Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis: Isi, Fungsi, dan Hukumnya

Menjalankan bisnis bersama pihak lain membutuhkan kesepakatan yang jelas agar setiap pihak memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akta perjanjian kerja sama bisnis menjadi salah satu dokumen penting untuk membangun hubungan usaha yang tertib dan memiliki dasar hukum. Dokumen ini membantu para mitra mengatur kontribusi modal, pembagian keuntungan, pengelolaan operasional, hingga penyelesaian perselisihan.

Dalam praktiknya, kerja sama bisnis dapat melibatkan individu, perusahaan, investor, pemasok, maupun mitra distribusi. Namun, kesepakatan lisan sering menimbulkan perbedaan penafsiran ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Karena itu, para pihak perlu menyusun perjanjian tertulis secara terperinci. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan pembuatan akta autentik melalui notaris untuk memperkuat dokumentasi dan pembuktian kesepakatan.

Baca Juga : Akta Perjanjian: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Syarat

Apa Itu Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis?

Akta perjanjian kerja sama bisnis merupakan dokumen hukum yang memuat kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hak dan kewajiban tertentu. Dokumen ini dapat mengatur kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi, pemasaran, distribusi, produksi, jasa, maupun pengembangan usaha.

Para pihak dapat membuat perjanjian kerja sama dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik. Perjanjian di bawah tangan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak. Sementara itu, akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks notaris, akta perjanjian kerja sama bisnis dapat menjadi akta autentik apabila notaris membuatnya sesuai kewenangan, bentuk, dan prosedur yang berlaku. Dasar umumnya terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dengan demikian, para pihak perlu menentukan bentuk dokumen berdasarkan kebutuhan bisnis dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan mereka.

Baca Juga : Jenis-Jenis Akta Perjanjian dan Contohnya

Fungsi Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Pembuatan akta kerja sama bisnis bukan sekadar formalitas administratif. Sebaliknya, dokumen ini memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan profesional dan mengurangi risiko konflik.

1. Memberikan Kepastian Hak dan Kewajiban

Setiap mitra bisnis memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Melalui perjanjian tertulis, para pihak dapat menjelaskan kontribusi masing-masing secara terperinci.

Misalnya, satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lain mengelola operasional perusahaan. Perjanjian dapat mengatur batas kewenangan, target usaha, pembagian tugas, dan tanggung jawab atas pengeluaran.

Dengan begitu, setiap pihak memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan kerja sama.

Baca Juga : Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdata

2. Mengatur Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Persoalan keuangan sering menjadi sumber perselisihan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, perjanjian perlu menjelaskan cara menghitung keuntungan, jadwal pembagian hasil, serta tanggung jawab ketika usaha mengalami kerugian.

Selain itu, para pihak perlu menentukan apakah pembagian keuntungan menggunakan persentase modal, kontribusi pekerjaan, atau rumusan lain yang mereka sepakati secara sah.

3. Mengurangi Risiko Sengketa

Perjanjian yang terperinci membantu para pihak memahami konsekuensi setiap keputusan. Jika salah satu mitra tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat merujuk pada klausul yang sudah mereka sepakati.

Selanjutnya, dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti ketika para pihak menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.

Baca Juga : Perbedaan Akta Perjanjian Notaris dan Perjanjian di Bawah Tangan

4. Melindungi Informasi dan Aset Bisnis

Kerja sama bisnis sering melibatkan data pelanggan, strategi pemasaran, teknologi, resep produk, atau informasi keuangan. Karena itu, perjanjian dapat memuat klausul kerahasiaan untuk mengatur penggunaan dan perlindungan informasi tersebut.

Selain itu, para pihak dapat mengatur kepemilikan hasil pekerjaan, hak kekayaan intelektual, penggunaan merek, serta larangan penggunaan aset di luar tujuan kerja sama.

5. Menjadi Pedoman Pengelolaan Kerja Sama

Hubungan bisnis dapat berkembang seiring waktu. Oleh sebab itu, perjanjian perlu mengatur mekanisme evaluasi, perubahan kesepakatan, penambahan mitra, dan pengakhiran kerja sama.

Dengan adanya pedoman tersebut, para pihak dapat mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang sudah mereka sepakati.

Baca Juga : Cara Membuat Akta Perjanjian di Notaris

Isi Penting dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Agar memiliki fungsi yang optimal, akta kerja sama bisnis perlu memuat beberapa unsur penting berikut.

1. Identitas Para Pihak

Bagian awal akta mencantumkan identitas seluruh pihak yang terlibat. Untuk individu, informasi biasanya meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta identitas resmi.

Sementara itu, apabila pihak yang terlibat merupakan badan usaha, dokumen perlu menjelaskan nama perusahaan, alamat, data pendirian, dan identitas orang yang mewakilinya.

Selain itu, notaris perlu memastikan kewenangan pihak yang bertindak atas nama perusahaan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang relevan.

2. Latar Belakang dan Tujuan Kerja Sama

Bagian ini menjelaskan alasan para pihak menjalin kerja sama serta tujuan yang ingin mereka capai. Misalnya, dua perusahaan sepakat mengembangkan produk baru dan memasarkannya melalui jaringan distribusi masing-masing.

Penjelasan tujuan membantu memperjelas ruang lingkup hubungan hukum. Dengan demikian, para pihak dapat menghindari kegiatan di luar kesepakatan awal.

Baca Juga : Biaya Pembuatan Akta Perjanjian di Notaris dan Faktor Penentunya

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup menjelaskan jenis kegiatan yang menjadi objek kerja sama. Para pihak perlu menyebutkan produk, layanan, wilayah operasional, target pasar, serta batas kegiatan masing-masing.

Sebagai contoh, perjanjian distribusi perlu menjelaskan wilayah pemasaran, kategori produk, saluran penjualan, dan tanggung jawab pengiriman.

4. Kontribusi Modal dan Sumber Daya

Jika kerja sama melibatkan investasi atau pembiayaan, perjanjian perlu mencantumkan besaran modal setiap pihak. Selain itu, dokumen dapat mengatur kontribusi berupa peralatan, tenaga kerja, teknologi, fasilitas, atau jaringan pemasaran.

Para pihak juga perlu menentukan waktu penyetoran modal dan mekanisme pencatatan kontribusi. Hal ini penting agar tidak muncul perbedaan perhitungan di kemudian hari.

Baca Juga : Akta Perjanjian Utang Piutang: Syarat, Isi, dan Perlindungan

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Klausul keuangan perlu menjelaskan dasar perhitungan pendapatan, biaya operasional, keuntungan bersih, dan pembagian hasil.

Misalnya, para pihak menyepakati pembagian keuntungan berdasarkan persentase tertentu setelah pengurangan biaya operasional. Namun, mereka juga perlu mengatur cara menangani kerugian dan kewajiban yang muncul selama kerja sama.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab setiap mitra. Pihak yang mengelola operasional, misalnya, dapat memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan secara berkala.

Di sisi lain, pihak yang menyediakan modal dapat memperoleh hak untuk memeriksa laporan dan meminta penjelasan mengenai penggunaan dana sesuai batas yang disepakati.

Baca Juga : Akta Perjanjian Jual Beli: Ketentuan, Hak, dan Kewajiban

7. Jangka Waktu Kerja Sama

Perjanjian perlu mencantumkan tanggal mulai dan berakhirnya hubungan kerja sama. Jika para pihak menginginkan perpanjangan, dokumen juga perlu mengatur prosedur serta batas waktu pengajuan.

Selain itu, mereka dapat menetapkan evaluasi berkala untuk menilai pencapaian target bisnis.

8. Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa

Klausul wanprestasi menjelaskan tindakan yang termasuk pelanggaran perjanjian, seperti keterlambatan pembayaran, kegagalan memenuhi target tertentu, atau penggunaan dana di luar kesepakatan.

Selanjutnya, dokumen perlu mengatur langkah penyelesaian. Para pihak dapat mengutamakan musyawarah atau mediasi sebelum menempuh jalur hukum. Jika mereka memilih arbitrase, klausul harus menyatakan kesepakatan tersebut secara jelas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Perubahan dan Pembatalan Akta Perjanjian serta Akibat Hukumnya

9. Pengakhiran Kerja Sama

Perjanjian perlu menjelaskan kondisi yang memungkinkan para pihak mengakhiri hubungan bisnis. Misalnya, masa kontrak berakhir, para pihak sepakat menghentikan kegiatan, atau salah satu pihak melakukan pelanggaran material.

Selain itu, klausul pengakhiran perlu mengatur penyelesaian kewajiban keuangan, pengembalian aset, pembagian hasil akhir, dan penggunaan informasi rahasia setelah kerja sama berakhir.

Dasar Hukum Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Pembuatan perjanjian kerja sama bisnis di Indonesia mengacu pada beberapa ketentuan hukum.

1. Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sah perjanjian, yaitu:

• Kesepakatan para pihak.
• Kecakapan untuk membuat perikatan.
• Suatu hal tertentu.
• Sebab yang tidak terlarang.

Keempat syarat tersebut berlaku untuk perjanjian kerja sama bisnis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik.

Dua syarat pertama termasuk syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir termasuk syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, pihak yang memiliki hak dapat meminta pembatalan melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, pelanggaran syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Baca Juga : Legalisasi dan Apostille Akta Perjanjian untuk di Luar Negeri

2. Pasal 1338 KUHPerdata

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini menjadi dasar prinsip kekuatan mengikat perjanjian.

Namun, para pihak harus menjalankan kesepakatan dengan iktikad baik. Mereka juga tidak dapat mengabaikan kewajiban hanya karena salah satu pihak merasa memperoleh keuntungan lebih kecil dari perkiraan.

3. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata

Pasal 1868 menjelaskan unsur akta autentik, sedangkan Pasal 1870 mengatur kekuatan pembuktian akta autentik bagi para pihak dan pihak yang memperoleh hak dari mereka.

Oleh karena itu, akta notaris dapat memberikan kekuatan pembuktian autentik apabila notaris memenuhi persyaratan kewenangan dan formalitas pembuatan akta.

4. Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan.

Dengan demikian, notaris harus mengikuti prosedur hukum ketika menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta.

5. Peraturan Khusus Sesuai Bidang Usaha

Selain KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, kerja sama bisnis tertentu juga harus memperhatikan aturan sektoral.

Misalnya, kerja sama di bidang jasa keuangan, konstruksi, perdagangan, kesehatan, dan teknologi dapat memiliki persyaratan khusus. Karena itu, para pihak perlu memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan usahanya.

Prosedur Membuat Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis di Notaris

Para pihak dapat mengikuti tahapan berikut untuk membuat akta perjanjian secara lebih terstruktur.

1. Menentukan bentuk kerja sama. Tentukan tujuan, ruang lingkup, kontribusi, dan pembagian tanggung jawab.
2. Menyiapkan dokumen identitas. Kumpulkan identitas individu atau dokumen perusahaan yang relevan.
3. Memilih notaris. Pastikan notaris memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.
4. Melakukan konsultasi. Jelaskan struktur kerja sama dan klausul yang ingin para pihak masukkan.
5. Menyusun rancangan akta. Notaris menuangkan kesepakatan ke dalam struktur dokumen yang sesuai.
6. Memeriksa isi perjanjian. Setiap pihak perlu membaca seluruh klausul dan meminta perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian.
7. Menandatangani akta. Notaris menjalankan pembacaan dan penandatanganan sesuai formalitas yang berlaku.
8. Menerima salinan akta. Para pihak menyimpan salinan sebagai dokumentasi hubungan hukum.

Jika seluruh dokumen sudah lengkap dan substansi kesepakatan sudah jelas, proses pembuatan akta dapat berjalan lebih efisien.

Contoh Penerapan Akta Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Misalnya, PT A bergerak di bidang produksi makanan, sedangkan PT B memiliki jaringan distribusi di beberapa kota. Kedua perusahaan ingin bekerja sama untuk memperluas pemasaran produk.

Dalam perjanjian, PT A bertanggung jawab memproduksi dan menjaga kualitas barang. Sementara itu, PT B bertanggung jawab memasarkan produk, mengelola distribusi, dan menyampaikan laporan penjualan.

Selanjutnya, kedua perusahaan menyepakati harga jual, target penjualan, pembagian biaya promosi, serta mekanisme pembayaran. Mereka juga mengatur masa kerja sama selama dua tahun dan membuka peluang perpanjangan berdasarkan evaluasi.

Untuk mengantisipasi perselisihan, perjanjian mencantumkan mekanisme penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu. Jika upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai klausul dan ketentuan hukum.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tertulis membantu perusahaan mengatur hubungan bisnis secara terukur.

Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Membuat Perjanjian Kerja Sama

Meskipun para pihak sudah sepakat menjalin kerja sama, beberapa kesalahan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pertama, hindari penggunaan klausul yang terlalu umum. Misalnya, hanya menyebutkan bahwa keuntungan akan dibagi secara adil tanpa menjelaskan persentase dan cara perhitungan.

Kedua, jangan mengabaikan kewenangan penandatangan. Perwakilan perusahaan harus memiliki dasar kewenangan yang memadai.

Ketiga, hindari kesepakatan yang tidak mengatur kondisi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban. Tanpa klausul wanprestasi, para pihak dapat menghadapi kesulitan ketika menentukan langkah penyelesaian.

Terakhir, jangan menganggap tanda tangan notaris otomatis membuat seluruh isi perjanjian sah. Akta tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Akta perjanjian kerja sama bisnis merupakan dokumen penting untuk mengatur hubungan usaha antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini memuat identitas, tujuan kerja sama, ruang lingkup kegiatan, kontribusi modal, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta penyelesaian sengketa.

Dari sisi hukum, para pihak perlu memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta ketentuan mengenai akta autentik dan kewenangan notaris. Selain itu, mereka perlu memeriksa peraturan khusus yang mengatur bidang usaha terkait.

Dengan menyusun klausul secara jelas dan memilih bentuk perjanjian yang sesuai, para mitra bisnis dapat membangun kerja sama yang lebih terarah. Pada akhirnya, dokumen yang tepat membantu melindungi kepentingan para pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan usaha.

Konsultasikan Akta Perjanjian Sekarang