Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM): syarat & Penyusunan

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) merupakan salah satu dokumen penting dalam perencanaan kegiatan pengurangan dan/atau penyerapan emisi gas rumah kaca (GRK). Dokumen ini di gunakan untuk menjelaskan rencana kegiatan mitigasi, metodologi yang di gunakan, perkiraan hasil pengurangan emisi, dampak lingkungan, serta informasi pendukung yang di perlukan dalam proses pencatatan dan pengelolaan aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam nomenklatur regulasi dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), DRAM merupakan singkatan dari Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi. Istilah ini di gunakan dalam kerangka penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi GRK nasional.

Penyusunan DRAM tidak hanya berkaitan dengan penjelasan kegiatan yang akan di laksanakan. Dokumen ini juga harus menunjukkan bagaimana kegiatan tersebut di rencanakan, bagaimana pengurangan atau penyerapan emisinya di hitung, standar atau metodologi apa yang di gunakan, serta bagaimana pelaksanaannya akan di pantau dan di laporkan.

Bagi perusahaan, pengembang proyek, dan penanggung jawab kegiatan mitigasi, memahami DRAM menjadi langkah penting sebelum menjalankan tahapan pencatatan, validasi, pelaksanaan, pemantauan, dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM)?

DRAM atau Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi adalah dokumen yang memuat rancangan dan usulan kegiatan mitigasi perubahan iklim yang di rencanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen ini menjelaskan kegiatan yang di usulkan, lokasi pelaksanaan, metodologi dan standar yang di gunakan, analisis dampak lingkungan, analisis dampak pembangunan berkelanjutan, konsultasi publik, serta data pendukung.

Secara praktis, DRAM menjadi dokumen yang menjelaskan bagaimana suatu kegiatan di harapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan emisi GRK.

Contohnya, perusahaan yang mengembangkan proyek energi terbarukan dapat menyusun DRAM untuk menjelaskan bagaimana penggunaan energi bersih tersebut berpotensi mengurangi emisi di bandingkan dengan kondisi acuan.

Demikian pula kegiatan pengelolaan limbah, pemanfaatan biogas, peningkatan efisiensi energi, atau kegiatan kehutanan tertentu dapat memiliki rancangan aksi mitigasi sesuai ruang lingkup dan ketentuan sektornya.

Perbedaan DRAM dan dokumen rencana aksi biasa

Dokumen rencana aksi biasa dapat berisi daftar kegiatan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab. Sementara itu, DRAM dalam konteks aksi mitigasi perlu menjelaskan aspek teknis yang berkaitan dengan pengurangan atau penyerapan emisi GRK.

Aspek	Rencana aksi biasa	DRAM
Tujuan	Menjelaskan rencana kegiatan	Menjelaskan rancangan aksi mitigasi GRK
Kegiatan	Daftar aktivitas	Rencana dan usulan aksi mitigasi
Metodologi	Tidak selalu di perlukan	Metodologi dan standar yang relevan
Penghitungan emisi	Tidak selalu tersedia	Informasi teknis mitigasi sesuai ketentuan
Dampak lingkungan	Dapat di bahas secara umum	Menjadi bagian informasi DRAM
Konsultasi publik	Bergantung pada kegiatan	Perannya di muat dalam dokumen
Data pendukung	Menyesuaikan kebutuhan	Menjadi bagian dokumen

Tujuan Penyusunan Dokumen DRAM

Penyusunan DRAM bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana aksi mitigasi yang akan di laksanakan oleh penanggung jawab kegiatan.

Beberapa tujuan pentingnya adalah sebagai berikut.

A. Menjelaskan rencana kegiatan mitigasi

DRAM menjelaskan jenis kegiatan, lokasi, ruang lingkup, penanggung jawab, serta tujuan pelaksanaan aksi mitigasi.

Informasi tersebut membantu pihak terkait memahami karakteristik kegiatan yang di usulkan.

B. Menjelaskan metodologi dan standar yang di gunakan

Penghitungan pengurangan emisi harus memiliki dasar metodologi yang sesuai dengan jenis kegiatan.

Metodologi di perlukan agar estimasi pengurangan atau penyerapan emisi dapat di hitung secara konsisten dan dapat di telusuri.

C. Menjelaskan potensi pengurangan emisi GRK

Dokumen ini menjelaskan bagaimana kegiatan yang di usulkan dapat menghasilkan pengurangan atau peningkatan penyerapan emisi GRK.

Besaran hasil mitigasi perlu di dasarkan pada data, asumsi, batas kegiatan, serta metode penghitungan yang dapat di pertanggungjawabkan.

D. Mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial

Pelaksanaan proyek mitigasi perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Karena itu, analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen.

E. Menjadi bagian dari proses pencatatan aksi mitigasi

Dalam kerangka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon, DRAM atau DPP merupakan bagian dari dokumen yang di gunakan dalam tahapan pencatatan aksi mitigasi tertentu.

Dokumen ini menjadi salah satu bagian dari proses administrasi dan teknis sebelum tahapan berikutnya di laksanakan sesuai ketentuan.

Siapa yang Membutuhkan Dokumen DRAM?

DRAM relevan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengembangkan aksi mitigasi perubahan iklim dalam kerangka yang mensyaratkannya.

Pihak yang dapat berkepentingan antara lain:

A. Perusahaan energi

Perusahaan yang mengembangkan proyek energi bersih, energi terbarukan, atau efisiensi energi dapat membutuhkan dokumen perencanaan aksi mitigasi sesuai skema kegiatan.

B. Perusahaan pengelola limbah

Kegiatan pengelolaan sampah, limbah padat, limbah cair, dan pemanfaatan gas metana dapat memiliki potensi pengurangan emisi.

C. Pelaku usaha sektor kehutanan

Kegiatan kehutanan tertentu yang berkaitan dengan pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon dapat memerlukan DRAM atau dokumen perencanaan lain sesuai ketentuan sektor.

D. Pengembang proyek karbon

Pengembang proyek yang merencanakan kegiatan mitigasi untuk mendukung skema Nilai Ekonomi Karbon perlu memahami dokumen perencanaan dan tahapan pencatatannya.

E. Penanggung jawab kegiatan industri

Kegiatan efisiensi energi, perubahan teknologi produksi, dan pengurangan emisi proses industri dapat menjadi bagian dari rencana aksi mitigasi.

Perlu di perhatikan bahwa tidak setiap kegiatan ramah lingkungan otomatis wajib menyusun DRAM. Kewajiban dan format dokumen harus di lihat berdasarkan sektor, skema, instrumen, serta peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen DRAM

Penyusunan DRAM perlu memperhatikan peraturan yang mengatur pengendalian emisi GRK, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, dan Sistem Registri Unit Karbon.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Sesuai peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan ini menjadi kerangka utama penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK nasional.

Cakupannya antara lain:

1. Alokasi karbon.
2. Penyusunan dan penetapan NDC.
3. Tata laksana instrumen Nilai Ekonomi Karbon.
4. Kerangka transparansi.
5. Pemantauan dan evaluasi.
6. Pembinaan dan pendanaan.

Perpres ini juga menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon.

Dalam Pasal 13, DRAM atau DPP memuat informasi yang mencakup:

1. Rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
2. Usulan aksi mitigasi perubahan iklim.
3. Penerapan metodologi dan standar nasional, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan standar internasional lainnya.
4. Analisis dampak lingkungan.
5. Analisis dampak pembangunan berkelanjutan.
6. Peran konsultasi publik.
7. Data pendukung.

Ketentuan tersebut menjadi acuan penting dalam memahami isi minimum DRAM atau DPP dalam konteks peraturan tersebut.

Peraturan sektor terkait

Kegiatan mitigasi pada sektor tertentu juga dapat tunduk pada ketentuan teknis sektoral.

Sebagai contoh, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di sektor kehutanan perlu memperhatikan ketentuan kehutanan yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai bentuk DRAM atau DPP.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen perlu di mulai dengan identifikasi sektor dan ruang lingkup kegiatan.

Persyaratan Awal Penyusunan Dokumen DRAM

Sebelum menyusun DRAM, penanggung jawab kegiatan perlu mempersiapkan informasi administratif, teknis, dan lingkungan.

Persiapan tersebut membantu memastikan bahwa rencana mitigasi dapat di jelaskan secara sistematis.

Identitas penanggung jawab kegiatan

Informasi yang perlu di siapkan antara lain:

1. Nama perusahaan atau entitas penanggung jawab.
2. Alamat dan informasi kontak.
3. Legalitas badan usaha atau identitas penanggung jawab.
4. Nama pengelola kegiatan.
5. Struktur organisasi pelaksana proyek.
6. Informasi pihak yang terlibat dalam kegiatan.

Informasi lokasi kegiatan

Data lokasi perlu menjelaskan tempat pelaksanaan aksi mitigasi.

Informasi dapat mencakup:

1. Alamat atau wilayah kegiatan.
2. Koordinat lokasi jika di perlukan.
3. Luas area kegiatan jika relevan.
4. Peta lokasi.
5. Batas wilayah proyek.
6. Kondisi awal lokasi.

Deskripsi kegiatan mitigasi

Penanggung jawab perlu menjelaskan jenis kegiatan yang di usulkan, teknologi atau metode yang di gunakan, tujuan kegiatan, serta rencana pelaksanaannya.

Data teknis dan lingkungan

Data teknis dapat mencakup informasi aktivitas, sumber emisi, penggunaan energi, kapasitas kegiatan, serta data lain yang relevan dengan metodologi.

Sementara itu, data lingkungan di gunakan untuk memahami kondisi awal dan potensi dampak kegiatan.

Metodologi dan standar

Metodologi harus sesuai dengan karakteristik kegiatan serta skema yang di gunakan.

Jangan memilih metodologi hanya karena mudah di terapkan. Pastikan metodologi tersebut relevan dan memenuhi persyaratan skema atau instrumen yang berlaku.

Isi dan Struktur Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Struktur dokumen DRAM perlu di susun berdasarkan informasi yang di persyaratkan dalam peraturan dan kebutuhan teknis kegiatan.

Berikut komponen yang dapat di gunakan sebagai kerangka penyusunan.

Ringkasan eksekutif

Bagian ini berisi gambaran umum kegiatan mitigasi, tujuan proyek, lokasi, penanggung jawab, serta hasil mitigasi yang di rencanakan.

Ringkasan harus di buat singkat tetapi mencakup informasi utama.

Identitas penanggung jawab kegiatan

Cantumkan informasi entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, termasuk legalitas dan kontak yang dapat di hubungi.

Deskripsi rencana aksi mitigasi

Jelaskan secara terperinci:

1. Nama kegiatan.
2. Latar belakang proyek.
3. Tujuan pelaksanaan.
4. Jenis teknologi atau pendekatan.
5. Lokasi dan cakupan kegiatan.
6. Periode pelaksanaan.
7. Tahapan implementasi.
8. Pihak yang terlibat.

Metodologi dan standar

Jelaskan metodologi yang di gunakan untuk memperkirakan pengurangan atau penyerapan emisi.

Cantumkan standar yang relevan, sumber metodologi, parameter penghitungan, dan alasan pemilihan metode.

Analisis dampak lingkungan

Bagian ini mengidentifikasi potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan.

Aspek yang dapat di kaji meliputi:

1. Kualitas air.
2. Kualitas udara.
3. Kondisi tanah.
4. Keanekaragaman hayati.
5. Penggunaan lahan.
6. Pengelolaan limbah.
7. Potensi gangguan terhadap ekosistem.

Dokumen DRAM tidak menggantikan kewajiban dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL apabila kegiatan memang di wajibkan memilikinya.

Analisis dampak pembangunan berkelanjutan

Analisis ini menjelaskan kontribusi dan potensi risiko proyek terhadap aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Contohnya:

1. Penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat.
3. Perlindungan ekosistem.
4. Peningkatan akses energi bersih.
5. Dampak terhadap mata pencaharian.
6. Perlindungan hak masyarakat terdampak.

Konsultasi publik

Dokumen perlu menjelaskan peran konsultasi publik dalam perencanaan kegiatan.

Informasi yang dapat di siapkan:

1. Identifikasi pemangku kepentingan.
2. Materi yang di sampaikan.
3. Waktu dan tempat kegiatan.
4. Daftar peserta.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat.
6. Tindak lanjut atas masukan.
7. Dokumentasi kegiatan.

Data pendukung

Lampiran dapat mencakup peta, data aktivitas, dokumen legalitas, laporan teknis, hasil kajian, dokumentasi lokasi, dan informasi lain yang di perlukan.

Kelengkapan lampiran harus di sesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan ketentuan skema.

Cara Menentukan Baseline Emisi GRK

Baseline emisi merupakan gambaran kondisi acuan yang di gunakan untuk memperkirakan emisi apabila kegiatan mitigasi tidak di laksanakan, sesuai pendekatan metodologi yang di pilih.

Penentuan baseline menjadi bagian penting karena hasil mitigasi di hitung dengan membandingkan emisi dalam skenario acuan dengan emisi aktual atau yang di perkirakan terjadi pada skenario proyek.

Tahapan menentukan baseline

1. Menentukan batas kegiatan

Tentukan batas geografis, sumber emisi, aktivitas, dan periode yang termasuk dalam kegiatan.

2. Mengidentifikasi sumber emisi

Identifikasi sumber emisi GRK yang berkaitan dengan kegiatan, misalnya konsumsi bahan bakar, penggunaan listrik, proses industri, atau pengelolaan limbah.

3. Mengumpulkan data aktivitas

Data aktivitas dapat berupa konsumsi energi, volume produksi, jumlah limbah, luas lahan, atau parameter lainnya sesuai metodologi.

4. Menentukan faktor emisi

Gunakan faktor emisi yang di akui dan sesuai dengan metode penghitungan yang di gunakan.

5. Menentukan skenario baseline

Susun gambaran kondisi yang akan terjadi tanpa adanya kegiatan mitigasi.

6. Menghitung emisi baseline

Penghitungan di lakukan berdasarkan data aktivitas, faktor emisi, dan parameter metodologi.

Sebagai ilustrasi sederhana:

Emisi GRK = Data Aktivitas × Faktor Emisi

Rumus tersebut merupakan gambaran umum. Penghitungan sebenarnya dapat melibatkan parameter tambahan, konversi satuan, potensi pemanasan global, serta ketentuan khusus metodologi.

Metodologi Penghitungan Pengurangan Emisi

Metodologi menjadi dasar teknis untuk menghitung hasil mitigasi.

Metode yang di gunakan harus sesuai dengan jenis kegiatan dan skema yang berlaku.

Secara umum, proses penghitungan dapat meliputi:

1. Menentukan batas proyek.
2. Menentukan sumber emisi.
3. Menghitung emisi baseline.
4. Menghitung emisi kegiatan proyek.
5. Memperhitungkan kebocoran emisi jika relevan.
6. Memperhitungkan ketidakpastian sesuai metodologi.
7. Menghitung pengurangan atau penyerapan emisi bersih.

Sebagai ilustrasi konseptual:

Pengurangan emisi bersih = Emisi baseline − Emisi proyek − Kebocoran emisi

Formula ini tidak boleh di gunakan sebagai rumus universal untuk semua proyek. Rumus, parameter, dan perlakuan terhadap kebocoran harus mengikuti metodologi yang di setujui atau di akui untuk kegiatan terkait.

Analisis Additionality dalam Dokumen DRAM

Additionality merupakan konsep untuk menilai apakah pengurangan atau penyerapan emisi yang di klaim benar-benar merupakan hasil tambahan dari kegiatan yang di rencanakan, berdasarkan persyaratan metodologi atau skema terkait.

Analisis additionality membantu membedakan kegiatan yang menghasilkan manfaat mitigasi tambahan dengan kegiatan yang memang sudah akan di laksanakan dalam kondisi normal atau di wajibkan oleh ketentuan tertentu.

Beberapa aspek yang dapat di periksa antara lain:

1. Kondisi kegiatan tanpa dukungan atau insentif proyek.
2. Hambatan pelaksanaan kegiatan.
3. Analisis kelayakan investasi apabila di persyaratkan.
4. Praktik umum dalam sektor terkait.
5. Ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bukti pendukung klaim additionality.

Tidak semua skema menggunakan pendekatan additionality yang identik. Karena itu, analisis harus mengikuti metodologi yang di pilih dan tidak boleh di buat hanya berdasarkan asumsi penanggung jawab proyek.

Analisis Dampak Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan mitigasi perubahan iklim seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Sebuah kegiatan dapat menghasilkan manfaat mitigasi, tetapi tetap perlu mengidentifikasi risiko atau dampak negatif yang mungkin timbul.

Contohnya, pembangunan fasilitas energi terbarukan perlu mempertimbangkan penggunaan lahan, pengelolaan limbah peralatan, dampak terhadap ekosistem, dan keterlibatan masyarakat.

Analisis pembangunan berkelanjutan dapat mencakup tiga dimensi utama.

Dimensi lingkungan

1. Perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Pengelolaan sumber daya air.
3. Perlindungan tanah dan ekosistem.
4. Pengurangan pencemaran.
5. Pengelolaan limbah.

Bentuk Dimensi sosial

1. Pelibatan masyarakat.
2. Perlindungan kelompok rentan.
3. Keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Penghormatan hak masyarakat.
5. Pengembangan kapasitas lokal.

Dimensi ekonomi

1. Penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan keterampilan.
3. Peluang usaha lokal.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Keberlanjutan manfaat ekonomi.

Hasil analisis perlu di dukung data dan bukti yang relevan, bukan hanya pernyataan bahwa proyek memiliki dampak positif.

Konsultasi Publik dalam Penyusunan DRAM

Konsultasi publik merupakan bagian penting untuk memberikan ruang kepada pemangku kepentingan dalam memahami dan memberikan masukan terhadap rencana kegiatan mitigasi.

Pelibatan masyarakat membantu mengidentifikasi risiko sosial, konflik kepentingan, serta potensi dampak yang mungkin tidak terlihat dalam kajian teknis.

Tahapan konsultasi publik dapat meliputi:

1. Mengidentifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
2. Menyiapkan informasi mengenai rencana kegiatan.
3. Menentukan mekanisme penyampaian informasi.
4. Melaksanakan pertemuan atau konsultasi.
5. Mencatat pertanyaan dan masukan.
6. Menyusun tindak lanjut.
7. Mendokumentasikan hasil kegiatan.

Dokumen pendukung dapat berupa undangan, daftar hadir, materi presentasi, notulen, berita acara, foto, dan catatan tindak lanjut.

Bentuk dan kedalaman konsultasi perlu di sesuaikan dengan karakteristik proyek dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Pemantauan dan Pelaporan Aksi Mitigasi

Setelah rencana aksi di susun, penanggung jawab kegiatan perlu memiliki sistem pemantauan yang mampu mengumpulkan data pelaksanaan dan hasil mitigasi.

Pemantauan membantu memastikan bahwa kegiatan di laksanakan sesuai rancangan dan data hasilnya dapat di telusuri.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan:

Indikator pemantauan

Tentukan indikator yang dapat menunjukkan perkembangan kegiatan, seperti:

1. Jumlah energi yang di hasilkan.
2. Konsumsi bahan bakar.
3. Volume limbah yang di kelola.
4. Luas area yang di pulihkan.
5. Jumlah unit atau fasilitas yang beroperasi.
6. Parameter lain sesuai metodologi.

Pengumpulan data

Tentukan sumber data, metode pencatatan, frekuensi pengumpulan, dan penanggung jawab.

Pengendalian kualitas data

Data perlu di periksa untuk mengurangi kesalahan pencatatan, kehilangan informasi, atau ketidaksesuaian metode pengukuran.

Pelaporan

Laporan pelaksanaan perlu menjelaskan kegiatan yang telah di lakukan, data pemantauan, kendala, serta capaian mitigasi sesuai periode pelaporan yang di tetapkan.

Hubungan DRAM dengan SRN PPI dan SRUK

DRAM perlu di pahami dalam kaitannya dengan sistem registrasi dan pencatatan perubahan iklim.

SRN PPI

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) merupakan sistem registrasi nasional untuk pencatatan aksi dan informasi pengendalian perubahan iklim.

Sistem ini memiliki fungsi dalam pencatatan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku.

SRUK

Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan informasi unit karbon dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam kerangka Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, terdapat tahapan yang menghubungkan dokumen DRAM atau DPP dengan proses pencatatan aksi mitigasi, validasi, pelaporan pelaksanaan, verifikasi, dan pencatatan hasil sesuai ketentuan.

C. Perbedaan SRN PPI dan SRUK

Aspek	SRN PPI	SRUK
Kepanjangan	Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim	Sistem Registri Unit Karbon
Fokus	Registrasi dan pencatatan aksi perubahan iklim	Pencatatan dan pengelolaan unit karbon
Ruang lingkup	Informasi mitigasi dan adaptasi	Informasi unit karbon dan instrumen NEK
Kegunaan	Mendukung pencatatan aksi iklim	Mendukung integritas dan keterlacakan unit karbon

Keduanya tidak boleh di anggap sebagai sistem yang sama. Prosedur yang harus di tempuh bergantung pada jenis kegiatan, sektor, dan instrumen yang di gunakan.

Tahapan Penyusunan Dokumen DRAM

Agar dokumen tersusun secara sistematis, penanggung jawab kegiatan dapat mengikuti tahapan kerja berikut.

Tahap 1: Identifikasi kegiatan

Tentukan jenis kegiatan, lokasi, tujuan mitigasi, dan penanggung jawab proyek.

Tahap 2: Pemeriksaan ruang lingkup dan ketentuan

Identifikasi sektor, subsektor, skema, instrumen, serta ketentuan yang berlaku bagi kegiatan.

Tahap 3: Pengumpulan data awal

Kumpulkan data teknis, data aktivitas, informasi lokasi, legalitas, dan informasi lingkungan.

Tahap 4: Penentuan metodologi

Pilih metodologi dan standar yang sesuai dengan karakteristik kegiatan.

Tahap 5: Penyusunan analisis teknis

Susun baseline, estimasi hasil mitigasi, analisis dampak, dan informasi teknis lainnya sesuai metodologi.

Tahap 6: Konsultasi publik

Laksanakan pelibatan pemangku kepentingan dan dokumentasikan hasilnya sesuai kebutuhan kegiatan.

Tahap 7: Penyusunan dokumen

Gabungkan seluruh informasi ke dalam dokumen DRAM yang terstruktur.

Tahap 8: Pemeriksaan kelengkapan

Periksa kesesuaian data, konsistensi angka, metodologi, lampiran, dan legalitas.

Tahap 9: Penyampaian melalui prosedur yang berlaku

Laksanakan penyampaian dokumen dan proses pencatatan melalui mekanisme yang di tetapkan untuk sektor atau skema terkait.

Tahap 10: Tindak lanjut tahapan berikutnya

Persiapkan validasi, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi sesuai ketentuan.

Kesalahan yang Harus Di hindari dalam Penyusunan DRAM

Beberapa kesalahan dapat mengurangi kualitas dokumen dan menyulitkan proses pemeriksaan.

A. Menggunakan metodologi yang tidak sesuai

Metodologi harus sesuai dengan jenis kegiatan, batas proyek, dan skema yang di gunakan.

B. Tidak memiliki data baseline yang memadai

Baseline yang tidak di dukung data dapat membuat estimasi pengurangan emisi sulit di pertanggungjawabkan.

C. Menggunakan asumsi tanpa bukti

Setiap asumsi teknis harus di jelaskan dan memiliki dasar yang dapat di telusuri.

D. Tidak menjelaskan dampak proyek

Analisis dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan perlu di susun secara konkret.

E. Tidak mendokumentasikan konsultasi publik

Apabila konsultasi publik di lakukan, hasil dan bukti pelaksanaannya perlu di simpan secara sistematis.

F. Menganggap registrasi sama dengan penerbitan unit karbon

Pencatatan kegiatan tidak otomatis berarti unit karbon telah di terbitkan atau dapat di perdagangkan. Tahapan dan persyaratan berikutnya tetap harus di penuhi.

G. Tidak memperbarui informasi regulasi

Peraturan dan prosedur dapat berubah. Penanggung jawab kegiatan harus memastikan bahwa dokumen menggunakan ketentuan yang berlaku saat di ajukan.

Checklist Persiapan Dokumen DRAM

Berikut checklist awal yang dapat di gunakan untuk memeriksa kesiapan dokumen.

No.	Komponen	Pemeriksaan
1	Identitas penanggung jawab kegiatan	Nama dan legalitas tersedia
2	Informasi lokasi	Alamat, peta, dan batas kegiatan tersedia
3	Deskripsi proyek	Tujuan dan ruang lingkup di jelaskan
4	Data teknis	Data aktivitas dan sumber emisi tersedia
5	Metodologi	Metode sesuai dengan kegiatan
6	Baseline	Dasar penghitungan di jelaskan
7	Estimasi mitigasi	Perhitungan dapat di telusuri
8	Analisis lingkungan	Risiko dan dampak di identifikasi
9	Pembangunan berkelanjutan	Manfaat dan risiko sosial-ekonomi di jelaskan
10	Konsultasi publik	Hasil dan bukti tersedia sesuai kebutuhan
11	Data pendukung	Lampiran tersusun sistematis
12	Pemantauan	Rencana pengumpulan data tersedia

Checklist ini merupakan alat pemeriksaan awal, bukan daftar persyaratan resmi yang menggantikan ketentuan sektoral atau format yang di tetapkan pemerintah.

Peran Dokumen DRAM dalam Pengembangan Proyek Karbon

DRAM dapat menjadi bagian penting dari proses pengembangan kegiatan mitigasi yang berpotensi mendukung penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Dokumen yang di susun dengan baik membantu menjelaskan:

1. Apa kegiatan mitigasi yang di rencanakan.
2. Siapa penanggung jawab kegiatan.
3. Di mana kegiatan di laksanakan.
4. Metodologi apa yang digunakan.
5. Bagaimana potensi pengurangan atau penyerapan emisi di hitung.
6. Apa dampak lingkungan dan sosial di perhatikan.
7. Bagaimana pelaksanaan dan hasilnya akan di pantau.

Namun, DRAM bukan sertifikat kredit karbon dan bukan bukti bahwa unit karbon telah di terbitkan.

Penerbitan dan pengakuan unit karbon memerlukan pemenuhan tahapan, persyaratan, validasi, verifikasi, serta pencatatan sesuai kerangka peraturan dan skema yang berlaku.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan antara dokumen rancangan kegiatan, laporan pelaksanaan, hasil verifikasi, dan unit karbon yang telah tercatat atau di terbitkan.

Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim atau DRAM merupakan istilah yang banyak di gunakan dalam pencarian informasi mengenai dokumen perencanaan aksi mitigasi. Dalam nomenklatur resmi yang di gunakan pada kerangka SRUK, DRAM berarti Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi.

Dokumen ini berperan menjelaskan rencana dan usulan kegiatan mitigasi, metodologi, analisis dampak lingkungan, analisis pembangunan berkelanjutan, konsultasi publik, serta data pendukung.

Penyusunannya harus memperhatikan jenis kegiatan, sektor, skema, dan peraturan yang berlaku. Dengan data yang lengkap, metodologi yang sesuai, serta sistem pemantauan yang baik, dokumen DRAM dapat menjadi bagian penting dalam tata kelola aksi mitigasi perubahan iklim.

Bagi perusahaan dan pengembang proyek, langkah terbaik adalah melakukan pemeriksaan ruang lingkup kegiatan dan ketentuan teknis terlebih dahulu sebelum menyusun dokumen.

FAQ Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM)

Apa kepanjangan DRAM dalam perubahan iklim?

Dalam nomenklatur regulasi dan Sistem Registri Unit Karbon, DRAM merupakan singkatan dari Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi. Istilah ini di gunakan untuk dokumen yang memuat rancangan dan usulan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Apa fungsi utama dokumen DRAM?

DRAM berfungsi menjelaskan rancangan aksi mitigasi, metodologi dan standar, analisis dampak lingkungan, analisis pembangunan berkelanjutan, peran konsultasi publik, serta data pendukung.

Siapa yang perlu menyusun DRAM?

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengembangkan aksi mitigasi dalam skema atau sektor yang mensyaratkan dokumen tersebut perlu menyiapkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa saja isi dokumen DRAM?

Informasi utamanya meliputi rencana dan usulan aksi mitigasi, metodologi dan standar, analisis dampak lingkungan, analisis pembangunan berkelanjutan, konsultasi publik, serta data pendukung.

Apakah DRAM sama dengan DPP?

Tidak. DRAM dan DPP merupakan istilah dokumen yang berbeda, meskipun keduanya di sebut dalam kerangka regulasi tertentu sebagai bentuk dokumen yang memuat informasi perencanaan aksi mitigasi. Penggunaan masing-masing harus mengikuti ketentuan sektor dan skema terkait.

Apakah DRAM wajib untuk semua proyek lingkungan?

Tidak. Kebutuhan penyusunan DRAM bergantung pada karakteristik kegiatan, sektor, skema, dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua kegiatan lingkungan otomatis wajib menyusun DRAM.

Apakah DRAM dapat di gunakan untuk mendapatkan kredit karbon?

DRAM dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan pencatatan aksi mitigasi yang berpotensi mendukung penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Namun, dokumen tersebut tidak otomatis menghasilkan kredit atau unit karbon. Persyaratan dan tahapan lanjutan tetap harus di penuhi.

Apa hubungan DRAM dengan SRUK?

DRAM atau DPP merupakan bagian dari dokumen yang di gunakan dalam tahapan pencatatan aksi mitigasi tertentu dalam kerangka Sistem Registri Unit Karbon. SRUK berfungsi mengelola informasi unit karbon dan mendukung integritas pencatatannya.

Apakah DRAM harus melalui validasi dan verifikasi?

Dalam proses yang di atur untuk aksi mitigasi tertentu, terdapat tahapan validasi dokumen serta verifikasi capaian aksi mitigasi sesuai ketentuan. Tahapan dan persyaratannya perlu di periksa berdasarkan sektor dan skema kegiatan.

Apakah DRAM menggantikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL?

Tidak. DRAM dan dokumen lingkungan memiliki fungsi yang berbeda. Apabila suatu kegiatan di wajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL, kewajiban tersebut tetap harus di penuhi sesuai peraturan lingkungan hidup.

Referensi Regulasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Seseuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan tata hutan dan pemanfaatan hutan, sepanjang relevan dengan kegiatan sektor kehutanan.

Catatan pembaruan: Artikel ini di susun berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku hingga November 2026. Pembaca perlu memeriksa peraturan, metodologi, dan prosedur teknis terbaru sebelum mengajukan dokumen.

Konsultasi Dram Sekarang