Regulasi dan Kebijakan Komitmen Pengurangan Emisi di Indonesia memiliki peran penting dalam mengarahkan upaya pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor energi, industri, transportasi, pertanian, dan perubahan penggunaan lahan mendorong Indonesia memperkuat kebijakan pengendalian emisi. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan berbagai aturan yang mengatur target penurunan emisi, pelaksanaan aksi mitigasi, pendanaan iklim, hingga perdagangan karbon.
Selain menjadi pedoman bagi pemerintah, regulasi tersebut juga memberikan arah bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, perusahaan dapat menyusun strategi pengurangan emisi, mengukur hasil program, serta menyesuaikan kegiatan operasional dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, komitmen pengurangan emisi tidak cukup hanya melalui penerbitan peraturan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu menjalankan kebijakan secara konsisten. Dengan demikian, regulasi dapat menghasilkan perubahan nyata sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga : Komitmen Pengurangan Emisi: Pengertian, Target, dan Strategi
1. Pengertian Regulasi dan Kebijakan Pengurangan Emisi

Regulasi pengurangan emisi merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur upaya pengendalian dan penurunan gas rumah kaca. Aturan tersebut mencakup kewajiban, mekanisme pelaksanaan, pembagian peran, sistem pemantauan, serta instrumen ekonomi untuk mendorong kegiatan rendah karbon.
Sementara itu, kebijakan pengurangan emisi merupakan arah dan strategi pemerintah dalam mencapai target mitigasi perubahan iklim. Kebijakan ini dapat mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dan pengendalian emisi sektor industri.
Keduanya saling berkaitan. Regulasi memberikan dasar hukum, sedangkan kebijakan menentukan prioritas dan langkah pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami aturan yang berlaku sekaligus mengikuti perkembangan kebijakan nasional dan sektoral.
Baca Juga : Komitmen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia
2. Komitmen Indonesia dalam Pengurangan Emisi Global
Indonesia menjadi bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui keikutsertaan dalam Persetujuan Paris atau Paris Agreement. Pemerintah mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Melalui Persetujuan Paris, setiap negara menyusun komitmen iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen tersebut memuat target dan langkah yang akan di jalankan negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Indonesia menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nasional dan program mitigasi di berbagai sektor. Selanjutnya, pemerintah perlu memperbarui target dan strategi sesuai perkembangan kondisi nasional, kemampuan pelaksanaan, serta perkembangan negosiasi iklim internasional.
Dengan demikian, komitmen Indonesia tidak hanya berfokus pada penurunan emisi. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Komitmen Pengurangan Emisi bagi Perusahaan dan Dunia Usaha
3. Regulasi Utama yang Mengatur Pengurangan Emisi di Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang menjadi landasan pengendalian perubahan iklim. Berikut beberapa regulasi penting yang perlu di pahami.
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengesahkan Persetujuan Paris sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global.
Melalui perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen mendukung upaya global untuk membatasi kenaikan suhu bumi. Selain itu, Persetujuan Paris mendorong setiap negara menyusun, melaksanakan, dan memperbarui target iklim secara berkala.
Bagi Indonesia, ketentuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan mitigasi, memperkuat adaptasi perubahan iklim, dan membangun kerja sama internasional.
Baca Juga : Target Net Zero Emission dan Strategi Mencapainya
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu dasar hukum penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dengan memperhatikan perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.
Undang-undang ini mengatur prinsip perlindungan lingkungan, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan.
Dalam konteks pengurangan emisi, aturan ini mendukung penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usahanya.
Baca Juga : Cara Menyusun Target Pengurangan Emisi yang Terukur
c. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi salah satu regulasi penting dalam tata kelola karbon Indonesia.
Peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Selain mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), aturan tersebut juga mengatur pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, alokasi karbon, penyusunan NDC, transparansi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pendanaan.
Melalui kerangka tersebut, pemerintah mengintegrasikan instrumen ekonomi dengan upaya pengendalian emisi. Selanjutnya, kebijakan ini dapat mendukung pelaksanaan mitigasi di berbagai sektor sekaligus memperkuat tata kelola pasar karbon nasional.
Baca Juga : Strategi dan Program Pengurangan Emisi Karbon di Perusahaan
d. Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 23 Tahun 2025
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2025 mengatur Target Kontribusi yang Di tetapkan Secara Nasional.
Aturan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Materinya berkaitan dengan target NDC, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan aksi mitigasi.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaksanaan target iklim nasional memiliki pedoman yang lebih terarah. Selain itu, pemerintah dapat menghubungkan target nasional dengan perencanaan aksi mitigasi di tingkat sektor dan wilayah.
Baca Juga : Pengukuran Pelaporan Pencapaian Komitmen Pengurangan Emisi
4. Instrumen Kebijakan untuk Mendorong Pengurangan Emisi
Selain menetapkan regulasi, pemerintah membutuhkan instrumen yang dapat mendorong pelaksanaan pengurangan emisi. Beberapa instrumen berikut memiliki peran penting.
a. Nilai Ekonomi Karbon
Nilai Ekonomi Karbon merupakan pendekatan yang memberikan nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca dan hasil aksi mitigasi. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan biaya lingkungan dalam kegiatan ekonominya.
Salah satu bentuk penerapannya adalah perdagangan karbon. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang memiliki unit karbon sesuai ketentuan dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang membutuhkan unit tersebut.
Selain perdagangan karbon, kebijakan NEK juga mencakup instrumen lain seperti pembayaran berbasis kinerja dan pungutan atas karbon sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah memiliki beberapa pendekatan untuk mendorong penurunan emisi.
Baca Juga : Peran Kredit Karbon dalam Mengurangi Emisi Global
b. Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi unit karbon melalui mekanisme yang di akui. Namun, setiap transaksi perlu mengikuti aturan pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.
Di Indonesia, perdagangan karbon juga melibatkan pengaturan kelembagaan dan infrastruktur pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan legalitas unit karbon, status pencatatan, serta kesesuaian transaksi dengan ketentuan pemerintah.
Baca Juga : Proyek Lingkungan untuk Mendukung Pengurangan Emisi Karbon
c. Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sumber energi seperti surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi dapat mendukung penyediaan energi dengan intensitas emisi yang lebih rendah.
Selain itu, perusahaan dapat berkontribusi melalui pemasangan panel surya, peningkatan efisiensi energi, dan pemanfaatan sumber listrik rendah karbon. Dengan langkah tersebut, sektor usaha dapat membantu menekan emisi dari konsumsi energi.
Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Komitmen Pengurangan Emisi
d. Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Lahan
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam pencapaian target pengurangan emisi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan, serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat perlu menjaga keberlanjutan program tersebut melalui pengawasan, pemulihan ekosistem, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
e. Pengelolaan Limbah dan Efisiensi Industri
Kebijakan pengurangan emisi juga mendorong perbaikan pengelolaan limbah dan proses industri. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penggunaan energi, mengoptimalkan mesin produksi, menerapkan daur ulang, dan mengolah limbah organik untuk menekan emisi metana.
Dengan demikian, pengurangan emisi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dunia usaha juga memiliki ruang untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
5. Kewajiban dan Peran Perusahaan dalam Mendukung Kebijakan Pengurangan Emisi
Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional. Sebab, kegiatan industri, penggunaan energi, transportasi, dan rantai pasok dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar.
Langkah pertama yang dapat perusahaan lakukan adalah mengidentifikasi sumber emisi dari seluruh aktivitas operasional. Selanjutnya, perusahaan perlu menghitung jejak karbon berdasarkan data penggunaan listrik, bahan bakar, proses produksi, transportasi, dan aktivitas lain yang relevan.
Setelah memperoleh data, perusahaan dapat menentukan target pengurangan emisi dan menyusun program kerja. Contohnya meliputi efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, optimalisasi logistik, dan pengembangan teknologi rendah karbon.
Selain itu, perusahaan perlu memeriksa kewajiban sektoral yang berlaku. Ketentuan untuk sektor energi, kehutanan, industri, dan sektor lainnya dapat memiliki mekanisme teknis yang berbeda. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap satu aturan umum sudah mencakup seluruh kewajiban operasionalnya.
Perusahaan juga perlu membangun sistem dokumentasi yang baik. Data aktivitas, hasil perhitungan emisi, bukti pelaksanaan program, dan laporan evaluasi akan membantu perusahaan menunjukkan kemajuan secara transparan.
6. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Pencapaian Emisi
Kebijakan pengurangan emisi membutuhkan sistem pemantauan agar pemerintah dan pelaku usaha dapat menilai hasil pelaksanaannya. Tanpa data yang konsisten, organisasi akan kesulitan mengetahui apakah program mitigasi benar-benar menghasilkan penurunan emisi.
Perusahaan dapat memulai dengan menetapkan tahun dasar atau baseline. Kemudian, perusahaan mengumpulkan data aktivitas dan menghitung emisi berdasarkan metodologi serta faktor emisi yang sesuai.
Selanjutnya, perusahaan membandingkan hasil pengukuran dengan target yang telah di tentukan. Jika hasilnya belum sesuai rencana, manajemen perlu mengevaluasi penyebabnya dan memperbaiki strategi.
Pelaporan juga perlu menjelaskan metode perhitungan, batas organisasi, sumber data, serta hasil program. Dengan demikian, pihak internal maupun eksternal dapat memahami dasar pencapaian yang perusahaan sampaikan.
Di tingkat nasional, sistem pemantauan dan evaluasi membantu pemerintah menilai kemajuan NDC serta menentukan kebutuhan kebijakan berikutnya. Oleh sebab itu, kualitas data dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengendalian emisi.
7. Tantangan Penerapan Regulasi Pengurangan Emisi
Meskipun Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang terus berkembang, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.
Pertama, kualitas dan ketersediaan data emisi belum selalu merata di seluruh sektor. Beberapa perusahaan, khususnya usaha dengan sumber daya terbatas, mungkin belum memiliki sistem inventarisasi emisi yang memadai.
Kedua, kebutuhan investasi untuk teknologi rendah karbon dapat menjadi hambatan. Penggantian mesin, pembangunan fasilitas energi terbarukan, dan perbaikan proses produksi membutuhkan perencanaan biaya yang matang.
Ketiga, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah perlu berjalan secara konsisten. Sebab, pengurangan emisi melibatkan banyak sektor dengan karakteristik dan kewenangan berbeda.
Selain itu, perubahan regulasi teknis menuntut perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan aturan. Terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025, misalnya, membuat pelaku usaha perlu mencermati penyesuaian kebijakan turunan dan ketentuan sektoral.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan teknis, ketersediaan data, dan akses pendanaan. Sementara itu, perusahaan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta membangun sistem pengelolaan emisi yang konsisten.
8. Strategi Perusahaan Menyesuaikan Diri dengan Kebijakan Terbaru
Agar dapat mengikuti perkembangan regulasi, perusahaan perlu menjalankan beberapa langkah secara bertahap.
Pertama, perusahaan perlu melakukan pemetaan regulasi berdasarkan sektor usaha dan jenis kegiatan. Dengan begitu, tim kepatuhan dapat mengetahui aturan yang relevan serta kewajiban yang perlu mereka penuhi.
Kedua, perusahaan perlu melakukan inventarisasi emisi dan menetapkan baseline. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengurangan emisi sekaligus mengevaluasi hasil program.
Ketiga, perusahaan perlu menyusun peta jalan pengurangan emisi yang mencakup target, jadwal, anggaran, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Selanjutnya, manajemen perlu mengintegrasikan peta jalan tersebut ke dalam rencana bisnis.
Keempat, perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, mitra usaha, dan pihak terkait. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan kebijakan dan peluang program lingkungan.
Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan strategi ketika pemerintah menerbitkan ketentuan baru atau ketika hasil pengurangan emisi belum mencapai target.
Regulasi dan kebijakan komitmen pengurangan emisi di Indonesia menjadi landasan penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan rendah karbon. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perpres Nomor 110 Tahun 2025, dan peraturan pelaksana lainnya, pemerintah membangun kerangka untuk mengendalikan emisi serta mencapai target iklim nasional.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi, pemantauan, pendanaan, dan pembinaan. Sementara itu, perusahaan perlu memahami ketentuan sektoral, menghitung emisi, menetapkan target, serta menjalankan program pengurangan emisi secara konsisten.
Pada akhirnya, komitmen pengurangan emisi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Dengan pemahaman regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang terukur, Indonesia dapat memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus membangun perekonomian yang lebih berkelanjutan.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang