Komitmen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menekan pelepasan gas rumah kaca melalui kebijakan nasional, pengembangan energi bersih, perlindungan hutan, serta transformasi kegiatan industri. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan perusahaan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya pengurangan emisi berjalan secara konsisten. Dengan demikian, komitmen ini tidak hanya mendukung kesepakatan iklim internasional, tetapi juga membantu Indonesia membangun perekonomian yang lebih rendah karbon.
Baca Juga : Komitmen Pengurangan Emisi: Pengertian, Target, dan Strategi
Pengertian Komitmen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan kesanggupan suatu negara, perusahaan, atau organisasi untuk menekan jumlah gas yang di lepaskan ke atmosfer melalui berbagai tindakan mitigasi perubahan iklim. Gas rumah kaca atau GRK mencakup karbon dioksida (COâ‚‚), metana (CHâ‚„), dinitrogen oksida (Nâ‚‚O), serta gas sintetis tertentu yang dapat menahan panas di atmosfer.
Pada dasarnya, gas rumah kaca memiliki fungsi alami dalam menjaga suhu bumi. Namun, peningkatan konsentrasinya akibat aktivitas manusia dapat memperkuat efek rumah kaca dan memicu pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil, pembukaan hutan, kegiatan industri, transportasi, dan pengelolaan limbah menjadi beberapa sumber utama emisi.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi pengurangan emisi secara menyeluruh. Pemerintah dapat mengarahkan kebijakan nasional, sedangkan perusahaan dapat memperbaiki proses produksi dan penggunaan energi. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui penghematan energi, pengelolaan sampah, serta perlindungan lingkungan.
Baca Juga : Komitmen Pengurangan Emisi bagi Perusahaan dan Dunia Usaha
Komitmen Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC)
Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang Di tetapkan Secara Nasional. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen setiap negara dalam mendukung tujuan Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan suhu global.
Baca Juga : Target Net Zero Emission dan Strategi Mencapainya
Dalam perkembangannya, Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi melalui beberapa pembaruan dokumen NDC. Pada Enhanced NDC tahun 2022, Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030 di bandingkan skenario business as usual (BAU).
Selanjutnya, Indonesia menyampaikan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) pada 2025. Dokumen ini menggunakan tahun 2019 sebagai tahun referensi dan menetapkan pendekatan target berdasarkan tingkat emisi. Melalui skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), Indonesia memperkirakan emisi mencapai puncaknya pada 2030, kemudian menurun pada periode berikutnya.
Second NDC memproyeksikan tingkat emisi pada 2035 sebesar sekitar 1.257,7 juta ton COâ‚‚e dalam skenario rendah dan 1.488,9 juta ton COâ‚‚e dalam skenario tinggi. Selain itu, Indonesia tetap mengarahkan pembangunan menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan emisi dalam jangka pendek. Sebaliknya, Indonesia juga ingin mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan iklim.
Baca Juga : Cara Menyusun Target Pengurangan Emisi yang Terukur
Sektor Utama dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Upaya pengurangan emisi di Indonesia mencakup lima sektor utama. Setiap sektor memiliki sumber emisi dan kebutuhan mitigasi yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerapkan strategi sesuai karakteristik masing-masing bidang.
Baca Juga : Strategi dan Program Pengurangan Emisi Karbon di Perusahaan
1. Sektor Energi
Sektor energi menjadi salah satu fokus utama karena penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Pembangkit listrik, kegiatan industri, bangunan, dan transportasi turut berkontribusi terhadap emisi dari sektor ini.
Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Selain itu, peningkatan efisiensi energi dan pengembangan transportasi rendah emisi dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Baca Juga : Pengukuran Pelaporan Pencapaian Komitmen Pengurangan Emisi
2. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan
Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang berperan penting dalam menyerap karbon di oksida. Namun, deforestasi, degradasi hutan, kebakaran lahan, dan kerusakan gambut dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Melalui program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, pemerintah berupaya menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap emisi bersih pada 2030. Strateginya mencakup pengendalian deforestasi, rehabilitasi hutan, restorasi gambut, pencegahan kebakaran, dan perlindungan ekosistem mangrove.
Baca Juga : Peran Kredit Karbon dalam Mengurangi Emisi Global
3. Sektor Industri dan Penggunaan Produk
Kegiatan industri menghasilkan emisi melalui konsumsi energi maupun proses produksi. Industri semen, baja, kimia, dan berbagai sektor manufaktur membutuhkan perhatian khusus karena beberapa prosesnya menghasilkan emisi yang sulit di hindari.
Sebagai langkah mitigasi, perusahaan dapat menggunakan teknologi rendah karbon, meningkatkan efisiensi mesin, mengoptimalkan bahan baku, serta memanfaatkan energi terbarukan. Selain itu, penerapan prinsip industri hijau dapat membantu mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya secara berlebihan.
Baca Juga : Proyek Lingkungan untuk Mendukung Pengurangan Emisi Karbon
4. Sektor Pengelolaan Limbah
Sampah dan limbah menjadi sumber emisi, terutama ketika limbah organik menumpuk di tempat pemrosesan akhir dan menghasilkan gas metana. Di sisi lain, pembakaran sampah secara terbuka juga menimbulkan polusi udara.
Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat pemilahan sampah, pengomposan, daur ulang, serta pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi alternatif apabila memenuhi standar lingkungan dan pengendalian emisi.
Baca Juga : Regulasi dan Kebijakan Komitmen Pengurangan Emisi di Indonesia
5. Sektor Pertanian
Aktivitas pertanian menghasilkan emisi, terutama melalui pengelolaan lahan, penggunaan pupuk, peternakan, dan pengelolaan kotoran ternak. Gas metana dari peternakan serta lahan sawah menjadi salah satu perhatian dalam mitigasi perubahan iklim.
Oleh karena itu, penerapan pertanian berkelanjutan menjadi langkah penting. Petani dapat menggunakan pupuk secara efisien, menerapkan pengelolaan air sawah yang lebih baik, memanfaatkan limbah pertanian, serta mengembangkan teknologi peternakan yang mampu menekan emisi.
Baca Juga : Peluang Bisnis dan Investasi dari Komitmen Pengurangan Emisi
Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan Komitmen Pengurangan Emisi
Pencapaian target pengurangan emisi membutuhkan dukungan kebijakan dan program yang terintegrasi. Pemerintah Indonesia menjalankan beberapa strategi untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon.
Pertama, pemerintah memperkuat kebijakan energi bersih melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Kedua, pemerintah memperkuat perlindungan hutan dan ekosistem melalui rehabilitasi lahan kritis, restorasi gambut, serta pencegahan kebakaran hutan. Selain mengurangi emisi, upaya tersebut juga menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya air.
Ketiga, pemerintah mengembangkan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui mekanisme ini, pemerintah mendorong perdagangan karbon, pengenaan nilai ekonomi atas emisi, serta pembayaran berbasis hasil untuk mendukung kegiatan mitigasi. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan instrumen tersebut dan pengendalian emisi GRK nasional.
Keempat, pemerintah memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Sistem ini membantu memastikan bahwa setiap program pengurangan emisi memiliki data yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
Selain itu, pemerintah perlu memperluas kerja sama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia dapat mempercepat penyediaan teknologi, pendanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Peran Perusahaan dalam Mendukung Pengurangan Emisi
Perusahaan memiliki peran penting karena kegiatan operasional dan rantai pasok dapat menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu mengintegrasikan pengurangan emisi ke dalam strategi bisnis dan kebijakan keberlanjutan.
Salah satu langkah awal adalah melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Perusahaan dapat menggunakan Greenhouse Gas Protocol sebagai acuan untuk mengelompokkan emisi ke dalam Scope 1, Scope 2, dan Scope 3.
Scope 1 mencakup emisi langsung dari sumber yang perusahaan miliki atau kendalikan. Sementara itu, Scope 2 mencakup emisi tidak langsung dari energi yang perusahaan beli, seperti listrik. Adapun Scope 3 mencakup emisi tidak langsung lainnya dari rantai nilai, seperti pengadaan bahan baku, di stribusi, perjalanan bisnis, dan penggunaan produk.
Setelah mengetahui sumber emisi, perusahaan dapat menetapkan target pengurangan yang realistis dan terukur. Selanjutnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi, menggunakan energi terbarukan, memperbaiki sistem transportasi, serta menerapkan pengelolaan limbah berkelanjutan.
Di samping itu, perusahaan perlu menyusun laporan keberlanjutan untuk menjelaskan perkembangan dan hasil program pengurangan emisi. Transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat.
Tantangan dalam Pelaksanaan Pengurangan Emisi di Indonesia
Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan target iklim, pelaksanaan pengurangan emisi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan pendanaan yang besar untuk membangun infrastruktur energi bersih, memperbarui teknologi industri, dan melindungi ekosistem.
Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam proses transisi energi. Perubahan sistem energi membutuhkan investasi, kesiapan teknologi, dan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu kebutuhan listrik maupun aktivitas ekonomi.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan data emisi yang akurat. Tanpa sistem pencatatan yang konsisten, pemerintah dan perusahaan akan kesulitan mengevaluasi efektivitas program mitigasi.
Di sisi lain, transisi menuju ekonomi rendah karbon juga perlu memperhatikan dampak sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan teknologi dan sistem industri tidak mengabaikan pekerja, masyarakat lokal, serta kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan transisi berkeadilan atau just transition menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan iklim.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Indonesia perlu memperkuat koordinasi antarsektor, memperluas investasi hijau, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, program pengurangan emisi dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang merata.
Komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui NDC, Second NDC, pengembangan energi terbarukan, perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dan transformasi industri, pemerintah berupaya menekan emisi dari berbagai sektor.
Namun, keberhasilan komitmen tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Perusahaan, masyarakat, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan juga perlu mengambil peran aktif. Dengan memperkuat kolaborasi, pendanaan, teknologi, serta pengukuran emisi yang transparan, Indonesia dapat mempercepat pencapaian target iklim dan mewujudkan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Pada akhirnya, pengurangan emisi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas hidup, memperkuat ketahanan ekonomi, dan melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang