Importir wajib menanam dan memproduksi komoditas lokal

Importir wajib menanam dan memproduksi komoditas lokal merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat produksi pertanian dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Dalam sektor hortikultura, kebijakan ini secara khusus berkaitan dengan importir bawang putih. Pemerintah mendorong pelaku usaha agar tidak hanya mengandalkan kegiatan impor, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi komoditas lokal.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada bawang putih. Melalui keterlibatan importir, pemerintah berharap pengembangan lahan, peningkatan kapasitas petani, dan ketersediaan hasil panen dalam negeri dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian, kegiatan impor dan pengembangan pertanian lokal dapat saling mendukung.

Namun, importir perlu memahami bahwa kewajiban ini memiliki dasar hukum, target produksi, batas waktu, serta mekanisme pelaporan tersendiri. Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan strategi pelaksanaan sejak tahap perencanaan kebutuhan impor agar dapat memenuhi kewajiban secara terukur.

Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH: Syarat dan Prosedur

1. Memahami Kewajiban Importir Menanam Komoditas Lokal

Kewajiban menanam dan memproduksi komoditas lokal merupakan kebijakan yang menghubungkan kegiatan impor dengan pengembangan produksi pertanian di Indonesia. Artinya, pelaku usaha yang melakukan impor komoditas tertentu juga harus berkontribusi terhadap peningkatan hasil produksi dalam negeri.

Baca Juga : Dokumen Administratif yang Dibutuhkan untuk Pengajuan RIPH

Dalam konteks hortikultura, salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah bawang putih. Pemerintah menilai pengembangan produksi bawang putih lokal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Selanjutnya, pemerintah mengatur kewajiban tersebut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2026.

Peraturan terbaru itu mempertegas target produksi bawang putih bagi pelaku usaha importir. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pengembangan kawasan, pelaksanaan penanaman, pencapaian hasil produksi, dan pelaporan kepada pemerintah.

Penting untuk di pahami bahwa ketentuan ini secara khusus mengatur pelaku usaha yang mengimpor bawang putih. Jadi, perusahaan yang mengimpor komoditas hortikultura lain tidak otomatis memiliki kewajiban tanam dengan skema dan target yang sama.

Baca Juga : Legalitas Perusahaan sebagai Persyaratan Administratif RIPH

2. Dasar Hukum Kewajiban Tanam dan Produksi

Dasar hukum utama kewajiban pengembangan komoditas lokal bagi importir bawang putih adalah Permentan Nomor 46 Tahun 2019 beserta perubahannya melalui Permentan Nomor 15 Tahun 2026.

Peraturan terbaru tersebut mulai berlaku pada 26 Agustus 2026. Salah satu perubahan penting terdapat pada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 mengenai kewajiban pengembangan kawasan bawang putih serta pencapaian produksi dalam negeri.

Melalui ketentuan tersebut, pelaku usaha yang mengimpor bawang putih wajib menghasilkan produksi paling sedikit 10% dari volume penetapan rencana kebutuhan masing-masing pelaku usaha sesuai neraca komoditas.

Baca Juga : Persyaratan Data dan Dokumen Importir dalam Pengajuan RIPH

Selain itu, aturan tersebut menetapkan beberapa ketentuan penting, yaitu:

1. Importir wajib mengembangkan kawasan bawang putih di dalam negeri.
2. Target produksi paling sedikit mencapai 10% dari volume penetapan rencana kebutuhan sesuai neraca komoditas.
3. Perhitungan luas tanam menggunakan dasar produktivitas 10 ton per hektare.
4. Pelaku usaha harus memenuhi target produksi paling lambat satu tahun sejak pengajuan rencana kebutuhan.
5. Perusahaan perlu melaporkan perkembangan kegiatan tanam dan produksi melalui sistem daring.

Dengan adanya ketentuan tersebut, importir perlu memasukkan kewajiban pengembangan bawang putih ke dalam perencanaan bisnis. Selain menyiapkan kebutuhan impor, perusahaan juga harus menghitung kebutuhan lahan, benih, tenaga kerja, biaya budidaya, dan potensi hasil panen.

Baca Juga : Kesalahan Administratif dalam Pengajuan RIPH & Cara Mengatasi

3. Target Produksi Minimal 10% bagi Importir Bawang Putih

Salah satu ketentuan utama dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2026 adalah kewajiban menghasilkan produksi bawang putih paling sedikit 10% dari volume penetapan rencana kebutuhan setiap pelaku usaha sesuai neraca komoditas.

Target ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghitung kebutuhan lahan dan menyusun rencana tanam. Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa luas lahan yang tersedia mampu mendukung pencapaian produksi sesuai ketentuan.

Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor bawang putih sebesar 10.000 ton, perusahaan tersebut perlu menghasilkan sedikitnya 1.000 ton bawang putih di dalam negeri.

Peraturan menggunakan asumsi produktivitas 10 ton per hektare untuk menghitung kebutuhan luas tanam. Dengan asumsi tersebut, perusahaan membutuhkan sekitar 100 hektare lahan untuk mendukung target produksi 1.000 ton.

Baca Juga : Persyaratan Teknis RIPH untuk Importir Produk Hortikultura

Komponen	Contoh perhitungan
Volume penetapan rencana kebutuhan	10.000 ton
Target produksi minimal	10%
Produksi yang harus di capai	1.000 ton
Dasar produktivitas	10 ton/hektare
Perkiraan kebutuhan lahan	100 hektare

Contoh tersebut hanya menggambarkan cara menghitung target berdasarkan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tetap perlu memperhatikan produktivitas aktual, kondisi lahan, varietas benih, serta hasil verifikasi pemerintah.

Selain itu, apabila terjadi perubahan volume penetapan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas, perusahaan perlu menyesuaikan pengembangan kawasan berdasarkan perubahan tersebut. Karena itu, importir sebaiknya tidak menggunakan angka rencana lama sebagai satu-satunya acuan.

Baca Juga : Persyaratan Gudang Fasilitas Penyimpanan untuk Pengajuan RIPH

4. Pilihan Pola Pelaksanaan Penanaman

Importir dapat menjalankan kewajiban pengembangan bawang putih melalui dua pola utama, yaitu pola kemitraan dan pola swakelola. Kedua pola tersebut memberikan pilihan kepada perusahaan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan, ketersediaan lahan, dan sumber daya yang di miliki.

a. Pola kemitraan dengan kelompok tani

Melalui pola kemitraan, perusahaan bekerja sama dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Model ini memungkinkan importir memanfaatkan pengalaman petani dalam kegiatan budidaya sekaligus membantu meningkatkan kapasitas produksi di daerah.

Sebelum memulai kegiatan, perusahaan perlu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dan dinas pertanian daerah. Koordinasi tersebut membantu perusahaan menemukan calon lokasi serta kelompok tani yang memiliki potensi pengembangan bawang putih.

Baca Juga : Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura dalam RIPH

Selanjutnya, perusahaan dan kelompok tani perlu menyusun perjanjian kerja sama. Dokumen tersebut setidaknya memuat:

1. Rencana kegiatan tanam.
2. Luas dan lokasi lahan kerja sama.
3. Jangka waktu kerja sama.
4. Target produktivitas bawang putih.
5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian kerja sama juga perlu mendapat pengetahuan atau pengesahan sesuai ketentuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi hortikultura.

Baca Juga : Verifikasi Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH

b. Pola swakelola

Berbeda dengan kemitraan, pola swakelola memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengelola kegiatan penanaman secara langsung. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemilik lahan, badan usaha, atau pihak lain sesuai ketentuan.

Dalam pola ini, perusahaan perlu memastikan ketersediaan lahan yang sesuai untuk budidaya bawang putih. Selanjutnya, perusahaan menyusun identitas lahan yang memuat alamat, luas, pemilik lahan, varietas, tanggal tanam, ketinggian lokasi, serta koordinat.

Selain itu, perusahaan perlu mencatat seluruh tahapan budidaya. Catatan tersebut membantu tim perusahaan memantau perkembangan tanaman dan menyiapkan bukti pelaksanaan ketika pemerintah melakukan verifikasi.

Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH Sebelum Pengajuan

5. Persiapan Lahan dan Kegiatan Budidaya Bawang Putih

Keberhasilan kewajiban produksi tidak hanya bergantung pada luas lahan. Sebaliknya, perusahaan juga perlu memperhatikan kesesuaian agroklimat, mutu benih, ketersediaan air, dan teknik budidaya.

Pertama, pilih lahan yang memiliki kondisi lingkungan sesuai untuk pertumbuhan bawang putih. Perusahaan perlu memperhatikan ketinggian, kondisi tanah, kemiringan lahan, serta akses terhadap sumber air.

Kedua, gunakan benih bawang putih bermutu yang sesuai dengan kondisi penanaman di daerah tropis. Benih yang tepat membantu meningkatkan peluang pertumbuhan tanaman dan pencapaian hasil panen.

Ketiga, susun jadwal tanam berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan sarana produksi. Dengan perencanaan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan tanam dan gangguan pertumbuhan.

Selanjutnya, lakukan pemeliharaan secara teratur. Kegiatan ini mencakup pengairan, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Perusahaan juga perlu memperhatikan konservasi lahan. Khususnya pada lahan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, pelaku usaha perlu menerapkan teknik konservasi tanah yang sesuai.

Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan peluang pencapaian target produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

6. Kewajiban Pelaporan dan Verifikasi Produksi

Selain menjalankan kegiatan penanaman, importir wajib melaporkan perkembangan pengembangan kawasan bawang putih melalui sistem daring. Ketentuan terbaru mengatur bahwa pelaku usaha menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah penetapan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas.

Laporan tersebut setidaknya mencakup dokumen perjanjian kerja sama, rencana tanam, realisasi tanam, dan/atau perkembangan produksi. Selanjutnya, perusahaan perlu menyampaikan laporan perkembangan paling sedikit dua kali sebelum mengajukan usulan rencana kebutuhan berikutnya.

Pemerintah kemudian melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyimpan bukti kegiatan secara tertib.

Beberapa dokumen pendukung yang perlu di siapkan antara lain:

1. Perjanjian kerja sama dengan kelompok tani apabila perusahaan menggunakan pola kemitraan.
2. Identitas lokasi dan luas lahan.
3. Data varietas serta tanggal tanam.
4. Catatan kegiatan budidaya.
5. Dokumentasi perkembangan tanaman.
6. Data hasil panen dan produksi.
7. Berita acara panen serta hasil pengukuran produksi.

Verifikasi tanam membantu memastikan bahwa perusahaan benar-benar melaksanakan kegiatan penanaman. Sementara itu, verifikasi produksi bertujuan memeriksa jumlah hasil panen yang berhasil di capai.

Dengan demikian, importir tidak cukup hanya menunjukkan rencana penanaman. Perusahaan juga harus membuktikan realisasi kegiatan dan hasil produksi sesuai target.

7. Batas Waktu dan Risiko Jika Tidak Memenuhi Kewajiban

Permentan Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan bahwa importir harus memenuhi target produksi paling lambat satu tahun sejak pengajuan rencana kebutuhan. Batas waktu ini perlu menjadi perhatian utama ketika perusahaan menyusun jadwal kerja.

Apabila perusahaan berhasil memenuhi target, perusahaan dapat mengajukan usulan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas berikutnya sesuai ketentuan.

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pengembangan kawasan bawang putih harus menyelesaikan kewajiban tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan rencana kebutuhan berikutnya.

Namun, peraturan juga mengatur pengecualian apabila perusahaan tidak mencapai target produksi karena keadaan memaksa atau force majeure. Pengecualian tersebut berlaku untuk bencana alam atau bencana nonalam yang di dukung surat keterangan dari instansi pemerintah daerah setempat yang menangani penanggulangan bencana.

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pelaporan. Jika importir tidak menyampaikan laporan perkembangan sesuai ketentuan, Direktur Jenderal dapat memberikan peringatan tertulis.

Karena itu, perusahaan perlu mengelola kewajiban tanam dan produksi sebagai bagian penting dari kepatuhan usaha, bukan sekadar kegiatan tambahan.

8. Strategi Importir agar Memenuhi Kewajiban Produksi Lokal

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan perlu menyusun strategi sejak awal. Pertama, hitung target produksi berdasarkan volume penetapan rencana kebutuhan. Selanjutnya, tentukan kebutuhan lahan berdasarkan dasar produktivitas yang berlaku.

Kedua, pilih pola pelaksanaan yang paling sesuai. Jika perusahaan belum memiliki pengalaman budidaya, kemitraan dengan kelompok tani dapat menjadi pilihan yang membantu. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sumber daya pertanian dapat mempertimbangkan pola swakelola.

Ketiga, susun anggaran yang mencakup benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan, pengendalian hama, panen, dan pengangkutan. Dengan anggaran yang terukur, perusahaan dapat menjaga kelangsungan kegiatan budidaya.

Keempat, bentuk tim khusus untuk mengelola administrasi, pelaksanaan tanam, pelaporan, dan dokumentasi. Terakhir, lakukan evaluasi berkala agar perusahaan dapat segera mengatasi kendala sebelum mencapai batas waktu kewajiban.

Kewajiban importir untuk menanam dan memproduksi komoditas lokal menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat produksi hortikultura nasional. Dalam ketentuan yang berlaku pada 2026, kewajiban target produksi minimal 10% secara khusus berlaku bagi pelaku usaha yang mengimpor bawang putih, berdasarkan volume penetapan rencana kebutuhan masing-masing sesuai neraca komoditas.

Importir dapat menjalankan kewajiban melalui pola kemitraan dengan kelompok tani atau pola swakelola. Selain itu, perusahaan perlu memenuhi target produksi dalam batas waktu satu tahun, menyampaikan laporan perkembangan, dan mengikuti proses verifikasi.

Dengan perencanaan lahan, pengelolaan budidaya, kemitraan, serta administrasi yang tepat, importir dapat memenuhi kewajiban sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan produksi bawang putih dalam negeri.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang