Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pengamanan untuk membantu menjaga keamanan orang, aset, gedung, kawasan usaha, dan objek lainnya. Keberadaan BUJP di butuhkan oleh berbagai sektor, mulai dari perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga perusahaan yang membutuhkan tenaga pengamanan profesional.

Untuk menjalankan usaha ini secara legal, perusahaan perlu memenuhi persyaratan badan usaha, menyiapkan dokumen administrasi, menyediakan personel yang kompeten, serta mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, Prosesnya tidak hanya berkaitan dengan pendirian perusahaan, tetapi juga mencakup pemenuhan standar usaha dan pengawasan dari instansi berwenang.

Di Indonesia, penyelenggaraan usaha jasa pengamanan berkaitan dengan ketentuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2021, serta sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Maka, Kerangka perizinan berusaha juga mengalami penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Oleh karena itu, calon pengusaha perlu memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan izin.

Artikel ini membahas pengertian BUJP, jenis usaha, persyaratan pendirian, proses perizinan, kebutuhan personel, hingga cara memastikan legalitas perusahaan jasa pengamanan.

Baca Juga : Syarat Mendirikan BUJP Dokumen dan Persiapan Perusahaan

Apa Itu Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)?

Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan penyediaan jasa pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, Perusahaan ini memberikan layanan kepada pihak yang membutuhkan dukungan pengamanan profesional untuk melindungi orang, properti, fasilitas, dan kegiatan operasional.

BUJP berbeda dengan perusahaan biasa yang hanya mempekerjakan satpam untuk menjaga lingkungan internalnya sendiri. Maka, BUJP menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengamanan untuk melayani pengguna jasa berdasarkan ruang lingkup usaha dan perizinan yang di miliki.

Dalam pelaksanaannya, BUJP perlu memastikan bahwa kegiatan operasional, personel, penggunaan seragam, serta sistem pengamanan mengikuti ketentuan Polri dan peraturan terkait.

Dengan legalitas yang sesuai, perusahaan dapat membangun kepercayaan calon klien, mengikuti proses pengadaan jasa pengamanan, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan bidang yang di izinkan.

Baca Juga : Cara Mengurus Izin BUJP Tahapan Perizinan Usaha

Apa Fungsi dan Tujuan BUJP?

BUJP berperan dalam menyediakan layanan pengamanan yang terorganisasi untuk mendukung keamanan lingkungan kerja dan kegiatan usaha. Maka, Fungsi perusahaan tidak hanya menempatkan petugas keamanan, tetapi juga mengelola personel, prosedur, dan pelaksanaan pengamanan sesuai kebutuhan klien.

Beberapa fungsi utama BUJP meliputi:

• Menyediakan tenaga satuan pengamanan atau satpam sesuai kebutuhan pengguna jasa.
• Membantu menjaga keamanan gedung, kantor, kawasan industri, dan fasilitas lainnya.
• Menyusun prosedur operasional pengamanan sesuai ruang lingkup layanan.
• Mendukung pengendalian akses orang, kendaraan, dan barang.
• Menyediakan layanan pengamanan khusus sesuai bidang usaha dan perizinan.
• Membantu pengguna jasa meningkatkan ketertiban serta kesiapsiagaan menghadapi gangguan keamanan.

Tujuan utama BUJP adalah memberikan layanan pengamanan yang profesional, terstruktur, dan sesuai peraturan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas personel, pengawasan operasional, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Baca Juga : Dokumen Perizinan BUJP Daftar Persiapan Administrasi

Jenis Usaha dan Bidang Layanan BUJP

Bidang usaha BUJP dapat mencakup beberapa jenis layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, Calon pengusaha perlu menentukan bidang yang akan di jalankan sejak awal karena persyaratan dan kebutuhan personel dapat berbeda.

Secara umum, bidang layanan jasa pengamanan dapat meliputi:

a. Jasa penyediaan tenaga pengamanan

Layanan ini berfokus pada penyediaan personel satpam untuk kebutuhan perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan lokasi lainnya.

b. Jasa konsultasi keamanan

Layanan konsultasi membantu pengguna jasa mengidentifikasi risiko keamanan, menilai kebutuhan pengamanan, dan menyusun rekomendasi sistem keamanan.

c. Jasa penerapan peralatan keamanan

Bidang ini berkaitan dengan pemasangan atau penerapan peralatan keamanan sesuai ruang lingkup usaha dan ketentuan yang berlaku.

d. Jasa pengawalan atau pengamanan tertentu

Layanan ini dapat berkaitan dengan pengawalan, pengamanan kegiatan, atau kebutuhan khusus sesuai bidang usaha yang di izinkan.

e. Jasa pelatihan keamanan

Pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi personel sesuai ketentuan pelatihan serta sertifikasi yang berlaku.

Tidak semua perusahaan dapat menjalankan seluruh bidang tersebut secara otomatis. Pemilihan bidang usaha, klasifikasi kegiatan, dan izin yang di perlukan harus di periksa melalui ketentuan Polri dan sistem OSS.

Baca Juga : Jenis Usaha dan Bidang Jasa BUJP di Indonesia

Syarat Mendirikan BUJP di Indonesia

Pendirian BUJP memerlukan persiapan badan usaha dan pemenuhan persyaratan khusus di bidang pengamanan. Persyaratan yang harus di penuhi bergantung pada bidang usaha yang di pilih serta ketentuan perizinan yang berlaku.

Beberapa persiapan utama meliputi:

1. Mendirikan badan usaha yang sesuai. Maka, Persyaratan BUJP dalam panduan operasional Polri mencantumkan bentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) untuk pengajuan yang di bahas dalam panduan tersebut. Pastikan ketentuan ini sesuai dengan bidang dan skema perizinan yang akan diajukan.
2. Menentukan bidang usaha. Pilih jenis layanan jasa pengamanan yang benar-benar akan dijalankan.
3. Menyiapkan identitas perusahaan. Maka, Lengkapi akta pendirian, pengesahan badan hukum, data pengurus, dan dokumen perusahaan sesuai ketentuan.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB di proses melalui sistem OSS sesuai klasifikasi kegiatan usaha.
5. Menyiapkan struktur organisasi. Susun struktur perusahaan dan daftar personel yang di perlukan.
6. Memenuhi kompetensi pimpinan atau manajer operasional. Maka, Persyaratan kompetensi mengikuti ketentuan bidang layanan yang di pilih.
7. Memenuhi persyaratan asosiasi dan administrasi lain jika di wajibkan. Periksa ketentuan keanggotaan asosiasi, pernyataan penggunaan seragam, serta persyaratan lainnya pada sistem Polri.

Panduan pengurusan BUJP melalui Binmas Online System Polri mencantumkan sejumlah persyaratan tersebut, termasuk NIB, struktur organisasi, daftar personel, kompetensi Gada Utama untuk jabatan tertentu, dan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang valid. Daftar final perlu di sesuaikan dengan persyaratan layanan terkini.

Baca Juga : KBLI untuk Usaha Jasa Pengamanan

Dokumen yang Di butuhkan untuk Perizinan BUJP

Dokumen administrasi merupakan bagian penting dalam pengajuan perizinan BUJP. Maka, Kelengkapan dokumen membantu petugas memeriksa identitas badan usaha, susunan pengurus, kesiapan personel, dan pemenuhan persyaratan operasional.

Dokumen yang dapat di perlukan antara lain:

• Akta pendirian perusahaan dan dokumen pengesahan badan hukum.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
• Data pengurus dan penanggung jawab perusahaan.
• Struktur organisasi perusahaan.
• Daftar personel beserta riwayat hidup sesuai persyaratan.
• Dokumen kompetensi atau sertifikat pelatihan yang di wajibkan.
• Surat pernyataan terkait penggunaan tenaga kerja asing apabila di persyaratkan.
• Surat pernyataan penggunaan seragam satpam sesuai ketentuan.
• Dokumen keanggotaan asosiasi apabila di wajibkan.
• Bukti pemenuhan pembayaran PNBP jika di persyaratkan.

Dokumen tambahan dapat di minta berdasarkan jenis permohonan, seperti izin baru, perluasan bidang usaha, perubahan data, atau kebutuhan operasional tertentu.

Sebaiknya perusahaan membuat daftar periksa dokumen sebelum mengajukan permohonan. Maka, Dengan demikian, data yang di sampaikan dapat lebih konsisten dan risiko perbaikan administrasi dapat di kurangi.

Baca Juga : Persyaratan Satpam bagi BUJP Pelatihan dan Kesiapan Personel

Cara Mengurus Perizinan BUJP

Pengurusan izin BUJP perlu di lakukan melalui mekanisme perizinan yang berlaku. OSS di gunakan untuk perizinan berusaha, sedangkan layanan Polri melalui Binmas Online System (BOS) menyediakan fasilitas terkait pendaftaran dan pengurusan BUJP.

Secara umum, tahapan persiapan dan pengurusan dapat di lakukan sebagai berikut:

Tahap 1: Menentukan bidang usaha

Tentukan layanan yang akan di jalankan dan pastikan klasifikasi kegiatan usahanya sesuai.

Tahap 2: Menyelesaikan legalitas badan usaha

Siapkan dokumen pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum, identitas pengurus, serta dokumen perpajakan yang di perlukan.

Tahap 3: Mengurus NIB melalui OSS

Masukkan data perusahaan dan pilih klasifikasi kegiatan usaha yang sesuai. Maka, Ikuti persyaratan perizinan berbasis risiko yang di tampilkan oleh sistem.

Tahap 4: Menyiapkan persyaratan khusus BUJP

Lengkapi struktur organisasi, data personel, dokumen kompetensi, dan persyaratan lain sesuai bidang layanan.

Tahap 5: Mengakses layanan BUJP Polri

Gunakan portal resmi Binmas Online System Polri untuk memeriksa prosedur pendaftaran serta persyaratan pengajuan BUJP.

Tahap 6: Mengajukan permohonan dan mengikuti verifikasi

Kirim data dan dokumen sesuai instruksi sistem. Apabila ada kekurangan, lakukan perbaikan berdasarkan arahan petugas.

Tahap 7: Memastikan status perizinan sebelum beroperasi

Periksa hasil permohonan dan pastikan perusahaan telah memenuhi perizinan serta persyaratan operasional yang di wajibkan untuk bidang usaha tersebut.

Perlu di perhatikan bahwa NIB tidak selalu berarti seluruh izin khusus BUJP telah terpenuhi. Maka, Perusahaan harus memastikan seluruh persyaratan perizinan berusaha dan ketentuan operasional Polri telah di penuhi sebelum menjalankan kegiatan yang memerlukannya.

Baca Juga : Cara Cek Legalitas BUJP Panduan Memeriksa Perusahaan

KBLI untuk Usaha Jasa Pengamanan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di gunakan untuk mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi yang di jalankan suatu perusahaan. Maka, Pemilihan KBLI yang tepat penting dalam proses pendirian badan usaha dan pengurusan NIB melalui OSS.

Untuk usaha jasa pengamanan, perusahaan perlu memastikan kode KBLI sesuai dengan kegiatan yang benar-benar akan di lakukan. Jangan memilih kode hanya berdasarkan kemiripan nama karena ruang lingkup kegiatan dan kewajiban perizinannya dapat berbeda.

Hal yang perlu di periksa meliputi:

• Deskripsi resmi kegiatan usaha dalam KBLI.
• Kesesuaian antara kegiatan yang di rencanakan dan klasifikasi yang di pilih.
• Tingkat risiko dan persyaratan perizinan yang di tampilkan oleh OSS.
• Ketentuan khusus dari Polri untuk bidang usaha jasa pengamanan.
• Kebutuhan izin tambahan apabila perusahaan menjalankan kegiatan lain.

Periksa klasifikasi melalui portal resmi OSS dan pastikan informasi yang di gunakan merupakan versi yang berlaku saat pengajuan. Maka, Jika perusahaan menjalankan beberapa bidang layanan, setiap kegiatan perlu di tinjau agar tidak terjadi kesalahan pencantuman klasifikasi.

Baca Juga : Biaya dan Waktu Pengurusan Izin BUJP Dan Yang Perlu Disiapkan

Persyaratan Satpam dan Personel BUJP

Kualitas personel merupakan salah satu faktor penting dalam operasional BUJP. Maka, Perusahaan perlu memastikan tenaga pengamanan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas, tingkat tanggung jawab, dan persyaratan yang berlaku.

Persiapan personel dapat mencakup:

• Identitas dan data administrasi personel.
• Riwayat hidup atau daftar personel sesuai kebutuhan pengajuan.
• Pendidikan dan pelatihan satpam sesuai ketentuan.
• Sertifikat kompetensi apabila di wajibkan untuk jabatan atau tugas tertentu.
• Pembekalan mengenai prosedur pengamanan dan pelaporan.
• Kepatuhan terhadap ketentuan seragam serta tata tertib operasional.

Selain personel pelaksana, jabatan pimpinan dan manajer operasional tertentu dapat memiliki persyaratan kompetensi khusus. Panduan BUJP Polri, misalnya, mencantumkan sertifikasi atau ijazah pelatihan Gada Utama bagi direktur utama/direktur dan manajer operasional untuk kategori permohonan yang di atur.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan setiap jabatan sebelum merekrut atau menempatkan personel. Maka, Pemenuhan kompetensi tidak hanya membantu proses perizinan, tetapi juga mendukung mutu layanan pengamanan.

Baca Juga : Perpanjangan dan Perubahan Data Perizinan BUJP

Biaya dan Waktu Pengurusan Izin BUJP

Biaya dan waktu pengurusan izin BUJP dapat berbeda sesuai jenis permohonan, kelengkapan dokumen, bidang usaha, serta kebutuhan pemenuhan persyaratan teknis.

Komponen biaya yang perlu di persiapkan dapat meliputi:

• Biaya pendirian dan administrasi badan usaha.
• Biaya pemenuhan dokumen perusahaan.
• Biaya pelatihan dan sertifikasi personel.
• PNBP atau biaya resmi lain jika di wajibkan.
• Biaya persiapan operasional dan kebutuhan administrasi pendukung.

Sementara itu, waktu pengurusan di pengaruhi oleh kesiapan dokumen, hasil verifikasi, proses audit atau pemeriksaan apabila di perlukan, dan penyelesaian kekurangan administrasi.

Perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan estimasi waktu atau nominal biaya dari sumber yang tidak resmi. Maka, Periksa ketentuan terbaru pada OSS dan BOS Polri, serta pastikan komponen biaya resmi di bedakan dari biaya jasa konsultan atau pihak pendamping.

Baca Juga : Konsultasi Dokumen Legalitas BUJP Persiapan Administrasi

Cara Memeriksa Legalitas BUJP

Pemeriksaan legalitas BUJP di perlukan sebelum perusahaan menawarkan layanan kepada klien atau sebelum calon pengguna jasa menandatangani kontrak kerja sama.

Langkah yang dapat di lakukan antara lain:

1. Periksa identitas perusahaan dan data NIB melalui layanan resmi OSS.
2. Pastikan kegiatan usaha yang tercantum sesuai dengan bidang layanan yang di tawarkan.
3. Periksa status izin atau persetujuan operasional yang di wajibkan untuk BUJP.
4. Cocokkan data badan usaha, pengurus, dan alamat dengan dokumen pendukung.
5. Minta bukti legalitas yang relevan dari perusahaan penyedia jasa.
6. Konfirmasikan kepada instansi berwenang apabila status atau keabsahan dokumen belum jelas.

Perlu di ingat bahwa keberadaan NIB saja tidak selalu membuktikan bahwa seluruh persyaratan khusus jasa pengamanan telah terpenuhi. Maka, Pemeriksaan perlu mencakup izin dan kewajiban lain yang berlaku untuk bidang usaha tersebut.

Kewajiban BUJP Setelah Memperoleh Izin

Setelah memenuhi persyaratan perizinan, BUJP tetap harus menjaga kepatuhan selama menjalankan kegiatan usaha. Maka, Legalitas bukan hanya dokumen yang di urus pada awal pendirian, melainkan bagian dari pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan adalah:

• Menjalankan kegiatan sesuai bidang usaha dan izin yang di miliki.
• Menjaga keakuratan data perusahaan pada sistem yang di gunakan.
• Memastikan personel memenuhi persyaratan kompetensi.
• Mematuhi ketentuan penggunaan seragam dan prosedur operasional.
• Memperbarui data apabila terjadi perubahan yang wajib dilaporkan.
• Memenuhi kewajiban perizinan dan pengawasan sesuai aturan.
• Menyimpan dokumen legalitas serta bukti pemenuhan kewajiban perusahaan.

Apabila perusahaan ingin menambah bidang usaha, membuka cabang, atau mengubah data penting, periksa apakah perubahan tersebut memerlukan pembaruan pada OSS, BOS Polri, atau persetujuan dari instansi terkait.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengurus BUJP

Proses perizinan dapat mengalami hambatan jika perusahaan tidak menyiapkan dokumen dan data dengan benar. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

• Memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
• Menganggap NIB sudah cukup untuk seluruh kegiatan BUJP.
• Mengajukan dokumen yang tidak lengkap atau memiliki data berbeda.
• Tidak memenuhi persyaratan kompetensi personel.
• Mengabaikan persyaratan khusus sesuai bidang layanan.
• Menggunakan informasi prosedur yang sudah tidak berlaku.
• Menjalankan kegiatan yang memerlukan izin sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan terbaru melalui OSS dan BOS Polri sebelum mengajukan permohonan. Maka, Apabila ada ketentuan yang belum jelas, mintalah penjelasan dari instansi berwenang atau tenaga profesional yang memahami perizinan usaha jasa pengamanan.

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pengamanan secara profesional sesuai bidang usaha dan ketentuan yang berlaku. Maka, Untuk mendirikannya, perusahaan perlu menyiapkan badan usaha, menentukan bidang layanan, mengurus NIB melalui OSS, memenuhi persyaratan khusus BUJP, serta memastikan perizinan operasional yang diwajibkan telah terpenuhi.

Selain persyaratan awal, perusahaan juga harus menjaga kompetensi personel, kelengkapan dokumen, keakuratan data, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku setelah memperoleh izin.

Karena regulasi perizinan dapat mengalami penyesuaian, calon pengusaha sebaiknya menggunakan portal resmi OSS dan Binmas Online System Polri sebagai acuan utama sebelum memulai proses pendirian atau perubahan perizinan BUJP.

Konsultasikan Perizinan BUJP Anda sekarang.