Target NDC Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi salah satu komitmen penting pemerintah untuk menghadapi perubahan iklim. Melalui Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menetapkan arah kebijakan dan langkah pengendalian emisi yang melibatkan berbagai sektor pembangunan. Komitmen ini mencakup pengelolaan energi, kehutanan, pertanian, limbah, serta proses industri.
Seiring perkembangan kebijakan iklim, Indonesia memperbarui target dan pendekatan pengurangan emisi. Pada 2022, pemerintah meningkatkan target melalui dokumen Enhanced NDC dengan sasaran penurunan emisi sebesar 31,89% melalui kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Selanjutnya, Indonesia menyampaikan Second NDC pada Oktober 2025 dengan pendekatan target tingkat emisi untuk periode hingga 2035.
Perubahan tersebut penting untuk dipahami karena target NDC Indonesia tidak hanya berkaitan dengan angka penurunan emisi. Pemerintah juga perlu menjalankan kebijakan nyata, memperkuat sistem pemantauan, menyediakan pendanaan, dan melibatkan pelaku usaha serta masyarakat. Dengan demikian, pencapaian target membutuhkan kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.
Apa Itu Target NDC Indonesia?
Target NDC Indonesia merupakan komitmen nasional untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. NDC merupakan singkatan dari Nationally Determined Contribution, yaitu kontribusi yang ditetapkan secara nasional oleh setiap negara peserta Persetujuan Paris.
Melalui komitmen tersebut, Indonesia menyampaikan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah kemudian menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada berbagai sektor.
Dalam pelaksanaannya, target NDC memiliki dua arah utama. Pertama, Indonesia berupaya mengurangi sumber emisi melalui penggunaan energi yang lebih bersih, perlindungan hutan, serta pengelolaan limbah. Kedua, pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Oleh karena itu, NDC tidak hanya berfungsi sebagai dokumen komitmen internasional. Dokumen ini juga menjadi acuan untuk mengintegrasikan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Baca Juga: Apa Itu Nationally Determined Contribution (NDC)?
Berapa Target NDC Indonesia dalam Mengurangi Emisi?
Target NDC Indonesia mengalami peningkatan dan perubahan pendekatan sejak komitmen pertama pada 2016. Pemerintah memperbarui sasaran tersebut agar sesuai dengan perkembangan kebijakan iklim, kondisi nasional, serta kebutuhan pembangunan rendah karbon.
Untuk memahami target terbaru, masyarakat perlu membedakan Enhanced NDC 2022 dan Second NDC 2025. Kedua dokumen tersebut menggunakan pendekatan penyampaian target yang berbeda.
Target Enhanced NDC Indonesia Tahun 2030
Melalui Enhanced NDC yang disampaikan pada September 2022, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri. Selain itu, Indonesia menargetkan penurunan hingga 43,20% apabila memperoleh dukungan internasional yang memadai.
Kedua angka tersebut menggunakan skenario Business as Usual (BAU) sebagai pembanding. BAU menggambarkan perkiraan tingkat emisi apabila suatu negara menjalankan kegiatan pembangunan tanpa tambahan langkah mitigasi yang direncanakan.
Dengan demikian, target 31,89% menunjukkan besarnya penurunan emisi yang ingin dicapai melalui upaya domestik. Sementara itu, target 43,20% membutuhkan dukungan tambahan, seperti pendanaan, pengembangan teknologi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Peningkatan target tersebut memperlihatkan perkembangan komitmen Indonesia dibandingkan NDC pertama yang menetapkan penurunan 29% melalui kemampuan sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional.
Target Second NDC Indonesia Tahun 2035
Pada Oktober 2025, Indonesia menyampaikan Second NDC kepada UNFCCC. Dokumen terbaru ini menggunakan pendekatan tingkat emisi atau emissions level target, bukan sekadar persentase pengurangan terhadap skenario BAU seperti pendekatan Enhanced NDC.
Dalam Second NDC, Indonesia memperkirakan emisi mencapai puncaknya pada 2030. Proyeksi tingkat emisi pada tahun tersebut berada pada kisaran sekitar 1.345,7 hingga 1.491,5 juta ton COâ‚‚e, bergantung pada skenario pembangunan rendah karbon yang digunakan.
Selanjutnya, Indonesia menargetkan penurunan tingkat emisi pada 2035. Proyeksinya berada pada kisaran sekitar 1.257,7 hingga 1.488,9 juta ton COâ‚‚e.
Perubahan pendekatan ini membuat pembahasan target NDC perlu memperhatikan tahun acuan, skenario, dan satuan emisi. Oleh sebab itu, angka persentase Enhanced NDC 2022 tidak boleh langsung di anggap sebagai format target yang sama dengan Second NDC 2025.
Perbedaan Target Tanpa Syarat dan Bersyarat
Dalam dokumen NDC sebelumnya, Indonesia membedakan target berdasarkan ketersediaan dukungan internasional.
Target tanpa syarat atau unconditional target mengandalkan kemampuan dan sumber daya dalam negeri. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan pengurangan emisi melalui anggaran nasional, peraturan, investasi, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.
Sebaliknya, target bersyarat atau conditional target membutuhkan dukungan tambahan dari komunitas internasional. Dukungan tersebut dapat berbentuk pembiayaan iklim, teknologi rendah karbon, transfer pengetahuan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Perbedaan ini penting karena kebutuhan pendanaan dan teknologi dapat memengaruhi kecepatan pelaksanaan program. Dengan dukungan yang memadai, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan aksi mitigasi secara luas.
Baca Juga: Strategi Implementasi NDC untuk Pembangunan Rendah Karbon
Sektor Prioritas untuk Mencapai Target NDC Indonesia
Pemerintah tidak dapat mencapai target NDC hanya melalui satu bidang pembangunan. Sebaliknya, pengurangan emisi membutuhkan kebijakan yang saling terhubung pada lima sektor utama, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, limbah, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
1. Sektor Energi
Sektor energi menjadi salah satu perhatian utama karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Aktivitas pembangkit listrik, industri, transportasi, dan bangunan membutuhkan energi yang sebagian masih berasal dari batu bara, minyak bumi, serta gas alam.
Untuk mengurangi emisi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan sumber energi bersih lainnya. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat jaringan listrik agar mampu menerima pasokan energi terbarukan secara lebih luas.
Efisiensi energi juga memiliki peran penting. Industri dapat menggunakan mesin hemat energi, sedangkan bangunan dapat menerapkan sistem pencahayaan dan pendingin yang lebih efisien. Di sektor transportasi, penggunaan angkutan umum dan kendaraan listrik dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar fosil.
Dengan langkah tersebut, sektor energi dapat mendukung pencapaian target NDC sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
2. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan
Indonesia memiliki kawasan hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang menyimpan cadangan karbon penting. Namun, deforestasi, kebakaran hutan, kerusakan gambut, dan perubahan fungsi lahan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Program rehabilitasi hutan, restorasi gambut, perlindungan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi mitigasi.
Salah satu agenda penting Indonesia adalah FOLU Net Sink 2030. Melalui agenda ini, pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya mampu menyerap emisi lebih besar daripada emisi yang di hasilkan pada 2030.
Pencapaian agenda tersebut membutuhkan pengawasan kawasan hutan, penegakan hukum, pengelolaan kebakaran, serta keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak fungsi ekosistem.
3. Sektor Pertanian
Sektor pertanian menghasilkan emisi dari berbagai aktivitas, seperti pengelolaan sawah, peternakan, penggunaan pupuk, dan perubahan penggunaan lahan. Gas metana dari persawahan dan peternakan serta dinitrogen oksida dari penggunaan pupuk menjadi bagian dari perhatian mitigasi.
Untuk mengurangi emisi, pelaku pertanian dapat menerapkan pengelolaan air sawah yang lebih efisien, penggunaan pupuk sesuai kebutuhan, dan pengelolaan limbah peternakan. Selain itu, penerapan teknologi pertanian rendah emisi dapat membantu meningkatkan produktivitas tanpa memperbesar tekanan terhadap lingkungan.
Pemerintah juga perlu mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, sektor pertanian dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target NDC Indonesia.
4. Sektor Limbah
Sampah organik yang membusuk di tempat pemrosesan akhir dapat menghasilkan gas metana. Selain itu, pengolahan air limbah yang tidak memadai juga berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengolahan limbah organik. Teknologi pengolahan sampah menjadi energi juga dapat menjadi pilihan apabila memenuhi persyaratan lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu meningkatkan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah. Masyarakat juga dapat berperan melalui pemilahan sampah rumah tangga dan pengurangan penggunaan produk sekali pakai.
Melalui pengelolaan yang lebih baik, sektor limbah dapat mengurangi emisi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
5. Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk
Sektor proses industri dan penggunaan produk atau Industrial Processes and Product Use (IPPU) menghasilkan emisi dari proses produksi dan penggunaan bahan tertentu. Industri semen, kimia, logam, serta penggunaan gas pendingin tertentu menjadi bagian dari cakupan pengendalian emisi.
Untuk mengurangi emisi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, mengganti bahan baku tertentu, menggunakan teknologi rendah karbon, dan mengelola penggunaan energi secara lebih baik.
Selain itu, penerapan standar industri hijau dapat mendorong perusahaan mengurangi pemborosan bahan baku dan energi. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan agar pelaku industri memiliki arah yang jelas dalam menjalankan transformasi rendah karbon.
Baca Juga: Sektor Prioritas dalam Pencapaian Target NDC Indonesia
Strategi Pemerintah untuk Mencapai Target NDC Indonesia
Pencapaian target NDC membutuhkan strategi yang terencana. Pemerintah perlu menghubungkan kebijakan iklim dengan perencanaan pembangunan, anggaran, investasi, dan pengawasan pelaksanaan program.
Memperkuat Kebijakan dan Regulasi
Regulasi menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjalankan aksi pengurangan emisi. Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan terkait konservasi energi, energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, dan nilai ekonomi karbon.
Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Kebijakan ini memberikan kerangka bagi pelaksanaan instrumen seperti perdagangan karbon, pungutan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan sistem registri nasional.
Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan NDC. Aturan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, serta verifikasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Mengembangkan Energi Terbarukan
Pengembangan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan emisi. Pemerintah perlu memperluas kapasitas pembangkit energi bersih dan memperbaiki infrastruktur pendukungnya.
Selain itu, investasi pada teknologi penyimpanan energi, jaringan listrik, dan sistem pengelolaan pasokan dapat membantu meningkatkan keandalan energi terbarukan. Dengan perencanaan yang tepat, transisi energi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan listrik masyarakat dan industri.
Baca Juga: Hubungan NDC, Paris Agreement, dan Ekonomi Karbon Indonesia
Mendorong Investasi Rendah Karbon
Pemerintah membutuhkan investasi untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi rendah karbon. Sumber pembiayaan dapat berasal dari anggaran negara, investasi swasta, lembaga keuangan, serta kerja sama internasional.
Namun, investasi tersebut perlu memiliki perencanaan dan pengukuran dampak yang jelas. Dengan demikian, proyek yang memperoleh pendanaan benar-benar mendukung pengurangan emisi dan tidak sekadar mencantumkan label ramah lingkungan.
Memperkuat Sistem MRV
MRV merupakan singkatan dari Measurement, Reporting, and Verification. Sistem ini membantu pemerintah mengukur, melaporkan, dan memverifikasi hasil kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Melalui MRV, pemerintah dapat mengetahui jumlah emisi yang di hasilkan dan besarnya penurunan emisi dari suatu program. Selanjutnya, hasil pengukuran tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.
Sistem MRV yang kuat juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap laporan pencapaian NDC. Oleh karena itu, setiap sektor membutuhkan data yang konsisten, metode pengukuran yang jelas, serta proses verifikasi yang dapat di pertanggungjawabkan.
Baca Juga: Peran Program Mitigasi Iklim dalam Pencapaian Target NDC
Peran Sistem Registri Nasional dalam Pencapaian NDC
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi aksi perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini menjadi bagian penting dari kerangka transparansi nasional.
Melalui SRN PPI, pemerintah dapat mengelola informasi kegiatan mitigasi dan adaptasi yang di lakukan oleh berbagai pihak. Data tersebut membantu proses pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian target NDC.
Selain itu, integrasi data dapat mengurangi risiko pencatatan ganda dan meningkatkan konsistensi informasi antarinstansi. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik untuk menilai perkembangan aksi iklim.
Pelaku usaha, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat juga perlu memahami tata cara pencatatan kegiatan yang relevan. Ketepatan data menjadi faktor penting karena laporan yang tidak lengkap dapat menghambat proses evaluasi.
Baca Juga: Strategi Adaptasi Perubahan Iklim dalam Komitmen NDC Indonesia
Tantangan dalam Mencapai Target NDC Indonesia
Meskipun Indonesia telah menetapkan berbagai target dan strategi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah perlu mengatasi hambatan tersebut agar program pengurangan emisi berjalan secara konsisten.
Kebutuhan Pendanaan yang Besar
Pengembangan energi bersih, perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dan transformasi industri membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Second NDC Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi sekitar USD 472,6 miliar untuk mencapai target dalam dokumen tersebut berdasarkan perhitungan awal.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa anggaran pemerintah saja tidak cukup. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memperluas kerja sama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra internasional.
Kesiapan Teknologi dan Sumber Daya Manusia
Sebagian sektor masih menghadapi keterbatasan teknologi rendah karbon. Selain itu, tidak semua daerah memiliki tenaga ahli dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan program mitigasi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu memperkuat pelatihan, riset, pengembangan teknologi, dan transfer pengetahuan. Dengan peningkatan kapasitas, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Koordinasi Antarsektor dan Daerah
Pengurangan emisi melibatkan banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, program berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan menghasilkan data yang tidak konsisten.
Karena itu, pemerintah perlu memperjelas pembagian tanggung jawab, menyelaraskan perencanaan, dan memperkuat sistem pelaporan. Koordinasi juga penting agar kebijakan nasional dapat di terapkan sesuai kondisi setiap daerah.
Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Indonesia perlu mengurangi emisi sambil menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Perubahan menuju ekonomi rendah karbon dapat memengaruhi industri, pekerja, dan masyarakat yang bergantung pada sektor beremisi tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip transisi berkeadilan. Kebijakan tersebut perlu memperhatikan perlindungan pekerja, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja baru, serta kebutuhan kelompok masyarakat yang rentan.
Baca Juga: Peran Energi Terbarukan dalam Mendukung Target NDC Indonesia
Peran Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Mendukung Target NDC
Pencapaian target NDC bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Perusahaan dapat memulai langkah mitigasi dengan menghitung jejak emisi dari kegiatan operasional. Selanjutnya, perusahaan dapat menetapkan target internal, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan memilih teknologi produksi yang lebih bersih.
Selain itu, perusahaan perlu memperbaiki pencatatan data emisi agar laporan keberlanjutan memiliki dasar yang jelas. Apabila menjalankan proyek pengurangan emisi, pelaku usaha perlu mengikuti ketentuan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang berlaku.
Masyarakat juga dapat mendukung target NDC melalui kebiasaan sehari-hari. Penggunaan transportasi umum, penghematan listrik, pemilahan sampah, penanaman pohon, dan pengurangan pemborosan makanan merupakan beberapa contoh tindakan yang dapat membantu mengurangi emisi.
Sementara itu, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai perubahan iklim. Edukasi yang tepat membantu masyarakat mengenali hubungan antara aktivitas sehari-hari dan peningkatan emisi gas rumah kaca.
Baca Juga: Peran Kehutanan dan Restorasi Ekosistem dalam Pencapaian NDC
Hubungan Target NDC dengan Net Zero Emission Indonesia
Target NDC merupakan bagian dari perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon dalam jangka panjang. Pemerintah menghubungkan komitmen tersebut dengan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim hingga 2050.
Indonesia juga mempertahankan ambisi mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Net zero emission berarti kondisi ketika emisi gas rumah kaca yang di lepaskan ke atmosfer seimbang dengan jumlah emisi yang di serap atau dihilangkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengurangi emisi secara bertahap pada berbagai sektor. Pengembangan energi bersih, perlindungan ekosistem, peningkatan efisiensi industri, dan pengelolaan limbah menjadi bagian dari proses tersebut.
Namun, net zero emission tidak dapat dicapai hanya melalui penyerapan karbon atau penggunaan teknologi tertentu. Pengurangan emisi dari sumbernya tetap menjadi langkah utama. Oleh karena itu, pencapaian target NDC menjadi fondasi penting untuk mendorong transformasi ekonomi rendah karbon.
Baca Juga: Sistem MRV dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca untuk Target NDC
Pentingnya Data dan Dokumen dalam Pelaksanaan Target NDC
Pelaksanaan target NDC membutuhkan data dan dokumen yang akurat. Pemerintah, perusahaan, dan lembaga terkait perlu menyiapkan informasi mengenai sumber emisi, kegiatan mitigasi, capaian pengurangan emisi, serta kebutuhan pendanaan.
Dokumen tersebut membantu proses perencanaan dan evaluasi. Selain itu, data yang tersusun dengan baik mempermudah proses pelaporan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan yang melibatkan kerja sama internasional, kebutuhan dokumen dapat menjadi lebih kompleks. Setiap pihak perlu memahami format pelaporan, persyaratan teknis, dan ketentuan administrasi yang berkaitan dengan program perubahan iklim.
Karena itu, pemahaman terhadap NDC, MRV, SRN PPI, dan kebijakan nilai ekonomi karbon menjadi penting bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan pengendalian emisi. Ketepatan administrasi dan konsistensi data dapat membantu proses pelaksanaan program berjalan lebih tertib.
Baca Juga: Peran Perusahaan dalam Mendukung Target NDC melalui CSR
Jasa Pengurusan NDC
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pelaku usaha dan pihak yang menjalankan kegiatan terkait perubahan iklim. Pendampingan dapat membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memahami tahapan pengurusan yang relevan.
Dalam kegiatan yang berkaitan dengan target NDC Indonesia, kebutuhan dokumen dapat mencakup informasi kegiatan, data pendukung, laporan, dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemohon perlu memahami kebutuhan setiap proses sebelum mengajukan dokumen.
Pendampingan administrasi tidak menggantikan kewenangan pemerintah dalam melakukan penilaian, verifikasi, atau pengambilan keputusan resmi. Namun, persiapan dokumen yang tertib dapat membantu pihak terkait menjalankan proses administrasi dengan lebih terarah.
Konsultasi Program NDC Indonesia Sekarang
