Ciri-ciri akta autentik menjadi hal penting untuk di pahami oleh masyarakat yang ingin memastikan keabsahan dokumen hukum. Dalam berbagai kegiatan, seperti jual beli tanah, pendirian perusahaan, perjanjian perkawinan, hibah, hingga pengurusan dokumen administrasi, akta autentik memiliki peran besar sebagai alat bukti tertulis. Namun, tidak semua dokumen yang memiliki tanda tangan, stempel, atau cap pejabat otomatis termasuk akta autentik menurut hukum Indonesia.
Sebuah dokumen harus memenuhi unsur dan persyaratan tertentu agar memperoleh status sebagai akta autentik. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bentuk akta, kewenangan pejabat umum, serta tempat pembuatan akta.
Selain itu, masyarakat perlu memahami karakteristik akta autentik agar tidak keliru membedakannya dengan akta di bawah tangan atau surat keterangan biasa. Pemahaman ini juga membantu masyarakat menghindari kesalahan administrasi dan potensi sengketa hukum pada kemudian hari.
Melalui artikel ini, Anda akan mempelajari ciri-ciri akta autentik, unsur pembentuknya menurut hukum, dasar peraturan yang mengaturnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
1. Pengertian Akta Autentik Menurut Hukum
Akta autentik adalah akta yang di buat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut di buat. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
Berdasarkan pengertian tersebut, akta autentik mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari dokumen tertulis lainnya. Status autentik tidak hanya bergantung pada isi dokumen, tetapi juga pada kewenangan pejabat dan prosedur pembuatannya.
Sebagai contoh, notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan tertentu sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta tertentu yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas tanah dan satuan rumah susun.
Selain itu, pejabat pencatatan sipil dapat menerbitkan dokumen autentik mengenai peristiwa penting kependudukan sesuai ketentuan administrasi kependudukan.
Dengan demikian, masyarakat perlu memperhatikan jenis dokumen dan kewenangan pembuatnya sebelum menyimpulkan bahwa suatu dokumen termasuk akta autentik.
2. Ciri-Ciri Akta Autentik Menurut Hukum
Akta autentik memiliki sejumlah karakteristik yang dapat membantu masyarakat mengenali kedudukan hukumnya. Ciri-ciri tersebut berkaitan dengan pejabat pembuat, bentuk dokumen, prosedur, dan kekuatan pembuktiannya.
Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri utama akta autentik.
a. Di buat oleh atau di Hadapan Pejabat Umum yang Berwenang
Ciri pertama akta autentik adalah keterlibatan pejabat umum yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang.
Pejabat tersebut tidak dapat membuat semua jenis akta secara bebas. Sebaliknya, setiap pejabat mempunyai batas kewenangan sesuai jabatan, bidang tugas, dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
Contohnya, notaris mempunyai kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas, perjanjian, dan berbagai akta lainnya sesuai peraturan. Sementara itu, PPAT menangani pembuatan akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan.
Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan bahwa pejabat yang menangani dokumen mempunyai kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan.
b. Mengikuti Bentuk yang Di tentukan Undang-Undang
Ciri berikutnya adalah bentuk akta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pejabat pembuat akta tidak boleh menyusun dokumen secara sembarangan tanpa memperhatikan format dan prosedur yang berlaku.
Dalam akta notaris, misalnya, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur struktur akta yang terdiri atas:
- Awal atau kepala akta.
- Badan akta.
- Akhir atau penutup akta.
Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri. Kepala akta memuat informasi formal mengenai akta, badan akta menjelaskan isi atau kehendak para penghadap, sedangkan penutup akta memuat keterangan mengenai proses pembuatan dan penandatanganan.
Dengan mengikuti struktur tersebut, notaris dapat memastikan bahwa akta memenuhi ketentuan formal yang berlaku.
c. Memuat Identitas Para Pihak secara Jelas
Akta autentik umumnya mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.
Informasi identitas membantu memastikan siapa saja yang membuat perjanjian, menyampaikan pernyataan, atau melakukan tindakan hukum.
Dalam praktiknya, identitas dapat mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, serta informasi lain sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.
Selain itu, pejabat pembuat akta perlu memeriksa dokumen identitas agar tidak terjadi kesalahan dalam pencantuman data.
Misalnya, dalam pembuatan akta jual beli tanah, identitas penjual dan pembeli harus sesuai dengan dokumen pendukung yang relevan.
d. Memiliki Waktu dan Tempat Pembuatan yang Jelas
Akta autentik mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pembuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi tersebut penting karena berkaitan dengan kewenangan pejabat dan kronologi terjadinya suatu perbuatan hukum.
Sebagai contoh, akta notaris memuat keterangan mengenai tanggal, waktu, dan tempat pembuatan akta. Notaris juga harus memperhatikan batas wilayah jabatannya ketika menjalankan kewenangan.
Dengan demikian, pencantuman waktu dan tempat bukan sekadar formalitas administrasi. Keduanya membantu menentukan konteks hukum suatu dokumen.
e. Memenuhi Ketentuan Saksi
Dalam pembuatan jenis akta tertentu, undang-undang mewajibkan kehadiran saksi.
Khusus untuk akta notaris, ketentuan mengenai saksi tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada prinsipnya, notaris harus menghadirkan dua orang saksi pengenal atau saksi instrumental sesuai ketentuan yang berlaku.
Saksi instrumental berperan menyaksikan proses pembuatan akta, termasuk pembacaan dan penandatanganan sesuai prosedur.
Namun, persyaratan saksi dapat berbeda menurut jenis akta dan aturan sektoral yang mengaturnya. Karena itu, masyarakat tidak boleh menganggap semua akta autentik mempunyai prosedur saksi yang sama.
f. Memenuhi Prosedur Pembacaan dan Penandatanganan
Ciri penting lainnya adalah pelaksanaan prosedur pembacaan dan penandatanganan sesuai ketentuan.
Dalam pembuatan akta notaris, notaris pada prinsipnya membacakan akta di hadapan penghadap dengan kehadiran saksi sebelum para pihak menandatanganinya.
Pembacaan bertujuan memastikan penghadap memahami isi dokumen sebelum menyatakan persetujuannya.
Meskipun demikian, undang-undang menyediakan pengecualian tertentu. Penghadap dapat menyatakan bahwa mereka telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Selanjutnya, notaris, penghadap, dan saksi menandatangani akta sesuai prosedur.
g. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna
Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara perdata. Hal ini mengacu pada Pasal 1870 KUHPerdata.
Ketentuan tersebut memberikan kekuatan pembuktian sempurna kepada akta autentik bagi para pihak, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.
Namun, kekuatan pembuktian sempurna bukan berarti akta tidak dapat di bantah. Pihak yang berkepentingan tetap dapat mengajukan bukti lawan melalui proses hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu, keautentikan dokumen memberikan perlindungan pembuktian, tetapi tidak menjadikan seluruh isi dokumen kebal terhadap pemeriksaan hukum.
3. Unsur-Unsur Akta Autentik Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata
Selain mengenali ciri-cirinya, masyarakat perlu memahami tiga unsur utama yang menentukan status autentik suatu akta.
Pasal 1868 KUHPerdata memberikan dasar hukum mengenai unsur-unsur tersebut.
a. Di buat dalam Bentuk yang Di tentukan Undang-Undang
Unsur pertama berkaitan dengan bentuk atau format akta.
Undang-undang menentukan tata cara tertentu agar dokumen dapat memperoleh status autentik. Ketentuan ini mencakup struktur, isi formal, proses pembuatan, dan persyaratan lain sesuai jenis akta.
Sebagai contoh, akta notaris harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Sementara itu, akta PPAT mengikuti ketentuan jabatan PPAT dan peraturan pertanahan.
Dengan demikian, pejabat pembuat akta harus memahami aturan yang berkaitan dengan dokumen yang mereka buat.
b. Di buat oleh atau di Hadapan Pejabat Umum
Unsur kedua adalah keterlibatan pejabat umum yang mempunyai kewenangan hukum.
Terdapat dua bentuk pembuatan akta dalam unsur ini.
Pertama, akta yang di buat oleh pejabat umum (ambtelijke akte).
Dalam jenis ini, pejabat menyusun akta berdasarkan kewenangan jabatannya untuk mencatat suatu peristiwa atau tindakan hukum.
Kedua, akta yang di buat di hadapan pejabat umum (partij akte).
Dalam jenis ini, para pihak datang kepada pejabat untuk menyampaikan kehendak, pernyataan, atau kesepakatan yang kemudian di tuangkan ke dalam akta.
Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa peran pejabat dalam setiap jenis akta tidak selalu sama.
c. Di buat di Tempat Pejabat Menjalankan Kewenangannya
Unsur ketiga berkaitan dengan wilayah kewenangan pejabat.
Pejabat umum harus membuat akta dalam batas kewenangan tempat atau wilayah yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh, notaris mempunyai wilayah jabatan pada tingkat provinsi, sedangkan PPAT memiliki wilayah kerja sesuai ketentuan jabatan PPAT.
Selain wilayah, pejabat juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan jenis dokumen yang akan di buat.
Dengan memenuhi unsur tersebut, akta mempunyai dasar untuk memperoleh status autentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata.
4. Dasar Hukum yang Mengatur Ciri dan Unsur Akta Autentik
Ketentuan mengenai akta autentik tidak hanya terdapat dalam KUHPerdata. Beberapa peraturan lain juga mengatur kewenangan pejabat, prosedur pembuatan, dan penggunaan dokumen autentik.
Berikut dasar hukum yang perlu di ketahui.
a. Pasal 1868 KUHPerdata
Pasal ini menjadi dasar utama untuk menentukan pengertian dan unsur akta autentik.
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa akta harus mengikuti bentuk undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta di buat di tempat pejabat tersebut menjalankan kewenangannya.
b. Pasal 1869 KUHPerdata
Pasal 1869 mengatur akibat hukum apabila suatu akta tidak dapat di perlakukan sebagai akta autentik karena pejabat tidak berwenang atau tidak cakap, maupun karena cacat dalam bentuknya.
Dalam kondisi tersebut, akta dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila para pihak menandatanganinya.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap persyaratan autentisitas dapat memengaruhi kedudukan pembuktian dokumen.
c. Pasal 1870 KUHPerdata
Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta autentik bagi para pihak dan pihak-pihak tertentu yang memperoleh hak dari mereka.
Karena itu, akta autentik menjadi salah satu alat bukti tertulis yang penting dalam perkara perdata.
d. Undang-Undang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewenangan dan kewajiban notaris.
Selain itu, peraturan tersebut mengatur bentuk akta notaris, prosedur pembuatan, saksi, pembacaan, penandatanganan, serta penyimpanan minuta akta.
e. Peraturan Jabatan PPAT
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 mengatur jabatan PPAT.
Selain itu, peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan.
5. Contoh Akta Autentik dan Ciri-Cirinya dalam Praktik
Untuk memahami penerapan ciri-ciri akta autentik, masyarakat dapat melihat beberapa contoh dokumen yang sering di gunakan dalam kegiatan hukum dan administrasi.
a. Akta Pendirian Perusahaan
Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu contoh akta notaris yang memuat kesepakatan para pendiri mengenai pembentukan badan usaha.
Dokumen ini dapat mencantumkan nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, serta susunan organ perusahaan.
Dalam pendirian perseroan terbatas, akta pendirian menjadi bagian penting dari proses pengesahan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perseroan terbatas.
b. Akta Jual Beli Tanah
Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta yang di buat oleh PPAT untuk membuktikan perbuatan hukum jual beli tanah.
Dokumen ini memuat identitas penjual dan pembeli, informasi objek tanah, harga transaksi, serta keterangan mengenai pelaksanaan perbuatan hukum.
Selanjutnya, AJB dapat menjadi dasar untuk mengajukan pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada kantor pertanahan sesuai prosedur.
c. Akta Perjanjian Perkawinan
Akta perjanjian perkawinan dapat memuat kesepakatan calon pasangan atau suami istri mengenai pengaturan harta perkawinan.
Melalui dokumen tersebut, para pihak dapat menyusun kesepakatan sesuai ketentuan hukum perkawinan dan peraturan terkait.
Namun, isi perjanjian harus memperhatikan hak pihak ketiga dan ketentuan hukum yang berlaku.
d. Akta Kelahiran
Akta kelahiran merupakan dokumen autentik dalam administrasi kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang.
Dokumen ini menjadi bukti penting mengenai identitas dan peristiwa kelahiran. Selain itu, masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, seperti pendaftaran sekolah, pengurusan paspor, dan administrasi keluarga.
e. Akta Hibah
Akta hibah dapat digunakan untuk mendokumentasikan pemberian suatu objek atau hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
Jenis pejabat yang berwenang dan prosedur pembuatannya bergantung pada objek hibah serta ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, hibah tanah memerlukan akta PPAT sesuai ketentuan pertanahan.
6. Perbedaan Ciri-Ciri Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan
Akta autentik dan akta di bawah tangan sama-sama dapat menjadi alat bukti tertulis. Namun, keduanya mempunyai perbedaan mendasar dalam proses pembuatan dan kekuatan pembuktian.
Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum sebagai pembuat akta autentik.
Contohnya adalah surat perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh pemberi serta penerima pinjaman.
Berikut perbandingan keduanya.
| Aspek | Akta Autentik | Akta di Bawah Tangan |
|---|---|---|
| Pembuat | Pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya | Para pihak |
| Dasar hukum | Pasal 1868 KUHPerdata | Pasal 1874 KUHPerdata |
| Bentuk | Mengikuti ketentuan undang-undang | Lebih fleksibel sesuai ketentuan hukum |
| Prosedur | Memenuhi tata cara formal pejabat | Mengikuti kesepakatan para pihak |
| Kekuatan pembuktian | Sempurna dalam batas hukum | Bergantung pada pengakuan atau pembuktian keaslian |
| Contoh | Akta notaris dan AJB PPAT | Surat perjanjian pribadi |
Meskipun demikian, akta di bawah tangan bukan berarti tidak memiliki kekuatan hukum.
Pasal 1875 KUHPerdata mengatur bahwa akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menandatanganinya dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak tersebut dan pihak-pihak tertentu yang memperoleh hak darinya.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu memilih jenis akta berdasarkan kebutuhan dan risiko hukum yang mungkin muncul.
7. Akibat Hukum Apabila Akta Tidak Memenuhi Unsur Autentik
Pemenuhan unsur autentik menjadi hal penting karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat memengaruhi kedudukan hukum suatu dokumen.
Namun, akibat hukum setiap pelanggaran tidak selalu sama.
a. Turunnya Kekuatan Pembuktian
Apabila akta mengalami cacat formal yang menyebabkan status autentiknya tidak terpenuhi, dokumen tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.
Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, akta yang mengalami kondisi tertentu dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila para pihak menandatanganinya.
b. Munculnya Sengketa Hukum
Ketidaksesuaian identitas, kewenangan pejabat, atau prosedur pembuatan dapat menimbulkan perselisihan.
Sebagai contoh, kesalahan dalam pencantuman identitas pihak dapat memicu perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya terikat dalam suatu perjanjian.
Karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum penandatanganan sangat penting.
c. Potensi Gugatan atau Pembatalan
Apabila akta memuat perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan sesuai dasar hukum yang tersedia.
Misalnya, suatu perjanjian dapat dipersoalkan apabila memenuhi unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan yang relevan menurut hukum perdata.
Namun, perlu dibedakan antara cacat pada bentuk akta dan cacat pada keabsahan perjanjian. Keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.
d. Timbulnya Tanggung Jawab Pejabat
Pejabat pembuat akta yang melanggar kewajiban jabatan dapat menghadapi konsekuensi sesuai peraturan yang mengatur profesi atau jabatannya.
Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana apabila unsur pelanggaran masing-masing terpenuhi.
8. Cara Memastikan Akta Autentik Memenuhi Persyaratan Hukum
Masyarakat dapat melakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa akta yang mereka gunakan memenuhi ketentuan hukum.
Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan.
- Periksa identitas pejabat. Pastikan pembuat akta mempunyai jabatan dan kewenangan yang sah.
- Pastikan jenis akta sesuai kebutuhan. Jangan menggunakan jenis dokumen yang tidak sesuai dengan perbuatan hukum.
- Periksa seluruh identitas pihak. Cocokkan nama, alamat, nomor identitas, dan informasi lainnya dengan dokumen pendukung.
- Teliti isi akta. Pastikan objek, nilai transaksi, hak, dan kewajiban sesuai kesepakatan.
- Pastikan prosedur pembuatan terpenuhi. Perhatikan ketentuan mengenai saksi, pembacaan, dan penandatanganan apabila berlaku.
- Minta salinan dokumen. Simpan salinan akta untuk kepentingan administrasi dan pembuktian.
- Konsultasikan persoalan hukum. Jika menemukan kejanggalan, mintalah penjelasan dari pejabat pembuat akta atau ahli hukum.
Selain itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan keberadaan stempel atau tanda tangan. Keabsahan akta bergantung pada pemenuhan unsur dan prosedur hukum yang berlaku.
9. Pertanyaan Umum tentang Ciri-Ciri Akta Autentik
1. Apa ciri utama akta autentik?
Ciri utamanya adalah akta mengikuti bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat dalam batas kewenangan pejabat tersebut.
2. Apa saja unsur akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata?
Terdapat tiga unsur utama, yaitu bentuk akta sesuai undang-undang, keterlibatan pejabat umum yang berwenang, serta tempat pembuatan yang sesuai dengan kewenangan pejabat.
3. Apakah akta autentik harus menggunakan stempel resmi?
Tidak semua akta mempunyai persyaratan stempel yang sama. Penggunaan tanda tangan, cap, atau stempel mengikuti ketentuan yang mengatur jenis akta dan pejabat pembuatnya.
4. Apakah surat yang ditandatangani notaris otomatis menjadi akta autentik?
Tidak. Surat yang hanya mendapat pengesahan tanda tangan atau legalisasi notaris tidak otomatis menjadi akta autentik. Masyarakat perlu membedakan akta notaris dari dokumen di bawah tangan yang memperoleh layanan legalisasi atau waarmerking.
5. Apakah akta autentik dapat kehilangan kekuatan hukumnya?
Akta dapat kehilangan status autentiknya apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu. Dalam kondisi Pasal 1869 KUHPerdata, dokumen tersebut dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani para pihak.
6. Siapa yang berwenang membuat akta autentik?
Notaris, PPAT, dan pejabat lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat membuat akta autentik sesuai bidang tugasnya.
7. Apakah akta autentik dapat digunakan di luar negeri?
Bisa, tetapi dokumen tersebut mungkin memerlukan Apostille atau legalisasi serta terjemahan tersumpah sesuai ketentuan negara tujuan dan instansi penerima.
Ciri-ciri akta autentik berkaitan erat dengan persyaratan hukum yang mengatur proses pembuatannya. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu bentuk akta sesuai ketentuan undang-undang, pembuatan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta pembuatan di tempat pejabat menjalankan kewenangannya.
Selain ketiga unsur tersebut, akta autentik memiliki karakteristik lain, seperti pencantuman identitas para pihak, waktu dan tempat pembuatan, pemenuhan prosedur saksi, serta penandatanganan sesuai aturan yang berlaku.
Pemahaman terhadap karakteristik tersebut membantu masyarakat membedakan akta autentik dari akta di bawah tangan. Selain itu, masyarakat dapat menghindari kesalahan dalam memilih pejabat pembuat akta dan memastikan dokumen mempunyai kedudukan hukum yang sesuai dengan tujuannya.
Dengan demikian, sebelum membuat atau menggunakan akta autentik, pastikan seluruh unsur, kewenangan pejabat, dan prosedur pembuatannya telah memenuhi ketentuan hukum Indonesia.
Konsultasikan Akta Autentik Sekarang
