Akta Pernikahan Thailand: Syarat dan Pengurusan di Indonesia

Siti Aidah

Akta Pernikahan Thailand Syarat dan Pengurusan di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Akta pernikahan Thailand merupakan dokumen resmi yang membuktikan pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Thailand. Dokumen ini penting bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menikah di Thailand, baik dengan warga negara Thailand maupun sesama WNI. Selain menjadi bukti status perkawinan, akta tersebut juga dapat menjadi dokumen pendukung untuk mengurus administrasi keluarga, kependudukan, imigrasi, dan keperluan hukum setelah pasangan kembali ke Indonesia.

Namun, memiliki akta pernikahan Thailand belum berarti seluruh administrasi perkawinan di Indonesia otomatis selesai. Pasangan tetap perlu memperhatikan proses pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia serta pencatatan sesuai agama dan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dokumen, persyaratan, penerjemahan, legalisasi, dan prosedur pelaporan menjadi hal penting sebelum memulai pengurusan.

DAFTAR ISI

Apa Itu Akta Pernikahan Thailand?

Akta pernikahan Thailand adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pasangan telah mendaftarkan perkawinan kepada otoritas pencatatan sipil Thailand. Pemerintah Thailand mencatat perkawinan melalui kantor distrik atau kantor administrasi setempat yang di kenal sebagai Amphoe atau Khet.

Pencatatan tersebut menghasilkan dokumen yang membuktikan status perkawinan pasangan berdasarkan hukum Thailand. Dengan demikian, pasangan tidak cukup hanya mengadakan upacara pernikahan atau memperoleh bukti dari penyelenggara acara. Mereka perlu mengikuti pencatatan resmi agar memperoleh bukti perkawinan dari otoritas yang berwenang.

Bagi WNI, akta ini memiliki fungsi penting ketika pasangan ingin menggunakan bukti perkawinan Thailand untuk kebutuhan administrasi di Indonesia. Misalnya, pasangan membutuhkan dokumen tersebut untuk memperbarui status perkawinan, mengurus data keluarga, atau memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Fungsi Akta Pernikahan Thailand

Akta pernikahan Thailand mempunyai beberapa fungsi administratif dan hukum, antara lain:

  1. Bukti pencatatan perkawinan: Menunjukkan bahwa pasangan telah mendaftarkan perkawinan melalui otoritas resmi Thailand.
  2. Dokumen administrasi keluarga: Menjadi salah satu bukti pendukung ketika pasangan mengurus status perkawinan dan data keluarga.
  3. Persyaratan administrasi di Indonesia: Mendukung proses pelaporan perkawinan luar negeri kepada Perwakilan RI dan instansi terkait di Indonesia.
  4. Keperluan imigrasi: Membantu membuktikan hubungan perkawinan ketika pasangan mengurus izin tinggal atau administrasi keluarga lintas negara.
  5. Keperluan hukum dan administrasi lainnya: Dapat menjadi bukti pendukung dalam urusan yang membutuhkan informasi status perkawinan.

Meskipun demikian, setiap instansi memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Oleh sebab itu, pasangan perlu memastikan format dan legalitas dokumen sebelum menggunakannya.

Jenis Dokumen Pernikahan Thailand

Dalam pencatatan perkawinan di Thailand, pasangan dapat menerima beberapa dokumen yang memiliki fungsi berbeda. Dua dokumen yang sering muncul dalam administrasi perkawinan adalah Kor Ror 2 dan Kor Ror 3.

1. Kor Ror 2 atau Marriage Registration

Kor Ror 2 merupakan dokumen pencatatan atau register perkawinan. Dokumen ini memuat informasi mengenai perkawinan yang tercatat dalam administrasi pemerintah Thailand.

2. Kor Ror 3 atau Marriage Certificate

Kor Ror 3 merupakan sertifikat atau kutipan bukti perkawinan yang di berikan kepada pasangan setelah pencatatan resmi. Dokumen ini menjadi salah satu bukti utama bahwa perkawinan telah tercatat.

Selain kedua dokumen tersebut, pasangan mungkin membutuhkan salinan register atau dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan instansi. Karena itu, simpan seluruh dokumen yang di terima setelah pencatatan dan jangan hanya mengandalkan satu lembar sertifikat.

BACA JUGA: Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA

Siapa yang Dapat Mengurus Akta Pernikahan Thailand?

Pencatatan perkawinan di Thailand dapat melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda. WNI yang ingin menikah dengan warga negara Thailand perlu memenuhi ketentuan hukum Thailand serta memperhatikan ketentuan perkawinan Indonesia.

Pernikahan WNI dengan Warga Negara Thailand

WNI dapat menikah dengan warga negara Thailand melalui pencatatan resmi di Thailand apabila kedua pihak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam proses ini, pihak WNI perlu menyiapkan paspor dan dokumen yang membuktikan status perkawinan. Salah satu dokumen penting ialah surat keterangan status belum menikah atau surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah sesuai persyaratan yang berlaku.

Sementara itu, pasangan berkewarganegaraan Thailand perlu menyiapkan kartu identitas dan dokumen kependudukan Thailand. Selanjutnya, kedua pihak mengikuti pemeriksaan dan pencatatan pada kantor distrik.

BACA JUGA: Cara Legalisasi Akta Pernikahan Thailand di Indonesia

Pernikahan Sesama WNI di Thailand

Dua WNI yang ingin menikah di Thailand juga perlu memperhatikan ketentuan hukum perkawinan Indonesia dan prosedur pencatatan Thailand.

Namun, pasangan tidak boleh menganggap bahwa pencatatan di luar negeri otomatis menyelesaikan seluruh persyaratan perkawinan menurut hukum Indonesia. Terutama bagi pasangan Muslim, ketentuan mengenai pencatatan nikah dan kesesuaiannya dengan hukum perkawinan Indonesia perlu mendapat perhatian khusus.

Karena itu, pasangan sebaiknya berkonsultasi dengan Perwakilan RI dan instansi pencatatan perkawinan sebelum menentukan prosedur.

Pernikahan WNI dengan WNA Selain Thailand

Akta pernikahan Thailand juga dapat berkaitan dengan perkawinan WNI bersama warga negara asing lain yang memenuhi ketentuan pencatatan di Thailand. Dalam kondisi tersebut, pasangan perlu menyiapkan dokumen dari negara asal masing-masing.

Selain itu, setiap dokumen asing mungkin memerlukan penerjemahan dan pengesahan sesuai ketentuan otoritas Thailand. Dengan demikian, pasangan perlu memeriksa persyaratan berdasarkan kewarganegaraan kedua pihak.

BACA JUGA: Penerjemahan Tersumpah Akta Pernikahan Thailand

Syarat Mengurus Akta Pernikahan Thailand

Persyaratan pernikahan Thailand dapat berbeda berdasarkan kewarganegaraan, status perkawinan sebelumnya, usia, dan kantor distrik tempat pasangan mendaftar. Meskipun demikian, terdapat sejumlah dokumen yang umumnya perlu pasangan siapkan.

Dokumen Identitas Calon Pasangan

Identitas menjadi bagian awal dalam pemeriksaan administrasi. Pihak WNI sebaiknya menyiapkan:

  • Paspor yang masih berlaku.
  • Kartu Tanda Penduduk.
  • Kartu Keluarga.
  • Akta kelahiran apabila di minta.
  • Dokumen perubahan nama apabila pernah mengganti nama.

Sementara itu, warga negara Thailand umumnya perlu menyiapkan kartu identitas Thailand dan dokumen pencatatan rumah tangga sesuai permintaan kantor distrik.

Selain dokumen tersebut, pasangan perlu memeriksa kesesuaian ejaan nama, tanggal lahir, dan informasi identitas. Perbedaan data dapat menimbulkan kendala ketika petugas melakukan pemeriksaan.

Surat Keterangan Status Perkawinan

Surat keterangan status perkawinan menjadi salah satu dokumen penting bagi warga negara asing yang ingin menikah di Thailand.

Dokumen ini menerangkan bahwa calon pengantin tidak sedang terikat perkawinan yang menghalangi pernikahan baru. Dalam proses internasional, dokumen tersebut dapat menggunakan istilah Certificate of No Impediment, Certificate of Marital Status, atau surat pernyataan status belum menikah sesuai instansi penerbit.

Bagi WNI, pemohon perlu menanyakan bentuk dokumen yang dapat di terima oleh kantor distrik Thailand kepada Perwakilan RI. Jangan langsung menganggap bahwa surat dari satu instansi pasti memenuhi ketentuan seluruh kantor distrik.

Dokumen Jika Pernah Menikah

Calon pasangan yang pernah menikah perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan berakhirnya perkawinan sebelumnya.

Dokumen pendukung dapat berupa:

  • Akta atau putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan.
  • Akta kematian pasangan terdahulu apabila berstatus duda atau janda karena kematian.
  • Dokumen perubahan nama apabila terdapat perbedaan identitas.
  • Dokumen tambahan yang di minta oleh kantor distrik.

Selain itu, pasangan perlu memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki tanggal dan informasi yang jelas. Jika dokumen berasal dari negara lain, kantor distrik dapat meminta penerjemahan dan pengesahan.

Dokumen Terjemahan dan Pengesahan

Dokumen WNI yang tidak menggunakan bahasa Thailand mungkin memerlukan terjemahan ke bahasa Thailand. Selanjutnya, otoritas Thailand dapat meminta pengesahan dokumen atau hasil terjemahan melalui Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand.

Persyaratan ini penting karena petugas perlu memastikan bahwa dokumen asing dapat di periksa dan di pahami sesuai prosedur administrasi setempat.

BACA JUGA: Syarat Menikah di Thailand bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

Saksi dan Persyaratan Tambahan

Kantor distrik Thailand dapat meminta kehadiran saksi dalam proses pencatatan. Identitas saksi harus mengikuti ketentuan kantor yang menangani pendaftaran.

Selain itu, pasangan perlu memperhatikan persyaratan usia, persetujuan orang tua atau wali jika berlaku, serta ketentuan lain berdasarkan hukum Thailand.

Oleh karena itu, mintalah daftar persyaratan terbaru dari kantor distrik yang akan menangani pencatatan sebelum menentukan tanggal pernikahan.

Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand

Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand

Setelah seluruh persyaratan tersedia, pasangan dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan yang perlu pasangan ikuti secara berurutan.

Konsultasi Persyaratan dengan Kantor Distrik

Tahap pertama ialah menentukan kantor distrik atau Amphoe/Khet yang akan menangani pencatatan. Pasangan perlu menghubungi kantor tersebut untuk memastikan dokumen yang di terima bagi warga negara asing.

Langkah ini penting karena persyaratan teknis dapat berbeda berdasarkan kantor dan kondisi pemohon. Selain itu, pasangan dapat menanyakan kebutuhan penerjemah, saksi, jadwal, serta format dokumen status perkawinan.

Menyiapkan Surat Status Belum Menikah

Pihak WNI perlu mengurus surat keterangan status perkawinan melalui instansi atau Perwakilan RI sesuai prosedur yang berlaku. Dokumen tersebut menjadi bukti pendukung bahwa pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah.

Selanjutnya, periksa nama, tanggal lahir, nomor paspor, dan informasi pribadi lainnya. Jika terdapat kesalahan, segera lakukan perbaikan sebelum menerjemahkan atau mengesahkan dokumen.

Menerjemahkan dan Mengesahkan Dokumen

Setelah memperoleh dokumen status perkawinan, pasangan perlu mengikuti ketentuan penerjemahan dan pengesahan yang berlaku di Thailand.

Secara umum, dokumen asing yang di gunakan untuk pencatatan perkawinan perlu melalui proses terjemahan bahasa Thailand dan pemeriksaan oleh otoritas konsuler Thailand sesuai persyaratan.

Namun, pasangan perlu memastikan urutan pengesahan kepada kantor distrik. Sebab, kesalahan urutan atau penggunaan penerjemah yang tidak sesuai dapat menyebabkan dokumen tidak di terima.

Mengajukan Permohonan ke Kantor Distrik

Pasangan kemudian datang ke kantor distrik dengan membawa dokumen asli dan salinannya. Petugas akan memeriksa identitas, status perkawinan, serta kelengkapan persyaratan.

Selain itu, petugas dapat meminta keterangan tambahan untuk memastikan bahwa kedua calon pasangan memenuhi ketentuan hukum Thailand.

Menjalani Pemeriksaan dan Pencatatan

Setelah pemeriksaan administrasi, pasangan mengikuti proses pencatatan di hadapan registrar atau pejabat pencatat perkawinan.

Kedua pihak perlu menyampaikan persetujuan sesuai ketentuan. Selanjutnya, petugas mencatat perkawinan dalam register resmi apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Menerima Akta Pernikahan Thailand

Setelah pencatatan selesai, pasangan menerima dokumen bukti perkawinan, termasuk sertifikat Kor Ror 3 sesuai prosedur kantor distrik.

Periksa kembali nama, tanggal perkawinan, dan informasi pasangan. Jika menemukan kesalahan, segera tanyakan prosedur perbaikan kepada kantor penerbit.

Simpan dokumen asli dengan baik. Selain itu, buat salinan digital dan fisik untuk kebutuhan administrasi berikutnya.

BACA JUGA: Cara Melaporkan Pernikahan di Thailand ke KBRI dan Dukcapil

Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand di Indonesia

Setelah pasangan memperoleh akta pernikahan Thailand, proses administrasi belum tentu selesai. WNI perlu melaporkan perkawinan luar negeri kepada Perwakilan RI dan melanjutkan pencatatan sesuai ketentuan instansi di Indonesia.

Melaporkan Perkawinan kepada Perwakilan RI

WNI yang menikah di Thailand perlu memperhatikan kewajiban pelaporan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang memiliki wilayah kerja di Thailand.

Pelaporan ini bertujuan agar peristiwa perkawinan luar negeri masuk dalam administrasi konsuler Indonesia. Pasangan perlu menyiapkan bukti pencatatan perkawinan dari Thailand dan dokumen identitas sesuai persyaratan Perwakilan RI.

Dokumen yang mungkin di minta meliputi:

  • Akta atau sertifikat perkawinan Thailand.
  • Salinan paspor kedua pasangan.
  • KTP dan Kartu Keluarga WNI.
  • Akta kelahiran kedua pasangan jika di perlukan.
  • Dokumen perceraian atau kematian pasangan terdahulu jika relevan.
  • Pas foto pasangan.
  • Dokumen terjemahan dan pengesahan sesuai ketentuan.

Daftar tersebut merupakan gambaran dokumen yang perlu di persiapkan. Pasangan tetap harus memeriksa formulir dan persyaratan terbaru dari Perwakilan RI sebelum mengajukan laporan.

Menerjemahkan Akta Pernikahan Thailand ke Bahasa Indonesia

Akta pernikahan Thailand umumnya menggunakan bahasa Thailand. Oleh karena itu, pasangan yang akan mengurus administrasi di Indonesia perlu menyiapkan terjemahan bahasa Indonesia sesuai permintaan instansi penerima.

Gunakan penerjemah tersumpah atau penerjemah resmi apabila instansi mensyaratkannya. Penerjemah perlu mempertahankan seluruh informasi penting, seperti nama pasangan, tanggal perkawinan, nomor register, dan identitas pejabat pencatat.

Selain itu, periksa kembali hasil terjemahan agar tidak terdapat kesalahan ejaan atau perbedaan data. Ketidaksesuaian terjemahan dapat memperlambat proses administrasi.

Mengurus Pengesahan Dokumen Thailand

Dokumen perkawinan Thailand yang akan di gunakan di Indonesia mungkin memerlukan pengesahan keaslian tanda tangan, cap, atau kewenangan pejabat penerbit.

Perlu di perhatikan bahwa Thailand baru akan mulai menerapkan Konvensi Apostille pada 28 Februari 2027. Dengan demikian, pada 14 November 2026, pasangan belum dapat menganggap bahwa akta pernikahan Thailand sudah dapat menggunakan mekanisme Apostille untuk keperluan di Indonesia.

Sebelum tanggal tersebut, periksa jalur legalisasi berantai yang berlaku melalui otoritas Thailand dan Perwakilan RI. Pastikan pula persyaratan dari instansi Indonesia yang akan menerima dokumen. Setelah Konvensi Apostille mulai berlaku bagi Thailand, mekanisme pengesahan dapat mengikuti ketentuan baru yang berlaku saat itu.

Melaporkan Perkawinan kepada Disdukcapil

Bagi perkawinan yang masuk dalam pencatatan sipil, WNI perlu melanjutkan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Pasangan perlu menyiapkan bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat, bukti pelaporan dari Perwakilan RI, identitas kedua pasangan, dan dokumen lain sesuai permintaan Disdukcapil.

Ketentuan administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah Indonesia. Pasangan perlu memperhatikan batas waktu pelaporan setelah kembali ke Indonesia serta ketentuan teknis dari Disdukcapil domisili.

Setelah proses selesai, Disdukcapil dapat memperbarui data status perkawinan dalam administrasi kependudukan sesuai kewenangannya.

Mendaftarkan Perkawinan di KUA bagi Pasangan Muslim

Pasangan Muslim perlu memperhatikan ketentuan pencatatan pernikahan luar negeri yang di atur Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pernikahan WNI atau pernikahan WNI dengan WNA yang berlangsung di luar negeri dan tercatat oleh pemerintah setempat perlu di laporkan kepada Perwakilan RI. Selanjutnya, pasangan mendaftarkan bukti pernikahan ke KUA Kecamatan tempat tinggal suami atau istri paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia.

Apabila pasangan terlambat mendaftar, ketentuan tersebut meminta pernyataan mengenai kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan. Selain itu, KUA akan memeriksa kesesuaian bukti perkawinan dengan ketentuan hukum perkawinan Indonesia.

Penting untuk membedakan pencatatan pernikahan yang berlangsung di hadapan PPN Luar Negeri dengan pernikahan yang tercatat melalui pemerintah setempat. Keduanya memiliki mekanisme administrasi yang perlu pasangan periksa sesuai kondisi masing-masing.

BACA JUGA: Akta Pernikahan Thailand Hilang atau Rusak: Cara Mengurusnya

Perbedaan Pelaporan Akta Pernikahan Thailand di Dukcapil dan KUA

Pemilihan instansi pencatatan di Indonesia bergantung pada ketentuan perkawinan dan agama pasangan. Karena itu, pasangan tidak boleh menyamakan prosedur Dukcapil dengan KUA.

Pelaporan melalui Disdukcapil

Disdukcapil menangani pencatatan administrasi kependudukan dan peristiwa perkawinan sesuai kewenangannya. Jalur ini berkaitan dengan pencatatan sipil dan pembaruan data kependudukan.

Pasangan perlu membawa bukti perkawinan Thailand, bukti pelaporan Perwakilan RI, dokumen identitas, serta dokumen terjemahan dan pengesahan jika di minta.

Pelaporan melalui KUA

KUA menangani pencatatan pernikahan bagi pasangan Muslim sesuai ketentuan Kementerian Agama.

Apabila pasangan Muslim menikah dan mencatatkan perkawinan melalui pemerintah Thailand, mereka perlu mendaftarkan bukti pernikahan tersebut kepada KUA setelah kembali ke Indonesia sesuai batas waktu dan persyaratan yang berlaku.

Mengapa Jalur Pencatatan Perlu Dipastikan?

Kesalahan memilih instansi dapat menyebabkan pasangan harus mengulang konsultasi atau melengkapi dokumen tambahan. Selain itu, status pencatatan yang tidak sesuai dapat menimbulkan kendala ketika pasangan mengurus administrasi keluarga.

Oleh sebab itu, pastikan jalur pencatatan sejak awal. Jika terdapat kondisi khusus, seperti perbedaan agama, perkawinan campuran, atau perkawinan yang belum memenuhi ketentuan Indonesia, mintalah penjelasan dari instansi berwenang sebelum melanjutkan proses.

BACA JUGA: Menikah dengan Warga Negara Thailand: Syarat dan Dokumen

Biaya dan Waktu Pengurusan Akta Pernikahan Thailand

Biaya dan durasi pengurusan akta pernikahan Thailand tidak selalu sama. Jumlahnya bergantung pada kebutuhan dokumen, lokasi pencatatan, layanan penerjemahan, pengesahan, serta pelaporan setelah pasangan kembali ke Indonesia.

Komponen Biaya Pengurusan

Beberapa komponen biaya yang perlu pasangan perhitungkan meliputi:

  1. Biaya dokumen awal: Pengurusan surat keterangan status perkawinan dan dokumen pendukung.
  2. Biaya penerjemahan: Penerjemahan dokumen ke bahasa Thailand atau bahasa Indonesia.
  3. Biaya pengesahan: Pengesahan dokumen oleh otoritas terkait sesuai prosedur.
  4. Biaya administrasi: Biaya yang mungkin timbul dari layanan pencatatan atau penerbitan salinan dokumen.
  5. Biaya perjalanan: Transportasi dan akomodasi selama pengurusan di Thailand.
  6. Biaya pendampingan: Biaya jasa konsultasi atau bantuan administrasi apabila pasangan menggunakan penyedia layanan.

Setiap komponen dapat berubah mengikuti kebijakan instansi dan kebutuhan pemohon. Karena itu, mintalah rincian biaya sebelum memulai proses.

Faktor yang Memengaruhi Lama Pengurusan

Waktu pengurusan bergantung pada kelengkapan dokumen dan proses pemeriksaan setiap instansi.

Misalnya, dokumen status perkawinan yang belum tersedia dapat menambah waktu persiapan. Demikian pula, dokumen yang memerlukan perbaikan, penerjemahan ulang, atau pengesahan tambahan dapat memperpanjang proses.

Selain itu, jadwal kantor distrik, Perwakilan RI, dan instansi Indonesia juga memengaruhi waktu penyelesaian. Oleh karena itu, jangan menentukan tanggal pernikahan atau perjalanan pulang terlalu dekat dengan perkiraan proses administrasi.

BACA JUGA: Biaya Menikah di Thailand dan Pengurusan Akta Pernikahan

Kendala dalam Mengurus Akta Pernikahan Thailand

Pengurusan dokumen perkawinan lintas negara dapat menghadirkan kendala administratif. Pemahaman terhadap masalah yang sering muncul membantu pasangan mempersiapkan langkah pencegahan.

Perbedaan Nama pada Dokumen

Perbedaan ejaan nama antara paspor, akta kelahiran, dan dokumen status perkawinan dapat menimbulkan pertanyaan dari petugas.

Untuk menghindarinya, periksa seluruh data sebelum mengajukan permohonan. Jika terdapat perbedaan resmi akibat perubahan nama atau transliterasi, siapkan dokumen pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Dokumen Status Perkawinan Tidak Sesuai

Kantor distrik dapat menolak dokumen apabila bentuk, masa berlaku, atau pengesahannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, konfirmasikan format dokumen kepada kantor distrik sebelum mengurus surat keterangan dari Indonesia. Langkah ini membantu mengurangi risiko pengulangan proses.

Kesalahan Terjemahan

Dokumen berbahasa Thailand dapat memuat nama, istilah hukum, dan informasi administrasi yang sulit di terjemahkan secara tepat.

Gunakan penerjemah yang memahami dokumen hukum dan administrasi. Selanjutnya, cocokkan hasil terjemahan dengan dokumen asli sebelum menggunakannya di Indonesia.

Pengesahan Belum Lengkap

Sebagian pasangan mengira bahwa penerjemahan saja sudah cukup untuk menggunakan akta di Indonesia. Padahal, instansi penerima dapat meminta pengesahan tertentu terhadap dokumen asing.

Oleh sebab itu, periksa jalur pengesahan berdasarkan negara penerbit dan negara tujuan penggunaan dokumen. Perhatikan pula perubahan mekanisme legalisasi ketika ketentuan Apostille Thailand mulai berlaku pada 2027.

Terlambat Melaporkan Perkawinan

Pasangan yang menunda pelaporan dapat menghadapi kebutuhan dokumen tambahan atau pernyataan keterlambatan.

Untuk menghindari kendala tersebut, segera periksa batas waktu pelaporan kepada Perwakilan RI dan instansi di Indonesia. Simpan bukti pengajuan serta tanda terima setiap kali menyelesaikan tahapan administrasi.

BACA JUGA: Cara Mengubah Status Perkawinan setelah Menikah di Thailand

Tips Mengurus Akta Pernikahan Thailand agar Lebih Lancar

Persiapan yang baik membantu pasangan mengurangi kesalahan selama proses pencatatan dan pelaporan.

Periksa Persyaratan Sebelum Berangkat

Jangan menunggu sampai tiba di Thailand untuk memeriksa dokumen. Hubungi kantor distrik dan Perwakilan RI terlebih dahulu agar pasangan memahami persyaratan sesuai kewarganegaraan masing-masing.

Selain itu, pastikan seluruh dokumen masih berlaku dan menggunakan data yang konsisten.

Simpan Dokumen Asli dan Salinan

Buat salinan fisik serta digital untuk setiap dokumen penting. Simpan akta pernikahan Thailand, paspor, surat status perkawinan, bukti legalisasi, dan bukti pelaporan dalam folder khusus.

Dengan demikian, pasangan dapat lebih mudah menemukan dokumen ketika mengurus administrasi lanjutan.

Gunakan Penerjemah yang Tepat

Pilih penerjemah yang memahami dokumen administrasi dan istilah hukum. Selain itu, pastikan instansi penerima menyetujui jenis penerjemahan yang pasangan gunakan.

Urus Pelaporan Setelah Kembali ke Indonesia

Jangan menganggap bahwa akta pernikahan Thailand sudah otomatis masuk ke sistem administrasi Indonesia. Periksa kewajiban pelaporan kepada Perwakilan RI serta pencatatan melalui Dukcapil atau KUA sesuai kondisi pasangan.

Minta Bantuan Jika Dokumen Kompleks

Apabila pasangan memiliki dokumen dari beberapa negara, pernah menikah sebelumnya, atau menemukan perbedaan identitas, konsultasi administrasi dapat membantu memetakan kebutuhan dokumen.

Namun, keputusan mengenai penerimaan dokumen dan pencatatan tetap menjadi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang.

BACA JUGA: Jasa Pengurusan Akta Pernikahan Thailand

Jasa Pengurusan Akta Pernikahan Thailand

Pengurusan akta pernikahan Thailand membutuhkan ketelitian karena melibatkan dokumen dari dua negara. Pasangan perlu memahami persyaratan Thailand, menyiapkan bukti perkawinan, menerjemahkan dokumen, mengikuti prosedur pengesahan, serta melanjutkan pelaporan di Indonesia.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan dokumen pernikahan internasional. Layanan ini membantu pasangan memeriksa kebutuhan administrasi, menyiapkan dokumen pendukung, mengidentifikasi kebutuhan penerjemahan, serta memahami tahapan pelaporan perkawinan luar negeri.

Melalui pendampingan tersebut, pasangan dapat memperoleh gambaran mengenai dokumen yang perlu di siapkan sebelum mengajukan permohonan kepada instansi terkait. Selain itu, pemeriksaan awal dapat membantu menemukan perbedaan data atau kekurangan berkas yang perlu di perbaiki.

Sebelum memulai pengurusan, siapkan akta pernikahan Thailand, paspor kedua pasangan, identitas WNI, serta bukti pencatatan dari pemerintah Thailand. Selanjutnya, konsultasikan kebutuhan dokumen berdasarkan tujuan penggunaan di Indonesia, baik untuk administrasi kependudukan maupun pencatatan pernikahan di KUA.

Konsultasi Akta Pernikahan Thailand Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp