Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, pembangkit listrik, serta kegiatan transportasi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memperburuk pemanasan global. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kebijakan yang mampu mendorong penurunan emisi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.
Salah satu pendekatan yang berkembang ialah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau carbon pricing. Pendekatan ini memberikan nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca sehingga pelaku usaha memiliki alasan finansial untuk mengurangi pencemaran. Dalam praktiknya, pemerintah mengenal beberapa instrumen, termasuk pungutan karbon, pajak karbon, dan perdagangan karbon.
Meskipun ketiganya memiliki tujuan lingkungan yang saling berkaitan, setiap instrumen mempunyai mekanisme, dasar perhitungan, dan konsekuensi ekonomi yang berbeda. Pungutan karbon mencakup konsep yang lebih luas, pajak karbon menggunakan mekanisme perpajakan, sedangkan perdagangan karbon memungkinkan transaksi unit atau hak karbon melalui mekanisme pasar.
Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi kepatuhan, memperkirakan biaya emisi, dan menentukan langkah pengurangan karbon yang sesuai dengan kegiatan operasionalnya.
Baca juga : Pengertian Pungutan atas Karbon dan Cara Kerjanya
Apa Itu Pungutan Karbon?
Pungutan karbon merupakan instrumen kebijakan yang mengenakan beban finansial berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja mitigasi perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah dapat menerapkan pungutan melalui mekanisme perpajakan, kepabeanan dan cukai, maupun bentuk pungutan negara lainnya.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan tersebut menempatkan pungutan atas karbon sebagai salah satu instrumen NEK bersama perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja.
Dengan demikian, pungutan karbon tidak selalu identik dengan pajak karbon. Pajak karbon merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat masuk dalam kerangka pungutan tersebut, sedangkan pungutan karbon mempunyai cakupan konseptual yang lebih luas.
Baca juga : Tujuan dan Manfaat Pungutan Karbon untuk Pengendalian Iklim
Tujuan Pungutan Karbon
Pemerintah menggunakan pungutan karbon untuk mendorong pelaku usaha memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonominya. Sebelumnya, perusahaan mungkin hanya memperhitungkan biaya bahan bakar, tenaga kerja, dan produksi. Namun, kebijakan karbon turut mendorong perusahaan mempertimbangkan konsekuensi emisi dalam keputusan bisnis.
Selain itu, pungutan karbon dapat mendorong perusahaan beralih menuju teknologi yang lebih hemat energi. Perusahaan juga memiliki insentif untuk memperbaiki proses produksi, meningkatkan efisiensi mesin, dan mengembangkan energi rendah karbon.
Contoh Penerapan Pungutan Karbon
Misalnya, pemerintah menerapkan pungutan tertentu berdasarkan kandungan karbon atau potensi emisi dari suatu kegiatan. Perusahaan yang menggunakan sumber energi dengan intensitas karbon tinggi perlu memperhitungkan kemungkinan tambahan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengurangi konsumsi energi fosil dapat menekan risiko biaya karbon. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa aturan sektoral, objek pungutan, dasar perhitungan, dan waktu penerapan sebelum mengambil keputusan bisnis.
Baca juga : Mekanisme Penerapan Pungutan atas Karbon di Indonesia
Apa Itu Pajak Karbon?
Pajak karbon merupakan instrumen fiskal yang mengenakan pajak atas emisi karbon yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah menggunakan instrumen ini untuk memberikan sinyal harga terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ketentuan mengenai pajak karbon. Pasal 13 mengatur bahwa subjek pajak karbon mencakup orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pajak karbon memiliki hubungan langsung dengan kebijakan perpajakan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan objek pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara penghitungan, serta ketentuan administrasi yang berlaku.
Bagaimana Mekanisme Pajak Karbon?
Secara umum, pemerintah menetapkan objek dan dasar pengenaan pajak melalui peraturan yang relevan. Selanjutnya, pihak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menghitung kewajiban sesuai ketentuan tersebut.
Sebagai ilustrasi, apabila suatu aktivitas menghasilkan emisi dalam jumlah tertentu dan memenuhi kriteria pengenaan pajak, perusahaan perlu menghitung kewajibannya berdasarkan tarif serta dasar pengenaan yang berlaku. Perusahaan kemudian memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan sesuai aturan perpajakan.
Namun, penerapan pajak karbon tidak otomatis berlaku pada setiap perusahaan atau setiap sumber emisi. Ruang lingkup dan pelaksanaannya bergantung pada regulasi, tahapan kebijakan, serta ketentuan teknis yang berlaku pada sektor terkait.
Baca juga : Sektor Industri dan Energi yang Dikenakan Pungutan Karbon
Tujuan Pajak Karbon
Pertama, pajak karbon mendorong perusahaan mempertimbangkan biaya emisi ketika memilih teknologi, bahan bakar, dan metode produksi. Kedua, instrumen ini dapat meningkatkan daya tarik investasi pada teknologi rendah karbon. Ketiga, penerimaan negara berpotensi mendukung program pengendalian perubahan iklim sesuai kebijakan pemerintah.
Meskipun demikian, pajak karbon memerlukan perhitungan yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Tanpa sistem pengukuran emisi yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan menentukan kewajiban secara akurat.
Apa Itu Perdagangan Karbon?
Perdagangan karbon merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi unit karbon atau hak emisi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini memberi nilai ekonomi terhadap upaya pengurangan emisi sekaligus membantu pihak yang memiliki kebutuhan pengelolaan emisi.
Secara umum, perdagangan karbon mencakup perdagangan izin emisi dan transaksi unit karbon dari kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi yang memenuhi persyaratan. Dalam mekanisme tertentu, perusahaan yang mempunyai kelebihan unit atau izin dapat menjualnya kepada pihak yang membutuhkan.
Berbeda dengan pajak karbon yang mengandalkan pungutan berdasarkan ketentuan fiskal, perdagangan karbon melibatkan transaksi antara pihak yang membeli dan pihak yang menjual. Harga dapat bergantung pada permintaan, penawaran, jenis unit, kualitas proyek, serta aturan pasar yang berlaku.
Baca juga : Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Pungutan Karbon
Mekanisme Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon dapat berjalan melalui beberapa tahapan. Pertama, pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pengurangan emisi. Kedua, pihak terkait memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan pencatatan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketiga, penjual menawarkan unit karbon yang memenuhi ketentuan. Selanjutnya, pembeli melakukan transaksi melalui saluran yang sah, termasuk bursa karbon apabila instrumen dan pihak terkait memenuhi persyaratan.
Di Indonesia, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mulai beroperasi pada September 2023. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa sesuai ketentuan sektor jasa keuangan.
Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan perubahan regulasi. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta aturan teknis yang terbit kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan tata kelola nilai ekonomi karbon nasional.
Baca juga : Peran MRV dalam Penerapan Pungutan Karbon
Contoh Perdagangan Karbon
Bayangkan sebuah perusahaan memiliki unit karbon yang memenuhi persyaratan dan ingin menjualnya. Pada saat yang sama, perusahaan lain memerlukan unit karbon untuk mendukung strategi pengelolaan emisi atau memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan yang relevan.
Kedua pihak dapat melakukan transaksi melalui mekanisme pasar yang sah. Penjual berpotensi memperoleh pendapatan, sedangkan pembeli memperoleh unit karbon sesuai karakteristik dan persyaratan transaksi.
Namun, pembelian unit karbon tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban lingkungan perusahaan. Pelaku usaha tetap harus mematuhi batas emisi, kewajiban pelaporan, dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Baca juga : Pemanfaatan Dana Pungutan Karbon untuk Program Lingkungan
Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Perdagangan Karbon
Ketiga instrumen tersebut sama-sama mendukung pengendalian emisi, tetapi mempunyai pendekatan yang berbeda. Berikut perbandingannya.
| Aspek | Pungutan Karbon | Pajak Karbon | Perdagangan Karbon |
|---|---|---|---|
| Pengertian | Kerangka pungutan atas karbon dengan cakupan lebih luas | Instrumen pajak atas objek karbon sesuai ketentuan | Mekanisme transaksi unit karbon atau hak emisi |
| Mekanisme | Mengikuti jenis pungutan yang berlaku | Pembayaran kewajiban pajak kepada negara | Jual beli antara pihak yang memenuhi persyaratan |
| Dasar biaya | Kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau dasar lain sesuai aturan | Tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku | Harga transaksi dan karakteristik unit karbon |
| Penerima pembayaran | Negara atau pihak yang berwenang sesuai instrumen | Negara | Penjual unit karbon |
| Pengaruh pasar | Bergantung pada desain pungutan | Tarif mengikuti ketentuan pemerintah | Harga dapat berubah mengikuti kondisi pasar |
| Tujuan utama | Memberi insentif finansial untuk mengendalikan emisi | Memasukkan biaya emisi ke dalam keputusan ekonomi | Memberi nilai ekonomi pada unit karbon dan pengurangan emisi |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa pungutan karbon merupakan istilah yang lebih luas, pajak karbon berfokus pada mekanisme fiskal, sedangkan perdagangan karbon mengandalkan transaksi pasar.
Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap ketiganya sebagai kewajiban yang selalu saling menggantikan. Penerapan suatu instrumen tidak otomatis menghapus kewajiban lain apabila peraturan yang berlaku tetap mensyaratkannya.
Baca juga : Kebijakan Pungutan Karbon dan Praktik Internasional
Kelebihan dan Tantangan Setiap Instrumen
Kelebihan Pungutan Karbon
Pungutan karbon memberi pemerintah pilihan kebijakan yang lebih luas untuk mendorong pengurangan emisi. Pemerintah dapat menyesuaikan bentuk pungutan dengan karakteristik kegiatan, sumber emisi, dan sasaran pengendalian lingkungan.
Namun, pemerintah perlu menjaga konsistensi regulasi agar pelaku usaha memahami objek pungutan dan konsekuensi finansialnya. Selain itu, koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
Kelebihan Pajak Karbon
Pajak karbon memberikan sinyal biaya yang dapat membantu perusahaan membandingkan pilihan teknologi dan energi. Jika tarif serta cakupan kebijakan jelas, perusahaan dapat memperkirakan konsekuensi finansial dari aktivitas yang menghasilkan emisi.
Akan tetapi, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap industri dan masyarakat. Karena itu, penerapan pajak memerlukan desain yang cermat, administrasi yang transparan, serta pengawasan yang efektif.
Kelebihan Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon membuka peluang pendapatan bagi pelaku usaha yang mengembangkan proyek pengurangan emisi berkualitas. Selain itu, mekanisme pasar dapat membantu mengarahkan modal menuju proyek yang berpotensi menghasilkan manfaat iklim.
Meski demikian, perdagangan karbon menghadapi tantangan berupa perubahan harga, perbedaan kualitas unit, risiko klaim pengurangan emisi yang tidak akurat, dan kebutuhan verifikasi yang kuat. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa asal-usul unit, metode penghitungan, status pencatatan, dan ketentuan penggunaannya sebelum bertransaksi.
Baca juga : Dampak Pungutan Karbon bagi Perusahaan dan Perekonomian
Cara Perusahaan Menentukan Strategi Karbon yang Tepat
Perusahaan perlu memilih strategi berdasarkan karakteristik usaha, intensitas emisi, kewajiban hukum, dan target lingkungan. Tidak semua perusahaan membutuhkan pendekatan yang sama. Oleh karena itu, langkah awal sebaiknya berfokus pada pemetaan emisi dan pemeriksaan regulasi.
- perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi dari penggunaan listrik, bahan bakar, proses produksi, transportasi, serta aktivitas lain yang relevan. Selanjutnya, perusahaan menyusun data dasar agar tim terkait dapat menghitung intensitas emisi secara konsisten.
- perusahaan perlu memeriksa ketentuan sektoral yang berlaku. Perusahaan energi, manufaktur, transportasi, dan sektor lain mungkin menghadapi persyaratan yang berbeda. Pemeriksaan regulasi membantu perusahaan memahami instrumen yang relevan, jadwal penerapan, serta kewajiban administratif.
- perusahaan perlu mengevaluasi peluang pengurangan emisi. Contohnya meliputi peningkatan efisiensi energi, penggunaan teknologi yang lebih bersih, penggantian bahan bakar, dan pengembangan proyek mitigasi yang memenuhi standar.
- perusahaan perlu menghitung potensi biaya dan manfaat dari setiap pilihan. Analisis ini dapat mencakup kebutuhan investasi, potensi penghematan energi, risiko perubahan harga unit karbon, serta kemungkinan kewajiban fiskal.
- perusahaan sebaiknya menyusun sistem dokumentasi dan pelaporan yang rapi. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas, bukan sekadar perkiraan.
Baca juga : Strategi Perusahaan Menghadapi Pungutan Karbon dan Net Zero
Perkembangan Regulasi Karbon di Indonesia
Kebijakan karbon Indonesia terus berkembang mengikuti sasaran pengendalian emisi dan perkembangan pasar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memuat landasan pajak karbon, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 mengubah sejumlah ketentuan perdagangan karbon melalui bursa. Regulasi tersebut antara lain memuat penyesuaian terkait pencatatan unit karbon dan tata kelola perdagangan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 juga mengatur Sistem Registri Unit Karbon.
Perkembangan ini menunjukkan pentingnya pemantauan regulasi secara berkala. Perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi lama, terutama ketika akan melakukan transaksi karbon, mengembangkan proyek mitigasi, atau menghitung potensi kewajiban fiskal.
Untuk memastikan kepatuhan, perusahaan perlu memeriksa naskah regulasi resmi, ketentuan pelaksana, serta persyaratan teknis yang relevan dengan sektor dan kegiatan usahanya.
Perbedaan pungutan karbon, pajak karbon, dan perdagangan karbon
Perbedaan pungutan karbon, pajak karbon, dan perdagangan karbon terletak pada cakupan, mekanisme, serta cara masing-masing instrumen memengaruhi keputusan ekonomi. Pungutan karbon menjadi kerangka yang lebih luas, pajak karbon menggunakan mekanisme perpajakan, sedangkan perdagangan karbon mengandalkan transaksi unit karbon atau hak emisi melalui pasar.
Ketiganya dapat mendukung pengurangan emisi, tetapi perusahaan perlu memahami aturan yang berlaku sebelum menentukan strategi. Pemetaan emisi, pemeriksaan regulasi, perhitungan biaya, dan dokumentasi yang baik menjadi langkah penting untuk mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi rendah karbon.
Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
