Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura dalam RIPH

Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura dalam RIPH merupakan aspek penting yang harus di pahami oleh setiap perusahaan sebelum mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam kegiatan impor, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan jenis dan jumlah komoditas yang akan masuk ke Indonesia, tetapi juga harus memastikan bahwa produk memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta ketentuan teknis yang berlaku. Oleh karena itu, importir perlu menyiapkan dokumen pendukung dan memastikan produk berasal dari proses budidaya serta penanganan pascapanen yang memenuhi ketentuan. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko kendala pemeriksaan, menjaga kualitas produk, dan mendukung kelancaran distribusi.

RIPH merupakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan kegiatan impor produk hortikultura. Ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah melalui Permentan Nomor 2 Tahun 2020. Aturan tersebut mencakup persyaratan administrasi dan teknis, termasuk keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina, penerapan Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), serta karakteristik produk yang dapat di impor. Dengan memahami ketentuan ini, importir dapat mempersiapkan dokumen dan memastikan produk sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH: Syarat dan Prosedur

1. Memahami Standar Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura

Produk hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan berbagai komoditas lain yang memiliki karakteristik berbeda. Sebagian produk memiliki daya simpan pendek, sedangkan komoditas lain membutuhkan kondisi penyimpanan khusus agar kualitasnya tetap terjaga.

Dalam kegiatan impor, mutu produk berkaitan dengan kondisi fisik, kesegaran, ukuran, warna, tekstur, dan karakteristik komoditas. Sementara itu, keamanan produk berkaitan dengan risiko yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Karena itu, importir perlu memeriksa kedua aspek tersebut secara bersamaan. Produk yang terlihat segar belum tentu memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sebaliknya, produk yang memenuhi ketentuan keamanan juga perlu menjaga karakteristik mutu agar layak di perdagangkan.

Selain itu, perusahaan perlu memahami bahwa standar mutu dan keamanan dapat berbeda menurut jenis komoditas. Oleh sebab itu, importir harus mengidentifikasi produk, negara asal, bentuk produk, dan tujuan penggunaannya sebelum menyiapkan dokumen.

Baca Juga : Dokumen Administratif yang Dibutuhkan untuk Pengajuan RIPH

2. Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Salah satu persyaratan teknis RIPH berkaitan dengan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan atau PSAT. Permentan Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa produk hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan PSAT sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Legalitas Perusahaan sebagai Persyaratan Administratif RIPH

Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi bahaya yang dapat muncul selama proses budidaya, panen, penanganan, penyimpanan, hingga di stribusi. Misalnya, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dapat meninggalkan residu pada produk. Selain itu, penanganan yang tidak higienis dapat menimbulkan kontaminasi mikrobiologis maupun fisik.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, importir perlu meminta informasi keamanan pangan dari eksportir atau produsen di negara asal. Selanjutnya, periksa dokumen yang relevan dengan komoditas dan sistem pengawasan negara asal.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan pengawasan keamanan PSAT pada saat pemasukan. Dalam hal ini, Permentan Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan ke wilayah Indonesia.

Dengan demikian, importir tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan visual. Sebaliknya, perusahaan perlu memastikan dokumen dan kondisi produk mendukung pemenuhan standar keamanan pangan.

Baca Juga : Persyaratan Data dan Dokumen Importir dalam Pengajuan RIPH

3. Memperhatikan Residu Pestisida dan Bahan Kimia

Residu pestisida menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perdagangan produk hortikultura. Petani menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Namun, penggunaan yang tidak tepat dapat meninggalkan residu pada hasil panen.

Baca Juga : Kesalahan Administratif dalam Pengajuan RIPH & Cara Mengatasi

Oleh karena itu, importir perlu memastikan bahwa produk berasal dari proses budidaya yang mengikuti ketentuan penggunaan pestisida. Perusahaan dapat meminta informasi mengenai jenis pestisida, praktik penggunaannya, serta hasil pengujian residu jika persyaratan atau karakteristik komoditas membutuhkannya.

Selain residu pestisida, perusahaan juga perlu memperhatikan kemungkinan cemaran bahan kimia lain. Misalnya, logam berat dapat mencemari produk melalui tanah, air, atau lingkungan produksi.

Untuk mengurangi risiko, importir dapat meminta dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang kompeten. Pastikan dokumen mencantumkan identitas sampel, jenis komoditas, parameter pengujian, tanggal pemeriksaan, dan hasil analisis.

Namun, perusahaan perlu menyesuaikan jenis pengujian dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua komoditas membutuhkan daftar parameter yang sama. Karena itu, periksa standar keamanan pangan dan persyaratan produk sebelum menentukan pengujian.

Baca Juga : Persyaratan Teknis RIPH untuk Importir Produk Hortikultura

4. Memastikan Produk Memenuhi Good Agriculture Practices (GAP)

Good Agriculture Practices (GAP) merupakan penerapan praktik budidaya pertanian yang baik. Standar ini mencakup pengelolaan lahan, pemilihan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama, pengelolaan air, hingga kegiatan panen.

Dalam persyaratan teknis RIPH, Pasal 15 Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mencantumkan sertifikat penerapan GAP atau sertifikat setara yang di akui secara internasional dari negara asal. Sertifikat tersebut harus tetap berlaku sampai akhir waktu impor di lakukan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui GAP, importir dapat memperoleh gambaran mengenai praktik produksi di kebun atau lahan usaha. Selain itu, sertifikat tersebut membantu menunjukkan bahwa produsen menerapkan prosedur budidaya yang memperhatikan mutu dan keamanan produk.

Baca Juga : Persyaratan Gudang Fasilitas Penyimpanan untuk Pengajuan RIPH

Sebelum menggunakan dokumen GAP, perusahaan perlu memeriksa beberapa hal berikut:

1. Nama produsen dan lokasi kebun atau lahan usaha.
2. Jenis komoditas yang tercakup dalam sertifikat.
3. Lembaga penerbit sertifikat.
4. Nomor dan tanggal penerbitan.
5. Masa berlaku sertifikat.
6. Kesesuaian sertifikat dengan sumber produk yang akan di impor.

Dengan pemeriksaan tersebut, importir dapat mengurangi risiko penggunaan sertifikat yang tidak sesuai dengan komoditas atau sumber produksi.

Baca Juga : Verifikasi Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH

5. Memastikan Penanganan Pascapanen Memenuhi Good Handling Practices (GHP)

Mutu produk hortikultura tidak hanya bergantung pada proses budidaya. Sebaliknya, penanganan setelah panen juga menentukan kondisi produk ketika tiba di Indonesia.

Baca Juga : Persyaratan Teknis dan Administratif RIPH Sebelum Pengajuan

Good Handling Practices (GHP) merupakan praktik penanganan hasil pertanian yang baik setelah panen. Kegiatannya mencakup pengumpulan, penyortiran, pembersihan, pengemasan, penyimpanan, dan persiapan distribusi.

Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mencantumkan registrasi bangsal penanganan pascapanen atau GHP dari instansi berwenang di negara asal. Registrasi tersebut perlu tetap berlaku sampai akhir waktu impor sesuai ketentuan.

Bagi importir, dokumen GHP membantu memberikan informasi mengenai fasilitas yang menangani produk sebelum pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa identitas fasilitas, lokasi, instansi penerbit, dan masa berlaku registrasi.

Selain dokumen, importir juga perlu memperhatikan praktik penanganan produk. Misalnya, pekerja harus menjaga kebersihan peralatan, menggunakan kemasan yang sesuai, dan menghindari pencampuran produk yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.

Dengan penanganan pascapanen yang baik, perusahaan dapat membantu menjaga kesegaran dan mengurangi kerusakan produk selama perjalanan.

Baca Juga : Importir wajib menanam dan memproduksi komoditas lokal

6. Memeriksa Kapasitas Produksi dan Asal Produk

Persyaratan teknis RIPH juga mencakup surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi kebun atau lahan usaha yang telah memiliki registrasi atau sertifikasi GAP.

Dokumen ini memberikan gambaran mengenai kemampuan sumber produksi dalam menghasilkan komoditas. Selain itu, informasi kapasitas produksi membantu importir menilai kesesuaian antara pasokan dan volume impor yang di rencanakan.

Sebagai contoh, perusahaan merencanakan impor dalam jumlah besar dari satu eksportir. Namun, kapasitas produksi kebun yang menjadi sumber pasokan tidak mendukung volume tersebut. Kondisi ini perlu perusahaan periksa lebih lanjut agar rencana impor memiliki dasar pasokan yang jelas.

Karena itu, importir perlu meminta informasi kapasitas produksi secara tertulis. Selanjutnya, cocokkan nama kebun, lokasi, jenis komoditas, dan kapasitas yang tercantum dengan dokumen GAP.

7. Memenuhi Karakteristik Produk Hortikultura

Selain keamanan pangan dan dokumen GAP serta GHP, produk hortikultura yang dapat di impor harus memenuhi karakteristik yang di tentukan. Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik produk di tetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Karakteristik produk dapat berkaitan dengan jenis komoditas, bentuk produk, spesifikasi, dan ketentuan teknis lain sesuai peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, importir perlu memeriksa ketentuan khusus untuk setiap komoditas.

Misalnya, perusahaan perlu memastikan bahwa nama produk dalam dokumen sesuai dengan barang yang akan di kirim. Selain itu, periksa kesesuaian spesifikasi dan klasifikasi HS agar tidak terjadi perbedaan informasi antara permohonan, dokumen perdagangan, dan barang yang tiba.

Langkah ini penting karena ketidaksesuaian identitas produk dapat memicu pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, pemeriksaan spesifikasi sejak awal membantu perusahaan menjaga konsistensi dokumen dan barang.

8. Memperhatikan Terjemahan Dokumen Teknis

Importir yang menggunakan dokumen dari negara asal juga perlu memperhatikan ketentuan bahasa. Pasal 15 Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa dokumen sertifikat GAP, registrasi GHP, dan surat keterangan kapasitas produksi harus di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan dokumen asli beserta terjemahannya. Pastikan nama perusahaan, identitas produsen, lokasi kebun, informasi fasilitas, dan masa berlaku tetap sesuai dengan dokumen sumber.

Selain itu, gunakan penerjemah sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan mengubah informasi teknis atau menghilangkan bagian penting ketika menerjemahkan dokumen. Dengan cara ini, petugas dapat memeriksa keterkaitan antara dokumen asli dan terjemahannya.

9. Pengecualian Persyaratan GAP, GHP, dan Kapasitas Produksi

Importir juga perlu memahami bahwa ketentuan teknis RIPH memiliki kondisi pengecualian tertentu. Permentan Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa apabila suatu negara telah memperoleh pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT dan pengakuan tersebut masih berlaku, persyaratan GAP, GHP, serta surat keterangan kapasitas produksi tidak di persyaratkan untuk produk yang tercantum dalam lampiran keputusan pengakuan.

Artinya, pengecualian tersebut tidak otomatis berlaku untuk semua produk dari negara yang bersangkutan. Importir perlu memeriksa cakupan komoditas dalam keputusan pengakuan.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan status pengakuan masih berlaku pada saat mengajukan permohonan. Dengan demikian, importir tidak salah menganggap suatu dokumen tidak di perlukan padahal produknya tidak termasuk dalam cakupan pengecualian.

10. Langkah Memeriksa Mutu dan Keamanan Sebelum Pengajuan RIPH

Agar proses pengajuan lebih terarah, importir perlu melakukan pemeriksaan secara bertahap. Berikut langkah yang dapat di terapkan:

1. Identifikasi komoditas dan negara asal. Pastikan nama produk, bentuk produk, dan sumber produksi sudah jelas.
2. Periksa ketentuan keamanan PSAT. Pelajari persyaratan keamanan pangan yang berlaku untuk produk terkait.
3. Periksa kebutuhan analisis risiko OPTK. Pastikan apakah produk segar dari negara asal memerlukan hasil analisis risiko.
4. Verifikasi sertifikat GAP dan registrasi GHP. Periksa penerbit, cakupan komoditas, identitas fasilitas, dan masa berlaku.
5. Periksa surat kapasitas produksi. Cocokkan informasi sumber produksi dengan rencana volume impor.
6. Pastikan karakteristik produk sesuai. Periksa spesifikasi komoditas dan klasifikasi HS.
7. Siapkan terjemahan dokumen. Terjemahkan dokumen teknis sesuai ketentuan.
8. Periksa kembali informasi resmi. Gunakan JDIH Kementerian Pertanian dan portal RIPH sebagai acuan.

Selanjutnya, perusahaan perlu menyimpan salinan dokumen dan hasil pemeriksaan internal. Dengan arsip yang teratur, tim administrasi dapat lebih mudah melakukan klarifikasi jika petugas meminta informasi tambahan.

Persyaratan mutu dan keamanan produk hortikultura dalam RIPH mencakup pemenuhan ketentuan keamanan PSAT, analisis risiko OPTK untuk kondisi yang di persyaratkan, sertifikat GAP, registrasi GHP, surat keterangan kapasitas produksi, serta karakteristik produk yang dapat di impor. Selain itu, importir perlu memperhatikan terjemahan dokumen teknis dan ketentuan pengecualian bagi negara serta produk yang memperoleh pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa mutu dan keamanan produk sejak tahap pemilihan pemasok. Pastikan dokumen dari eksportir sesuai dengan komoditas dan negara asal, lalu cocokkan seluruh informasi dengan ketentuan RIPH. Dengan persiapan yang cermat, importir dapat mengurangi risiko kendala pemeriksaan sekaligus mendukung pemasukan produk hortikultura yang aman dan bermutu ke Indonesia.

Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang