian antara sumber pasokan dan rencana volume impor.
Sebagai contoh, perusahaan berencana mengimpor produk dalam jumlah besar. Namun, kapasitas produksi kebun yang menjadi sumber pasokan tidak mendukung jumlah tersebut. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sumber produk dan rencana impor.
Untuk menghindari masalah, importir perlu meminta surat keterangan dari eksportir dengan informasi yang jelas. Pastikan surat tersebut menjelaskan kapasitas produksi kebun atau lahan usaha yang telah teregistrasi atau memiliki sertifikat GAP. Selain itu, cocokkan data tersebut dengan rencana volume impor perusahaan.
7. Memastikan Produk Memenuhi Karakteristik yang Di tentukan
Selain dokumen terkait keamanan pangan, budidaya, dan pascapanen, produk hortikultura yang akan di impor juga harus memenuhi karakteristik yang di tentukan. Permentan Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik produk di tetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Artinya, importir perlu memeriksa ketentuan karakteristik sesuai komoditas yang akan di ajukan. Jangan hanya berpatokan pada nama produk secara umum karena setiap komoditas dapat memiliki spesifikasi tersendiri.
Dalam pemeriksaan awal, perusahaan sebaiknya mencocokkan nama komoditas, bentuk produk, dan klasifikasi barang. Selain itu, periksa ketentuan mutu atau karakteristik yang berlaku pada komoditas tersebut melalui regulasi dan informasi resmi.
Langkah ini juga membantu perusahaan menghindari ketidaksesuaian antara produk yang tercantum dalam permohonan RIPH dan barang yang nantinya masuk ke Indonesia.
8. Ketentuan Terjemahan Dokumen Teknis
Importir juga perlu memperhatikan bahasa dokumen yang berasal dari negara eksportir. Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa persyaratan teknis berupa sertifikat GAP, registrasi GHP, dan surat keterangan kapasitas produksi harus di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Dengan demikian, perusahaan perlu menyiapkan terjemahan untuk ketiga jenis dokumen tersebut. Pastikan isi terjemahan sesuai dengan dokumen asli, termasuk nama penerbit, identitas kebun, fasilitas pascapanen, dan masa berlaku.
Selain itu, gunakan penerjemah sesuai ketentuan yang berlaku dan simpan dokumen asli bersama hasil terjemahannya. Dengan cara ini, perusahaan dapat menunjukkan keterkaitan antara dokumen sumber dan terjemahan ketika petugas memerlukan pemeriksaan.
9. Cara Menyiapkan Persyaratan Teknis RIPH agar Tidak Terkendala
Persiapan yang terstruktur dapat membantu importir mengurangi kesalahan dalam pengajuan RIPH. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya membuat tahapan pemeriksaan sebelum mengirimkan permohonan.
Berikut langkah yang dapat di lakukan:
- Identifikasi komoditas. Tentukan nama produk, bentuk produk, negara asal, dan tujuan impor.
- Periksa ketentuan teknis. Pelajari persyaratan PSAT, analisis risiko OPTK, karakteristik produk, serta dokumen lain yang relevan.
- Koordinasikan dokumen dengan eksportir. Minta sertifikat GAP, registrasi GHP, dan surat keterangan kapasitas produksi jika ketentuan mewajibkannya.
- Periksa masa berlaku dokumen. Pastikan sertifikat dan registrasi masih berlaku sampai akhir waktu impor.
- Siapkan terjemahan. Terjemahkan dokumen GAP, GHP, dan keterangan kapasitas produksi ke dalam bahasa Indonesia.
- Periksa pengecualian persyaratan. Pastikan apakah negara asal memperoleh pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT untuk produk terkait.
- Cocokkan dokumen dengan rencana impor. Periksa kesesuaian komoditas, negara asal, sumber produksi, dan volume yang di rencanakan.
Selanjutnya, perusahaan perlu memeriksa informasi terbaru melalui JDIH Kementerian Pertanian dan portal resmi RIPH. Sebab, ketentuan teknis maupun petunjuk pelaksanaan dapat mengalami penyesuaian.
10. Pentingnya Konsultasi Persyaratan Teknis Sebelum Pengajuan
Persyaratan teknis RIPH membutuhkan pemeriksaan yang cermat karena melibatkan beberapa pihak, termasuk importir, eksportir, dan instansi pemerintah. Selain itu, perbedaan komoditas serta negara asal dapat memengaruhi jenis dokumen yang perlu perusahaan siapkan.
Melalui konsultasi sebelum pengajuan, importir dapat memeriksa kesesuaian dokumen GAP, GHP, kapasitas produksi, dan persyaratan keamanan pangan. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan analisis risiko OPTK serta ketentuan karakteristik produk.
Dengan demikian, importir memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum mengajukan permohonan. Persiapan tersebut membantu perusahaan mengurangi risiko kekurangan dokumen dan kesalahan dalam menentukan persyaratan teknis.
Persyaratan teknis RIPH untuk importir produk hortikultura mencakup ketentuan keamanan PSAT, analisis risiko OPTK untuk kondisi yang di persyaratkan, sertifikat GAP, registrasi GHP, surat keterangan kapasitas produksi, serta pemenuhan karakteristik produk. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan terjemahan dokumen teknis dan pengecualian bagi produk dari negara yang memperoleh pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT.
Oleh karena itu, importir perlu memeriksa komoditas, negara asal, sumber produksi, dan dokumen eksportir sebelum mengajukan RIPH. Dengan persiapan yang tepat serta pemahaman terhadap regulasi, perusahaan dapat menjalankan proses pengajuan secara lebih terarah dan mengurangi risiko kendala administrasi maupun teknis.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
