Pengertian Pungutan atas Karbon dan Cara Kerjanya

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, hingga berbagai bencana alam menjadi bukti bahwa aktivitas manusia dapat memberikan dampak besar terhadap keseimbangan lingkungan. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO2).

Aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, kegiatan transportasi, pembangkit listrik, serta proses produksi berbagai barang menjadi beberapa sumber utama emisi karbon. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mampu mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi emisi secara bertahap.

Salah satu instrumen yang dapat mendukung tujuan tersebut adalah pungutan atas karbon. Kebijakan ini memberikan nilai ekonomi terhadap emisi karbon sehingga aktivitas yang menghasilkan emisi memiliki konsekuensi ekonomi bagi pelakunya.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan, pungutan atas karbon juga dapat mendorong perubahan pola produksi, penggunaan energi, serta investasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Lantas, apa pengertian pungutan atas karbon, bagaimana cara kerjanya, siapa yang berpotensi terkena kewajiban tersebut, dan apa manfaatnya bagi perekonomian Indonesia? Berikut pembahasan lengkapnya.

Baca juga : Tujuan dan Manfaat Pungutan Karbon untuk Pengendalian Iklim

Pengertian Pungutan atas Karbon

Pungutan atas karbon merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang memberikan beban atau kewajiban pembayaran berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi gas rumah kaca, maupun kinerja kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Secara sederhana, pemerintah menerapkan pungutan ini untuk memberikan nilai ekonomi terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar berpotensi menghasilkan emisi karbon lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan energi terbarukan. Melalui instrumen pungutan karbon, pemerintah dapat memberikan konsekuensi ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, penting untuk memahami bahwa pungutan atas karbon memiliki cakupan lebih luas daripada pajak karbon.

Pungutan atas karbon dapat mencakup berbagai bentuk penerimaan negara, seperti pungutan perpajakan pusat dan daerah, kepabeanan, cukai, maupun pungutan negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pajak karbon merupakan salah satu bentuk instrumen perpajakan yang secara khusus mengenakan pajak atas barang atau aktivitas tertentu yang menghasilkan emisi karbon.

Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut memiliki hubungan erat, tetapi tidak selalu memiliki arti yang sama.

Baca juga : Mekanisme Penerapan Pungutan atas Karbon di Indonesia

Tujuan Pemerintah Menerapkan Pungutan atas Karbon

Penerapan pungutan atas karbon bukan sekadar upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini memiliki tujuan yang lebih luas, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim.

Berikut beberapa tujuan utamanya.

A. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan pertama adalah mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia.

Ketika suatu aktivitas menghasilkan emisi karbon dan menimbulkan konsekuensi ekonomi, perusahaan memiliki alasan tambahan untuk mengevaluasi proses produksinya.

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur dapat mulai menggunakan mesin hemat energi, mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi yang lebih bersih, atau meningkatkan efisiensi operasional.

Dengan demikian, pungutan karbon dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi secara bertahap.

B. Mendorong Penggunaan Energi Bersih

Selanjutnya, kebijakan ini juga bertujuan mempercepat peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, energi surya, angin, dan panas bumi memiliki karakteristik emisi operasional yang lebih rendah.

Melalui kebijakan ekonomi karbon, perusahaan dapat mempertimbangkan kembali pilihan sumber energi yang mereka gunakan.

Akibatnya, investasi pada energi terbarukan berpotensi menjadi semakin menarik dalam jangka panjang.

Baca juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak & Perdagangan Karbon

C. Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha

Pungutan atas karbon juga mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya.

Sebelumnya, sebagian perusahaan mungkin hanya berfokus pada biaya bahan baku, tenaga kerja, distribusi, dan operasional. Namun, perkembangan kebijakan karbon membuat perhitungan biaya lingkungan menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mulai menyusun strategi pengelolaan emisi sebagai bagian dari perencanaan bisnis.

D. Mendukung Target Penurunan Emisi Nasional

Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Pungutan atas karbon menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat mendukung pencapaian target tersebut.

Selain itu, kebijakan ini dapat membantu pemerintah mengarahkan investasi menuju kegiatan ekonomi yang lebih rendah emisi.

Baca juga : Sektor Industri dan Energi yang Dikenakan Pungutan Karbon

Dasar Hukum Pungutan atas Karbon di Indonesia

Dalam memahami pungutan atas karbon, pelaku usaha perlu memperhatikan landasan hukum yang mengatur kebijakan ekonomi karbon di Indonesia.

Salah satu landasan penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memperkenalkan pengaturan pajak karbon yang tercantum dalam Bab VI.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa pajak karbon dapat dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

UU HPP juga mengatur tarif pajak karbon dengan ketentuan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e), apabila harga karbon di pasar lebih rendah dari angka tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan tersebut berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Perpres 110 Tahun 2025 mengatur beberapa instrumen ekonomi karbon, antara lain:

1. Perdagangan karbon atau carbon trading.
2. Pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment.
3. Pungutan atas karbon.
4. Mekanisme lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, pemerintah memiliki kerangka kebijakan yang lebih luas untuk mengendalikan emisi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan setiap instrumen dapat memiliki aturan tersendiri. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa regulasi sektoral dan peraturan pelaksana terbaru sebelum menentukan kewajiban yang harus mereka penuhi.

Baca juga : Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Pungutan Karbon

Bagaimana Cara Kerja Pungutan atas Karbon?

Pada dasarnya, cara kerja pungutan atas karbon berkaitan dengan pengukuran emisi, penentuan dasar pengenaan, penghitungan kewajiban, serta pemenuhan pembayaran sesuai ketentuan pemerintah.

Agar lebih mudah memahaminya, berikut tahapan umum yang menggambarkan mekanisme penerapannya.

A. Mengidentifikasi Sumber Emisi Karbon

Tahap pertama adalah mengenali aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi dari kegiatan operasionalnya, seperti:

1. Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik.
2. Pembakaran bahan bakar minyak.
3. Penggunaan gas alam untuk kegiatan produksi.
4. Aktivitas industri yang menghasilkan emisi proses.
5. Penggunaan energi untuk transportasi dan distribusi.

Identifikasi tersebut membantu perusahaan memahami sumber emisi terbesar dalam kegiatan bisnisnya.

B. Mengukur Jumlah Emisi

Setelah mengenali sumber emisi, perusahaan perlu melakukan pengukuran berdasarkan metode dan standar yang berlaku.

Pengukuran emisi biasanya menggunakan satuan ton karbon dioksida ekuivalen atau ton CO2e.

Satuan CO2e memungkinkan berbagai jenis gas rumah kaca dihitung menggunakan ukuran yang sama berdasarkan potensi pemanasan globalnya.

Sebagai contoh, apabila suatu kegiatan menghasilkan emisi setara 10.000 ton CO2e, angka tersebut dapat menjadi salah satu dasar evaluasi pengelolaan emisi perusahaan.

Namun, angka emisi saja tidak otomatis menentukan jumlah pungutan. Perusahaan tetap harus memperhatikan objek, subjek, ambang batas, tarif, dan mekanisme pengenaan sesuai regulasi yang berlaku.

Baca juga : Peran MRV dalam Penerapan Pungutan Karbon

C. Menentukan Dasar Pengenaan Pungutan

Tahap berikutnya adalah menentukan dasar pengenaan kewajiban.

Dalam mekanisme ekonomi karbon, dasar pengenaan dapat berkaitan dengan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi aktual, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan pendekatan batas emisi untuk sektor tertentu. Perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas yang berlaku dapat menghadapi konsekuensi sesuai mekanisme pengendalian yang mengatur sektor tersebut.

Dengan demikian, setiap sektor usaha perlu memahami ketentuan yang berlaku bagi aktivitas operasionalnya.

D. Menghitung Kewajiban Pembayaran

Setelah dasar pengenaan tersedia, perusahaan dapat menghitung kewajiban pembayaran berdasarkan tarif dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi sederhana, apabila suatu skema mengenakan tarif Rp30.000 per ton CO2e dan terdapat 1.000 ton emisi yang memenuhi dasar pengenaan, perhitungannya adalah:

1. Jumlah emisi yang menjadi dasar pengenaan: 1.000 ton CO2e.
2. Tarif ilustratif: Rp30.000 per ton CO2e.
3. Total perhitungan: 1.000 × Rp30.000.
4. Hasil: Rp30.000.000.

Perlu digarisbawahi bahwa contoh tersebut hanya menggambarkan cara menghitung pungutan berdasarkan suatu tarif hipotetis. Angka tersebut bukan penetapan tarif umum pungutan karbon yang otomatis berlaku bagi seluruh perusahaan.

Baca juga : Pemanfaatan Dana Pungutan Karbon untuk Program Lingkungan

E. Melakukan Pembayaran dan Pelaporan

Tahap terakhir adalah memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran sesuai ketentuan.

Perusahaan perlu memastikan data emisi, dokumen pendukung, laporan, serta bukti pembayaran memiliki kesesuaian.

Selain itu, perusahaan juga perlu mengikuti mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau MRV (Measurement, Reporting, and Verification) apabila ketentuan sektor terkait mewajibkannya.

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai aktivitas penghasil emisi dan capaian pengurangannya.

Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Perdagangan Karbon

Ketiga istilah ini sering muncul dalam pembahasan ekonomi hijau. Meskipun saling berkaitan, masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda.

A. Pungutan atas Karbon

Pungutan atas karbon merupakan istilah yang lebih luas. Instrumen ini mencakup berbagai bentuk pungutan negara yang menggunakan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja mitigasi sebagai salah satu dasar kebijakan.

Dengan kata lain, pungutan atas karbon merupakan bagian dari instrumen ekonomi untuk mengendalikan emisi.

B. Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan instrumen perpajakan yang mengenakan pajak atas objek dan aktivitas tertentu yang menghasilkan emisi karbon.

Mekanisme ini memberikan konsekuensi finansial kepada wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan dan tarif yang berlaku.

Di Indonesia, pengaturan pajak karbon terdapat dalam UU HPP.

C. Perdagangan Karbon

Berbeda dengan pungutan dan pajak, perdagangan karbon menggunakan mekanisme transaksi unit karbon.

Perusahaan atau pelaku usaha dapat membeli dan menjual unit karbon sesuai ketentuan perdagangan karbon.

Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berhasil mengurangi emisi melalui proyek mitigasi yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh unit karbon yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, perusahaan lain dapat membeli unit tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban sesuai mekanisme yang berlaku.

Jadi, perdagangan karbon tidak sama dengan pembayaran pajak karbon. Keduanya merupakan instrumen berbeda yang dapat saling melengkapi dalam kebijakan pengendalian emisi.

Baca juga : Kebijakan Pungutan Karbon dan Praktik Internasional

Siapa yang Berpotensi Terkena Pungutan atas Karbon?

Pungutan atas karbon dapat menyentuh berbagai sektor ekonomi, terutama sektor yang memiliki aktivitas penghasil emisi cukup besar.

Berikut beberapa sektor yang perlu memperhatikan perkembangan kebijakan ini.

A. Sektor Energi

Sektor energi merupakan salah satu sumber emisi yang penting karena penggunaan bahan bakar fosil masih berperan besar dalam penyediaan energi.

Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, minyak, dan gas menjadi contoh kegiatan yang perlu memperhatikan pengukuran serta pengendalian emisi.

B. Sektor Manufaktur

Industri manufaktur menggunakan energi dan bahan baku dalam jumlah besar untuk menghasilkan berbagai produk.

Industri semen, baja, kimia, dan berbagai kegiatan pengolahan lainnya dapat menghasilkan emisi dari penggunaan energi maupun proses produksi.

Karena itu, perusahaan manufaktur perlu mengevaluasi efisiensi energi dan teknologi produksinya.

C. Sektor Transportasi

Kegiatan transportasi menghasilkan emisi melalui pembakaran bahan bakar kendaraan, kapal, dan pesawat.

Seiring perkembangan kebijakan karbon, sektor ini juga perlu memperhatikan peluang penggunaan teknologi transportasi rendah emisi.

D. Sektor Pertanian dan Kehutanan

Sektor pertanian dan kehutanan memiliki karakteristik emisi yang berbeda dari sektor industri.

Kegiatan pertanian dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti metana dan dinitrogen oksida. Sementara itu, perubahan penggunaan lahan dan deforestasi dapat meningkatkan emisi karbon.

Di sisi lain, kegiatan rehabilitasi hutan dan pengelolaan lahan berkelanjutan dapat mendukung penyerapan karbon.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua perusahaan dalam sektor tersebut otomatis terkena pungutan. Pengenaan kewajiban tetap bergantung pada ketentuan objek, subjek, ambang batas, dan peraturan sektoral.

Baca juga : Dampak Pungutan Karbon bagi Perusahaan dan Perekonomian

Manfaat Pungutan atas Karbon bagi Lingkungan dan Perekonomian

Penerapan pungutan atas karbon dapat memberikan sejumlah manfaat apabila pemerintah merancang dan menjalankannya secara tepat.

Berikut beberapa manfaat yang perlu diketahui.

A. Mendorong Industri Lebih Ramah Lingkungan

Pungutan karbon dapat memberikan motivasi ekonomi kepada perusahaan untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

Perusahaan yang mampu meningkatkan efisiensi energi berpotensi mengendalikan biaya sekaligus menurunkan jejak karbon.

B. Mempercepat Inovasi Teknologi

Kebijakan ekonomi karbon dapat mendorong perusahaan mengembangkan teknologi produksi yang lebih bersih.

Contohnya meliputi penggunaan mesin hemat energi, teknologi penangkapan karbon, kendaraan listrik, serta pemanfaatan energi terbarukan.

C. Membuka Peluang Investasi Hijau

Perkembangan ekonomi rendah karbon dapat membuka peluang investasi baru.

Investor dapat melihat potensi pada proyek energi surya, pembangkit listrik tenaga angin, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan, dan berbagai proyek mitigasi perubahan iklim.

D. Mendukung Pendanaan Pengendalian Perubahan Iklim

Penerimaan negara dari instrumen karbon dapat mendukung berbagai program sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Program tersebut dapat mencakup pengendalian perubahan iklim, peningkatan kapasitas, pengembangan energi bersih, serta kegiatan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga : Strategi Perusahaan Menghadapi Pungutan Karbon dan Net Zero

Tantangan dalam Penerapan Pungutan atas Karbon

Walaupun memiliki manfaat, penerapan pungutan karbon juga menghadapi sejumlah tantangan.

1. pengukuran emisi membutuhkan data yang akurat. Perusahaan harus memiliki sistem pencatatan yang mampu menggambarkan sumber dan jumlah emisi secara konsisten.
2. penerapan kebijakan ini dapat meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan tertentu. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan industri dan kemampuan ekonomi masing-masing sektor.
3. perusahaan membutuhkan investasi untuk memperbarui teknologi produksi. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan finansial yang sama untuk melakukan perubahan tersebut.
4. pemerintah perlu menjaga konsistensi regulasi agar perusahaan memiliki kepastian dalam menyusun rencana investasi jangka panjang.

Selain itu, pengawasan dan transparansi juga memegang peranan penting. Tanpa data yang dapat dipercaya, mekanisme pungutan dan perdagangan karbon berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Oleh karena itu, koordinasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Bagaimana Perusahaan Mempersiapkan Diri Menghadapi Pungutan atas Karbon?

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai kewajiban tertentu berlaku secara langsung untuk mulai memperhatikan emisi karbon.

Sebaliknya, persiapan sejak awal dapat membantu perusahaan mengurangi risiko biaya dan meningkatkan daya saing.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Melakukan inventarisasi emisi. Identifikasi seluruh sumber emisi dari kegiatan operasional, penggunaan energi, dan proses produksi.
2. Memeriksa ketentuan regulasi. Pelajari peraturan perpajakan, lingkungan hidup, serta ketentuan sektoral yang berkaitan dengan emisi karbon.
3. Menyusun strategi pengurangan emisi. Tentukan target pengurangan emisi berdasarkan kemampuan dan kondisi perusahaan.
4. Meningkatkan efisiensi energi. Evaluasi penggunaan listrik, bahan bakar, mesin, dan peralatan produksi.
5. Menyiapkan dokumen pendukung. Simpan catatan penggunaan energi, data produksi, hasil pengukuran emisi, serta dokumen lingkungan yang relevan.
6. Melakukan evaluasi biaya. Hitung potensi dampak kebijakan karbon terhadap biaya produksi, harga jual, dan perencanaan investasi.
7. Mempertimbangkan peluang perdagangan karbon. Apabila perusahaan memiliki proyek pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan, pelajari peluang untuk berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan karbon.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai risiko dan peluang dari perkembangan kebijakan ekonomi karbon.

Pungutan atas karbon

Pungutan atas karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang bertujuan memberikan nilai terhadap emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengarahkan pelaku usaha agar memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Cara kerja pungutan karbon secara umum berkaitan dengan identifikasi sumber emisi, pengukuran jumlah emisi, penentuan dasar pengenaan, penghitungan kewajiban, serta pemenuhan pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan.

Di Indonesia, kebijakan ekonomi karbon memiliki landasan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Meskipun demikian, pungutan atas karbon tidak otomatis berlaku dengan mekanisme dan tarif yang sama untuk seluruh sektor usaha. Setiap perusahaan perlu memahami ketentuan khusus yang mengatur kegiatan bisnisnya.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap pungutan atas karbon bukan hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi hijau.

Semakin awal perusahaan mempersiapkan pengelolaan emisi, semakin besar pula peluangnya untuk mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing dalam jangka panjang.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang