Hubungan NDC, Paris Agreement, dan Ekonomi Karbon Indonesia

Hubungan NDC, Paris Agreement, dan ekonomi karbon Indonesia menjadi bagian penting dalam arah kebijakan perubahan iklim nasional. Ketiganya saling berkaitan karena Paris Agreement memberikan kerangka kerja sama iklim global, NDC menetapkan komitmen penurunan emisi setiap negara, sedangkan ekonomi karbon menyediakan instrumen untuk mendorong kegiatan rendah emisi. Melalui keterkaitan tersebut, Indonesia dapat menghubungkan target iklim dengan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Indonesia memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendorong investasi, inovasi teknologi, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan nilai ekonomi karbon atau NEK sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target NDC.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menyampaikan Second Nationally Determined Contribution pada Oktober 2025. Dokumen tersebut memperbarui arah komitmen iklim nasional dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan, kebutuhan pembangunan, dan tujuan jangka panjang menuju emisi nol bersih. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 memperkuat kerangka penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Apa Itu NDC dan Paris Agreement?

NDC dan Paris Agreement memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan agenda perubahan iklim global. Keduanya menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan komitmen, menjalankan aksi iklim, dan melaporkan perkembangan pencapaian target.

Pengertian Nationally Determined Contribution

Nationally Determined Contribution atau NDC merupakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional oleh setiap negara pihak dalam Paris Agreement. Dokumen ini memuat komitmen dan rencana negara untuk menangani perubahan iklim, terutama melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap dampak iklim.

Setiap negara menyusun NDC dengan mempertimbangkan kondisi nasional, kemampuan ekonomi, kebutuhan pembangunan, serta kapasitas teknologi. Dengan demikian, setiap negara memiliki ruang untuk menentukan strategi yang sesuai, tetapi tetap berkontribusi terhadap tujuan iklim global.

NDC juga bukan sekadar pernyataan target. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan sektoral, menentukan program mitigasi, mengembangkan adaptasi, dan mengevaluasi perkembangan aksi iklim.

Indonesia menggunakan NDC sebagai pedoman untuk mengarahkan kontribusi sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan selaras dengan rencana pembangunan nasional.

Pengertian Paris Agreement

Paris Agreement atau Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang disepakati pada 2015 dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Perjanjian ini menjadi dasar kerja sama negara-negara untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global.

Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dibandingkan tingkat praindustri dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C.

Paris Agreement juga mendorong negara-negara memperkuat kemampuan adaptasi, meningkatkan ketahanan iklim, dan mengarahkan pembiayaan menuju pembangunan rendah emisi. Oleh sebab itu, perjanjian ini tidak hanya membahas penurunan emisi, tetapi juga mencakup pendanaan, teknologi, transparansi, dan kerja sama internasional.

Dalam pelaksanaannya, setiap negara pihak perlu menyusun dan memperbarui NDC secara berkala. Mekanisme tersebut membantu meningkatkan ambisi iklim dari waktu ke waktu sesuai perkembangan kemampuan dan kondisi nasional.

Baca Juga: Apa Itu Nationally Determined Contribution (NDC)?

Bagaimana Hubungan NDC dengan Paris Agreement?

Hubungan NDC dan Paris Agreement terletak pada pembagian peran antara kerangka kerja global dan komitmen nasional. Paris Agreement menetapkan tujuan bersama, sedangkan NDC menjelaskan kontribusi setiap negara untuk mendukung tujuan tersebut.

Dengan kata lain, Paris Agreement menjadi landasan kerja sama internasional, sementara NDC menjadi instrumen pelaksanaan komitmen pada tingkat negara.

Ada beberapa bentuk hubungan yang perlu dipahami.

Paris Agreement Menetapkan Arah Tujuan Iklim Global

Paris Agreement memberikan arah bagi negara-negara untuk mengendalikan perubahan iklim. Perjanjian tersebut menetapkan tujuan pembatasan kenaikan suhu, penguatan adaptasi, serta penyelarasan aliran pembiayaan dengan pembangunan rendah emisi.

Tujuan global tersebut membutuhkan tindakan nyata dari setiap negara. Oleh karena itu, Paris Agreement mendorong seluruh pihak menyampaikan kontribusi nasional melalui NDC.

NDC Menerjemahkan Tujuan Global Menjadi Target Nasional

Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, sumber daya alam, dan tingkat emisi yang berbeda. Karena itu, negara tidak dapat menggunakan satu strategi yang sama untuk mencapai tujuan iklim.

NDC membantu pemerintah menentukan target dan langkah yang sesuai dengan kondisi nasional. Indonesia, misalnya, mengembangkan strategi berdasarkan karakteristik sektor energi, kehutanan, pertanian, limbah, serta industri.

Melalui pendekatan tersebut, tujuan Paris Agreement dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang lebih konkret.

Pembaruan NDC Mendorong Peningkatan Ambisi

Paris Agreement mendorong negara pihak memperbarui NDC secara berkala, umumnya setiap lima tahun. Setiap pembaruan perlu mencerminkan kemajuan dan peningkatan ambisi dibandingkan komitmen sebelumnya.

Proses ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi ekonomi dapat mengubah kemampuan suatu negara dalam mengurangi emisi.

Indonesia juga mengikuti mekanisme tersebut melalui beberapa tahap pembaruan komitmen hingga penyampaian Second NDC pada 2025.

Pelaporan dan Transparansi Menjaga Akuntabilitas

Paris Agreement mendorong transparansi dalam pelaksanaan komitmen iklim. Negara perlu menyampaikan informasi mengenai inventarisasi emisi, kemajuan pencapaian NDC, serta perkembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi hasil program secara lebih terukur. Selain itu, informasi yang transparan membantu masyarakat internasional memahami kontribusi setiap negara.

Baca Juga: Target NDC Indonesia dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Peran Ekonomi Karbon dalam Pelaksanaan NDC Indonesia

Ekonomi karbon atau nilai ekonomi karbon merupakan pendekatan yang memberikan nilai terhadap emisi gas rumah kaca. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mendorong kegiatan yang mengurangi emisi dan memberikan insentif bagi pelaku yang menjalankan aksi mitigasi.

Dalam konteks NDC, ekonomi karbon berperan sebagai instrumen untuk membantu mencapai target penurunan emisi. Pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengembangkan kegiatan mitigasi yang memiliki manfaat lingkungan sekaligus potensi nilai ekonomi.

Ekonomi karbon Indonesia juga berkaitan dengan upaya mengarahkan investasi menuju kegiatan rendah emisi. Sebagai contoh, proyek energi terbarukan, perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dan efisiensi industri dapat mendukung agenda tersebut.

Beberapa fungsi ekonomi karbon dalam pelaksanaan NDC meliputi:

• Memberikan insentif pengurangan emisi: Pelaku kegiatan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aksi mitigasi yang memenuhi ketentuan.
• Mendorong investasi rendah karbon: Instrumen ekonomi karbon dapat meningkatkan daya tarik proyek yang menghasilkan penurunan emisi.
• Memperkuat pembiayaan iklim: Pemerintah dapat mengembangkan berbagai mekanisme pembiayaan untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi.
• Meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi: Pelaku usaha terdorong mengurangi pemborosan energi dan sumber daya.
• Mendukung pencapaian NDC: Hasil aksi mitigasi dapat berkontribusi terhadap target nasional sesuai aturan pencatatan dan penghitungan emisi.

Namun, ekonomi karbon bukan pengganti kewajiban pemerintah dan pelaku usaha untuk mengurangi emisi secara langsung. Instrumen tersebut perlu berjalan bersama kebijakan sektoral, pengawasan, dan peningkatan kualitas data.

Baca Juga: Strategi Implementasi NDC untuk Pembangunan Rendah Karbon

Hubungan Ekonomi Karbon dengan Paris Agreement

Paris Agreement tidak hanya mengatur komitmen penurunan emisi, tetapi juga membuka ruang kerja sama internasional untuk mendukung pelaksanaan aksi iklim. Salah satu bagian pentingnya terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur pendekatan kerja sama sukarela antarpihak.

Pasal 6 memberikan landasan bagi negara untuk bekerja sama dalam pelaksanaan mitigasi melalui mekanisme tertentu. Kerja sama tersebut dapat mendukung pencapaian NDC, tetapi membutuhkan pencatatan dan penghitungan yang jelas agar tidak terjadi penghitungan ganda atas hasil pengurangan emisi.

Pasal 6.2 tentang Kerja Sama Antarpihak

Pasal 6.2 memberikan ruang bagi negara untuk menggunakan hasil mitigasi yang dialihkan secara internasional atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).

Melalui mekanisme ini, negara dapat bekerja sama dalam kegiatan pengurangan emisi dan menggunakan hasilnya sesuai ketentuan Paris Agreement. Namun, setiap transfer membutuhkan pencatatan dan penyesuaian penghitungan agar satu hasil mitigasi tidak diklaim oleh lebih dari satu negara.

Bagi Indonesia, mekanisme ini membuka peluang kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan proyek rendah karbon. Meskipun demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa transaksi tersebut tetap mendukung kepentingan nasional dan pencapaian NDC.

Pasal 6.4 tentang Mekanisme Kredit Karbon

Pasal 6.4 membentuk mekanisme kredit karbon di bawah pengawasan badan yang ditetapkan dalam kerangka Paris Agreement. Mekanisme ini memungkinkan kegiatan mitigasi menghasilkan unit pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kegiatan yang memenuhi standar dapat menghasilkan kredit karbon untuk penggunaan sesuai ketentuan. Namun, proyek perlu memenuhi persyaratan metodologi, tambahan pengurangan emisi, pemantauan, dan verifikasi.

Mekanisme ini dapat membuka peluang bagi proyek energi bersih, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem. Selain itu, standar yang jelas membantu meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas kredit karbon.

Pasal 6.8 tentang Pendekatan Nonpasar

Paris Agreement juga mengakui pendekatan nonpasar melalui Pasal 6.8. Pendekatan ini mendukung kerja sama iklim tanpa mengandalkan transaksi kredit karbon.

Contohnya mencakup pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, kebijakan pembangunan rendah emisi, dan kerja sama adaptasi. Dengan demikian, negara tetap dapat memperoleh dukungan untuk menjalankan aksi iklim meskipun tidak menggunakan mekanisme perdagangan karbon.

Baca Juga: Sektor Prioritas dalam Pencapaian Target NDC Indonesia

Kebijakan Ekonomi Karbon Indonesia

Indonesia mengembangkan kebijakan ekonomi karbon untuk menghubungkan pengendalian emisi dengan aktivitas pembangunan. Kebijakan ini mencakup instrumen nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, pencatatan aksi mitigasi, dan penguatan sistem pengukuran emisi.

Salah satu landasan hukum penting adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Selain itu, regulasi ini memperkuat kerangka pengendalian emisi dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon agar selaras dengan komitmen NDC Indonesia.

Nilai Ekonomi Karbon sebagai Instrumen Kebijakan

Nilai Ekonomi Karbon atau NEK memberikan nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan aktivitas ekonomi.

Pemerintah dapat menggunakan instrumen NEK untuk mendorong pelaku kegiatan mempertimbangkan dampak emisi dalam keputusan ekonomi. Dengan demikian, kegiatan yang menghasilkan emisi perlu memperhitungkan konsekuensi lingkungannya.

Instrumen tersebut juga dapat memberikan dorongan bagi kegiatan yang menghasilkan penurunan emisi. Namun, penerapannya membutuhkan aturan, data, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli unit karbon atau hasil mitigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pihak yang memiliki hasil pengurangan emisi untuk melakukan transaksi dengan pihak lain yang membutuhkan unit karbon.

Di Indonesia, perdagangan karbon dapat berlangsung melalui bursa karbon dan perdagangan langsung sesuai ketentuan. Setiap transaksi perlu memperhatikan persyaratan administrasi, kualitas unit karbon, serta pencatatan yang berlaku.

Perdagangan karbon dapat mendorong investasi pada proyek mitigasi. Namun, kualitas proyek tetap menjadi faktor utama karena unit karbon perlu mencerminkan pengurangan atau penyerapan emisi yang dapat diukur dan di verifikasi.

Pembayaran Berbasis Kinerja

Pembayaran berbasis kinerja memberikan dukungan keuangan berdasarkan hasil atau capaian tertentu. Dalam konteks iklim, mekanisme ini dapat mendukung kegiatan yang berhasil menurunkan emisi atau menjaga cadangan karbon.

Sebagai contoh, program perlindungan hutan dapat memperoleh dukungan berdasarkan hasil pengurangan deforestasi atau peningkatan kualitas pengelolaan kawasan.

Pendekatan tersebut dapat memperkuat insentif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, pelaksana program perlu menyediakan data serta bukti capaian yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Peran Program Mitigasi Iklim dalam Pencapaian Target NDC

Peran Perpres 110 Tahun 2025 dalam Menghubungkan NDC dan Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 memiliki posisi penting karena menghubungkan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dengan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Regulasi ini memberikan kerangka bagi pemerintah dan pelaku kegiatan untuk menjalankan instrumen ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Beberapa aspek yang berkaitan dengan hubungan NDC dan ekonomi karbon meliputi:

1. Pengendalian emisi nasional: Pemerintah memperkuat penyelenggaraan pengendalian emisi gas rumah kaca.
2. Penggunaan instrumen NEK: Penanggung jawab aksi mitigasi dapat memanfaatkan instrumen nilai ekonomi karbon sesuai ketentuan.
3. Perdagangan karbon: Regulasi memberikan kerangka penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme yang berlaku.
4. Penguatan MRV: Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi mendukung kualitas data aksi mitigasi.
5. Koordinasi pemerintah: Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran dalam pelaksanaan aksi iklim.
6. Pencatatan hasil mitigasi: Administrasi dan dokumentasi membantu menjaga transparansi serta mencegah penghitungan ganda.

Dengan adanya kerangka tersebut, kegiatan ekonomi karbon dapat terhubung dengan target nasional. Namun, setiap proyek tetap perlu mengikuti ketentuan teknis dan mekanisme pencatatan yang berlaku.

Baca Juga: Strategi Adaptasi Perubahan Iklim dalam Komitmen NDC Indonesia

Hubungan NDC dan Ekonomi Karbon dengan Target Pembangunan Indonesia

NDC dan ekonomi karbon tidak berdiri sendiri sebagai agenda lingkungan. Keduanya juga berkaitan dengan transformasi ekonomi, pengembangan industri, ketahanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam.

Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan penurunan emisi tetap mendukung kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan target iklim ke dalam perencanaan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Mendorong Investasi Hijau

Ekonomi karbon dapat meningkatkan peluang investasi pada proyek rendah emisi. Investor dapat mempertimbangkan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta perlindungan ekosistem.

Selain itu, kepastian regulasi dan kualitas data dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan demikian, kebijakan karbon perlu memiliki standar yang jelas dan mekanisme administrasi yang konsisten.

Memperkuat Daya Saing Industri

Perubahan kebijakan iklim global mendorong industri memperhatikan intensitas emisi dalam proses produksi. Perusahaan yang mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dapat memperkuat kesiapan menghadapi perubahan standar pasar.

Karena itu, pelaku industri perlu mengembangkan teknologi rendah karbon, memperbaiki penggunaan energi, dan menghitung jejak emisi secara teratur.

Membuka Peluang Ekonomi Baru

Proyek rendah karbon dapat menciptakan peluang usaha dalam bidang teknologi energi, konsultasi lingkungan, pengelolaan limbah, pemantauan emisi, dan pengembangan proyek karbon.

Selain itu, kegiatan restorasi ekosistem dapat mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Dengan perencanaan yang tepat, agenda iklim dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Mendukung Transisi Energi

Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi beremisi tinggi secara bertahap. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon dapat mendukung pencapaian NDC.

Namun, transisi energi membutuhkan investasi, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan perubahan berlangsung secara terencana dan memperhatikan keterjangkauan energi.

Baca Juga: Peran Energi Terbarukan dalam Mendukung Target NDC Indonesia

Tantangan dalam Mengintegrasikan NDC dan Ekonomi Karbon

Walaupun ekonomi karbon memiliki peluang besar, penerapannya menghadapi beberapa tantangan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mengatasi persoalan tersebut agar instrumen karbon benar-benar mendukung pencapaian target NDC.

Kualitas dan Konsistensi Data Emisi

Data menjadi dasar untuk menghitung emisi dan menilai hasil mitigasi. Apabila data tidak konsisten, pemerintah akan kesulitan membandingkan capaian antarperiode dan menentukan kontribusi suatu proyek.

Karena itu, setiap sektor perlu menggunakan metodologi pengukuran yang sesuai. Selain itu, pengelola program harus menyimpan dokumen pendukung dan mencatat perubahan data secara transparan.

Risiko Penghitungan Ganda

Penghitungan ganda dapat terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi diklaim oleh lebih dari satu pihak. Persoalan ini dapat mengurangi integritas perdagangan karbon dan memengaruhi pencatatan pencapaian NDC.

Untuk mencegahnya, pemerintah perlu memperkuat registrasi, pencatatan transaksi, serta penerapan penyesuaian yang sesuai dengan ketentuan Paris Agreement ketika mekanismenya mensyaratkan hal tersebut.

Kesiapan Pelaku Usaha

Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan teknis untuk menghitung emisi dan mengembangkan proyek karbon. Sebagian pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan mengenai metodologi, dokumen, dan persyaratan administrasi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi karbon Indonesia.

Kepastian Regulasi dan Standar

Pelaku pasar membutuhkan kepastian mengenai aturan, metodologi, kualitas kredit, dan mekanisme transaksi. Perubahan kebijakan teknis juga perlu disosialisasikan agar pelaku kegiatan dapat menyesuaikan proses administrasi.

Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dan menyediakan pedoman yang mudah dipahami.

Keseimbangan antara Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Proyek karbon tidak cukup hanya mengejar nilai transaksi. Setiap kegiatan perlu menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata dan memperhatikan dampak sosial.

Sebagai contoh, proyek kehutanan perlu menjaga hak masyarakat, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi karbon dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Baca Juga: Peran Kehutanan dan Restorasi Ekosistem dalam Pencapaian NDC

Peran Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan NDC

Hubungan NDC, Paris Agreement, dan ekonomi karbon membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah bertugas menyusun kebijakan, menetapkan arah program, dan mengawasi pelaksanaan. Sementara itu, pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan target pengurangan emisi.

Pemerintah pusat dapat mengintegrasikan target NDC ke dalam kebijakan sektoral dan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengembangkan program sesuai kondisi wilayah dan potensi sumber daya setempat.

Pelaku usaha dapat mengambil langkah nyata melalui beberapa kegiatan berikut:

• Mengukur emisi dari kegiatan operasional.
• Meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku.
• Mengembangkan proyek pengurangan atau penyerapan emisi.
• Mengikuti ketentuan perdagangan karbon yang berlaku.
• Menyusun dokumentasi kegiatan dan data pendukung.
• Memperkuat pelaporan serta transparansi aksi iklim.

Masyarakat juga memiliki peran melalui pengelolaan lingkungan, pengurangan sampah, penggunaan energi secara bijak, dan perlindungan ekosistem. Selain itu, lembaga pendidikan dan penelitian dapat membantu melalui pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Baca Juga: Sistem MRV dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca untuk Target NDC

Pentingnya MRV dan SRN PPI dalam Ekonomi Karbon Indonesia

Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV) memiliki peran penting dalam memastikan kualitas aksi mitigasi. Sistem ini membantu pelaksana kegiatan menunjukkan hasil pengurangan emisi berdasarkan data dan metodologi yang relevan.

MRV juga menghubungkan kegiatan di lapangan dengan pencatatan capaian NDC. Tanpa pengukuran yang memadai, pemerintah akan kesulitan menilai apakah suatu proyek benar-benar menghasilkan pengurangan emisi.

Sementara itu, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) mendukung pencatatan aksi dan informasi terkait perubahan iklim. Sistem registri membantu pemerintah mengelola data kegiatan mitigasi dan adaptasi serta meningkatkan transparansi.

Keduanya mendukung ekonomi karbon melalui beberapa fungsi:

1. Mengukur hasil kegiatan: Pelaksana menghitung pengurangan atau penyerapan emisi berdasarkan metodologi yang sesuai.
2. Mendokumentasikan aksi: Penanggung jawab kegiatan menyimpan informasi mengenai lokasi, periode, dan pelaksanaan proyek.
3. Memeriksa kualitas data: Proses verifikasi membantu menilai keandalan informasi yang disampaikan.
4. Mendukung pencatatan nasional: Informasi kegiatan membantu pemerintah memantau kontribusi terhadap target NDC.
5. Menjaga integritas karbon: Pencatatan yang baik membantu mengurangi risiko klaim ganda dan ketidaksesuaian data.

Dengan demikian, MRV dan SRN PPI menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola ekonomi karbon yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Peran Perusahaan dalam Mendukung Target NDC melalui CSR

Jasa Pengurusan NDC dan Dokumen Ekonomi Karbon

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan NDC dan ekonomi karbon membutuhkan pemahaman terhadap persyaratan administrasi, data emisi, dokumen kegiatan, serta ketentuan yang berlaku. Setiap proyek juga dapat memiliki kebutuhan dokumen berbeda sesuai sektor dan mekanisme yang digunakan.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan kegiatan. Pendampingan dapat membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memahami tahapan pengurusan yang relevan.

Sebelum memulai proses, pelaku usaha perlu mengidentifikasi jenis kegiatan, sektor terkait, tujuan pengurusan, dan dokumen pendukung yang tersedia. Selain itu, pemohon perlu memahami bahwa pencatatan, verifikasi teknis, penerbitan unit karbon, dan persetujuan resmi tetap mengikuti kewenangan serta ketentuan lembaga terkait.

Konsultasi Program NDC Indonesia Sekarang