Dalam membuat kesepakatan, para pihak perlu memahami bentuk dokumen yang dapat memberikan perlindungan hukum. Salah satu hal penting yang sering menimbulkan pertanyaan adalah perbedaan akta perjanjian notaris dan perjanjian di bawah tangan. Keduanya sama-sama dapat menjadi bukti tertulis atas kesepakatan, tetapi memiliki kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, serta proses pembuatan yang berbeda.
Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara para pihak membuktikan isi perjanjian ketika muncul perselisihan. Oleh karena itu, pemilihan bentuk akta tidak boleh hanya mempertimbangkan biaya dan kemudahan. Para pihak juga perlu melihat nilai transaksi, risiko hukum, jenis hubungan kerja sama, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Baca Juga : Akta Perjanjian: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Syarat
Pengertian Akta Perjanjian Notaris
Akta perjanjian notaris merupakan dokumen perjanjian yang di buat oleh atau di hadapan notaris sesuai kewenangan dan tata cara yang di tentukan undang-undang. Dalam praktiknya, notaris menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, membacakan isi akta, serta memastikan proses penandatanganan berjalan sesuai ketentuan jabatan notaris.
Akta notaris termasuk salah satu bentuk akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa akta autentik di buat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut di buat.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewenangan, kewajiban, dan tata cara kerja notaris.
Dengan demikian, akta perjanjian notaris memiliki formalitas khusus. Notaris tidak sekadar menyediakan tempat untuk menandatangani dokumen, tetapi juga menjalankan kewenangan jabatan dalam pembuatan akta.
Baca Juga : Jenis-Jenis Akta Perjanjian dan Contohnya
Pengertian Perjanjian di Bawah Tangan
Perjanjian di bawah tangan merupakan kesepakatan tertulis yang di buat dan di tandatangani sendiri oleh para pihak tanpa di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Para pihak dapat menyusun dokumen secara mandiri, menggunakan bantuan konsultan hukum, atau meminta pihak lain menyiapkan rancangan perjanjian.
Contohnya meliputi surat perjanjian utang piutang, kesepakatan kerja sama sederhana, perjanjian sewa menyewa, serta kesepakatan jual beli barang bergerak. Selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, perjanjian di bawah tangan pada prinsipnya dapat mengikat para pihak.
Namun, bentuk dokumen ini tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen, pihak yang mengajukan bukti mungkin perlu membuktikan keaslian dokumen tersebut melalui proses hukum.
Baca Juga : Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdata
Perbedaan Akta Perjanjian Notaris dan Perjanjian di Bawah Tangan
Kedua bentuk perjanjian memiliki fungsi yang sama, yaitu mendokumentasikan kesepakatan. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan penting yang perlu di pahami sebelum menentukan pilihan.
1. Pihak yang Membuat Akta
Perbedaan pertama terletak pada pihak yang menyusun dan membuat dokumen.
Dalam akta perjanjian notaris, notaris menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Para pihak menyampaikan kehendak dan kesepakatan, kemudian notaris menuangkannya ke dalam bentuk akta sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan secara mandiri. Mereka dapat menyusun sendiri seluruh klausul atau meminta bantuan pihak lain. Notaris tidak harus terlibat dalam proses tersebut.
Oleh karena itu, perjanjian di bawah tangan menawarkan proses yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, para pihak tetap perlu memastikan setiap klausul mencerminkan kesepakatan yang sebenarnya.
Baca Juga : Cara Membuat Akta Perjanjian di Notaris
2. Kekuatan Pembuktian
Aspek pembuktian menjadi salah satu perbedaan paling penting.
Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat menurut ketentuan hukum acara perdata. Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti sempurna bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang memperoleh hak dari mereka mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya, sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Sementara itu, perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian apabila pihak yang bersangkutan mengakui tanda tangan dan dokumen tersebut. Pasal 1875 KUHPerdata mengatur bahwa akta di bawah tangan yang di akui oleh pihak yang menandatanganinya dapat memberikan bukti lengkap seperti akta autentik terhadap para penandatangan dan pihak yang memperoleh hak dari mereka.
Dengan demikian, perjanjian di bawah tangan bukan berarti tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, ketika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau keaslian dokumen, pembuktiannya dapat membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Perjanjian di Notaris dan Faktor Penentunya
3. Proses Pembuatan
Pembuatan akta notaris mengikuti prosedur jabatan yang berlaku. Notaris memeriksa identitas penghadap, memastikan kecakapan bertindak sesuai ketentuan, menyusun akta berdasarkan keterangan para pihak, membacakan akta, serta meminta para pihak dan saksi yang di wajibkan menandatanganinya.
Sebaliknya, proses pembuatan perjanjian di bawah tangan cenderung lebih sederhana. Para pihak dapat berunding, menyusun isi dokumen, memeriksa klausul, kemudian menandatanganinya.
Meskipun prosesnya sederhana, para pihak sebaiknya tetap membuat dokumen secara sistematis. Misalnya, mereka perlu mencantumkan identitas, objek perjanjian, hak dan kewajiban, nilai transaksi, jangka waktu, serta penyelesaian sengketa.
4. Biaya Pembuatan
Akta perjanjian notaris memerlukan biaya jasa notaris. Besarnya biaya dapat bergantung pada jenis akta, kompleksitas isi, nilai ekonomis, waktu pengerjaan, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Sebaliknya, perjanjian di bawah tangan umumnya membutuhkan biaya lebih rendah karena para pihak dapat menyusunnya sendiri. Namun, apabila mereka menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum, tentu terdapat biaya profesional yang perlu di perhitungkan.
Walaupun demikian, biaya bukan satu-satunya pertimbangan. Untuk transaksi bernilai besar, biaya pembuatan akta notaris dapat sebanding dengan manfaat dokumentasi dan kepastian hukum yang di peroleh.
Baca Juga : Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis: Isi, Fungsi, dan Hukumnya
5. Tanggal dan Kepastian Formalitas
Akta notaris mencantumkan tanggal pembuatan serta keterangan formal lain sesuai ketentuan jabatan notaris. Notaris juga menjalankan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta.
Di sisi lain, perjanjian di bawah tangan dapat mencantumkan tanggal yang di sepakati para pihak. Namun, tanggal tersebut tidak otomatis memperoleh kepastian formal yang sama dengan tanggal dalam akta autentik.
Jika para pihak membutuhkan pencatatan dokumen yang sudah mereka tandatangani, mereka dapat mempertimbangkan layanan waarmerking. Akan tetapi, waarmerking hanya mencatat pendaftaran surat di bawah tangan dalam buku khusus notaris. Proses tersebut tidak membuktikan kebenaran isi maupun keaslian tanda tangan yang sudah tercantum sebelumnya.
Baca Juga : Akta Perjanjian Utang Piutang: Syarat, Isi, dan Perlindungan
6. Risiko Sengketa
Akta notaris dapat membantu memperkuat posisi pembuktian para pihak karena notaris menjalankan prosedur formal dalam pembuatan akta. Selain itu, dokumentasi yang tertata dapat mengurangi ruang perbedaan penafsiran.
Namun, akta notaris tidak menghilangkan seluruh risiko sengketa. Para pihak tetap dapat mempermasalahkan isi perjanjian, kewenangan bertindak, adanya penipuan, paksaan, atau persoalan hukum lain.
Perjanjian di bawah tangan juga dapat menimbulkan sengketa, terutama apabila para pihak tidak menyusun klausul secara jelas. Misalnya, dokumen tidak mengatur tenggat pembayaran, konsekuensi keterlambatan, atau mekanisme pengakhiran perjanjian.
Karena itu, kualitas isi perjanjian tetap menjadi faktor utama, terlepas dari bentuk dokumennya.
Baca Juga : Akta Perjanjian Jual Beli: Ketentuan, Hak, dan Kewajiban
Tabel Perbandingan Akta Notaris dan Perjanjian di Bawah Tangan
| Aspek | Akta Perjanjian Notaris | Perjanjian di Bawah Tangan |
|---|---|---|
| Pembuat | Notaris dalam kewenangannya | Para pihak |
| Bentuk hukum | Akta autentik jika memenuhi syarat | Akta di bawah tangan |
| Proses | Mengikuti formalitas jabatan notaris | Lebih fleksibel |
| Pembuktian | Memiliki kekuatan pembuktian autentik | Bergantung pada pengakuan dan pembuktian keaslian |
| Biaya | Ada biaya jasa notaris | Umumnya lebih rendah |
| Fleksibilitas | Mengikuti ketentuan pembuatan akta | Lebih mudah disesuaikan |
| Risiko sengketa | Formalitas membantu pembuktian | Keaslian dan isi dapat lebih mudah dipersoalkan |
Syarat Sah yang Berlaku untuk Kedua Jenis Perjanjian
Meskipun bentuknya berbeda, akta notaris dan perjanjian di bawah tangan tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat utama.
1. Kesepakatan Para Pihak
Para pihak harus menyetujui isi perjanjian secara bebas. Artinya, tidak boleh ada paksaan, kekhilafan yang relevan, atau penipuan yang memengaruhi persetujuan.
Baca Juga : Perubahan dan Pembatalan Akta Perjanjian serta Akibat Hukumnya
2. Kecakapan untuk Membuat Perikatan
Setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Penilaian kecakapan perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi hukum masing-masing pihak.
3. Suatu Hal Tertentu
Perjanjian harus memiliki objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Contohnya, perjanjian jual beli perlu menjelaskan barang yang menjadi objek transaksi, sedangkan perjanjian sewa harus menyebutkan properti yang disewakan.
4. Sebab yang Tidak Terlarang
Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, para pihak tidak dapat menggunakan perjanjian untuk melegalkan tindakan yang dilarang hukum.
Dua syarat pertama termasuk syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir termasuk syarat objektif. Pelanggaran syarat subjektif dapat membuka kemungkinan pembatalan melalui proses hukum yang sesuai. Sebaliknya, kegagalan memenuhi syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.
Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Perjanjian untuk di Luar Negeri
Kapan Sebaiknya Menggunakan Akta Perjanjian Notaris?
Para pihak sebaiknya mempertimbangkan akta notaris ketika transaksi memiliki nilai besar, melibatkan banyak pihak, atau memunculkan risiko hukum yang kompleks.
Contohnya, perusahaan yang membuat perjanjian kerja sama investasi dapat membutuhkan akta notaris untuk mendokumentasikan identitas, kewenangan, nilai investasi, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Selain itu, perjanjian yang berkaitan dengan tindakan hukum tertentu mungkin memerlukan bentuk akta autentik atau akta pejabat khusus berdasarkan undang-undang. Dalam urusan pertanahan, misalnya, pembuatan akta tertentu menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan sekadar notaris dalam kapasitas umumnya.
Dengan demikian, para pihak perlu memeriksa jenis transaksi sebelum menentukan pejabat yang berwenang.
Kapan Perjanjian di Bawah Tangan Sudah Cukup?
Perjanjian di bawah tangan dapat menjadi pilihan untuk transaksi sederhana yang tidak mewajibkan bentuk autentik berdasarkan peraturan.
Misalnya, seseorang menyewakan peralatan kerja kepada pihak lain dalam jangka waktu singkat. Kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang memuat identitas, jenis peralatan, biaya sewa, masa penggunaan, dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan.
Begitu pula, kesepakatan pinjaman antarindividu dapat menggunakan perjanjian di bawah tangan. Namun, para pihak tetap perlu mencantumkan jumlah pinjaman, jadwal pembayaran, bunga jika ada, serta konsekuensi apabila debitur terlambat memenuhi kewajiban.
Apabila nilai transaksi meningkat atau risiko sengketa semakin besar, para pihak sebaiknya meminta pendapat profesional mengenai kebutuhan akta autentik.
Apakah Perjanjian di Bawah Tangan Bisa Ditingkatkan Menjadi Akta Notaris?
Para pihak dapat membawa rancangan perjanjian atau kesepakatan mereka kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik. Namun, proses tersebut bukan sekadar menambahkan stempel atau tanda tangan notaris pada dokumen lama.
Notaris perlu menjalankan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan. Para pihak juga harus menyampaikan kehendak dan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, notaris menyusun akta berdasarkan kesepakatan yang sah serta menjalankan formalitas pembacaan dan penandatanganan.
Jika para pihak sudah menandatangani dokumen sebelumnya, notaris dapat menilai bentuk layanan yang sesuai. Legalisasi dan waarmerking memiliki fungsi berbeda dari pembuatan akta autentik. Oleh sebab itu, para pihak perlu menjelaskan kebutuhan mereka sejak awal.
Tips Memilih Bentuk Perjanjian yang Tepat
Sebelum membuat dokumen, perhatikan beberapa hal berikut:
- Periksa jenis transaksi. Pastikan apakah undang-undang mewajibkan bentuk akta tertentu.
- Nilai risiko perjanjian. Transaksi bernilai besar atau berjangka panjang biasanya memerlukan dokumentasi lebih kuat.
- Pastikan identitas dan kewenangan. Periksa identitas pihak yang menandatangani serta dasar kewenangannya mewakili perusahaan atau pihak lain.
- Susun klausul secara terperinci. Cantumkan hak, kewajiban, pembayaran, jangka waktu, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.
- Pertimbangkan konsultasi hukum. Mintalah bantuan notaris atau profesional hukum apabila isi perjanjian memiliki konsekuensi penting.
Dengan langkah tersebut, para pihak dapat memilih bentuk dokumen berdasarkan kebutuhan hukum, bukan hanya pertimbangan praktis.
Perbedaan akta perjanjian notaris dan perjanjian di bawah tangan terletak pada proses pembuatan, kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, biaya, serta formalitasnya. Akta notaris merupakan akta autentik apabila memenuhi persyaratan hukum, sedangkan perjanjian di bawah tangan dibuat langsung oleh para pihak dan tetap dapat mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian.
Oleh karena itu, tidak semua kesepakatan harus menggunakan akta notaris. Namun, transaksi bernilai besar, memiliki risiko tinggi, atau tunduk pada ketentuan bentuk khusus sebaiknya mendapatkan penanganan yang sesuai. Dengan memahami karakteristik kedua jenis dokumen, para pihak dapat menyusun perjanjian yang lebih jelas, aman, dan memiliki dasar pembuktian yang memadai.
Konsultasikan Akta Perjanjian Sekarang
