Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA

Siti Aidah

Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA
Direktur Utama Jangkar Groups

Mengurus akta pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA membutuhkan persiapan dokumen serta pemahaman mengenai prosedur pencatatan perkawinan di Thailand. Pasangan yang ingin menikah di negara tersebut perlu memenuhi ketentuan hukum setempat, menyiapkan bukti status perkawinan, dan mengikuti proses pencatatan pada kantor distrik atau Amphoe. Selain itu, pasangan yang melibatkan warga negara Indonesia perlu memperhatikan pelaporan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi terkait setelah kembali ke Indonesia.

Akta pernikahan Thailand menjadi bukti resmi bahwa pasangan telah mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku di Thailand. Namun, kepemilikan akta tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh urusan administrasi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu memahami tahapan sejak sebelum keberangkatan hingga pelaporan setelah menikah.

Apa Itu Akta Pernikahan Thailand?

Akta pernikahan Thailand merupakan dokumen resmi yang membuktikan pencatatan perkawinan oleh otoritas pemerintah Thailand. Pasangan memperoleh dokumen tersebut setelah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan pencatatan pada kantor distrik yang berwenang.

Di Thailand, pencatatan perkawinan berlangsung melalui kantor administrasi setempat yang di kenal sebagai Amphoe atau Amphur. Sementara itu, kantor di wilayah perkotaan Bangkok menggunakan sebutan Khet. Petugas pencatatan memeriksa identitas, status perkawinan, dan kelengkapan dokumen kedua calon pasangan sebelum mencatatkan perkawinan.

Dokumen perkawinan Thailand memiliki beberapa istilah yang perlu di pahami, yaitu:

  • Kor Ror 2: Dokumen yang berkaitan dengan catatan atau registrasi perkawinan.
  • Kor Ror 3: Sertifikat atau bukti resmi perkawinan yang di terbitkan setelah pencatatan.
  • Terjemahan dokumen: Naskah bahasa Thailand atau bahasa lain yang membantu penggunaan akta di luar negara penerbit.

Dengan demikian, pasangan perlu memastikan jenis dokumen yang mereka terima dari kantor distrik. Jangan hanya mengandalkan foto atau salinan tidak resmi karena instansi di Indonesia dapat meminta dokumen asli atau salinan resmi untuk pemeriksaan administrasi.

BACA JUGA: Akta Pernikahan Thailand: Syarat dan Pengurusan di Indonesia

Siapa yang Dapat Mengurus Akta Pernikahan Thailand

Siapa yang Dapat Mengurus Akta Pernikahan Thailand?

Thailand membuka pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memenuhi ketentuan hukum setempat. Prosedurnya dapat melibatkan warga negara Thailand maupun warga negara asing. Meskipun demikian, kebutuhan dokumen setiap pasangan dapat berbeda.

WNI dengan Warga Negara Thailand

Warga negara Indonesia dapat menikah dengan warga negara Thailand melalui pencatatan resmi di kantor distrik. Dalam proses tersebut, WNI perlu membuktikan identitas dan status perkawinan. Selain itu, calon pasangan warga negara Thailand perlu menyiapkan kartu identitas atau dokumen kependudukan yang berlaku.

Pasangan juga perlu memastikan bahwa tidak ada perkawinan sebelumnya yang masih tercatat secara hukum. Apabila salah satu pihak pernah menikah, petugas dapat meminta akta cerai atau dokumen kematian pasangan terdahulu.

WNI dengan WNA dari Negara Lain

WNI juga dapat mengurus pencatatan perkawinan di Thailand bersama warga negara asing dari negara selain Thailand. Dalam situasi ini, kedua calon pasangan perlu mengikuti ketentuan Thailand dan memenuhi persyaratan dokumen dari negara masing-masing.

Sebagai contoh, WNI yang menikah dengan warga negara Jepang, Australia, atau negara lain perlu menyiapkan paspor serta bukti status perkawinan yang sesuai. Selanjutnya, kedua pihak perlu memeriksa ketentuan penerjemahan dan pengesahan dokumen sebelum mendatangi kantor distrik.

WNA dengan WNA

Dua warga negara asing juga dapat mengajukan pencatatan perkawinan di Thailand selama memenuhi persyaratan hukum setempat. Namun, pencatatan di Thailand tidak otomatis memberikan status perkawinan dalam administrasi kependudukan Indonesia apabila tidak ada pihak yang berstatus WNI.

Oleh sebab itu, pasangan perlu memeriksa aturan negara asal masing-masing. Setiap negara dapat memiliki prosedur pelaporan, pengakuan, dan penggunaan dokumen perkawinan luar negeri yang berbeda.

BACA JUGA: Cara Legalisasi Akta Pernikahan Thailand di Indonesia

Syarat Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA

Sebelum mengurus akta pernikahan Thailand, pasangan perlu mengumpulkan dokumen pribadi dan bukti status perkawinan. Persiapan sejak awal membantu mengurangi risiko penundaan ketika petugas memeriksa berkas.

1. Paspor Kedua Calon Pasangan

Paspor menjadi dokumen identitas utama bagi warga negara asing yang ingin menikah di Thailand. Pastikan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan kewarganegaraan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, periksa masa berlaku paspor sebelum membeli tiket perjalanan. Perbedaan penulisan nama pada paspor dan dokumen status perkawinan dapat menimbulkan pertanyaan saat pemeriksaan.

2. Kartu Identitas Warga Negara Thailand

Apabila salah satu calon pasangan merupakan warga negara Thailand, pihak tersebut perlu menyiapkan kartu identitas Thailand atau dokumen identitas lain yang di terima kantor distrik.

Dokumen kependudukan tersebut membantu petugas memastikan identitas dan data administrasi calon pasangan. Selain itu, kantor distrik dapat meminta informasi alamat atau dokumen tambahan sesuai prosedur setempat.

3. Surat Keterangan Status Perkawinan

Surat keterangan status perkawinan menjadi salah satu dokumen penting bagi calon pasangan warga negara asing. Dokumen ini menunjukkan bahwa seseorang belum menikah atau memiliki status hukum yang memungkinkan dirinya melangsungkan perkawinan.

Bagi WNI, persiapannya dapat melibatkan dokumen keterangan belum menikah atau dokumen status perkawinan lain yang sesuai dengan ketentuan instansi penerbit dan Perwakilan Republik Indonesia. Pasangan perlu mengonfirmasi bentuk dokumen yang di terima oleh otoritas Thailand sebelum mengurus penerbitannya.

Sementara itu, WNA dari negara lain perlu memperoleh surat keterangan status perkawinan melalui instansi berwenang atau perwakilan diplomatik negaranya. Setiap negara mempunyai format dan mekanisme penerbitan yang berbeda.

4. Akta Cerai atau Akta Kematian Pasangan Terdahulu

Calon pasangan yang pernah menikah perlu membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir secara hukum. Dokumen pendukung dapat berupa akta cerai, putusan perceraian, atau akta kematian pasangan terdahulu.

Selain itu, petugas dapat meminta bukti tambahan untuk memastikan tidak ada hambatan hukum dalam perkawinan baru. Karena itu, siapkan dokumen asli dan salinan sesuai permintaan kantor distrik.

5. Terjemahan Dokumen ke Bahasa Thailand

Dokumen asing yang akan di gunakan untuk pencatatan perkawinan umumnya membutuhkan terjemahan ke bahasa Thailand. Pasangan perlu memastikan penerjemah dan format terjemahan sesuai dengan ketentuan otoritas Thailand.

Jangan menerjemahkan dokumen secara sembarangan. Sebab, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, status perkawinan, atau nomor identitas dapat menghambat pemeriksaan.

6. Pengesahan Dokumen Asing

Selain terjemahan, dokumen asing dapat memerlukan pengesahan dari instansi yang berwenang. Untuk dokumen status perkawinan, pemerintah Thailand menjelaskan bahwa dokumen dari negara asal perlu melalui pengesahan sesuai jalur yang berlaku. Setelah itu, dokumen perlu di terjemahkan ke bahasa Thailand dan di sahkan oleh Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

Namun, jalur pengesahan dapat berbeda apabila calon pasangan memperoleh surat status perkawinan dari kedutaan atau konsulat negaranya di Thailand. Oleh karena itu, tanyakan prosedur terbaru kepada kantor distrik dan otoritas konsuler sebelum mengurus dokumen.

7. Saksi Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Thailand juga membutuhkan saksi sesuai ketentuan kantor distrik. Pemerintah Thailand mencantumkan kebutuhan dua orang saksi dalam persyaratan pencatatan perkawinan yang melibatkan warga negara asing.

Pasangan sebaiknya menanyakan sejak awal apakah kantor distrik menyediakan saksi atau meminta pasangan membawa saksi sendiri. Dengan demikian, proses pencatatan tidak tertunda karena persoalan kehadiran saksi.

BACA JUGA: Penerjemahan Tersumpah Akta Pernikahan Thailand

Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan Warga Negara Asing

Setelah memahami persyaratan, pasangan dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan. Berikut tahapan yang perlu di perhatikan.

1. Memeriksa Ketentuan Perkawinan di Thailand

Langkah pertama ialah memeriksa ketentuan perkawinan yang berlaku di Thailand. Pasangan perlu memastikan usia, status perkawinan, identitas, dan persyaratan hukum lainnya.

Selanjutnya, tentukan kantor distrik yang akan menangani pencatatan. Setiap kantor dapat memberikan petunjuk teknis mengenai jadwal, dokumen, format formulir, dan kebutuhan tambahan.

Jangan langsung berangkat hanya berdasarkan informasi dari pihak ketiga. Sebaliknya, hubungi kantor distrik atau otoritas Thailand untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi pasangan.

2. Mengurus Surat Keterangan Status Perkawinan

Setelah memahami persyaratan, calon pasangan warga negara asing perlu mengurus bukti status perkawinan. Bagi WNI, tahap ini dapat melibatkan instansi Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Thailand sesuai jenis dokumen yang di minta.

Sementara itu, WNA perlu menghubungi instansi atau kedutaan negaranya untuk mengetahui cara memperoleh surat keterangan tersebut. Periksa masa berlaku dokumen karena sebagian otoritas menetapkan batas waktu penerbitan.

3. Melakukan Penerjemahan dan Pengesahan Dokumen

Berikutnya, pasangan perlu menyiapkan terjemahan dokumen ke bahasa Thailand. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan dokumen asli agar petugas tidak menemukan perbedaan data.

Setelah penerjemahan, ikuti proses pengesahan yang di minta Department of Consular Affairs Thailand. Apabila dokumen berasal dari kedutaan asing di Thailand, tanyakan apakah dokumen tersebut membutuhkan tahapan tambahan.

Tahap ini penting karena kantor distrik membutuhkan dokumen yang dapat mereka periksa dan terima secara administratif.

4. Menghubungi Kantor Amphoe atau Khet

Sesudah dokumen siap, hubungi kantor distrik yang akan mencatat perkawinan. Sampaikan bahwa pasangan terdiri dari WNI dan WNA atau dua warga negara asing.

Tanyakan beberapa hal berikut:

  • Daftar dokumen yang wajib di bawa.
  • Ketentuan terjemahan dan pengesahan.
  • Jadwal pelayanan pencatatan perkawinan.
  • Kebutuhan saksi.
  • Biaya administrasi apabila ada.
  • Lama pemeriksaan dan penerbitan bukti perkawinan.

Dengan memperoleh informasi langsung, pasangan dapat menyesuaikan persiapan dengan prosedur kantor yang di pilih.

5. Mengajukan Pencatatan Perkawinan

Pada jadwal yang telah di sepakati, kedua calon pasangan datang ke kantor distrik dengan membawa dokumen persyaratan. Petugas akan memeriksa identitas, bukti status perkawinan, dan kelengkapan administrasi.

Apabila petugas menemukan perbedaan data atau dokumen yang belum memenuhi ketentuan, pasangan perlu menyelesaikan kekurangan tersebut terlebih dahulu. Namun, apabila seluruh persyaratan telah sesuai, proses dapat berlanjut ke pencatatan perkawinan.

Kedua calon pasangan juga perlu mengikuti pemeriksaan dan menyatakan persetujuan menikah sesuai ketentuan hukum Thailand.

6. Menyelesaikan Pencatatan dan Menerima Akta

Setelah petugas menyelesaikan pemeriksaan, kantor distrik mencatat perkawinan sesuai prosedur yang berlaku. Pasangan kemudian memperoleh bukti pencatatan atau akta pernikahan Thailand.

Periksa kembali seluruh informasi pada dokumen tersebut. Pastikan nama, tanggal perkawinan, identitas, dan data pasangan tidak mengandung kesalahan.

Selain itu, mintalah informasi mengenai cara memperoleh salinan resmi apabila pasangan membutuhkan lebih dari satu dokumen. Simpan dokumen asli dengan aman karena pasangan mungkin memerlukannya untuk pelaporan di Indonesia dan administrasi di negara lain.

BACA JUGA: Syarat Menikah di Thailand bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand agar Berlaku di Indonesia

Bagi pasangan yang melibatkan WNI, proses tidak berhenti setelah kantor distrik menerbitkan akta. Pasangan perlu memperhatikan pelaporan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi dalam negeri.

1. Melaporkan Perkawinan kepada KBRI di Thailand

WNI yang menikah dan mencatatkan perkawinan melalui pemerintah Thailand perlu melaporkan bukti perkawinannya kepada Perwakilan Republik Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 untuk pencatatan perkawinan di luar negeri yang tidak berlangsung melalui PPN luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, WNI perlu menghubungi KBRI Bangkok untuk memperoleh daftar persyaratan terbaru. Siapkan akta pernikahan Thailand, paspor, identitas, serta dokumen lain sesuai arahan petugas.

Setelah memeriksa dokumen, Perwakilan RI dapat mendaftarkan bukti perkawinan dan menerbitkan surat keterangan. Simpan bukti pelaporan tersebut karena instansi di Indonesia dapat memerlukannya.

BACA JUGA: Cara Mengubah Status Perkawinan setelah Menikah di Thailand

2. Menyiapkan Terjemahan dan Pengesahan Akta

Akta pernikahan Thailand yang akan di gunakan di Indonesia perlu memenuhi ketentuan bahasa dan pengesahan dokumen. Pasangan harus memeriksa persyaratan dari KBRI, instansi penerbit, serta lembaga Indonesia yang akan menerima dokumen.

Perlu di perhatikan bahwa Thailand telah menyetujui aksesi terhadap Konvensi Apostille pada 30 Juni 2026. Namun, Konvensi Apostille baru berlaku bagi Thailand pada 28 Februari 2027. Artinya, pada November 2026, pasangan belum dapat menganggap Apostille Thailand sebagai pengganti seluruh proses legalisasi dokumen.

Oleh karena itu, tanyakan jalur pengesahan yang berlaku kepada otoritas Thailand dan KBRI Bangkok sebelum mengurus akta. Langkah ini membantu pasangan menghindari penggunaan dokumen dengan pengesahan yang tidak sesuai.

3. Melaporkan Perkawinan ke Disdukcapil

Bagi pasangan yang mengikuti pencatatan perkawinan melalui administrasi kependudukan sipil, WNI perlu melaporkan perkawinan luar negeri kepada Disdukcapil sesuai domisili.

Ketentuan administrasi kependudukan mengatur pelaporan perkawinan luar negeri paling lambat 30 hari setelah WNI kembali ke Indonesia. Pasangan perlu menyiapkan kutipan akta perkawinan dan bukti pelaporan dari Perwakilan RI, serta dokumen tambahan sesuai persyaratan Disdukcapil setempat.

Setelah menerima dan memeriksa dokumen, Disdukcapil mencatat pelaporan tersebut dalam administrasi kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan. Perlu di pahami bahwa surat keterangan pelaporan berbeda dari akta pernikahan Thailand. Keduanya memiliki fungsi administrasi masing-masing.

BACA JUGA: Jasa Pengurusan Akta Pernikahan Thailand

4. Melaporkan Perkawinan ke KUA bagi Pasangan Muslim

Pasangan Muslim perlu memperhatikan ketentuan pencatatan perkawinan luar negeri melalui Kementerian Agama. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pasangan yang mencatatkan perkawinan melalui pemerintah setempat perlu mendaftarkan bukti perkawinannya di KUA tempat tinggal suami atau istri paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia.

Untuk pelaporan tersebut, pasangan perlu membawa bukti perkawinan luar negeri dan bukti pelaporan dari kepala Perwakilan RI. Apabila pasangan terlambat mendaftar, aturan tersebut meminta pernyataan mengenai kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.

Namun, KUA tidak dapat mendaftarkan bukti perkawinan yang pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pasangan Muslim perlu memastikan keabsahan perkawinan sejak tahap persiapan, bukan hanya setelah memperoleh akta dari Thailand.

BACA JUGA: Cara Melaporkan Pernikahan di Thailand ke KBRI dan Dukcapil

Perbedaan Pengurusan Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA

Walaupun kedua calon pasangan mengikuti prosedur pencatatan di Thailand, terdapat perbedaan administrasi berdasarkan kewarganegaraan.

AspekWNIWNA
IdentitasPaspor Indonesia dan dokumen pendukungPaspor negara asal
Bukti status perkawinanDokumen status perkawinan dari instansi atau Perwakilan RI sesuai kebutuhanDokumen dari negara asal atau perwakilan diplomatik
PenerjemahanMengikuti ketentuan otoritas ThailandMengikuti ketentuan otoritas Thailand
PengesahanMengikuti jalur pengesahan yang berlakuMengikuti jalur pengesahan negara asal dan Thailand
Pelaporan setelah menikahPerlu memperhatikan pelaporan kepada Perwakilan RI dan instansi IndonesiaMengikuti ketentuan negara asal
Penggunaan aktaUntuk administrasi Indonesia dan keperluan lainUntuk administrasi negara asal dan keperluan lain

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa WNI mempunyai kewajiban administrasi lanjutan di Indonesia. Sebaliknya, WNA perlu memeriksa aturan pengakuan perkawinan pada negara asalnya.

BACA JUGA: Akta Pernikahan Thailand Hilang atau Rusak: Cara Mengurusnya

Kendala yang Sering Terjadi saat Mengurus Akta Pernikahan Thailand

Proses pengurusan akta dapat mengalami hambatan apabila pasangan tidak memeriksa dokumen sejak awal. Berikut beberapa kendala yang perlu di antisipasi.

Dokumen Status Perkawinan Tidak Sesuai

Kantor distrik dapat meminta dokumen yang membuktikan bahwa calon pasangan tidak sedang terikat perkawinan lain. Jika dokumen tidak sesuai format atau berasal dari instansi yang tidak berwenang, petugas dapat meminta perbaikan.

Untuk menghindari masalah tersebut, konfirmasikan bentuk surat keterangan status perkawinan sebelum mengurusnya.

Perbedaan Data Identitas

Perbedaan nama, tanggal lahir, atau nomor paspor dapat menghambat pemeriksaan. Oleh sebab itu, cocokkan seluruh informasi pada paspor, surat status perkawinan, dan dokumen pendukung lainnya.

Jika terdapat perubahan nama, siapkan dokumen resmi yang menjelaskan perubahan tersebut.

Terjemahan Tidak Memenuhi Ketentuan

Terjemahan yang tidak sesuai format atau tidak melalui prosedur pengesahan dapat menghambat proses pencatatan. Karena itu, gunakan penerjemah yang memenuhi ketentuan otoritas penerima dan periksa kembali hasil terjemahannya.

Kurangnya Informasi tentang Pelaporan di Indonesia

Sebagian pasangan menganggap akta dari Thailand sudah cukup untuk seluruh urusan administrasi. Padahal, WNI tetap perlu memperhatikan pelaporan kepada Perwakilan RI dan instansi Indonesia sesuai kategori perkawinannya.

Dengan demikian, pasangan perlu menyusun rencana administrasi sejak sebelum menikah agar tidak melewatkan batas waktu pelaporan.

Menganggap Apostille Thailand Sudah Berlaku

Thailand memang telah mengaksesi Konvensi Apostille, tetapi pemberlakuannya baru dimulai pada 28 Februari 2027. Oleh karena itu, pasangan yang mengurus dokumen pada November 2026 tetap perlu mengikuti prosedur pengesahan yang berlaku saat ini.

BACA JUGA: Menikah dengan Warga Negara Thailand: Syarat dan Dokumen

Tips agar Pengurusan Akta Pernikahan Thailand Berjalan Lancar

Persiapan yang baik dapat membantu pasangan menghemat waktu dan mengurangi risiko pengulangan proses. Perhatikan beberapa tips berikut.

  1. Hubungi kantor distrik sebelum berangkat. Tanyakan daftar dokumen dan jadwal pelayanan agar pasangan tidak datang tanpa persiapan.
  2. Periksa status perkawinan kedua pihak. Pastikan masing-masing calon pasangan dapat menunjukkan bukti status hukum yang sesuai.
  3. Cocokkan seluruh data identitas. Periksa nama, tanggal lahir, dan nomor paspor pada setiap dokumen.
  4. Siapkan terjemahan sesuai ketentuan. Gunakan layanan penerjemahan yang dapat memenuhi persyaratan otoritas Thailand.
  5. Pastikan jalur pengesahan dokumen. Jangan menganggap semua dokumen asing memiliki prosedur legalisasi yang sama.
  6. Simpan dokumen asli dan salinan. Buat salinan digital dan cetak untuk kebutuhan administrasi lanjutan.
  7. Rencanakan pelaporan di Indonesia. WNI perlu memperhatikan ketentuan pelaporan melalui Perwakilan RI, Disdukcapil, atau KUA sesuai kondisi perkawinan.

Selain itu, pasangan sebaiknya tidak membeli tiket perjalanan atau menentukan tanggal pencatatan sebelum memperoleh kepastian mengenai dokumen yang di perlukan. Dengan cara tersebut, pasangan dapat mengurangi risiko perubahan jadwal akibat kekurangan administrasi.

BACA JUGA: Biaya Menikah di Thailand dan Pengurusan Akta Pernikahan

Jasa Pengurusan Akta Pernikahan Thailand

Pengurusan akta pernikahan Thailand membutuhkan perhatian pada dokumen identitas, bukti status perkawinan, penerjemahan, pengesahan, dan pelaporan setelah menikah. Selain mengikuti ketentuan pemerintah Thailand, pasangan WNI dan WNA perlu memahami perbedaan administrasi berdasarkan kewarganegaraan serta tujuan penggunaan akta.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen pernikahan internasional. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengecekan kesesuaian data, penerjemahan, serta arahan mengenai tahapan administrasi sesuai kebutuhan pasangan.

Sebelum memulai proses, pasangan dapat berkonsultasi mengenai kewarganegaraan kedua pihak, status perkawinan sebelumnya, lokasi pencatatan, dan penggunaan akta di Indonesia. Dengan persiapan tersebut, pasangan dapat memahami kebutuhan dokumen secara lebih terarah. Perlu di ingat bahwa pencatatan perkawinan dan penerbitan akta tetap menjadi kewenangan instansi resmi Thailand, sedangkan pengakuan serta pelaporan di Indonesia mengikuti ketentuan lembaga yang berwenang.

Konsultasi Akta Pernikahan Thailand Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp