Perbedaan BKSDA, CITES, dan Karantina Satwa dan Tumbuhan

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, mulai dari satwa liar hingga berbagai jenis tumbuhan langka. Perbedaan BKSDA Namun, perdagangan, pengangkutan, dan pengiriman satwa maupun tumbuhan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai aturan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mencegah penyebaran hama dan penyakit.

Dalam proses tersebut, masyarakat sering menemukan istilah BKSDA, CITES, dan karantina satwa dan tumbuhan. Ketiganya memang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, setiap istilah memiliki fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup yang berbeda.

Selain itu, pemahaman mengenai ketiga istilah tersebut sangat penting bagi masyarakat yang ingin memelihara satwa tertentu, mengirim tanaman ke luar daerah, memperdagangkan satwa liar, atau melakukan ekspor dan impor produk hayati. Dengan memahami perbedaannya, masyarakat dapat menentukan instansi yang tepat dan menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan.

Baca Juga : BKSDA Pengertian, Tugas, Fungsi, Layanan Konservasi

Apa Itu BKSDA?

BKSDA merupakan singkatan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan ini menjalankan tugas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai wilayah kerja serta kewenangannya.

Secara umum, BKSDA berperan dalam perlindungan satwa liar, tumbuhan, dan ekosistem, terutama yang berkaitan dengan kawasan konservasi dan jenis yang di lindungi. Selain itu, BKSDA memberikan pelayanan tertentu yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi BKSDA

BKSDA menjalankan beberapa tugas penting dalam menjaga kelestarian alam. Berikut penjelasannya.

1. Melindungi satwa dan tumbuhan liar. BKSDA mendukung upaya perlindungan spesies yang di lindungi oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengelola kawasan konservasi tertentu. BKSDA menjalankan pengelolaan pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti cagar alam dan suaka margasatwa.
3. Menangani konflik satwa liar. Dalam kondisi tertentu, BKSDA membantu menangani konflik antara satwa liar dan manusia sesuai kewenangannya.
4. Melakukan penyelamatan satwa. BKSDA dapat menangani satwa liar yang membutuhkan pertolongan, termasuk satwa hasil penyerahan masyarakat atau penanganan kasus perdagangan ilegal.
5. Memberikan pelayanan perizinan tertentu. BKSDA melayani atau memproses urusan administrasi terkait tumbuhan dan satwa liar sesuai jenis layanan dan kewenangannya.

Dengan demikian, BKSDA berfokus pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Namun, tidak semua urusan pengiriman atau perdagangan satwa dan tumbuhan menjadi kewenangan BKSDA. Untuk kebutuhan tertentu, masyarakat juga perlu menghubungi instansi lain.

Baca Juga : Apa Itu BKSDA? Perbedaan BKSDA, Balai Taman Nasional, KLHK

Apa Itu CITES?

CITES adalah singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dalam bahasa Indonesia, CITES di kenal sebagai konvensi perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah.

Berbeda dengan BKSDA yang merupakan lembaga pemerintah, CITES merupakan perjanjian internasional. Tujuan utamanya adalah memastikan perdagangan internasional spesies tertentu tidak mengancam kelangsungan hidupnya di alam.

Indonesia menjadi salah satu negara pihak dalam CITES. Oleh sebab itu, perdagangan internasional terhadap spesies yang tercantum dalam lampiran CITES harus mengikuti ketentuan konvensi dan peraturan nasional yang berlaku.

Fungsi CITES dalam Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

CITES mengatur perdagangan internasional berdasarkan tingkat perlindungan spesies. Konvensi ini membagi spesies yang tercakup ke dalam tiga lampiran atau Appendices.

• Appendix I: mencakup spesies yang terancam punah dan terkena pembatasan perdagangan internasional yang sangat ketat. Perdagangan komersial spesimen hasil pengambilan dari alam pada umumnya tidak di perbolehkan, dengan pengecualian terbatas sesuai ketentuan CITES.
• Appendix II: mencakup spesies yang belum tentu terancam punah saat ini, tetapi perdagangan internasionalnya harus di kendalikan agar tidak mengancam kelestariannya.
• Appendix III: mencakup spesies yang di lindungi oleh suatu negara dan untuk pengaturan perdagangan internasionalnya negara tersebut meminta kerja sama negara lain.

Selain itu, CITES tidak berarti semua satwa atau tumbuhan yang di perdagangkan otomatis dilarang. Ketentuan yang berlaku bergantung pada spesies, lampiran, asal spesimen, tujuan perdagangan, dan dokumen yang diperlukan.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengekspor atau mengimpor satwa dan tumbuhan perlu memeriksa status spesies terlebih dahulu. Selanjutnya, pemohon dapat mengurus dokumen CITES melalui otoritas yang berwenang di Indonesia apabila spesimen tersebut memang memerlukannya.

Baca Juga : Cara Mengurus Dokumen dan Izin Tumbuhan serta Satwa di BKSDA

Apa Itu Karantina Satwa dan Tumbuhan?

Karantina satwa dan tumbuhan merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama, penyakit hewan, serta organisme pengganggu tumbuhan melalui lalu lintas komoditas hayati.

Di Indonesia, penyelenggaraan karantina menjadi kewenangan Badan Karantina Indonesia (Barantin) beserta unit pelaksana teknisnya. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perkarantinaan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan beserta peraturan pelaksananya.

Berbeda dengan CITES yang berfokus pada pengendalian perdagangan internasional spesies tertentu, karantina berfokus pada kesehatan, keamanan hayati, dan pencegahan penyebaran organisme pengganggu.

Tugas dan Fungsi Karantina

Karantina menjalankan sejumlah tindakan sesuai jenis komoditas, lokasi, dan tujuan pengiriman. Berikut beberapa fungsi utamanya.

1. Memeriksa kondisi hewan dan tumbuhan. Petugas memeriksa komoditas untuk menilai pemenuhan persyaratan karantina.
2. Memeriksa dokumen pengiriman. Petugas memastikan dokumen yang diwajibkan sesuai dengan jenis komoditas dan tujuan lalu lintas.
3. Melakukan pengujian atau perlakuan. Jika diperlukan, petugas dapat melakukan pemeriksaan laboratorium, tindakan perlakuan, atau tindakan karantina lainnya.
4. Mencegah penyebaran penyakit dan hama. Karantina membantu melindungi kesehatan hewan, kelestarian tumbuhan, serta keamanan hayati Indonesia.
5. Menerbitkan dokumen karantina. Setelah persyaratan terpenuhi, petugas dapat menerbitkan sertifikat atau dokumen karantina yang sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, karantina bukan sekadar pemeriksaan barang sebelum pengiriman. Instansi ini menjalankan sistem pengawasan untuk memastikan lalu lintas hewan, tumbuhan, dan produk terkait memenuhi persyaratan kesehatan serta keamanan hayati.

Baca Juga : Persyaratan SATS-DN Pengangkutan Tumbuhan, Satwa Dalam Negeri

Perbedaan BKSDA, CITES, dan Karantina Satwa dan Tumbuhan

Walaupun ketiganya berkaitan dengan satwa dan tumbuhan, terdapat perbedaan mendasar dalam kedudukan, tujuan, dan tugas masing-masing.

Aspek	BKSDA	CITES	Karantina
Bentuk	Unit pelaksana teknis pemerintah	Perjanjian internasional	Sistem pengawasan dan tindakan karantina oleh instansi berwenang
Fokus utama	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem	Pengendalian perdagangan internasional spesies tertentu	Pencegahan masuk dan tersebarnya hama serta penyakit
Ruang lingkup	Konservasi dan pelayanan terkait sesuai kewenangan	Perdagangan internasional spesies yang tercantum dalam lampiran	Lalu lintas hewan, tumbuhan, dan produk terkait sesuai aturan karantina
Contoh kegiatan	Penanganan satwa liar dan pelayanan terkait pemanfaatan TSL	Pemeriksaan status spesies dan persyaratan dokumen CITES	Pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan persyaratan karantina
Tujuan	Menjaga kelestarian alam dan spesies	Memastikan perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan spesies	Melindungi sumber daya hayati dari hama dan penyakit
Dokumen	Dokumen atau persetujuan sesuai jenis kegiatan	Izin atau sertifikat CITES jika diwajibkan	Sertifikat atau dokumen karantina sesuai ketentuan

Berdasarkan tabel tersebut, perbedaan utamanya terletak pada tujuan pengawasan. BKSDA menangani urusan konservasi sesuai kewenangannya, CITES mengatur perdagangan internasional spesies yang tercakup, sedangkan karantina memastikan persyaratan kesehatan dan keamanan hayati terpenuhi.

Namun, ketiganya tidak selalu berdiri sendiri dalam suatu kegiatan. Dalam pengiriman satwa atau tumbuhan tertentu ke luar negeri, seseorang mungkin perlu memenuhi ketentuan konservasi, perdagangan internasional, dan karantina sekaligus.

Baca Juga : Persyaratan Penangkaran Satwa Liar, Dokumen Pendukungnya

Kapan Harus Menghubungi BKSDA?

Masyarakat perlu menghubungi BKSDA ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan konservasi atau pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai kewenangannya.

Contohnya, seseorang menemukan satwa liar yang terluka di sekitar permukiman. Dalam situasi tersebut, BKSDA setempat dapat menjadi pihak yang tepat untuk dimintai arahan mengenai penanganan satwa.

Selain itu, masyarakat yang ingin memanfaatkan atau memperdagangkan spesimen tumbuhan dan satwa liar tertentu perlu memeriksa persyaratan yang berlaku. Jenis satwa, status perlindungan, asal spesimen, dan tujuan pemanfaatan akan memengaruhi prosedur yang harus ditempuh.

Berikut beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan untuk menghubungi BKSDA:

• Menemukan satwa liar yang membutuhkan penanganan.
• Menyerahkan satwa liar yang dipelihara tanpa dasar legal yang sesuai.
• Memeriksa status perlindungan suatu jenis satwa atau tumbuhan.
• Menanyakan persyaratan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tertentu.
• Meminta informasi mengenai prosedur yang berkaitan dengan konservasi.

Meskipun demikian, masyarakat sebaiknya tidak langsung menangkap, memindahkan, atau memperjualbelikan satwa liar yang ditemukan. Sebaliknya, hubungi petugas berwenang agar penanganannya sesuai aturan dan tidak membahayakan manusia maupun satwa.

Baca Juga : Cara Melaporkan dan Menangani Satwa Liar kepada BKSDA

Kapan Memerlukan Dokumen CITES?

Dokumen CITES diperlukan apabila perdagangan internasional melibatkan spesies atau spesimen yang tunduk pada ketentuan konvensi tersebut. Persyaratan pastinya bergantung pada lampiran spesies, negara asal dan tujuan, jenis transaksi, serta ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengekspor spesimen satwa liar yang tercantum dalam Appendix II perlu memeriksa persyaratan izin ekspor CITES. Sementara itu, perdagangan spesies Appendix I memiliki pembatasan yang lebih ketat dan memerlukan pemenuhan ketentuan khusus.

Selain itu, status CITES tidak selalu sama dengan status perlindungan menurut hukum nasional. Suatu spesies dapat tercakup dalam CITES dan juga memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan Indonesia. Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa kedua aspek tersebut sebelum melakukan transaksi.

Sebelum mengajukan dokumen, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi nama ilmiah spesies secara tepat.
2. Periksa apakah spesies tersebut tercantum dalam Appendix I, II, atau III.
3. Pastikan asal spesimen dan tujuan pengiriman.
4. Tanyakan persyaratan kepada otoritas pengelola CITES Indonesia.
5. Lengkapi dokumen lain yang diwajibkan, termasuk persyaratan konservasi dan karantina jika berlaku.

Dengan persiapan tersebut, pemohon dapat mengurangi risiko keterlambatan, penolakan dokumen, atau pelanggaran aturan perdagangan satwa dan tumbuhan.

Kapan Harus Mengurus Karantina Satwa dan Tumbuhan?

Karantina perlu diperhatikan ketika seseorang membawa, mengirim, mengekspor, atau mengimpor hewan, tumbuhan, serta produk yang termasuk dalam ruang lingkup perkarantinaan.

Namun, persyaratan karantina tidak selalu sama untuk semua komoditas. Jenis hewan atau tumbuhan, asal, tujuan, media pembawa, serta kondisi lalu lintas akan menentukan tindakan dan dokumen yang diperlukan.

Sebagai contoh, pengiriman bibit tanaman ke wilayah lain dapat memerlukan pemeriksaan dan dokumen karantina tumbuhan. Sementara itu, pengiriman hewan hidup dapat memerlukan pemeriksaan kesehatan dan persyaratan khusus sesuai jenis hewan serta tujuan pengiriman.

Untuk menghindari masalah, masyarakat sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:

1. Identifikasi jenis hewan, tumbuhan, atau produk yang akan dikirim.
2. Periksa persyaratan karantina untuk lokasi asal dan tujuan.
3. Siapkan dokumen yang diminta sesuai jenis komoditas.
4. Ajukan pemeriksaan kepada petugas karantina melalui prosedur yang berlaku.
5. Ikuti arahan petugas mengenai pemeriksaan, pengujian, perlakuan, dan penerbitan dokumen.

Selanjutnya, pastikan seluruh persyaratan selesai sebelum jadwal keberangkatan atau pengiriman. Langkah ini membantu mengurangi risiko penahanan komoditas maupun keterlambatan proses.

Baca Juga : BKSDA dan Tumbuhan Dilindungi Aturan, Identifikasi, Legalitas

Apakah BKSDA, CITES, dan Karantina Bisa Dibutuhkan Bersamaan?

Ya, ketiganya dapat berkaitan dalam satu kegiatan, terutama ketika seseorang mengirim atau memperdagangkan satwa dan tumbuhan liar lintas negara. Akan tetapi, kebutuhan dokumen bergantung pada spesies, asal-usul, tujuan, serta aturan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi, seorang eksportir ingin mengirim spesimen tumbuhan liar yang dilindungi dan tercantum dalam lampiran CITES ke negara lain. Dalam kondisi tersebut, eksportir perlu memastikan legalitas asal spesimen dan memenuhi ketentuan konservasi yang relevan. Jika perdagangan itu memerlukan dokumen CITES, eksportir juga harus mengurus izin atau sertifikat yang sesuai.

Di samping itu, eksportir perlu memenuhi persyaratan karantina tumbuhan untuk pengiriman internasional. Negara tujuan mungkin juga menetapkan persyaratan impor tambahan, seperti sertifikat fitosanitari atau ketentuan khusus lainnya.

Dengan kata lain, dokumen CITES tidak otomatis menggantikan dokumen karantina. Begitu pula, dokumen karantina tidak otomatis membuktikan bahwa perdagangan spesies yang dilindungi telah memenuhi aturan konservasi.

Oleh sebab itu, sebelum mengirim komoditas, periksa seluruh persyaratan dari setiap instansi terkait. Pendekatan ini membantu memastikan kegiatan berlangsung sesuai hukum dan tidak mengabaikan perlindungan keanekaragaman hayati.

Baca Juga : BKSDA dan Satwa Dilindungi Ketentuan Pemeliharaan, Perdagangan

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengurus Dokumen Satwa dan Tumbuhan

Proses pengurusan dokumen dapat menjadi lebih rumit apabila pemohon tidak memahami perbedaan kewenangan setiap pihak. Karena itu, penting untuk mengenali kesalahan yang sering terjadi sejak tahap persiapan.

1. Menganggap Semua Dokumen Memiliki Fungsi yang Sama

Dokumen konservasi, CITES, dan karantina memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa fungsi setiap dokumen dan tidak menganggap satu dokumen dapat menggantikan dokumen lainnya.

2. Tidak Memeriksa Nama Ilmiah Spesies

Nama umum terkadang merujuk pada beberapa spesies yang berbeda. Akibatnya, kesalahan identifikasi dapat membuat pemohon keliru menentukan persyaratan perlindungan atau perdagangan.

Untuk menghindari masalah tersebut, gunakan identifikasi spesies yang akurat dan periksa statusnya melalui sumber resmi.

3. Menganggap Semua Satwa dan Tumbuhan Bisa Diperdagangkan

Tidak semua spesimen dapat diperdagangkan secara bebas. Peraturan nasional, ketentuan CITES, dan aturan negara tujuan dapat membatasi atau melarang transaksi tertentu.

Karena itu, pastikan legalitas asal dan status perdagangan sebelum membeli, menjual, atau mengirim spesimen.

4. Mengurus Dokumen Terlalu Dekat dengan Jadwal Pengiriman

Pemeriksaan dokumen, pengujian, atau penerbitan sertifikat dapat membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jika pemohon menunda pengurusan, jadwal pengiriman berisiko terganggu.

Sebaiknya, cari informasi persyaratan sejak awal dan koordinasikan kebutuhan dokumen dengan instansi terkait.

Baca Juga : Dokumen Asal-Usul Tumbuhan dan Satwa serta Verifikasi Legalitas

5. Mengandalkan Informasi yang Tidak Resmi

Informasi dari media sosial atau pihak yang tidak berwenang belum tentu sesuai dengan aturan terbaru. Oleh karena itu, gunakan kanal resmi instansi pemerintah dan otoritas terkait sebagai acuan utama.

Cara Memastikan Prosedur Sesuai Ketentuan

Agar proses pengurusan berjalan lebih terarah, masyarakat dapat memulai dengan menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan konservasi, perdagangan internasional, atau pengiriman komoditas hayati? Jawaban atas pertanyaan ini membantu menentukan instansi yang perlu dihubungi.

Selanjutnya, kumpulkan informasi tentang jenis spesimen, nama ilmiah, asal, tujuan, serta dokumen kepemilikan atau asal-usul yang tersedia. Informasi tersebut akan membantu petugas menilai persyaratan yang relevan.

Setelah itu, hubungi instansi yang sesuai. Untuk urusan konservasi dan satwa liar, masyarakat dapat meminta arahan BKSDA setempat. Untuk perdagangan internasional spesies yang tercakup CITES, periksa ketentuan dari otoritas pengelola CITES Indonesia. Sementara itu, untuk persyaratan karantina, hubungi Badan Karantina Indonesia atau unit pelaksana teknis yang menangani komoditas tersebut.

Terakhir, simpan salinan dokumen dan pastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum kegiatan berlangsung. Jika pengiriman melibatkan negara lain, periksa juga aturan impor negara tujuan agar komoditas tidak mengalami kendala saat tiba.

Baca Juga : Bantuan Administrasi dan Terjemahan Dokumen Konservasi Internasional

BKSDA, CITES, dan karantina satwa dan tumbuhan memiliki peran yang berbeda, meskipun ketiganya mendukung perlindungan keanekaragaman hayati. BKSDA merupakan unit pemerintah yang menjalankan tugas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sesuai kewenangannya. Sementara itu, CITES merupakan perjanjian internasional yang mengendalikan perdagangan spesies tertentu agar tidak mengancam kelangsungan hidupnya.

Di sisi lain, karantina berfokus pada pencegahan masuk dan tersebarnya hama serta penyakit melalui lalu lintas hewan, tumbuhan, dan produk terkait. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami kebutuhan dokumen berdasarkan jenis kegiatan, spesies, asal, dan tujuan pengiriman. Dengan memeriksa persyaratan sejak awal dan berkonsultasi dengan instansi yang tepat, masyarakat dapat menjalankan kegiatan secara lebih tertib. Selain membantu mencegah masalah administrasi, langkah tersebut juga mendukung perlindungan satwa, tumbuhan, dan lingkungan untuk jangka panjang.

Konsultasi BKSDA Sekarang!