Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum perdata, dokumen tertulis memiliki peran penting untuk melindungi hak serta kepentingan para pihak. Namun, tidak semua dokumen mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan menjadi hal penting untuk di pahami, terutama ketika seseorang membuat perjanjian, melakukan transaksi jual beli, memberikan pinjaman, atau mengurus kepentingan hukum lainnya. Keduanya sama-sama dapat menjadi alat bukti tertulis di pengadilan. Meskipun demikian, hukum perdata memberikan kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda terhadap kedua jenis akta tersebut.

Oleh karena itu, memahami karakteristik masing-masing akta dapat membantu masyarakat menentukan bentuk dokumen yang tepat. Selain itu, pengetahuan ini juga dapat mengurangi risiko perselisihan akibat kesalahan dalam menyusun atau menandatangani perjanjian.

1. Pengertian Akta Autentik dalam Hukum Perdata

Akta autentik merupakan dokumen tertulis yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik adalah akta yang di buat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut di buat.

Dengan demikian, sebuah dokumen tidak otomatis menjadi akta autentik hanya karena memiliki tanda tangan, stempel, atau kop instansi resmi. Dokumen tersebut harus memenuhi unsur kewenangan pejabat, bentuk yang di tentukan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan contoh pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sesuai lingkup tugas masing-masing.

Contohnya meliputi:

• Akta pendirian perseroan terbatas.
• Akta perjanjian perkawinan.
• Akta jual beli tanah oleh PPAT.
• Akta hibah tanah.
• Akta pemberian hak tanggungan.
• Akta berita acara rapat tertentu.
• Akta pengakuan utang yang di buat di hadapan notaris.

Selain itu, beberapa dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran dan akta perkawinan, juga termasuk dokumen autentik yang di terbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

2. Pengertian Akta di Bawah Tangan

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang di buat langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum dalam proses pembuatannya sebagai pejabat pembuat akta.

Para pihak menyusun isi dokumen, menyepakati ketentuannya, kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Oleh sebab itu, proses pembuatannya cenderung lebih sederhana dan fleksibel.

Contoh akta di bawah tangan antara lain:

• Surat perjanjian utang piutang.
• Perjanjian sewa-menyewa rumah.
• Surat perjanjian kerja sama usaha.
• Perjanjian jual beli barang.
• Surat pengakuan utang.
• Perjanjian pinjam pakai.
• Kesepakatan pembayaran secara bertahap.

Meskipun pembuatannya tidak melibatkan notaris, akta di bawah tangan tetap memiliki nilai hukum. Pasal 1874 KUHPerdata mengatur mengenai tulisan di bawah tangan yang di tandatangani oleh para pihak.

Selanjutnya, Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan bahwa akta di bawah tangan yang di akui oleh orang terhadap siapa akta tersebut digunakan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap orang tersebut dan pihak yang memperoleh hak darinya.

Artinya, masyarakat tetap dapat menggunakan perjanjian di bawah tangan untuk membuktikan hubungan hukum. Namun, pihak yang menggunakannya perlu memperhatikan keaslian tanda tangan, isi perjanjian, serta kemungkinan adanya penyangkalan.

3. Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan terlihat dari beberapa aspek, mulai dari proses pembuatan hingga kekuatan pembuktiannya. Berikut penjelasan masing-masing aspek.

A. Pejabat yang Membuat Akta

Perbedaan pertama terletak pada pihak yang membuat dokumen.

Akta autentik di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh, notaris membuat akta pendirian perusahaan, sedangkan PPAT membuat akta jual beli tanah sesuai kewenangannya.

Sebaliknya, para pihak membuat akta di bawah tangan secara mandiri. Mereka dapat menyusun dokumen sendiri atau meminta bantuan konsultan hukum untuk merumuskan ketentuannya.

Dengan demikian, keterlibatan pejabat umum menjadi salah satu unsur penting yang membedakan kedua jenis akta tersebut.

B. Bentuk dan Prosedur Pembuatan

Akta autentik mengikuti bentuk dan tata cara yang telah di tentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembuatan akta notaris harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Selain itu, notaris harus memperhatikan identitas penghadap, kapasitas bertindak, pembacaan akta, tanda tangan, serta ketentuan formal lainnya.

Sementara itu, akta di bawah tangan mempunyai prosedur yang lebih fleksibel. Para pihak dapat menyusun isi perjanjian sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti para pihak boleh mengabaikan kejelasan isi perjanjian. Sebaliknya, setiap hak, kewajiban, nilai transaksi, dan konsekuensi pelanggaran tetap perlu di rumuskan secara tegas.

C. Kekuatan Pembuktian

Aspek ini menjadi salah satu perbedaan paling penting.

Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian sempurna kepada akta autentik bagi para pihak, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka mengenai hal-hal yang tercantum di dalam akta.

Artinya, akta autentik mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat sehingga pihak yang mengajukan akta tersebut tidak perlu memulai pembuktian dari awal mengenai setiap hal yang tercatat di dalamnya.

Sebaliknya, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian sempurna apabila pihak yang bersangkutan mengakui tanda tangan dan isi akta tersebut. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, pihak yang mengajukan dokumen mungkin perlu membuktikan keasliannya melalui proses pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu, akta autentik umumnya memberikan kepastian pembuktian formal yang lebih kuat di bandingkan akta di bawah tangan.

D. Risiko Penyangkalan

Dalam penggunaan akta autentik, para pihak tetap dapat mengajukan bantahan apabila terdapat dugaan pemalsuan, cacat prosedur, atau ketidaksesuaian isi akta dengan keadaan sebenarnya. Akan tetapi, pihak yang mengajukan bantahan harus menyampaikan dasar dan bukti yang relevan.

Sebaliknya, akta di bawah tangan lebih rentan menghadapi penyangkalan tanda tangan. Misalnya, seseorang dapat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian utang piutang.

Jika penyangkalan tersebut muncul, pengadilan dapat memeriksa keaslian tanda tangan melalui alat bukti lain, termasuk pemeriksaan dokumen atau keterangan ahli apabila diperlukan.

Dengan demikian, akta autentik menawarkan perlindungan pembuktian yang lebih kuat, meskipun bukan berarti akta tersebut kebal dari gugatan atau bantahan.

E. Biaya Pembuatan

Pembuatan akta autentik umumnya memerlukan biaya jasa pejabat umum. Besarnya biaya dapat bergantung pada jenis akta, kompleksitas pekerjaan, nilai transaksi, dan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, para pihak dapat membuat akta di bawah tangan tanpa membayar jasa notaris. Mereka hanya perlu menyiapkan dokumen dan memastikan seluruh pihak memahami serta menyetujui isinya.

Namun, jika para pihak meminta notaris melakukan legalisasi atau waarmerking, mereka tetap perlu membayar biaya layanan sesuai ketentuan kantor notaris.

F. Tingkat Kepastian Hukum

Akta autentik memberikan tingkat kepastian pembuktian yang lebih tinggi karena pejabat umum menjalankan kewenangan dan prosedur tertentu dalam pembuatannya.

Sementara itu, akta di bawah tangan lebih mengandalkan kesepakatan, tanda tangan, dan kemampuan para pihak membuktikan keaslian dokumen.

Meskipun demikian, kekuatan hukum suatu perjanjian tidak hanya bergantung pada jenis aktanya. Isi kesepakatan juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata.

4. Tabel Perbandingan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ringkasan perbedaan kedua jenis akta tersebut.

Aspek	Akta Autentik	Akta di Bawah Tangan
Pembuat	Pejabat umum berwenang	Para pihak
Dasar hukum utama	Pasal 1868 KUHPerdata	Pasal 1874 KUHPerdata
Prosedur	Mengikuti ketentuan undang-undang	Lebih fleksibel
Tanda tangan	Mengikuti tata cara pembuatan akta	Ditandatangani para pihak
Pembuktian	Sempurna sesuai Pasal 1870	Sempurna jika diakui sesuai Pasal 1875
Biaya	Umumnya memerlukan biaya pejabat	Dapat dibuat tanpa jasa pejabat
Risiko penyangkalan	Tetap dapat dibantah dengan dasar hukum	Lebih rentan terhadap penyangkalan tanda tangan
Contoh	Akta notaris dan akta PPAT	Surat perjanjian pribadi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kedua akta memiliki fungsi yang sama sebagai alat bukti tertulis, tetapi mekanisme pembentukan dan kekuatan pembuktiannya berbeda.

5. Dasar Hukum Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Untuk memahami kedudukan kedua jenis akta, masyarakat perlu mengetahui sejumlah ketentuan hukum yang mengaturnya.

A. Pasal 1868 KUHPerdata

Pasal ini menjadi dasar utama pengertian akta autentik. Ketentuannya menegaskan bahwa akta autentik harus memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Dengan demikian, kewenangan pejabat dan kepatuhan terhadap bentuk hukum menjadi unsur penting dalam menentukan autentisitas suatu akta.

B. Pasal 1869 KUHPerdata

Pasal 1869 mengatur akibat ketika suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena pejabatnya tidak berwenang atau tidak cakap, maupun karena terdapat cacat dalam bentuknya.

Dalam keadaan tertentu, dokumen tersebut masih dapat mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak menandatanganinya.

Oleh karena itu, kesalahan dalam proses pembuatan akta dapat memengaruhi kedudukan pembuktiannya.

C. Pasal 1870 KUHPerdata

Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian sempurna akta autentik terhadap para pihak, ahli waris, dan penerima hak mereka.

Ketentuan tersebut menjadi alasan mengapa masyarakat sering memilih akta autentik untuk transaksi yang memiliki konsekuensi hukum besar.

D. Pasal 1874 dan 1875 KUHPerdata

Pasal 1874 menjelaskan pengertian tulisan di bawah tangan, termasuk surat yang ditandatangani oleh para pihak tanpa perantaraan pejabat umum.

Selanjutnya, Pasal 1875 mengatur kekuatan pembuktian akta di bawah tangan setelah pihak yang bersangkutan mengakui tanda tangannya.

Dengan demikian, hukum perdata tetap memberikan perlindungan terhadap kesepakatan tertulis yang masyarakat buat secara mandiri.

6. Contoh Penggunaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Untuk memahami penerapannya, perhatikan beberapa ilustrasi berikut.

A. Transaksi Jual Beli Tanah

Andi ingin membeli tanah milik Budi. Karena transaksi tersebut berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, keduanya perlu mengikuti ketentuan pertanahan yang berlaku.

Dalam praktiknya, PPAT membuat Akta Jual Beli (AJB) setelah para pihak memenuhi persyaratan transaksi. AJB tersebut menjadi bukti telah berlangsungnya perbuatan hukum jual beli tanah.

Sebaliknya, apabila Andi dan Budi hanya membuat surat perjanjian jual beli di bawah tangan, dokumen tersebut tidak otomatis menggantikan AJB yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Dengan demikian, pemilihan jenis dokumen harus mengikuti karakter transaksi dan aturan sektoral.

B. Perjanjian Utang Piutang

Citra meminjam uang sebesar Rp50 juta dari Dedi. Mereka kemudian membuat surat perjanjian yang mencantumkan jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, bunga jika ada, serta konsekuensi keterlambatan.

Keduanya menandatangani dokumen tersebut tanpa melibatkan notaris. Oleh karena itu, surat tersebut termasuk akta di bawah tangan.

Namun, jika nilai pinjaman cukup besar atau risikonya tinggi, mereka dapat memilih akta pengakuan utang atau perjanjian notarial agar memperoleh kepastian pembuktian yang lebih kuat.

C. Pendirian Perusahaan

Sekelompok pengusaha sepakat mendirikan perseroan terbatas. Mereka membutuhkan dokumen pendirian yang mengikuti ketentuan hukum perseroan.

Dalam konteks ini, notaris berperan membuat akta pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, para pendiri menjalankan proses administrasi badan hukum melalui sistem yang berlaku.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa beberapa tindakan hukum memang memerlukan bentuk dokumen tertentu, sehingga surat kesepakatan biasa tidak selalu mencukupi.

7. Apakah Akta di Bawah Tangan Bisa Diubah Menjadi Akta Autentik?

Akta di bawah tangan tidak otomatis berubah menjadi akta autentik hanya karena para pihak membawa dokumen tersebut ke kantor notaris. Namun, notaris dapat memberikan layanan tertentu yang berkaitan dengan dokumen di bawah tangan.

Dua layanan yang sering masyarakat kenal adalah legalisasi dan waarmerking.

A. Legalisasi Notaris

Legalisasi merupakan tindakan notaris yang mengesahkan tanda tangan para pihak pada dokumen di bawah tangan setelah notaris memastikan identitas dan menyaksikan penandatanganannya sesuai prosedur.

Melalui layanan ini, notaris memberikan kepastian mengenai identitas penanda tangan dan waktu penandatanganan dalam lingkup tindakan legalisasi.

Namun, legalisasi tidak mengubah isi dokumen menjadi akta autentik. Dokumen tersebut tetap merupakan akta di bawah tangan.

B. Waarmerking

Waarmerking merupakan tindakan notaris mendaftarkan dokumen di bawah tangan dalam buku khusus. Pencatatan ini memberikan bukti mengenai tanggal pendaftaran dokumen tersebut di kantor notaris.

Meskipun demikian, waarmerking tidak membuktikan bahwa notaris menyaksikan penandatanganan dokumen atau menjamin kebenaran seluruh isinya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan legalisasi, waarmerking, dan pembuatan akta notaris. Ketiganya memiliki fungsi serta konsekuensi hukum yang berbeda.

8. Kapan Sebaiknya Menggunakan Akta Autentik?

Tidak semua kesepakatan membutuhkan akta autentik. Namun, beberapa kondisi berikut membuat penggunaan akta autentik lebih tepat.

1. Transaksi bernilai besar. Misalnya, jual beli properti, pengalihan aset, atau perjanjian bisnis dengan nilai signifikan.
2. Perbuatan hukum yang mensyaratkan akta pejabat. Contohnya, transaksi pertanahan tertentu yang membutuhkan akta PPAT.
3. Perjanjian dengan risiko sengketa tinggi. Misalnya, kerja sama investasi dengan kewajiban jangka panjang.
4. Pendirian atau perubahan badan usaha. Beberapa tindakan korporasi memerlukan akta notaris sesuai ketentuan hukum.
5. Perjanjian yang membutuhkan kepastian pembuktian lebih kuat. Misalnya, perjanjian pinjaman dalam jumlah besar.

Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi pilihan untuk kesepakatan sederhana yang tidak mensyaratkan bentuk autentik. Contohnya, perjanjian pinjam pakai barang, kesepakatan pembayaran sederhana, atau transaksi jual beli barang bergerak.

Walaupun demikian, para pihak tetap perlu memastikan dokumen memuat identitas, objek, hak, kewajiban, jangka waktu, dan tanda tangan secara jelas.

9. Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Membuat Akta

Masyarakat sering menganggap dokumen yang memiliki tanda tangan dan meterai otomatis mempunyai kekuatan sebagai akta autentik. Padahal, anggapan tersebut tidak tepat.

Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

• Menganggap meterai dapat mengubah akta di bawah tangan menjadi akta autentik.
• Menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan dokumen resmi.
• Menyusun klausul perjanjian yang memiliki banyak penafsiran.
• Tidak mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.
• Mengabaikan kapasitas hukum pihak yang menandatangani.
• Tidak menyimpan salinan dokumen dan bukti pendukung.
• Menggunakan surat perjanjian biasa untuk menggantikan akta yang diwajibkan undang-undang.

Selain itu, para pihak sebaiknya membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatangani. Jika terdapat klausul yang belum jelas, mintalah penjelasan atau bantuan profesional hukum.

10. FAQ Seputar Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Apakah akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum?

Ya. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1875 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian sempurna apabila pihak yang bersangkutan mengakui tanda tangannya.

Apakah akta autentik selalu lebih kuat daripada akta di bawah tangan?

Dalam aspek pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Namun, kekuatan tersebut tetap memiliki batas dan dapat menghadapi bantahan melalui prosedur hukum yang relevan.

Apakah perjanjian tanpa notaris tetap sah?

Ya. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Karena itu, perjanjian di bawah tangan tetap dapat sah apabila memenuhi persyaratan tersebut dan tidak ada aturan khusus yang mewajibkan bentuk tertentu.

Apakah meterai menentukan keabsahan akta?

Tidak. Meterai berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bea meterai dan aspek pembuktian dokumen sesuai ketentuan perpajakan. Keabsahan perjanjian tetap bergantung pada syarat hukum yang mengaturnya.

Apakah akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti di pengadilan?

Ya. Pengadilan dapat mempertimbangkan akta di bawah tangan sebagai alat bukti surat. Namun, apabila pihak terkait menyangkal tanda tangannya, pengadilan dapat memeriksa keaslian dokumen tersebut melalui proses pembuktian.

Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan terletak pada pejabat pembuat, prosedur, bentuk dokumen, serta kekuatan pembuktiannya. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdata. Sementara itu, akta di bawah tangan dibuat langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum sebagai pembuat akta.

Keduanya tetap memiliki fungsi penting dalam hubungan hukum perdata. Namun, akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang lebih sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Di sisi lain, akta di bawah tangan tetap mempunyai kekuatan pembuktian apabila pihak yang bersangkutan mengakui tanda tangannya sesuai Pasal 1875 KUHPerdata.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memilih jenis akta berdasarkan kebutuhan, nilai transaksi, risiko sengketa, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memahami perbedaan tersebut, setiap pihak dapat menyusun dokumen hukum secara lebih tepat sekaligus melindungi kepentingannya.

Konsultasikan Akta Autentik Sekarang