Akta pernikahan Thailand memerlukan proses legalisasi dan penyesuaian administrasi sebelum pasangan menggunakannya untuk berbagai keperluan resmi di Indonesia. Dokumen ini menjadi bukti pencatatan perkawinan oleh pemerintah Thailand. Namun, instansi Indonesia mungkin meminta pengesahan tanda tangan pejabat penerbit, terjemahan bahasa Indonesia, serta bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, pasangan perlu memahami tahapan legalisasi sejak masih berada di Thailand hingga menyelesaikan administrasi di Indonesia. Selain menyiapkan akta asli, pemohon juga perlu memeriksa identitas pasangan, jenis dokumen perkawinan, dan tujuan penggunaan dokumen tersebut. Dengan persiapan yang tepat, proses administrasi dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi risiko penolakan berkas.
Apa Itu Legalisasi Akta Pernikahan Thailand?
Legalisasi akta pernikahan Thailand merupakan proses pengesahan tanda tangan atau kewenangan pejabat yang menerbitkan maupun mengesahkan dokumen tersebut. Tujuannya agar instansi di Indonesia dapat memeriksa keaslian formal dokumen sebelum menerima akta untuk keperluan administrasi.
Dalam praktiknya, legalisasi tidak sama dengan pemeriksaan seluruh isi perkawinan. Pengesahan tanda tangan pejabat tidak otomatis membuktikan bahwa semua keterangan dalam akta benar atau bahwa perkawinan memenuhi seluruh ketentuan hukum Indonesia. Oleh sebab itu, pemohon tetap perlu memastikan kesesuaian data dan ketentuan perkawinan yang berlaku.
Selain itu, akta pernikahan Thailand dapat berbentuk dokumen resmi yang berasal dari kantor distrik atau kantor pencatatan sipil setempat. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pasangan telah mencatatkan perkawinan sesuai prosedur Thailand.
Fungsi Legalisasi untuk Keperluan di Indonesia
Legalisasi membantu instansi Indonesia mengenali dokumen perkawinan yang berasal dari Thailand. Misalnya, pasangan dapat memerlukan dokumen tersebut untuk memperbarui data status perkawinan, mengurus administrasi kependudukan, mendaftarkan perkawinan ke KUA, atau menyelesaikan urusan keluarga lainnya.
Selain itu, pengesahan dokumen membantu petugas memeriksa asal dokumen dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pasangan memiliki dokumen pendukung yang lebih siap untuk menjalani pemeriksaan administrasi.
Perbedaan Legalisasi dan Penerjemahan
Legalisasi dan penerjemahan memiliki fungsi yang berbeda. Legalisasi berkaitan dengan pengesahan tanda tangan atau kewenangan pejabat, sedangkan penerjemahan membantu instansi Indonesia memahami isi dokumen berbahasa Thailand.
Oleh karena itu, pasangan tidak cukup hanya menerjemahkan akta pernikahan. Sebaliknya, pengesahan dokumen saja juga belum tentu memenuhi permintaan instansi penerima apabila mereka membutuhkan terjemahan bahasa Indonesia.
BACA JUGA: Akta Pernikahan Thailand: Syarat dan Pengurusan di Indonesia
Jenis Akta Pernikahan Thailand yang Perlu Disiapkan
Sebelum memulai proses legalisasi, pasangan perlu mengenali dokumen yang mereka miliki. Thailand menggunakan dokumen pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan registrasi di kantor distrik atau kantor setempat.
Kor Ror 2
Kor Ror 2 merupakan dokumen yang berkaitan dengan catatan atau registrasi perkawinan dalam administrasi Thailand. Dokumen ini dapat memuat informasi pencatatan perkawinan yang tercatat pada instansi setempat.
Namun, pemohon perlu memastikan bentuk dokumen yang diminta oleh instansi Indonesia. Sebab, kebutuhan administrasi tertentu mungkin memerlukan dokumen pencatatan, salinan resmi, atau bukti perkawinan lain.
Kor Ror 3
Kor Ror 3 dikenal sebagai sertifikat atau surat keterangan perkawinan Thailand. Dokumen ini menjadi salah satu bukti resmi bahwa pasangan telah mencatatkan perkawinan melalui otoritas setempat.
Selain memeriksa nama dokumen, pasangan perlu memastikan bahwa salinan yang mereka miliki memuat informasi penting, seperti nama suami dan istri, tanggal pencatatan, serta identitas kantor penerbit.
Salinan Resmi dan Dokumen Pendukung
Selain akta atau sertifikat perkawinan, pasangan sebaiknya menyiapkan salinan resmi dan dokumen pendukung. Misalnya, paspor, kartu identitas, serta dokumen lain yang dapat membantu petugas mencocokkan identitas pasangan.
Apabila akta mengalami kerusakan, kehilangan, atau perbedaan data, pasangan sebaiknya mengurus perbaikan atau salinan resmi melalui kantor distrik yang menerbitkan dokumen. Dengan demikian, pemohon dapat menghindari masalah ketika mengajukan legalisasi.
BACA JUGA: Cara Mengurus Akta Pernikahan Thailand untuk WNI dan WNA

Syarat Legalisasi Akta Pernikahan Thailand
Persyaratan legalisasi dapat berbeda menurut jenis dokumen dan kebutuhan instansi penerima. Meskipun demikian, beberapa dokumen berikut dapat menjadi persiapan awal sebelum pasangan mengajukan pengesahan.
Akta Pernikahan Asli
Pemohon perlu menyiapkan akta pernikahan Thailand asli atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas pencatatan perkawinan. Pastikan dokumen memiliki tanda tangan, cap, nomor registrasi, atau unsur pengesahan sesuai format penerbit.
Selain itu, periksa kondisi fisik dokumen. Akta yang sobek, buram, atau tidak terbaca dapat menyulitkan pemeriksaan oleh instansi terkait.
Paspor Suami dan Istri
Pasangan perlu menyiapkan salinan paspor untuk membantu petugas mencocokkan identitas. Periksa kembali ejaan nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan nomor paspor.
Apabila nama dalam akta berbeda dari paspor, siapkan dokumen pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut. Sebagai contoh, pasangan dapat memerlukan dokumen perubahan nama atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Dokumen Identitas Tambahan
Selain paspor, pasangan dapat menyiapkan KTP bagi WNI dan kartu identitas bagi pasangan berkewarganegaraan Thailand. Dokumen tambahan ini membantu petugas memeriksa kesesuaian data pribadi.
Namun, kebutuhan dokumen identitas dapat mengikuti ketentuan kantor yang menerima permohonan. Oleh karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa daftar persyaratan sebelum menyerahkan berkas.
Terjemahan Bahasa Indonesia
Akta pernikahan Thailand umumnya menggunakan bahasa Thailand. Karena itu, pasangan perlu menyiapkan terjemahan bahasa Indonesia apabila instansi penerima memintanya.
Gunakan penerjemah tersumpah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Indonesia. Selain itu, pastikan terjemahan memuat seluruh informasi penting, termasuk nama, tanggal perkawinan, nomor dokumen, nama pejabat, dan keterangan resmi lainnya.
Surat Kuasa Jika Menggunakan Perwakilan
Apabila pasangan menggunakan jasa pihak lain untuk membantu proses administrasi, siapkan surat kuasa sesuai kebutuhan instansi. Surat tersebut perlu memuat identitas pemberi dan penerima kuasa serta ruang lingkup tindakan yang mendapat izin.
Dengan demikian, petugas dapat memeriksa kewenangan pihak yang menyerahkan atau mengambil dokumen.
Tahapan Legalisasi Akta Pernikahan Thailand di Indonesia
Proses legalisasi membutuhkan koordinasi antara instansi Thailand dan Perwakilan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pasangan sebaiknya memulai proses dari negara penerbit dokumen sebelum menggunakan akta tersebut di Indonesia.
1. Memeriksa Akta Pernikahan dari Thailand
Langkah pertama adalah memeriksa akta pernikahan yang diterbitkan oleh kantor distrik atau instansi pencatatan perkawinan Thailand. Pastikan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dan memuat informasi pasangan secara lengkap.
Selanjutnya, periksa kesesuaian nama dengan paspor. Perhatikan juga tanggal perkawinan, nomor registrasi, dan keterangan kantor penerbit. Apabila terdapat kesalahan, mintalah perbaikan kepada instansi Thailand sebelum melanjutkan proses.
2. Meminta Pengesahan dari Instansi Thailand
Setelah memeriksa akta, pasangan perlu mengikuti prosedur pengesahan dokumen melalui otoritas Thailand. Salah satu instansi yang menangani legalisasi dokumen adalah Department of Consular Affairs pada Ministry of Foreign Affairs Thailand.
Pemohon perlu memeriksa ketentuan layanan yang berlaku untuk jenis akta tersebut. Selain itu, siapkan dokumen asli, salinan, identitas, dan persyaratan lain sesuai arahan instansi.
Pengesahan dari otoritas Thailand menjadi bagian penting dalam rangkaian legalisasi tradisional. Dengan adanya pengesahan tersebut, instansi berikutnya dapat memeriksa tanda tangan atau pengesahan pejabat sebelumnya.
3. Mengurus Legalisasi di KBRI Bangkok
Setelah mengikuti proses pengesahan di Thailand, pasangan perlu menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok untuk memastikan persyaratan legalisasi dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia.
KBRI Bangkok merupakan Perwakilan RI yang menangani layanan kekonsuleran di Thailand sesuai wilayah akreditasinya. Pemohon perlu memastikan jenis dokumen, bentuk pengesahan sebelumnya, dan persyaratan yang berlaku sebelum menyerahkan akta.
Selain itu, tanyakan apakah KBRI membutuhkan dokumen asli, terjemahan, salinan paspor, formulir, atau dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, pasangan dapat menyesuaikan berkas sejak awal.
4. Memeriksa Legalisasi di Kementerian Luar Negeri Indonesia
Setelah memperoleh pengesahan dari Perwakilan RI, pasangan perlu memeriksa apakah instansi penerima masih meminta tahapan legalisasi lanjutan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Kemlu menyediakan layanan legalisasi untuk dokumen yang terbit di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia. Namun, ketentuan penerimaan dokumen bergantung pada status pengesahan sebelumnya dan prosedur layanan yang berlaku.
Apabila pemohon perlu mengajukan legalisasi di Kemlu, periksa panduan melalui layanan resmi STEMPEL ASLI. Selanjutnya, ikuti petunjuk pendaftaran, unggah dokumen, dan proses pembayaran apabila permohonan memperoleh persetujuan.
Dengan demikian, pasangan tidak perlu mengasumsikan bahwa setiap dokumen harus melalui tahapan yang sama. Konfirmasikan urutan pengesahan kepada KBRI dan instansi penerima sebelum mengirim atau membawa dokumen.
5. Menerjemahkan Akta ke Bahasa Indonesia
Setelah mengetahui kebutuhan pengesahan, pasangan dapat menyiapkan terjemahan resmi bahasa Indonesia. Pilih penerjemah tersumpah dan sampaikan dokumen yang telah memperoleh pengesahan sesuai arahan instansi penerima.
Penerjemah perlu mempertahankan seluruh informasi dalam dokumen asli. Oleh karena itu, jangan mengubah ejaan nama, tanggal, nomor registrasi, atau keterangan pejabat tanpa dasar dokumen pendukung.
Selain itu, periksa hasil terjemahan sebelum menggunakannya. Kesalahan satu huruf pada nama atau perbedaan tanggal dapat memicu pemeriksaan tambahan.
6. Menyiapkan Berkas untuk Instansi di Indonesia
Setelah proses legalisasi dan penerjemahan selesai, susun dokumen dalam satu berkas. Pisahkan akta asli, hasil legalisasi, terjemahan, fotokopi paspor, KTP, dan bukti pelaporan perkawinan apabila sudah tersedia.
Selanjutnya, hubungi instansi yang akan menerima dokumen. Tanyakan apakah mereka memerlukan dokumen asli, salinan yang telah dilegalisasi, atau persyaratan tambahan.
Langkah ini penting karena tujuan penggunaan akta dapat memengaruhi jenis dokumen yang harus pasangan serahkan.
BACA JUGA: Syarat Menikah di Thailand bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
Apakah Akta Pernikahan Thailand Bisa Menggunakan Apostille?
Apostille merupakan sertifikat yang menggantikan rangkaian legalisasi berjenjang untuk dokumen publik antarnegara yang menerapkan Konvensi Apostille 1961. Sistem ini menyederhanakan pengesahan tanda tangan dan cap pejabat pada dokumen publik.
Thailand telah menyimpan instrumen aksesi ke Konvensi Apostille pada 30 Juni 2026. Namun, konvensi tersebut baru berlaku bagi Thailand pada 28 Februari 2027.
Artinya, hingga 14 November 2026, pasangan belum dapat menggunakan Apostille Thailand sebagai pengganti rangkaian legalisasi tradisional untuk akta pernikahan yang akan mereka gunakan di Indonesia. Oleh karena itu, pemohon tetap perlu mengikuti prosedur pengesahan yang berlaku saat ini.
Prosedur Sebelum 28 Februari 2027
Sebelum tanggal berlakunya konvensi bagi Thailand, pasangan perlu mengikuti rangkaian legalisasi melalui otoritas yang berwenang. Proses tersebut dapat mencakup pengesahan dari instansi Thailand dan Perwakilan RI sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemohon perlu memeriksa apakah Kemlu RI atau instansi penerima meminta pengesahan lanjutan. Jangan mengganti proses legalisasi dengan Apostille sebelum sistem tersebut resmi berlaku bagi Thailand.
Prosedur Setelah 28 Februari 2027
Setelah Konvensi Apostille berlaku bagi Thailand, dokumen publik Thailand yang memenuhi ketentuan konvensi berpotensi menggunakan Apostille untuk keperluan di negara peserta, termasuk Indonesia.
Dengan sistem tersebut, pemohon tidak lagi mengikuti rangkaian legalisasi diplomatik tradisional untuk dokumen yang tercakup dalam konvensi dan memenuhi persyaratannya. Namun, pasangan tetap perlu memastikan bahwa jenis dokumen dan tanda tangan pejabat penerbit memenuhi ketentuan Apostille.
Selain itu, Apostille tidak menggantikan penerjemahan dokumen. Instansi Indonesia tetap dapat meminta terjemahan bahasa Indonesia dan dokumen pendukung sesuai tujuan administrasi.
BACA JUGA: Cara Melaporkan Pernikahan di Thailand ke KBRI dan Dukcapil
Cara Melaporkan Akta Pernikahan Thailand di Indonesia
Legalisasi akta pernikahan dan pelaporan perkawinan merupakan dua proses yang berbeda. Legalisasi berkaitan dengan pengesahan formal dokumen, sedangkan pelaporan bertujuan mencatat perkawinan luar negeri dalam administrasi Indonesia.
Oleh karena itu, pasangan perlu menentukan instansi yang sesuai dengan kebutuhan dan status perkawinannya.
Pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri perlu memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa WNI mencatatkan perkawinan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah kembali ke Indonesia, pasangan melaporkan peristiwa perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari.
Untuk keperluan tersebut, pasangan perlu menyiapkan bukti perkawinan dari Thailand, bukti pelaporan kepada Perwakilan RI, identitas suami dan istri, serta dokumen lain sesuai ketentuan Dukcapil setempat.
Selain itu, periksa persyaratan teknis pada Dinas Dukcapil karena kelengkapan berkas dapat mengikuti kondisi administrasi masing-masing pemohon.
BACA JUGA: Jasa Pengurusan Akta Pernikahan Thailand
Pelaporan ke KUA untuk Pasangan Muslim
Pasangan Muslim perlu memperhatikan ketentuan pencatatan pernikahan luar negeri dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.
Apabila pasangan melangsungkan pernikahan di Thailand dan mencatatkannya melalui pemerintah setempat, mereka perlu mendaftarkan bukti pernikahan ke KUA Kecamatan sesuai tempat tinggal suami atau istri paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia.
Selanjutnya, pasangan perlu membawa bukti nikah dari Thailand dan bukti pelaporan dari kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila mereka melewati batas waktu satu tahun, ketentuan tersebut meminta pasangan membuat pernyataan mengenai kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
Namun, pasangan perlu memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan nikah. Sebab, bukti perkawinan luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat langsung didaftarkan ke KUA.
Perbedaan Pelaporan Dukcapil dan KUA
Dukcapil dan KUA memiliki kewenangan administrasi yang berbeda. Dukcapil menangani pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, KUA menangani pencatatan pernikahan bagi umat Islam berdasarkan peraturan Kementerian Agama.
Oleh karena itu, pasangan perlu memilih jalur administrasi sesuai agama dan kebutuhan pencatatan perkawinannya. Jangan menganggap bahwa legalisasi akta otomatis menyelesaikan seluruh proses pelaporan di Indonesia.
BACA JUGA: Akta Pernikahan Thailand Hilang atau Rusak: Cara Mengurusnya
Kesalahan Saat Legalisasi Akta Pernikahan Thailand
Proses legalisasi dapat mengalami hambatan ketika pasangan tidak memeriksa dokumen atau salah memahami urutan pengesahan. Karena itu, perhatikan beberapa kesalahan berikut sebelum mengajukan permohonan.
Menggunakan Dokumen yang Tidak Lengkap
Sebagian pemohon hanya membawa sertifikat perkawinan tanpa menyiapkan salinan resmi atau identitas pasangan. Padahal, petugas dapat meminta dokumen tambahan untuk mencocokkan data.
Oleh karena itu, siapkan akta asli, salinan, paspor, KTP, dan dokumen pendukung sesuai daftar persyaratan.
Salah Menulis Nama dan Tanggal
Perbedaan ejaan nama antara akta dan paspor dapat memicu pemeriksaan tambahan. Begitu pula dengan kesalahan tanggal lahir atau tanggal perkawinan.
Sebelum mengajukan legalisasi, cocokkan seluruh data dengan dokumen identitas. Apabila terdapat perbedaan, mintalah dokumen penjelas atau perbaikan dari instansi penerbit.
Menggunakan Terjemahan yang Tidak Sesuai
Terjemahan biasa belum tentu memenuhi kebutuhan instansi Indonesia. Sebab, beberapa instansi meminta terjemahan dari penerjemah tersumpah.
Karena itu, pastikan pemohon menggunakan penerjemah yang memenuhi ketentuan dan menyampaikan hasil terjemahan sesuai permintaan instansi penerima.
Menganggap Apostille Sudah Berlaku untuk Thailand
Thailand memang telah menyetujui aksesi Konvensi Apostille. Namun, konvensi tersebut baru berlaku bagi Thailand pada 28 Februari 2027.
Dengan demikian, pasangan yang mengurus dokumen sebelum tanggal tersebut tetap perlu mengikuti prosedur legalisasi tradisional. Jangan sampai pemohon menggunakan sertifikat atau prosedur yang belum berlaku sehingga instansi penerima menolak dokumen.
Tidak Melaporkan Perkawinan Setelah Kembali ke Indonesia
Legalisasi tidak menggantikan kewajiban pelaporan perkawinan. Pasangan tetap perlu mengurus administrasi sesuai ketentuan Dukcapil atau KUA.
Selain itu, perhatikan tenggat waktu pelaporan. Untuk pelaporan kepada instansi pelaksana berdasarkan Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan, terdapat batas waktu 30 hari setelah kembali ke Indonesia. Sementara itu, ketentuan KUA untuk pendaftaran bukti perkawinan luar negeri yang dicatat pemerintah setempat menetapkan batas waktu paling lambat satu tahun setelah kembali ke tanah air.
BACA JUGA: Menikah dengan Warga Negara Thailand: Syarat dan Dokumen
Berapa Lama Proses Legalisasi Akta Pernikahan Thailand?
Waktu legalisasi bergantung pada beberapa faktor. Misalnya, jenis dokumen, kelengkapan persyaratan, antrean layanan, kebutuhan penerjemahan, serta proses pengesahan dari instansi Thailand dan Perwakilan RI.
Selain itu, proses dapat berlangsung lebih lama apabila petugas menemukan perbedaan data atau meminta dokumen tambahan. Pemohon juga perlu memperhitungkan waktu pengiriman dokumen apabila mereka mengurus sebagian tahapan dari Indonesia.
Oleh karena itu, pasangan sebaiknya tidak menetapkan jadwal penggunaan akta sebelum memperoleh kepastian dari instansi terkait. Hubungi kantor penerbit di Thailand, KBRI Bangkok, dan instansi penerima di Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai waktu layanan terbaru.
BACA JUGA: Biaya Menikah di Thailand dan Pengurusan Akta Pernikahan
Tips Agar Legalisasi Akta Pernikahan Thailand Berjalan Lancar
Persiapan yang baik membantu pasangan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Selain itu, komunikasi dengan instansi penerima dapat membantu pemohon memahami urutan pengesahan yang tepat.
Beberapa langkah berikut dapat menjadi perhatian:
- Periksa akta asli. Pastikan dokumen berasal dari instansi resmi Thailand dan seluruh informasi dapat terbaca.
- Cocokkan identitas pasangan. Periksa nama, tanggal lahir, dan kewarganegaraan pada akta serta paspor.
- Konfirmasi prosedur legalisasi. Hubungi otoritas Thailand dan KBRI Bangkok untuk mengetahui persyaratan terbaru.
- Tentukan kebutuhan terjemahan. Pastikan instansi penerima menerima format terjemahan yang pemohon siapkan.
- Simpan salinan dokumen. Buat salinan digital dan fisik untuk mengantisipasi kehilangan atau permintaan berkas tambahan.
- Perhatikan tenggat pelaporan. Segera urus pencatatan di Indonesia sesuai jalur administrasi yang berlaku.
- Periksa ketentuan Apostille. Sesuaikan prosedur dengan tanggal berlakunya konvensi bagi Thailand.
Dengan mengikuti langkah tersebut, pasangan dapat mempersiapkan dokumen secara lebih sistematis. Selain itu, pemohon dapat mengurangi risiko pengulangan proses akibat kesalahan berkas.
BACA JUGA: Cara Mengubah Status Perkawinan setelah Menikah di Thailand
Jasa Pengurusan Legalisasi Akta Pernikahan Thailand
Pengurusan akta pernikahan Thailand membutuhkan ketelitian karena melibatkan dokumen berbahasa asing, instansi Thailand, Perwakilan Republik Indonesia, serta lembaga administrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, pasangan perlu memahami setiap tahapan sebelum menyerahkan dokumen.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen internasional, termasuk pemeriksaan kelengkapan berkas, penerjemahan dokumen, dan konsultasi tahapan legalisasi sesuai kebutuhan pemohon.
Selain membantu memeriksa dokumen, tim dapat memberikan arahan mengenai persiapan akta pernikahan Thailand untuk keperluan administrasi di Indonesia. Dengan demikian, pasangan dapat memahami dokumen yang perlu disiapkan dan tahapan yang perlu mereka jalani.
Namun, proses pengesahan tetap mengikuti kewenangan instansi resmi Thailand dan Indonesia. Persyaratan, biaya, serta waktu penyelesaian juga dapat berubah sesuai kebijakan lembaga terkait. Karena itu, lakukan pemeriksaan kebutuhan dokumen sebelum memulai pengurusan.
Konsultasi Akta Pernikahan Thailand Sekarang