Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Persyaratan Penerbitan Unit Melalui mekanisme ini, perusahaan, pelaku industri, dan pengembang proyek dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
Salah satu instrumen utama dalam perdagangan karbon adalah unit karbon. Unit karbon merupakan bukti pengurangan emisi atau hasil aksi mitigasi perubahan iklim yang memenuhi ketentuan dan standar tertentu. Secara umum, satu unit karbon merepresentasikan pengurangan atau penyerapan satu ton karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e).
Namun, perusahaan tidak dapat langsung menerbitkan unit karbon hanya dengan melakukan kegiatan ramah lingkungan. Sebaliknya, setiap proyek harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, serta mekanisme pengukuran dan verifikasi yang berlaku.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai persyaratan penerbitan unit karbon di Indonesia sangat penting bagi perusahaan maupun pengembang proyek. Maka Dengan memahami ketentuannya, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen secara tepat dan menjalankan proses penerbitan unit karbon dengan lebih terarah.
Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon Pengertian, Syarat, Prosedur
1. Memahami Dasar Hukum Penerbitan Unit Karbon di Indonesia
Sebelum mengajukan penerbitan unit karbon, perusahaan perlu memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia.
Kerangka regulasi ini mengatur kegiatan pengurangan emisi, pencatatan proyek, proses verifikasi, hingga penerbitan dan perdagangan unit karbon.
Beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan antara lain:
A. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Sehingga Regulasi ini menjadi kerangka utama pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Selain itu, peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan sistem registri dan mekanisme perdagangan karbon dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.
B. Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur proses pencatatan, penerbitan, pengelolaan, dan pelacakan unit karbon. Selain itu, SRUK mendukung transparansi serta mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
C. Peraturan Sektoral
Selain regulasi umum, setiap sektor memiliki ketentuan teknis sesuai karakteristik kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Sebagai contoh, sektor kehutanan memiliki ketentuan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Sementara itu, sektor lainnya mengikuti regulasi sektoral yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan dokumen dan metode pengurangan emisi dengan ketentuan sektor masing-masing.
2. Memiliki Proyek Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Persyaratan utama penerbitan unit karbon adalah adanya kegiatan nyata yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca.
Artinya, perusahaan harus menjalankan proyek yang memberikan dampak terukur terhadap pengurangan emisi.
Beberapa contoh kegiatan yang berpotensi menghasilkan unit karbon meliputi:
- Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
- Pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
- Rehabilitasi hutan dan lahan.
- Kemudian Pengelolaan limbah menjadi energi.
- Selanjutnya Pengembangan energi terbarukan.
- Pengurangan emisi dari proses produksi industri.
- Pengembangan teknologi efisiensi energi.
- Pengelolaan lahan gambut dan ekosistem mangrove.
Selain itu, perusahaan perlu menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut menghasilkan pengurangan emisi dibandingkan kondisi awal atau skenario tanpa proyek.
Dengan demikian, proyek tidak hanya berorientasi pada kegiatan lingkungan, tetapi juga harus memiliki dasar perhitungan penurunan emisi yang jelas.
Baca Juga : Tahapan Penerbitan Unit Karbon dari Proyek Mitigasi Emisi
3. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM)
Dokumen Rencana Aksi Mitigasi atau DRAM menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pengajuan penerbitan unit karbon, khususnya untuk jalur penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK).
Dokumen ini menjelaskan rencana kegiatan mitigasi, metodologi, serta perkiraan hasil pengurangan emisi.
Secara umum, DRAM perlu memuat beberapa informasi berikut:
- Identitas perusahaan atau penanggung jawab proyek.
- Judul dan lokasi kegiatan aksi mitigasi.
- Rencana pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi.
- Metodologi perhitungan pengurangan emisi.
- Kemudian Data awal atau kondisi dasar sebelum proyek berjalan.
- Perkiraan jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Analisis dampak lingkungan.
- Analisis dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.
- Rencana konsultasi dan pelibatan masyarakat.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
Selain melengkapi informasi tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh data memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh sebab itu, penyusunan DRAM sebaiknya melibatkan tenaga ahli yang memahami pengelolaan emisi dan metodologi penghitungan karbon.
4. Menggunakan Metodologi Penghitungan Karbon yang Sesuai
Metodologi penghitungan karbon menjadi dasar untuk menentukan jumlah pengurangan emisi yang dihasilkan oleh suatu proyek.
Perusahaan tidak dapat menentukan jumlah unit karbon secara sepihak. Sebaliknya, perusahaan harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan karakteristik proyek dan standar yang berlaku.
Metodologi tersebut umumnya memperhatikan beberapa aspek berikut:
A. Penetapan Baseline Emisi
Baseline merupakan kondisi awal yang menggambarkan jumlah emisi apabila perusahaan tidak menjalankan proyek mitigasi.
Data ini menjadi dasar pembanding untuk menghitung hasil pengurangan emisi.
B. Penghitungan Pengurangan Emisi
Perusahaan perlu menghitung selisih emisi antara kondisi baseline dan kondisi setelah proyek berjalan.
Selanjutnya, perusahaan harus memperhitungkan emisi tambahan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek.
C. Pengukuran dan Pemantauan
Perusahaan perlu menjalankan pemantauan secara berkala untuk memastikan proyek menghasilkan pengurangan emisi sesuai perencanaan.
Baca Juga : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi untuk Penerbitan Unit Karbon
D. Menjaga Akurasi Data
Seluruh perhitungan harus menggunakan data yang konsisten, transparan, dan dapat diperiksa.
Dengan demikian, metodologi yang tepat akan membantu meningkatkan kredibilitas hasil pengurangan emisi.
5. Memenuhi Prinsip Additionality
Additionality merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa pengurangan emisi dari suatu proyek harus memberikan hasil tambahan dibandingkan kondisi yang kemungkinan terjadi tanpa proyek tersebut.
Prinsip ini penting karena tidak semua kegiatan ramah lingkungan otomatis memenuhi persyaratan penerbitan unit karbon.
Sebagai contoh, perusahaan membangun pembangkit listrik tenaga surya untuk menggantikan sebagian penggunaan listrik berbahan bakar fosil. Proyek tersebut perlu menunjukkan manfaat pengurangan emisi yang benar-benar berasal dari kegiatan mitigasi tersebut.
Selain itu, perusahaan perlu menjelaskan kondisi awal, alasan pelaksanaan proyek, serta faktor yang mendukung terciptanya pengurangan emisi.
Dengan adanya bukti additionality, proyek dapat menunjukkan kontribusi nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.
6. Melakukan Validasi dan Verifikasi oleh Lembaga Independen
Setelah menyusun dokumen dan menjalankan proyek, perusahaan perlu mengikuti proses validasi dan verifikasi sesuai skema yang berlaku.
Kedua proses ini memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan.
A. Validasi Proyek
Validasi merupakan proses penilaian terhadap rancangan proyek sebelum atau pada tahap awal pelaksanaan.
Dalam proses ini, lembaga independen memeriksa beberapa aspek, seperti:
- Kesesuaian metodologi penghitungan karbon.
- Kelengkapan dokumen perencanaan.
- Kelayakan kegiatan mitigasi.
- Penetapan baseline emisi.
- Rencana pemantauan dan pelaporan.
- Identifikasi risiko proyek.
B. Verifikasi Hasil Pengurangan Emisi
Sementara itu, verifikasi bertujuan memeriksa hasil pelaksanaan proyek dan memastikan jumlah pengurangan emisi sesuai dengan data yang tersedia.
Verifikator akan memeriksa bukti kegiatan, data pemantauan, perhitungan emisi, dan kesesuaian metodologi.
Selanjutnya, hasil validasi dan verifikasi menjadi bahan evaluasi bagi pihak berwenang dalam proses penerbitan unit karbon.
7. Melakukan Pendaftaran melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan sistem yang mengelola pencatatan dan informasi unit karbon di Indonesia.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau perjalanan unit karbon mulai dari proses registrasi hingga penerbitan dan penggunaannya.
Perusahaan atau pengembang proyek perlu mengikuti prosedur pendaftaran sesuai kategori dan persyaratan pengguna SRUK.
Dalam proses pendaftaran, beberapa informasi yang perlu disiapkan meliputi:
- Identitas penanggung jawab kegiatan.
- Informasi perusahaan atau pengembang proyek.
- Nama dan jenis proyek mitigasi.
- Lokasi pelaksanaan proyek.
- Metodologi yang digunakan.
- Dokumen rencana aksi mitigasi.
- Data hasil pemantauan.
- Laporan validasi dan verifikasi.
- Dokumen pendukung sesuai ketentuan sektoral.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian informasi antara dokumen proyek dan data registrasi.
Dengan pencatatan yang tertib, perusahaan dapat membantu menjaga transparansi serta mencegah penghitungan ganda unit karbon.
Baca Juga : Validasi dan Verifikasi sebagai Syarat Penerbitan Unit Karbon
8. Memenuhi Persyaratan Penerbitan SPE GRK
Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau SPE GRK merupakan salah satu bentuk unit karbon yang dapat mendukung kegiatan perdagangan karbon di Indonesia.
Untuk memperoleh sertifikat ini, perusahaan harus memenuhi persyaratan sesuai regulasi dan jalur penerbitan yang berlaku.
Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi:
- Proyek menghasilkan pengurangan emisi yang nyata dan terukur.
- Kegiatan mitigasi memiliki metodologi yang sesuai.
- Perusahaan memiliki dokumen rencana aksi mitigasi.
- Hasil pengurangan emisi melalui proses pemantauan dan verifikasi.
- Proyek memenuhi ketentuan pencatatan dalam sistem registri.
- Perusahaan memenuhi persyaratan sektor terkait.
- Proyek tidak menghasilkan penghitungan ganda atas pengurangan emisi yang sama.
Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan mengenai periode kegiatan mitigasi dan penggunaan unit karbon.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, hasil evaluasi dapat menjadi dasar rekomendasi penerbitan SPE GRK oleh kementerian terkait melalui mekanisme SRUK.
9. Memperhatikan Persyaratan Lingkungan dan Sosial
Penerbitan unit karbon tidak hanya memperhatikan jumlah pengurangan emisi. Namun, proyek juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi potensi risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:
A. Perlindungan Lingkungan
Perusahaan perlu memastikan kegiatan mitigasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan baru.
Misalnya, proyek pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.
B. Pelibatan Masyarakat
Perusahaan perlu melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek sesuai ketentuan.
Selain itu, perusahaan perlu menjelaskan manfaat proyek dan mekanisme pembagian manfaat karbon apabila kegiatan tersebut melibatkan masyarakat.
Baca Juga : Pengukuran Pengurangan Emisi untuk Penerbitan Unit Karbon
C. Pengelolaan Risiko
Setiap proyek perlu mengidentifikasi risiko kebocoran emisi, pembalikan hasil penyerapan karbon, dan dampak lain yang dapat mengurangi manfaat mitigasi.
Dengan memperhatikan aspek tersebut, perusahaan dapat membangun proyek karbon yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
10. Memastikan Tidak Terjadi Double Counting
Double counting merupakan kondisi ketika satu hasil pengurangan emisi tercatat atau diklaim lebih dari satu kali.
Masalah ini dapat menurunkan kredibilitas perdagangan karbon dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem pengendalian emisi.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sistem registrasi untuk mencatat kepemilikan dan status setiap unit karbon.
Perusahaan harus memastikan bahwa hasil pengurangan emisi dari proyeknya tidak memperoleh sertifikat ganda dalam skema lain yang tidak diperbolehkan.
Selain itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi data sejak tahap perencanaan hingga penerbitan sertifikat.
Dengan demikian, setiap unit karbon memiliki informasi yang jelas mengenai asal proyek, jumlah pengurangan emisi, periode kegiatan, dan status kepemilikannya.
11. Memenuhi Ketentuan Perdagangan Unit Karbon
Setelah memperoleh unit karbon, perusahaan dapat mempertimbangkan pemanfaatannya sesuai ketentuan perdagangan karbon yang berlaku.
Di Indonesia, salah satu fasilitas perdagangan karbon adalah Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.
Namun, penerbitan unit karbon dan pendaftaran sebagai pengguna bursa merupakan dua proses yang berbeda.
Perusahaan perlu memenuhi persyaratan registrasi unit karbon terlebih dahulu. Selanjutnya, pemilik unit karbon dapat mengikuti prosedur pendaftaran dan transaksi sesuai ketentuan penyelenggara bursa.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Status pencatatan unit karbon dalam sistem registri.
- Bukti kepemilikan unit karbon.
- Jenis unit karbon yang memenuhi persyaratan perdagangan.
- Dokumen pendukung transaksi.
- Persyaratan pengguna jasa bursa.
- Ketentuan perdagangan domestik atau internasional.
Dengan mengikuti prosedur tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan unit karbon secara legal dan transparan.
Baca Juga : Registrasi dan Pencatatan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Penerbitan Unit Karbon
Agar proses pengajuan berjalan lebih lancar, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen sejak tahap perencanaan proyek.
Berikut daftar dokumen yang secara umum perlu dipertimbangkan sesuai jenis proyek dan skema penerbitannya:
| No. | Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Identitas perusahaan | Data penanggung jawab kegiatan |
| 2 | Legalitas usaha | Dokumen perizinan sesuai kegiatan |
| 3 | Dokumen proyek | Informasi jenis dan lokasi proyek |
| 4 | DRAM | Rencana aksi mitigasi perubahan iklim |
| 5 | Metodologi karbon | Dasar penghitungan pengurangan emisi |
| 6 | Data baseline | Informasi kondisi awal emisi |
| 7 | Laporan pemantauan | Data hasil pelaksanaan proyek |
| 8 | Laporan validasi | Hasil pemeriksaan rancangan proyek |
| 9 | Laporan verifikasi | Hasil pemeriksaan pengurangan emisi |
| 10 | Dokumen lingkungan dan sosial | Informasi dampak dan pengelolaan risiko |
Perlu diperhatikan bahwa daftar tersebut merupakan gambaran umum. Persyaratan final dapat berbeda berdasarkan sektor, jenis unit karbon, metode penerbitan, dan ketentuan kementerian terkait.
Baca Juga : Penerbitan SPE-GRK dan Unit Karbon Non-SPE-GRK
Tahapan Penerbitan Unit Karbon di Indonesia
Setelah memahami persyaratan administrasi dan teknis, perusahaan juga perlu mengetahui urutan proses penerbitan unit karbon.
Secara umum, tahapan yang perlu dilalui meliputi:
1. Identifikasi Potensi Proyek
Perusahaan mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Selanjutnya, perusahaan menyusun DRAM dan dokumen pendukung sesuai metodologi serta ketentuan sektoral.
3. Pendaftaran Proyek
Perusahaan mengajukan pencatatan proyek melalui sistem registri sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Pelaksanaan Aksi Mitigasi
Perusahaan menjalankan kegiatan pengurangan emisi berdasarkan rencana dan metodologi yang telah disusun.
5. Pemantauan Hasil Proyek
Perusahaan mengumpulkan data dan melakukan pemantauan terhadap hasil pengurangan emisi.
6. Validasi dan Verifikasi
Lembaga independen melakukan pemeriksaan sesuai tahapan dan standar yang berlaku.
7. Evaluasi oleh Kementerian Terkait
Pihak berwenang mengevaluasi dokumen dan hasil verifikasi untuk menentukan kelayakan penerbitan unit karbon.
8. Penerbitan dan Pencatatan Unit Karbon
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, pihak berwenang menjalankan proses penerbitan serta pencatatan unit karbon melalui SRUK.
Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon dari Sektor Kehutanan
Kesalahan yang Perlu Dihindari dalam Pengajuan Penerbitan Unit Karbon
Meskipun perusahaan memiliki proyek ramah lingkungan, beberapa kesalahan administrasi dan teknis dapat menghambat proses penerbitan unit karbon.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
- Tidak memiliki data baseline yang jelas. Kondisi awal yang tidak akurat dapat memengaruhi hasil penghitungan pengurangan emisi.
- Menggunakan metodologi yang tidak sesuai. Setiap proyek membutuhkan metodologi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan sektor.
- Dokumen DRAM tidak lengkap. Informasi yang kurang dapat menghambat proses evaluasi.
- Tidak melakukan pemantauan secara konsisten. Data yang tidak lengkap akan menyulitkan proses verifikasi.
- Mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Proyek perlu memperhatikan masyarakat serta ekosistem di sekitar lokasi kegiatan.
- Tidak memperhatikan ketentuan registrasi. Perusahaan perlu mengikuti sistem dan prosedur pencatatan yang berlaku.
- Mengabaikan risiko double counting. Setiap hasil pengurangan emisi harus memiliki pencatatan dan status yang jelas.
Dengan menghindari kesalahan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kesiapan dokumen dan mengurangi kendala selama proses pengajuan.
Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon untuk Perdagangan Karbon Internasional
Persyaratan penerbitan unit karbon di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari legalitas proyek, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi, penggunaan metodologi penghitungan karbon, validasi, verifikasi, hingga pencatatan melalui Sistem Registri Unit Karbon.
Selain memenuhi persyaratan administratif, perusahaan juga harus membuktikan bahwa proyek menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan perlu memperhatikan perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, serta pencegahan penghitungan ganda. Dengan demikian, penerbitan unit karbon membutuhkan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap regulasi sektoral. Melalui proses yang transparan dan sesuai prosedur, perusahaan dapat mengembangkan proyek karbon yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
Konsultasi Penerbitan Unit Karbon SekarangBaca Juga : Penyebab Penolakan dan Kendala Penerbitan Unit Karbon