Bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan hanya membutuhkan persiapan dokumen dan keterampilan kerja. Calon PMI juga perlu memahami bagaimana mekanisme pelindungan diberikan sejak sebelum keberangkatan, ketika bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia.
Kerangka pelindungan PMI di Indonesia mencakup tiga tahapan utama, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pelindungan PMI melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta pihak-pihak lain sesuai tugas dan kewenangannya. PP Nomor 59 Tahun 2021 juga mengatur tata kelola pelindungan PMI secara terintegrasi pada ketiga tahapan tersebut.
Apa Itu Perlindungan PMI?
Pelindungan PMI merupakan serangkaian upaya untuk memberikan dan menjamin hak calon PMI, PMI, dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.
Pelindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pekerjaan, tetapi juga dapat mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Karena itu, calon PMI sebaiknya memahami bahwa proses pelindungan dimulai bahkan sebelum keberangkatan.
Peran BP3MI DKI Jakarta dalam Pelayanan PMI
BP3MI merupakan unit pelayanan pemerintah yang menjadi bagian dari sistem pelayanan dan pelindungan PMI.
Bagi calon PMI yang menjalani proses di wilayah DKI Jakarta, BP3MI dapat menjadi salah satu tempat untuk memperoleh informasi dan layanan sesuai tugas serta kewenangannya.
Layanan yang berkaitan dengan PMI dapat meliputi informasi penempatan, pelindungan, pengaduan, serta layanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pelindungan PMI bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Sistem pelindungan PMI melibatkan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait.
Perlindungan PMI Sebelum Bekerja
Tahap sebelum bekerja merupakan periode ketika calon PMI masih berada di Indonesia dan mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.
Pada tahap ini, berbagai aspek perlu dipastikan agar proses penempatan berjalan sesuai ketentuan.
Mendapatkan Informasi Pekerjaan
Calon PMI perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang ditawarkan.
Informasi tersebut setidaknya perlu mencakup:
- Negara tujuan.
- Nama pemberi kerja.
- Jenis pekerjaan.
- Lokasi kerja.
- Besaran upah.
- Jam kerja.
- Masa kontrak.
- Fasilitas.
- Persyaratan pekerjaan.
Informasi yang tidak jelas sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi.
Verifikasi Proses Penempatan
Calon PMI perlu memastikan bahwa proses penempatan dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Apabila menggunakan jasa P3MI, calon PMI perlu memastikan legalitas dan informasi perusahaan tersebut.
Tujuannya agar calon pekerja mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam proses penempatan.
Pemeriksaan Dokumen
Dokumen calon PMI perlu disiapkan dan diperiksa sesuai persyaratan.
Dokumen dapat mencakup identitas, paspor, dokumen pendidikan atau kompetensi, dokumen kesehatan, perjanjian kerja, dan dokumen lain sesuai negara tujuan.
Kesalahan data pada dokumen dapat menghambat proses penempatan.
Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting sebelum bekerja.
Calon PMI perlu menjalani pemeriksaan sesuai persyaratan yang berlaku untuk negara dan jenis pekerjaan yang dituju.
Hasil pemeriksaan kesehatan dapat menjadi salah satu persyaratan sebelum proses penempatan dilanjutkan.
Memahami Kontrak Kerja
Sebelum berangkat, calon PMI perlu membaca dan memahami kontrak kerja.
Beberapa informasi penting yang perlu diperiksa antara lain:
- Jabatan.
- Tugas pekerjaan.
- Gaji.
- Jam kerja.
- Masa kontrak.
- Hak cuti.
- Tempat tinggal.
- Fasilitas.
- Ketentuan lembur.
- Ketentuan pemutusan hubungan kerja.
Kontrak kerja sebaiknya tidak ditandatangani sebelum calon PMI memahami isinya.
Pembekalan Sebelum Keberangkatan
Calon PMI juga membutuhkan pembekalan mengenai kehidupan dan pekerjaan di negara tujuan.
Materinya dapat berkaitan dengan:
- Kondisi negara tujuan.
- Budaya setempat.
- Hak dan kewajiban PMI.
- Ketentuan ketenagakerjaan.
- Cara menghadapi keadaan darurat.
- Kontak yang dapat dihubungi.
- Mekanisme pengaduan.
Pembekalan menjadi bagian penting agar PMI mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan.
Perlindungan PMI Selama Bekerja
Setelah berada di negara tujuan, PMI tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan.
Pelindungan selama bekerja dapat berkaitan dengan pemenuhan hak dan penanganan masalah yang muncul selama hubungan kerja.
Perlindungan dari Masalah Ketenagakerjaan
PMI dapat menghadapi berbagai persoalan selama bekerja, misalnya:
- Gaji tidak dibayarkan sesuai perjanjian.
- Jam kerja tidak sesuai kesepakatan.
- Pekerjaan berbeda dari kontrak.
- Perselisihan dengan pemberi kerja.
- Pemutusan hubungan kerja.
- Persoalan tempat kerja.
Apabila terjadi masalah, PMI perlu menggunakan saluran pengaduan dan bantuan yang tersedia.
Perlindungan Hukum
PMI yang menghadapi persoalan hukum di negara tujuan dapat membutuhkan bantuan sesuai kondisi dan kewenangan pihak yang menangani.
Karena itu, PMI perlu menyimpan dokumen penting seperti:
- Paspor.
- Kontrak kerja.
- Identitas.
- Informasi pemberi kerja.
- Bukti pembayaran gaji.
- Dokumen terkait pekerjaan.
Dokumen tersebut dapat membantu ketika diperlukan dalam proses penanganan kasus.
Pengaduan Permasalahan PMI
Apabila menghadapi permasalahan, PMI atau keluarganya dapat menggunakan saluran pengaduan resmi yang tersedia.
Jenis permasalahan dapat berupa:
- Perselisihan kerja.
- Masalah gaji.
- Kekerasan.
- Eksploitasi.
- Masalah dokumen.
- Kecelakaan kerja.
- Sakit.
- Persoalan dengan pemberi kerja.
- Masalah keimigrasian.
Penanganan kasus dilakukan sesuai jenis masalah, lokasi kejadian, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Perlindungan dalam Kondisi Darurat
Situasi tertentu seperti konflik, bencana, wabah, atau keadaan darurat lainnya dapat memerlukan koordinasi khusus untuk melindungi PMI.
Kerangka regulasi pelindungan PMI juga mengatur peran pemerintah dalam penanganan kondisi tertentu dan kepulangan PMI sesuai kewenangan.
Perlindungan PMI Setelah Bekerja
Pelindungan tidak berhenti ketika kontrak kerja selesai.
Setelah kembali ke Indonesia, PMI masih dapat memperoleh layanan sesuai program dan kewenangan yang tersedia.
Fasilitasi Kepulangan
PMI yang menyelesaikan masa kerja dapat kembali ke Indonesia sesuai prosedur kepulangan.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga memiliki peran dalam pengurusan kepulangan PMI bermasalah atau PMI yang menghadapi keadaan khusus. PP Nomor 59 Tahun 2021 mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelindungan PMI, termasuk pada tahap setelah bekerja.
Reintegrasi PMI
Setelah kembali ke Indonesia, PMI dapat menghadapi tantangan untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
Karena itu, reintegrasi menjadi bagian penting dalam tahapan setelah bekerja.
Reintegrasi dapat berkaitan dengan:
- Keluarga.
- Kehidupan sosial.
- Pengelolaan hasil kerja.
- Pengembangan usaha.
- Pengembangan keterampilan.
- Kemandirian ekonomi.
Pemberdayaan PMI Purna
Pengalaman bekerja di luar negeri dapat menjadi modal bagi PMI setelah kembali ke Indonesia.
PMI dapat mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang diperoleh selama bekerja untuk kegiatan ekonomi setelah kepulangan.
Program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan PMI.
Alur Perlindungan PMI
Secara sederhana, pelindungan PMI dapat dipahami melalui tiga tahap:
SEBELUM BEKERJA
↓
Informasi → Seleksi → Dokumen → Kesehatan → Kontrak → Pembekalan
SELAMA BEKERJA
↓
Pemenuhan Hak → Pelindungan → Pengaduan → Penanganan Masalah
SETELAH BEKERJA
↓
Kepulangan → Reintegrasi → Pemberdayaan
Pembagian tersebut sejalan dengan kerangka pelindungan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2021.
Apa yang Harus Dilakukan Calon PMI Sebelum Berangkat?
Calon PMI dapat melakukan beberapa pemeriksaan sebelum keberangkatan.
Checklist Calon PMI
☐ Memastikan pekerjaan sesuai lowongan
☐ Memastikan identitas pemberi kerja
☐ Memeriksa legalitas pihak penempatan
☐ Memastikan dokumen lengkap
☐ Menjalani pemeriksaan kesehatan
☐ Membaca kontrak kerja
☐ Memahami gaji dan jam kerja
☐ Mengetahui alamat tempat bekerja
☐ Menyimpan salinan kontrak
☐ Menyimpan kontak keluarga
☐ Mengetahui saluran pengaduan
☐ Mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan
Checklist tersebut dapat membantu calon PMI mempersiapkan diri sebelum meninggalkan Indonesia.
Dokumen Penting yang Perlu Disimpan
PMI sebaiknya memiliki salinan dokumen penting selama berada di luar negeri.
Dokumen tersebut dapat meliputi:
- Paspor.
- Kontrak kerja.
- Identitas diri.
- Dokumen perjalanan.
- Dokumen kesehatan.
- Informasi pemberi kerja.
- Alamat tempat kerja.
- Nomor telepon penting.
- Bukti pembayaran gaji.
- Dokumen lain yang berkaitan dengan pekerjaan.
Simpan salinan digital pada tempat yang aman sehingga dapat diakses ketika diperlukan.
Peran Keluarga dalam Perlindungan PMI
Keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dengan PMI.
Sebelum keberangkatan, keluarga sebaiknya mengetahui:
- Negara tujuan.
- Nama pemberi kerja.
- Alamat tempat kerja.
- Nomor telepon PMI.
- Nomor kontak pihak terkait.
- Masa berlaku kontrak.
- Jadwal kepulangan.
Informasi tersebut dapat membantu keluarga mengambil langkah apabila terjadi keadaan darurat atau komunikasi dengan PMI terputus.
Jangan Mudah Percaya Tawaran Kerja Tidak Resmi
Calon PMI perlu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak dapat diverifikasi.
Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain:
- Dijanjikan berangkat tanpa prosedur.
- Tidak ada kontrak kerja.
- Pemberi kerja tidak jelas.
- Diminta membayar uang tanpa rincian.
- Dijanjikan gaji yang tidak masuk akal.
- Diminta menyerahkan dokumen kepada pihak yang tidak jelas.
- Menggunakan nama lembaga pemerintah secara tidak sah.
Jika menemukan kondisi seperti ini, lakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum melanjutkan proses.
Hubungan BP3MI dengan Pelindungan PMI
BP3MI merupakan salah satu bagian dalam sistem pelayanan PMI. Namun, pelindungan PMI merupakan tanggung jawab yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan pihak terkait.
PP Nomor 59 Tahun 2021 secara khusus menekankan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pelindungan PMI.
Karena itu, ketika membutuhkan bantuan, PMI perlu menggunakan saluran yang sesuai dengan jenis permasalahan dan lokasi kejadian.
Untuk persoalan yang terjadi di luar negeri, perwakilan RI dan pihak terkait di negara tujuan juga dapat memiliki peran sesuai kewenangannya.
Pentingnya Memahami Hak Sejak Sebelum Berangkat
Memahami hak dan kewajiban sebelum berangkat dapat membantu calon PMI mengetahui apa yang harus diperiksa selama proses penempatan.
Jangan menunggu sampai terjadi masalah untuk membaca kontrak atau mencari tahu saluran pengaduan.
Informasi tersebut sebaiknya sudah diketahui sejak masih berada di Indonesia.
Dengan demikian, calon PMI memiliki dokumen, informasi, dan kontak yang diperlukan apabila menghadapi situasi tertentu di negara tujuan.
Perlindungan PMI melalui BP3MI DKI Jakarta merupakan bagian dari sistem pelindungan pekerja migran yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
Sebelum bekerja, calon PMI perlu memastikan lowongan, dokumen, pemeriksaan kesehatan, kontrak, dan pembekalan telah dipenuhi. Selama bekerja, PMI perlu mengetahui haknya serta saluran pengaduan apabila menghadapi persoalan. Setelah bekerja, pelindungan dapat berkaitan dengan kepulangan, reintegrasi, dan pemberdayaan.
UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2021 menempatkan pelindungan PMI sebagai proses yang menyeluruh, dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak terkait.
Bagi calon PMI dan keluarganya di DKI Jakarta, memahami prosedur dan menggunakan layanan resmi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses bekerja di luar negeri.
KONSULTASI SEKARANG
