Menikah dengan warga negara Thailand membutuhkan persiapan administrasi yang cermat, terutama jika pasangan ingin melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Thailand. Calon pengantin asal Indonesia perlu memahami persyaratan hukum, menyiapkan dokumen identitas, serta membuktikan status perkawinan sebelum mengajukan pencatatan kepada kantor distrik Thailand.
Selain itu, pasangan perlu memperhatikan ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia. Dokumen dari Thailand nantinya dapat menjadi dasar untuk melaporkan perubahan status perkawinan kepada instansi Indonesia. Oleh karena itu, persiapan sejak awal akan membantu pasangan menghindari kekurangan berkas, kesalahan penerjemahan, dan kendala legalisasi.
Apa Itu Pernikahan dengan Warga Negara Thailand?
Pernikahan dengan warga negara Thailand merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Thailand. Perkawinan ini termasuk perkawinan campuran karena melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara kedua calon pasangan.
Pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Thailand atau Indonesia. Namun, lokasi pencatatan menentukan prosedur administrasi dan lembaga yang perlu mereka hubungi.
Apabila pasangan memilih Thailand, mereka perlu mengikuti ketentuan hukum perkawinan Thailand dan mendaftarkan perkawinan kepada kantor pencatatan distrik setempat. Kantor tersebut dikenal sebagai Amphoe atau Amphur. Sementara itu, beberapa wilayah perkotaan menggunakan sebutan Khet.
Setelah memperoleh bukti perkawinan, pasangan perlu memperhatikan kewajiban pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi pencatatan sipil di Indonesia. Dengan demikian, dokumen perkawinan tidak hanya berguna di Thailand, tetapi juga mendukung pembaruan data keluarga di Indonesia.

Syarat Menikah dengan Warga Negara Thailand
Sebelum mengumpulkan dokumen, calon pengantin perlu memastikan bahwa keduanya memenuhi persyaratan perkawinan. Persyaratan ini mencakup identitas, usia, status perkawinan, serta kesediaan untuk menikah.
1. Memenuhi Batas Usia Perkawinan
Calon pasangan harus memenuhi ketentuan usia yang berlaku di negara tempat mereka mencatatkan perkawinan. Thailand telah mengubah ketentuan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun melalui perubahan hukum yang berlaku sejak Januari 2025.
Namun, calon pengantin tetap perlu menanyakan ketentuan persetujuan orang tua atau wali apabila salah satu pihak belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila salah satu calon pengantin belum mencapai batas usia tersebut, ketentuan dispensasi perkawinan dapat berlaku sesuai hukum Indonesia.
Oleh sebab itu, pasangan perlu memeriksa persyaratan dari kedua negara sebelum menentukan tanggal perkawinan.
2. Tidak Memiliki Ikatan Perkawinan dengan Orang Lain
Kedua calon pengantin harus memiliki status yang memungkinkan mereka untuk menikah. Artinya, masing-masing pihak tidak boleh masih terikat perkawinan yang belum berakhir secara sah.
Warga negara Indonesia perlu menyiapkan bukti status perkawinan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa dirinya belum menikah. Sementara itu, pasangan warga negara Thailand perlu menyiapkan identitas dan dokumen status perkawinan sesuai permintaan kantor distrik.
Apabila salah satu pihak pernah menikah, pasangan perlu menyiapkan dokumen perceraian atau akta kematian pasangan terdahulu. Dokumen tersebut membantu petugas memeriksa apakah calon pengantin sudah memiliki hak untuk menikah kembali.
3. Memenuhi Ketentuan Hukum Perkawinan
Setiap negara memiliki aturan mengenai hubungan keluarga, larangan perkawinan, persetujuan, dan pencatatan. Karena itu, pasangan perlu memastikan bahwa rencana perkawinan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, calon pengantin perlu menyampaikan informasi identitas secara benar. Perbedaan nama, tanggal lahir, atau status perkawinan antara dokumen dapat menghambat pemeriksaan administrasi.
4. Menyatakan Persetujuan untuk Menikah
Kedua calon pengantin harus menyetujui perkawinan tanpa tekanan dari pihak lain. Mereka juga perlu hadir sesuai jadwal dan ketentuan kantor pencatatan perkawinan.
Jika pasangan menggunakan jasa penerjemah atau pendamping administrasi, keduanya tetap perlu memahami isi dokumen yang mereka tandatangani. Dengan demikian, setiap pernyataan dalam proses pencatatan mencerminkan persetujuan masing-masing calon pengantin.
Dokumen WNI untuk Menikah dengan Warga Negara Thailand
Warga negara Indonesia perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan identitas, kewarganegaraan, alamat, serta status perkawinan. Dokumen berikut menjadi daftar awal yang dapat membantu calon pengantin mempersiapkan berkas.
1. Paspor Indonesia
Paspor menjadi dokumen identitas utama bagi WNI yang akan melangsungkan perkawinan di Thailand. Petugas menggunakan paspor untuk memeriksa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, serta nomor identitas perjalanan.
Pastikan masa berlaku paspor masih mencukupi. Selain itu, periksa kesesuaian ejaan nama dengan dokumen lain seperti akta kelahiran dan surat keterangan status perkawinan.
2. Kartu Tanda Penduduk
KTP membantu menunjukkan identitas dan alamat calon pengantin di Indonesia. Dokumen ini juga dapat mendukung proses pengurusan surat keterangan atau dokumen administrasi lainnya.
Simpan KTP asli dan salinan digital maupun cetak. Apabila petugas meminta dokumen tambahan, WNI dapat menggunakan salinan tersebut untuk melengkapi berkas.
3. Kartu Keluarga
Kartu Keluarga dapat membantu menunjukkan data kependudukan dan hubungan keluarga. Informasi di dalamnya juga perlu sesuai dengan identitas pada paspor dan KTP.
Apabila terdapat perubahan alamat, status keluarga, atau nama, sebaiknya WNI memeriksa pembaruan data sebelum mengurus perkawinan.
4. Akta Kelahiran
Akta kelahiran menjadi dokumen pendukung untuk membuktikan data kelahiran dan identitas. Dokumen ini dapat membantu petugas memeriksa kesesuaian informasi calon pengantin.
Beberapa kantor pencatatan mungkin meminta akta kelahiran atau dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan pemeriksaan. Karena itu, calon pengantin sebaiknya menanyakan daftar dokumen secara langsung kepada kantor distrik tujuan.
5. Surat Keterangan Status Perkawinan
Surat keterangan status perkawinan menjadi salah satu dokumen penting bagi WNI yang ingin menikah di Thailand. Dokumen ini menjelaskan apakah calon pengantin masih lajang, sudah bercerai, atau berstatus duda maupun janda.
Dalam praktiknya, calon pengantin perlu menanyakan penerbitan surat keterangan tersebut kepada instansi Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia yang berwenang. Persyaratan penerbitan dapat berbeda sesuai kondisi pemohon dan dokumen pendukung yang tersedia.
Selain itu, otoritas Thailand memiliki ketentuan mengenai pengesahan dokumen status perkawinan dari negara asal calon pengantin asing. Oleh sebab itu, WNI perlu memastikan bentuk dokumen yang diterima oleh kantor distrik Thailand sebelum mengurusnya.
6. Dokumen Perceraian atau Akta Kematian Pasangan Sebelumnya
Dokumen ini hanya diperlukan apabila salah satu calon pengantin pernah menikah. WNI yang berstatus duda atau janda perlu menyiapkan bukti bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir secara sah.
Dokumen pendukung dapat berupa akta perceraian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau akta kematian pasangan terdahulu. Selain itu, petugas dapat meminta dokumen tambahan untuk memastikan status perkawinan terbaru.
7. Surat Keterangan Perubahan Nama
Apabila nama pada paspor berbeda dari nama dalam akta kelahiran atau dokumen lain, WNI perlu menyiapkan bukti perubahan nama.
Dokumen tersebut membantu petugas memahami bahwa perbedaan nama berasal dari perubahan identitas yang sah, bukan kesalahan administrasi. Dengan demikian, pemeriksaan berkas dapat berjalan lebih lancar.
Dokumen Pasangan Warga Negara Thailand
Selain dokumen WNI, pasangan berkewarganegaraan Thailand juga perlu menyiapkan dokumen identitas dan administrasi sesuai ketentuan kantor distrik.
1. Kartu Identitas Thailand
Warga negara Thailand perlu menunjukkan kartu identitas nasional atau dokumen identitas resmi yang berlaku. Petugas menggunakan dokumen tersebut untuk memeriksa data pribadi calon pengantin.
Pastikan informasi pada kartu identitas sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan lainnya.
2. Dokumen Rumah Tangga Thailand
Dokumen pencatatan alamat atau rumah tangga Thailand dapat membantu menunjukkan informasi tempat tinggal pasangan. Salah satu dokumen yang dikenal adalah Tabien Baan.
Namun, kebutuhan dokumen ini dapat mengikuti kebijakan kantor distrik yang menangani pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pasangan warga negara Thailand sebaiknya mengonfirmasi persyaratan sebelum datang ke kantor.
3. Bukti Status Perkawinan
Pasangan warga negara Thailand perlu memenuhi persyaratan mengenai status perkawinan. Jika pernah menikah, mereka perlu menyiapkan bukti perceraian atau akta kematian pasangan terdahulu sesuai kondisi masing-masing.
Dokumen ini membantu petugas memastikan bahwa kedua calon pengantin memenuhi persyaratan untuk menikah.
4. Dokumen Pendukung Lainnya
Kantor distrik dapat meminta dokumen tambahan sesuai kondisi calon pengantin. Contohnya meliputi surat persetujuan orang tua atau wali, perjanjian pranikah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan keadaan keluarga.
Karena itu, pasangan perlu menghubungi kantor distrik tujuan untuk memperoleh daftar persyaratan terbaru.
Ketentuan Terjemahan dan Legalisasi Dokumen
Dokumen WNI umumnya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan proses administrasi perkawinan di Thailand dapat memerlukan dokumen berbahasa Thailand. Oleh karena itu, pasangan perlu memperhatikan penerjemahan dan pengesahan dokumen sebelum menyerahkan berkas.
1. Menerjemahkan Dokumen ke Bahasa Thailand
Dokumen yang berasal dari Indonesia dapat memerlukan terjemahan bahasa Thailand. Jenis dokumen yang perlu diterjemahkan bergantung pada permintaan kantor distrik dan otoritas Thailand.
Penerjemah perlu menjaga kesesuaian nama, tanggal, nomor dokumen, serta informasi penting lainnya. Selain itu, pasangan harus memastikan bahwa kantor tujuan menerima format terjemahan yang mereka gunakan.
2. Memeriksa Pengesahan dari Otoritas Indonesia
Sebelum membawa dokumen ke Thailand, WNI perlu memeriksa jalur pengesahan yang berlaku untuk dokumen tersebut. Otoritas Thailand dapat meminta pengesahan dari instansi negara asal dan perwakilan Thailand sesuai jenis dokumen.
Karena itu, jangan langsung menganggap semua dokumen cukup dengan terjemahan. Tanyakan terlebih dahulu apakah dokumen memerlukan pengesahan dari instansi penerbit, Kementerian Luar Negeri, atau perwakilan diplomatik Thailand.
3. Mengurus Pengesahan di Thailand
Thailand juga memiliki proses pengesahan dokumen asing melalui Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs. Dokumen yang telah diterjemahkan ke bahasa Thailand dapat memerlukan pemeriksaan dan pengesahan dari otoritas tersebut.
Dengan demikian, pasangan perlu menyusun urutan pengurusan secara benar. Kesalahan urutan dapat membuat calon pengantin harus mengulang proses penerjemahan atau legalisasi.
4. Memeriksa Ketentuan Apostille
Pasangan juga perlu memperhatikan perkembangan aturan Apostille. Thailand telah menyampaikan instrumen aksesi terhadap Konvensi Apostille pada 30 Juni 2026. Namun, konvensi tersebut baru mulai berlaku bagi Thailand pada 28 Februari 2027.
Artinya, pada November 2026, pasangan belum dapat menganggap Apostille sudah berlaku untuk menggantikan prosedur pengesahan dokumen Thailand. Oleh sebab itu, WNI perlu mengikuti jalur legalisasi yang masih berlaku dan mengonfirmasi prosedurnya kepada otoritas terkait.
Prosedur Menikah dengan Warga Negara Thailand
Setelah memahami persyaratan dan dokumen, pasangan dapat menyusun tahapan pencatatan perkawinan. Prosedur berikut menggambarkan alur umum apabila pasangan memilih menikah secara resmi di Thailand.
1. Menentukan Lokasi Pencatatan Perkawinan
Pasangan perlu menentukan kantor distrik atau Amphoe yang akan menangani pencatatan perkawinan. Di wilayah perkotaan tertentu, pasangan dapat berurusan dengan kantor yang menggunakan sebutan Khet.
Selanjutnya, hubungi kantor tersebut untuk menanyakan jadwal, dokumen, biaya administrasi, dan ketentuan khusus bagi warga negara asing. Langkah ini penting karena setiap kantor dapat meminta kelengkapan tambahan sesuai kondisi calon pengantin.
2. Mengurus Surat Keterangan Status Perkawinan
WNI perlu mengurus dokumen yang membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk menikah. Pasangan perlu memastikan instansi penerbit dan format surat yang diterima oleh otoritas Thailand.
Apabila calon pengantin pernah menikah, siapkan pula bukti berakhirnya perkawinan terdahulu. Dengan demikian, petugas dapat memeriksa status perkawinan secara lebih lengkap.
3. Melakukan Penerjemahan dan Legalisasi
Setelah dokumen utama tersedia, pasangan dapat melanjutkan proses penerjemahan dan pengesahan. Perhatikan urutan yang diminta oleh otoritas Thailand agar dokumen dapat diterima oleh kantor distrik.
Selain itu, periksa kembali setiap hasil terjemahan. Kesalahan penulisan nama atau tanggal lahir dapat menimbulkan perbedaan data saat petugas memeriksa identitas calon pengantin.
4. Menyerahkan Dokumen kepada Kantor Distrik
Pasangan datang ke kantor distrik sesuai jadwal dengan membawa dokumen asli dan salinan yang diperlukan. Petugas kemudian memeriksa identitas, status perkawinan, serta kelengkapan berkas.
Jika terdapat kekurangan, petugas dapat meminta pasangan melengkapi dokumen sebelum melanjutkan pencatatan. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan tidak menentukan tanggal perkawinan terlalu dekat dengan jadwal pemeriksaan berkas.
5. Menghadiri Proses Pencatatan Perkawinan
Setelah petugas menyatakan persyaratan terpenuhi, pasangan mengikuti proses pencatatan sesuai ketentuan Thailand. Kedua calon pengantin perlu menyatakan persetujuan di hadapan petugas pencatat.
Persyaratan saksi juga perlu pasangan perhatikan. Pemerintah Thailand mencantumkan kebutuhan dua orang saksi dalam informasi persyaratan pencatatan perkawinan dengan warga negara asing.
6. Menerima Sertifikat Perkawinan Thailand
Setelah pencatatan selesai, pasangan memperoleh dokumen bukti perkawinan dari kantor distrik. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa perkawinan telah tercatat menurut prosedur Thailand.
Simpan dokumen asli dengan baik. Selain itu, mintalah salinan resmi apabila pasangan membutuhkannya untuk keperluan administrasi di Indonesia atau negara lain.
Dokumen Setelah Menikah di Thailand
Proses administrasi tidak berhenti setelah pasangan menerima sertifikat perkawinan. WNI masih perlu memperhatikan pelaporan perkawinan dan kebutuhan dokumen untuk penggunaan di Indonesia.
1. Sertifikat Perkawinan Thailand
Sertifikat perkawinan merupakan dokumen utama yang membuktikan pencatatan perkawinan di Thailand. Pasangan perlu menyimpan dokumen tersebut karena instansi Indonesia dapat memintanya saat proses pelaporan.
Periksa kembali nama kedua pasangan, tanggal perkawinan, dan informasi kantor pencatat. Jika terdapat kesalahan, segera tanyakan prosedur perbaikan kepada kantor distrik penerbit.
2. Terjemahan Sertifikat Perkawinan
Dokumen berbahasa Thailand dapat memerlukan terjemahan bahasa Indonesia untuk keperluan administrasi di Indonesia. Gunakan penerjemah yang memenuhi persyaratan instansi penerima.
Selain itu, pastikan terjemahan memuat seluruh informasi penting. Jangan hanya menerjemahkan bagian nama dan tanggal karena petugas mungkin perlu memeriksa keseluruhan isi sertifikat.
3. Pengesahan Dokumen Perkawinan
Pasangan perlu memeriksa ketentuan pengesahan sertifikat perkawinan Thailand sebelum menggunakannya di Indonesia. Persyaratan dapat mengikuti prosedur legalisasi yang berlaku pada saat pengajuan.
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pada November 2026 Konvensi Apostille belum berlaku bagi Thailand. Karena itu, pasangan sebaiknya meminta arahan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi Indonesia yang akan menerima dokumen.
4. Pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan WNI di luar wilayah Indonesia perlu dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, WNI perlu menghubungi perwakilan Indonesia yang menangani wilayah Thailand untuk mengetahui prosedur pelaporan, formulir, dan dokumen pendukung.
5. Pelaporan ke Instansi Indonesia Setelah Kembali
Setelah kembali ke Indonesia, pasangan perlu melaporkan perkawinan kepada instansi pelaksana sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan menetapkan batas pelaporan paling lambat 30 hari sejak WNI kembali ke Indonesia.
Untuk pasangan yang beragama Islam, prosedur pencatatan juga perlu memperhatikan ketentuan Kementerian Agama dan KUA. Sementara itu, pasangan yang menggunakan jalur pencatatan sipil perlu menghubungi Disdukcapil sesuai domisili dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pasangan perlu memastikan jalur pelaporan yang sesuai dengan agama, bentuk pencatatan, dan dokumen perkawinan yang mereka miliki.
Kendala yang Sering Terjadi Saat Mengurus Pernikahan
Persiapan dokumen lintas negara dapat menimbulkan beberapa kendala. Namun, pasangan dapat mengurangi risiko tersebut dengan memeriksa berkas sebelum berangkat.
1. Perbedaan Nama pada Dokumen
Perbedaan ejaan nama antara paspor, KTP, akta kelahiran, dan surat keterangan dapat menghambat pemeriksaan. Bahkan, perbedaan satu huruf dapat menimbulkan pertanyaan dari petugas.
Oleh sebab itu, periksa seluruh dokumen sebelum mengajukan permohonan. Jika terdapat perubahan nama, siapkan dokumen resmi yang menjelaskan perubahan tersebut.
2. Surat Status Perkawinan Tidak Sesuai
Setiap kantor distrik dapat meminta bentuk surat status perkawinan dengan ketentuan tertentu. Surat yang tidak sesuai format atau belum melalui pengesahan yang diminta dapat menyebabkan proses tertunda.
Untuk menghindarinya, minta daftar persyaratan dari kantor distrik terlebih dahulu. Selanjutnya, pastikan instansi penerbit di Indonesia memahami tujuan penggunaan surat tersebut.
3. Dokumen Belum Diterjemahkan
Dokumen berbahasa Indonesia belum tentu dapat langsung diterima oleh petugas di Thailand. Sebaliknya, sertifikat berbahasa Thailand juga dapat memerlukan terjemahan ketika pasangan mengurus pelaporan di Indonesia.
Karena itu, pasangan perlu merencanakan penerjemahan sesuai kebutuhan masing-masing negara. Jangan menunggu sampai jadwal pencatatan tiba untuk mulai mencari penerjemah.
4. Proses Legalisasi Terlambat
Legalisasi dapat melibatkan beberapa instansi. Jika pasangan tidak memahami urutan pengesahan, mereka berisiko mengulang proses atau melewati jadwal yang telah direncanakan.
Sebaiknya, buat daftar tahapan sejak awal. Selain itu, perhitungkan waktu untuk penerbitan dokumen, penerjemahan, pengesahan, dan perjalanan menuju kantor terkait.
5. Tidak Memahami Prosedur Pelaporan di Indonesia
Sebagian pasangan hanya berfokus pada pencatatan perkawinan di Thailand. Padahal, mereka juga perlu memenuhi kewajiban administrasi setelah perkawinan berlangsung.
Oleh sebab itu, tanyakan prosedur pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan instansi pencatatan di Indonesia. Dengan persiapan tersebut, pasangan dapat menjaga kelengkapan dokumen untuk kebutuhan keluarga di kemudian hari.
Tips Menyiapkan Dokumen Pernikahan dengan Warga Negara Thailand
Agar proses lebih terarah, pasangan dapat menerapkan beberapa langkah berikut.
- Buat daftar dokumen kedua pihak. Pisahkan dokumen WNI dan dokumen warga negara Thailand agar tidak ada berkas yang terlewat.
- Hubungi kantor distrik tujuan. Tanyakan persyaratan terbaru, jadwal, ketentuan saksi, dan format dokumen.
- Periksa masa berlaku dokumen. Pastikan paspor dan surat keterangan masih memenuhi ketentuan penerimaan.
- Samakan data identitas. Cocokkan nama, tanggal lahir, dan informasi pribadi pada seluruh dokumen.
- Siapkan dokumen perkawinan sebelumnya. Jika salah satu pihak pernah menikah, lengkapi bukti perceraian atau akta kematian pasangan terdahulu.
- Atur penerjemahan dan legalisasi. Ikuti urutan pengesahan yang diminta oleh otoritas Thailand.
- Simpan salinan dokumen. Buat salinan fisik dan digital untuk mengantisipasi kebutuhan administrasi.
- Rencanakan pelaporan di Indonesia. Siapkan dokumen yang diperlukan sebelum kembali agar proses administrasi berikutnya lebih mudah.
Selain itu, pasangan sebaiknya tidak mengandalkan daftar dokumen umum tanpa konfirmasi. Kondisi calon pengantin, status perkawinan sebelumnya, dan kantor distrik tujuan dapat memengaruhi persyaratan yang berlaku.
Jasa Pengurusan Dokumen Pernikahan Thailand
Menikah dengan warga negara Thailand membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan dokumen lintas negara. Mulai dari paspor, surat keterangan status perkawinan, akta kelahiran, dokumen perceraian, hingga penerjemahan dan legalisasi, setiap berkas memiliki fungsi penting dalam proses administrasi.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen internasional sesuai kebutuhan calon pengantin. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas, pengecekan kesesuaian data, penerjemahan dokumen, serta arahan mengenai tahapan administrasi yang perlu pasangan jalani.
Dengan persiapan yang tepat, calon pengantin dapat memahami kebutuhan dokumen sebelum mengajukan pencatatan perkawinan. Namun, persyaratan akhir tetap mengikuti ketentuan otoritas Thailand dan instansi Indonesia yang menerima dokumen.
Konsultasi Akta Pernikahan Thailand Sekarang