Mekanisme Penerapan Pungutan atas Karbon di Indonesia

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang memengaruhi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri, pembangkit listrik, transportasi, serta aktivitas ekonomi lainnya mendorong pemerintah untuk mengambil langkah pengendalian yang lebih terarah. Salah satu kebijakan yang pemerintah kembangkan adalah penerapan nilai ekonomi karbon, termasuk mekanisme pungutan atas karbon.

Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target Nationally Determined Contribution atau NDC. Untuk mendukung komitmen tersebut, pemerintah membutuhkan instrumen kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha mengurangi emisi sekaligus membangun kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Melalui pungutan atas karbon, pemerintah berupaya memberikan nilai ekonomi terhadap emisi yang perusahaan hasilkan. Artinya, semakin besar kandungan karbon atau emisi yang suatu aktivitas hasilkan, semakin besar pula potensi beban ekonomi yang harus perusahaan tanggung sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, penerapan pungutan karbon tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Mekanisme ini juga melibatkan pengukuran emisi, pelaporan, pengawasan, perdagangan karbon, serta pengelolaan penerimaan negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami ketentuan dan tahapan penerapannya agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara tertib.

Baca juga : Pengertian Pungutan atas Karbon dan Cara Kerjanya

Apa yang Dimaksud dengan Pungutan atas Karbon?

Pungutan atas karbon merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk memberikan konsekuensi ekonomi terhadap kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong perusahaan dan pelaku kegiatan ekonomi agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

Pungutan karbon juga menjadi bagian dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Konsep NEK memberikan nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca sehingga kegiatan pengurangan emisi memiliki manfaat ekonomi yang dapat perusahaan perhitungkan.

Dalam praktiknya, pungutan atas karbon dapat berbentuk beberapa instrumen, antara lain:

1. Pungutan dalam bidang perpajakan pusat maupun daerah.
2. Pungutan dalam bidang kepabeanan dan cukai.
3. Pungutan negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pungutan berdasarkan kandungan karbon atau potensi emisi suatu aktivitas.
5. Pungutan yang mempertimbangkan jumlah emisi dan kinerja mitigasi perubahan iklim.

Dengan demikian, pungutan karbon tidak selalu berarti satu jenis pajak yang berlaku untuk seluruh perusahaan. Pemerintah dapat menerapkan instrumen yang berbeda sesuai karakteristik sektor, aktivitas ekonomi, dan kebijakan pengendalian emisi.

Baca juga : Tujuan dan Manfaat Pungutan Karbon untuk Pengendalian Iklim

Dasar Hukum Penerapan Pungutan Karbon di Indonesia

Pemerintah menggunakan beberapa peraturan sebagai landasan penerapan nilai ekonomi karbon dan pungutan atas karbon. Setiap regulasi memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur tanggung jawab para pihak.

Berikut beberapa dasar hukum yang perlu pelaku usaha pahami.

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-undang ini memperkenalkan ketentuan pajak karbon sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Ketentuannya mengatur objek pajak karbon, tarif, serta prinsip penerapan pajak terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

UU HPP menetapkan tarif minimum pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Namun, ketentuan tarif tersebut tidak berarti seluruh perusahaan otomatis harus membayar pajak karbon dengan tarif tersebut. Penerapannya tetap mengikuti ketentuan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah.

b. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Regulasi ini memperbarui kerangka kebijakan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Selain itu, peraturan tersebut mengatur instrumen nilai ekonomi karbon, tata laksana perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, serta pungutan atas karbon.

c. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon, pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan berbagai mekanisme pengendalian emisi.

Dalam penerapannya, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan terbaru yang menggantikan atau menyesuaikan aturan sebelumnya.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki kewenangan dalam mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon. Salah satu regulasi terbarunya adalah POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang mengubah POJK Nomor 14 Tahun 2023.

Selain itu, OJK menerbitkan PADK Nomor 6 Tahun 2026 untuk mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Dengan adanya landasan tersebut, pemerintah membangun sistem pengendalian emisi yang melibatkan sektor lingkungan hidup, perpajakan, keuangan, dan kegiatan usaha.

Baca juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak & Perdagangan Karbon

Bagaimana Mekanisme Penerapan Pungutan atas Karbon?

Mekanisme penerapan pungutan karbon membutuhkan beberapa tahapan agar pemerintah dapat menentukan kewajiban pelaku usaha secara tepat. Setiap tahapan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pengenaan pungutan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

Berikut mekanisme yang perlu perusahaan pahami.

a. Identifikasi Aktivitas yang Menghasilkan Emisi

Tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Contohnya meliputi kegiatan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, proses produksi industri, penggunaan energi, dan aktivitas lain yang menghasilkan emisi.

Perusahaan perlu mengenali sumber emisi dari setiap proses operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui bagian kegiatan yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian lebih lanjut.

b. Pengukuran Kandungan dan Jumlah Emisi Karbon

Setelah mengenali sumber emisi, perusahaan perlu melakukan pengukuran berdasarkan metode dan standar yang berlaku.

Pengukuran tersebut dapat mencakup penggunaan bahan bakar, konsumsi energi, kapasitas produksi, serta data operasional lainnya.

Hasil pengukuran membantu perusahaan memperkirakan jumlah emisi karbon dalam satuan karbon dioksida ekuivalen atau CO2e.

Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan data tersebut untuk menyusun laporan emisi dan mengevaluasi efektivitas program pengurangan emisi.

Baca juga : Sektor Industri dan Energi yang Dikenakan Pungutan Karbon

c. Penetapan Batas Emisi atau Ketentuan yang Berlaku

Pada tahap berikutnya, pemerintah menetapkan ketentuan pengendalian emisi sesuai karakteristik sektor usaha.

Dalam mekanisme tertentu, pemerintah menggunakan batas emisi atau cap sebagai acuan. Perusahaan yang menghasilkan emisi melebihi batas yang berlaku dapat menghadapi kewajiban tambahan sesuai mekanisme yang pemerintah tetapkan.

Sebaliknya, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi hingga berada di bawah batas tertentu berpotensi memperoleh manfaat melalui mekanisme perdagangan atau insentif karbon apabila memenuhi persyaratan.

d. Penentuan Kewajiban Pungutan

Pemerintah menentukan kewajiban pungutan berdasarkan instrumen kebijakan yang berlaku.

Penentuannya dapat mempertimbangkan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, serta hasil aksi mitigasi perubahan iklim.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami jenis pungutan yang berlaku pada sektor masing-masing. Perusahaan juga harus membedakan kewajiban pajak karbon dengan kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi unit karbon.

e. Pelaporan dan Pemenuhan Kewajiban

Setelah perusahaan mengetahui kewajibannya, perusahaan perlu menyiapkan laporan serta memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran sesuai ketentuan.

Dokumen pendukung harus menunjukkan data emisi, metode perhitungan, aktivitas operasional, dan informasi lain yang relevan.

Dengan administrasi yang tertib, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan persoalan kepatuhan.

Baca juga : Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Pungutan Karbon

Hubungan Pungutan Karbon dengan Perdagangan Karbon

Pungutan karbon dan perdagangan karbon merupakan dua instrumen yang saling mendukung dalam penerapan nilai ekonomi karbon. Meskipun demikian, keduanya memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda.

Pungutan karbon memberikan konsekuensi ekonomi terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi berdasarkan ketentuan pemerintah. Sementara itu, perdagangan karbon memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan transaksi unit karbon yang memenuhi persyaratan.

Sebagai contoh, perusahaan yang berhasil menurunkan emisi hingga menghasilkan surplus unit karbon dapat memperoleh peluang ekonomi melalui penjualan unit tersebut. Sebaliknya, perusahaan yang membutuhkan unit karbon dapat melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.

Indonesia juga mengembangkan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Bursa ini menyediakan sarana transaksi unit karbon dengan mekanisme yang mengikuti ketentuan OJK.

Namun, perusahaan tidak boleh menganggap pembelian unit karbon sebagai pengganti seluruh kewajiban pengurangan emisi. Pelaku usaha tetap harus menjalankan kewajiban mitigasi sesuai ketentuan sektor masing-masing.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan antara pembayaran pungutan, pembelian unit karbon, dan kewajiban pengendalian emisi.

Baca juga : Peran MRV dalam Penerapan Pungutan Karbon

Sektor Usaha yang Berpotensi Menghadapi Pungutan Karbon

Penerapan pungutan karbon berkaitan dengan aktivitas yang menghasilkan emisi. Namun, pemerintah dapat menentukan cakupan penerapan berdasarkan kesiapan sektor dan kebijakan nasional.

Beberapa sektor yang perlu memperhatikan perkembangan kebijakan ini antara lain:

a. Sektor Energi dan Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, minyak, maupun gas memiliki hubungan erat dengan emisi karbon. Oleh karena itu, perusahaan pada sektor ini perlu memperhatikan ketentuan pengukuran emisi, batas emisi, dan instrumen ekonomi karbon.

b. Sektor Industri Manufaktur

Kegiatan industri seperti semen, baja, pupuk, kimia, dan pengolahan bahan baku dapat menghasilkan emisi melalui penggunaan energi maupun proses produksi.

Karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi efisiensi energi serta peluang penggunaan teknologi rendah karbon.

c. Sektor Transportasi

Transportasi darat, laut, dan udara menggunakan energi yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Perkembangan kebijakan karbon mendorong perusahaan transportasi untuk memperhatikan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi operasional.

d. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pengendalian perubahan iklim karena hutan dapat menyerap karbon. Selain itu, kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi melalui mekanisme karbon apabila memenuhi persyaratan.

e. Sektor Pertanian

Aktivitas pertanian juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan lahan, penggunaan pupuk, peternakan, dan pengelolaan limbah.

Dengan demikian, pelaku usaha pertanian perlu mengikuti perkembangan regulasi karbon, terutama yang berkaitan dengan pengukuran emisi dan peluang aksi mitigasi.

Baca juga : Pemanfaatan Dana Pungutan Karbon untuk Program Lingkungan

Bagaimana Pemerintah Mengelola Hasil Pungutan Karbon?

Pengelolaan penerimaan dari pungutan karbon merupakan bagian penting dari kebijakan nilai ekonomi karbon.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan negara mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pengelolaan dana lingkungan hidup dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan.

Beberapa kegiatan yang dapat memperoleh dukungan pendanaan sesuai program dan ketentuan pemerintah meliputi:

1. Pengembangan energi terbarukan.
2. Peningkatan efisiensi energi pada sektor industri.
3. Rehabilitasi hutan dan pemulihan ekosistem.
4. Pengembangan teknologi rendah emisi.
5. Program mitigasi perubahan iklim.
6. Penguatan sistem pemantauan dan pengukuran emisi.

Melalui pengelolaan yang tepat, kebijakan pungutan karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan ini juga dapat mendorong perubahan kegiatan ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Baca juga : Kebijakan Pungutan Karbon dan Praktik Internasional

Dokumen dan Data yang Perlu Perusahaan Persiapkan

Perusahaan yang menjalankan kegiatan dengan potensi emisi perlu mempersiapkan dokumen pendukung untuk memenuhi kewajiban administrasi.

Jenis dokumen dapat berbeda sesuai sektor, skala kegiatan, serta ketentuan regulator. Namun, beberapa data berikut dapat menjadi persiapan awal:

1. Dokumen identitas dan legalitas perusahaan.
2. Nomor Induk Berusaha atau NIB.
3. Dokumen perizinan kegiatan usaha.
4. Data penggunaan bahan bakar dan energi.
5. Catatan kapasitas serta hasil produksi.
6. Data sumber emisi gas rumah kaca.
7. Hasil penghitungan emisi karbon.
8. Laporan pemantauan lingkungan.
9. Dokumen verifikasi emisi apabila ketentuan mewajibkannya.
10. Dokumen transaksi unit karbon apabila perusahaan mengikuti perdagangan karbon.

Selain itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi antara data operasional, laporan lingkungan, dan laporan emisi. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan informasi yang jelas ketika regulator melakukan pemeriksaan atau evaluasi.

Baca juga : Dampak Pungutan Karbon bagi Perusahaan dan Perekonomian

Tantangan dalam Penerapan Pungutan Karbon di Indonesia

Walaupun kebijakan pungutan karbon memiliki tujuan yang positif, penerapannya tetap menghadapi sejumlah tantangan.

1. kesiapan data emisi. Tidak semua perusahaan memiliki sistem pengukuran emisi yang memadai. Akibatnya, perusahaan dapat mengalami kesulitan ketika harus menghitung dan melaporkan emisi secara akurat.
2. biaya penerapan teknologi. Pengurangan emisi membutuhkan investasi pada peralatan, teknologi, dan perubahan proses produksi. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan modal.
3. pemahaman regulasi. Kebijakan nilai ekonomi karbon melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Karena itu, perusahaan perlu memahami hubungan antara aturan perpajakan, lingkungan hidup, perdagangan karbon, dan ketentuan sektoral.
4. kesiapan sumber daya manusia. Pengelolaan emisi membutuhkan tenaga kerja yang memahami pengukuran karbon, pelaporan, verifikasi, dan kepatuhan lingkungan.
5. kepastian mekanisme pelaksanaan. Perusahaan membutuhkan informasi yang jelas mengenai cakupan kewajiban, metode penghitungan, tarif, serta tata cara pembayaran sesuai aturan yang berlaku.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu membangun sistem pengelolaan emisi sejak awal. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan pendampingan profesional untuk memahami kewajiban dan menyiapkan administrasi yang sesuai.

Baca juga : Strategi Perusahaan Menghadapi Pungutan Karbon dan Net Zero

Cara Perusahaan Mempersiapkan Diri Menghadapi Pungutan Karbon

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai pemerintah menerapkan kewajiban tertentu pada sektor usahanya. Persiapan lebih awal dapat membantu perusahaan mengurangi risiko operasional dan biaya kepatuhan.

Berikut beberapa langkah yang dapat perusahaan lakukan.

1. Mengevaluasi kegiatan operasional. Perusahaan perlu mengenali aktivitas yang menghasilkan emisi dan menentukan sumber emisi utama.
2. Membangun sistem pencatatan emisi. Catatan penggunaan energi, bahan bakar, dan proses produksi dapat membantu perusahaan menghitung emisi secara konsisten.
3. Mengikuti perkembangan regulasi. Perusahaan perlu memantau peraturan pemerintah, kementerian terkait, serta ketentuan OJK yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon.
4. Meningkatkan efisiensi energi. Penggunaan teknologi yang lebih efisien dapat membantu menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi emisi.
5. Menyiapkan tenaga ahli. Perusahaan perlu memastikan bahwa tim operasional dan administrasi memahami penghitungan serta pelaporan emisi.
6. Melakukan konsultasi kepatuhan. Apabila perusahaan mengalami kesulitan memahami aturan, konsultasi dengan tenaga profesional dapat membantu menentukan langkah yang sesuai.

Melalui langkah tersebut, perusahaan dapat membangun kesiapan menghadapi perkembangan kebijakan karbon sekaligus meningkatkan daya saing usaha.

Pentingnya Konsultasi Mengenai Mekanisme Pungutan Karbon

Penerapan pungutan atas karbon membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum, perpajakan, lingkungan hidup, dan administrasi perusahaan. Kesalahan memahami regulasi dapat menimbulkan risiko kepatuhan, ketidaktepatan penghitungan emisi, hingga persoalan dalam pemenuhan kewajiban perusahaan.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu mempertimbangkan konsultasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pungutan karbon.

Melalui konsultasi, perusahaan dapat memperoleh pemahaman mengenai ruang lingkup regulasi, jenis kewajiban yang relevan, kebutuhan dokumen, serta langkah persiapan administrasi.

PT Jangkar Global Groups hadir untuk membantu kebutuhan konsultasi dan pendampingan administrasi usaha sesuai ruang lingkup layanan yang tersedia. Kami memahami bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional dan kebutuhan kepatuhan yang berbeda.

Karena itu, pembahasan dapat berfokus pada identifikasi kebutuhan perusahaan, penelusuran ketentuan yang relevan, serta persiapan dokumen pendukung.

Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mengambil langkah secara lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Mekanisme penerapan pungutan atas karbon di Indonesia

Mekanisme penerapan pungutan atas karbon di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui instrumen nilai ekonomi karbon. Kebijakan ini mempertimbangkan kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, serta kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Pelaksanaannya melibatkan identifikasi sumber emisi, pengukuran karbon, penentuan kewajiban, pelaporan, hingga pemenuhan ketentuan pembayaran. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi yang mendukung upaya pengurangan emisi.

Bagi perusahaan, memahami perkembangan regulasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, persiapan dokumen, pencatatan emisi, evaluasi operasional, serta konsultasi profesional dapat membantu perusahaan menghadapi penerapan kebijakan karbon secara lebih baik.

Jika perusahaan Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pungutan atas karbon, jangan menunda persiapan. Pahami ketentuannya sejak awal agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Konsultasikan Pengurusan Dokumen Anda Sekarang