Legalisasi dan Apostille Akta Autentik untuk di Luar Negeri

Penggunaan dokumen hukum Indonesia di luar negeri sering membutuhkan proses administrasi tambahan agar lembaga negara tujuan dapat menerima dan mengakuinya. Salah satu dokumen yang kerap memerlukan pengesahan adalah akta autentik, seperti akta notaris, akta kelahiran, akta perkawinan, dan dokumen resmi lainnya. Karena itu, memahami legalisasi dan apostille akta autentik untuk di luar negeri menjadi langkah penting sebelum seseorang mengurus studi, pekerjaan, pernikahan, bisnis, maupun kepentingan hukum di negara lain.

Meskipun sama-sama berkaitan dengan pengakuan dokumen, legalisasi dan apostille memiliki mekanisme serta cakupan penggunaan yang berbeda. Apostille menyederhanakan proses pengesahan untuk dokumen publik yang di gunakan di negara peserta Konvensi Apostille. Sementara itu, legalisasi berjenjang masih dapat berlaku apabila negara tujuan tidak menggunakan mekanisme apostille atau dokumen tertentu tidak memenuhi persyaratan penerapannya.

Oleh karena itu, pemilik dokumen perlu memeriksa jenis akta, negara tujuan, dan persyaratan lembaga penerima sebelum mengajukan permohonan. Berikut panduan lengkap mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan hal penting dalam mengurus akta autentik untuk penggunaan di luar negeri.

1. Pengertian Legalisasi dan Apostille Akta Autentik

Sebelum mengurus pengesahan, pemilik dokumen perlu memahami perbedaan antara akta autentik, legalisasi, dan apostille. Ketiganya saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi hukum yang tidak sama.

A. Apa Itu Akta Autentik?

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa akta autentik merupakan akta yang di buat dalam bentuk sesuai ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut di buat.

Dengan demikian, suatu dokumen tidak otomatis menjadi akta autentik hanya karena memuat tanda tangan, stempel, atau kop instansi. Dokumen tersebut harus memenuhi unsur kewenangan pejabat dan tata cara pembuatan sebagaimana hukum mengaturnya.

Contoh akta autentik yang dapat berkaitan dengan urusan luar negeri meliputi:

• Akta notaris mengenai perjanjian atau pendirian perusahaan.
• Akta kelahiran yang di terbitkan instansi pencatatan sipil.
• Akta perkawinan atau dokumen pencatatan perkawinan.
• Akta kematian.
• Salinan resmi dokumen pengadilan.
• Dokumen resmi lain yang di terbitkan pejabat berwenang.

Namun, setiap dokumen memiliki jalur pengesahan dan persyaratan yang dapat berbeda. Oleh sebab itu, pemohon tidak boleh menganggap seluruh akta memerlukan prosedur identik.

B. Apa Itu Legalisasi Dokumen?

Legalisasi dokumen merupakan proses pengesahan yang bertujuan memastikan keaslian tanda tangan, kapasitas pejabat yang menandatangani, serta keaslian cap atau stempel pada dokumen.

Dalam mekanisme legalisasi berjenjang, pemohon biasanya perlu melalui beberapa instansi yang berwenang sebelum dokumen dapat di gunakan di negara tujuan. Tahapannya dapat melibatkan otoritas dalam negeri dan perwakilan diplomatik negara tujuan, bergantung pada ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, legalisasi bukan proses untuk membuktikan bahwa seluruh isi dokumen benar secara materiil. Proses ini berfokus pada keaslian asal dokumen dan kewenangan pihak yang menandatanganinya.

C. Apa Itu Apostille?

Apostille merupakan sertifikat yang mengesahkan asal-usul dokumen publik agar dokumen tersebut dapat di gunakan di negara lain yang terikat Konvensi Apostille 1961.

Konvensi ini menyederhanakan legalisasi tradisional dengan mengganti rangkaian pengesahan melalui satu sertifikat apostille dari otoritas berwenang.

Di Indonesia, Kementerian Hukum bertindak sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan apostille. Melalui mekanisme tersebut, pemohon tidak perlu menjalani rangkaian legalisasi diplomatik tradisional untuk dokumen yang memenuhi persyaratan dan di gunakan di negara peserta konvensi.

Akan tetapi, apostille tidak menjamin kebenaran isi dokumen. Sertifikat ini mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas penandatangan, serta identitas cap atau stempel yang melekat pada dokumen.

2. Perbedaan Legalisasi dan Apostille untuk Akta Autentik

Masyarakat sering menggunakan istilah legalisasi dan apostille secara bergantian. Padahal, keduanya memiliki mekanisme berbeda.

Berikut perbandingan utamanya.

Aspek	Legalisasi Berjenjang	Apostille
Dasar mekanisme	Prosedur pengesahan sesuai ketentuan negara terkait	Konvensi Apostille 1961
Proses	Melalui beberapa otoritas sesuai kebutuhan	Melalui satu otoritas apostille yang berwenang
Negara tujuan	Negara yang tidak menerapkan mekanisme apostille atau dokumen yang memerlukan prosedur lain	Negara peserta Konvensi Apostille
Fokus pengesahan	Tanda tangan, kapasitas pejabat, dan cap atau stempel	Tanda tangan, kapasitas pejabat, dan cap atau stempel
Peran kedutaan	Dapat menjadi bagian dari rangkaian pengesahan	Umumnya tidak di perlukan untuk dokumen yang tercakup konvensi
Hasil	Rangkaian pengesahan atau legalisasi	Sertifikat apostille

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa apostille bukan sekadar bentuk legalisasi dengan nama berbeda. Apostille merupakan mekanisme khusus yang menggantikan legalisasi diplomatik berjenjang di antara negara peserta konvensi.

Namun, pemohon tetap harus memeriksa status negara tujuan dan jenis dokumen. Sebab, negara yang menjadi peserta konvensi belum tentu menerima semua dokumen tanpa persyaratan tambahan.

3. Jenis Akta Autentik yang Dapat Memerlukan Apostille atau Legalisasi

Kebutuhan pengesahan biasanya muncul ketika seseorang menggunakan dokumen Indonesia untuk kepentingan administrasi atau hukum di negara lain.

Berikut beberapa jenis dokumen yang sering memerlukan proses tersebut.

A. Akta Notaris

Akta notaris sering di gunakan untuk kebutuhan bisnis, investasi, pendirian perusahaan, dan perjanjian lintas negara.

Sebagai contoh, perusahaan Indonesia ingin membuka cabang di luar negeri. Pihak berwenang di negara tujuan mungkin meminta akta pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, atau dokumen kewenangan direksi.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memastikan bentuk dokumen yang di minta. Jika lembaga penerima meminta salinan resmi, pemohon perlu meminta salinan yang sesuai dari notaris sebelum mengajukan apostille atau legalisasi.

B. Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat mendukung permohonan visa keluarga, pendaftaran sekolah, kewarganegaraan, dan administrasi kependudukan di luar negeri.

Misalnya, orang tua ingin mendaftarkan anak ke sekolah di negara lain. Sekolah atau instansi pemerintah dapat meminta akta kelahiran sebagai bukti hubungan keluarga.

Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa apakah lembaga penerima meminta dokumen asli, salinan resmi, apostille, atau terjemahan tersumpah.

C. Akta Perkawinan

Akta perkawinan sering menjadi dokumen penting dalam pengurusan izin tinggal pasangan, pencatatan perkawinan, administrasi keluarga, dan permohonan visa.

Selain itu, pasangan yang menikah di Indonesia tetapi tinggal di luar negeri mungkin perlu menunjukkan bukti perkawinan kepada otoritas negara tempat tinggal.

Dalam situasi tersebut, pemohon perlu memastikan format dokumen dan bahasa yang di terima oleh instansi tujuan.

D. Akta Kematian

Akta kematian dapat mendukung pengurusan warisan, klaim asuransi, administrasi keluarga, serta penyelesaian aset di luar negeri.

Apabila seseorang meninggal di Indonesia dan memiliki aset di negara lain, ahli waris mungkin perlu menunjukkan akta kematian kepada lembaga terkait.

Dengan demikian, pengesahan dokumen dapat membantu otoritas penerima memeriksa keaslian asal dokumen tersebut.

E. Dokumen Pengadilan

Putusan pengadilan, penetapan, atau salinan resmi dokumen peradilan juga dapat memerlukan pengesahan untuk penggunaan lintas negara.

Contohnya, seseorang membutuhkan salinan putusan perceraian untuk mengurus perubahan status perkawinan di negara lain. Namun, pemohon harus memastikan apakah negara tujuan menerima dokumen tersebut melalui apostille atau meminta prosedur khusus.

4. Syarat Apostille Akta Autentik di Indonesia

Sebelum mengajukan apostille, pemohon perlu memastikan bahwa dokumen memenuhi ketentuan administrasi. Kementerian Hukum melakukan verifikasi untuk mencocokkan tanda tangan pejabat, cap, atau segel resmi dengan data yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan layanan apostille, pemohon perlu menyiapkan beberapa persyaratan berikut:

1. Dokumen yang akan di gunakan di luar negeri. Siapkan dokumen resmi Indonesia dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan layanan.
2. Pengesahan dari instansi penerbit jika di perlukan. Dokumen perlu memperoleh pengesahan pejabat publik pada instansi atau lembaga penerbit sebelum pemohon mengajukan apostille.
3. Identitas pemohon. Siapkan KTP atau identitas lain sesuai ketentuan sistem.
4. Identitas penerima kuasa. Jika orang lain mengurus permohonan, siapkan identitas penerima kuasa dan surat kuasa.
5. Informasi dokumen. Pemohon perlu mengisi jenis dokumen, nomor dokumen, nama pemilik, nama pejabat penandatangan, instansi penerbit, serta negara tujuan.

Selain itu, pemohon perlu memastikan bahwa jenis dokumen termasuk kategori yang dapat memperoleh apostille. Tidak semua dokumen otomatis memenuhi kriteria layanan, meskipun dokumen tersebut akan di gunakan di negara peserta konvensi.

Hal yang Perlu Diperhatikan pada Akta Notaris

Akta notaris membutuhkan perhatian khusus karena pemohon perlu memastikan dokumen yang di ajukan sesuai dengan bentuk yang dapat di verifikasi.

Misalnya, pemohon ingin menggunakan akta perjanjian notaris di luar negeri. Dalam kondisi ini, pemohon sebaiknya berkonsultasi dengan notaris mengenai dokumen yang perlu di siapkan, seperti salinan resmi atau dokumen lain yang sesuai dengan persyaratan apostille.

Selanjutnya, pemohon perlu memastikan tanda tangan dan identitas pejabat yang tercantum pada dokumen dapat di verifikasi oleh otoritas terkait. Jika data tanda tangan atau spesimen pejabat belum tersedia atau belum sesuai, pemohon mungkin perlu meminta pengesahan terlebih dahulu kepada instansi penerbit.

Penting: dokumen yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan, dokumen pajak, serta dokumen tertentu yang di terbitkan kejaksaan termasuk kategori pengecualian dalam pengaturan apostille Indonesia. Karena itu, pemohon perlu memeriksa ketentuan Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 sebelum mengajukan permohonan.

5. Prosedur Mengurus Apostille Akta Autentik

Pemerintah menyediakan layanan apostille secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Namun, pemohon tetap perlu mengikuti tahapan verifikasi dan pengambilan sertifikat sesuai petunjuk layanan.

Berikut alur umum pengurusannya.

A. Memeriksa Negara Tujuan

Pertama, pastikan negara tujuan mengakui apostille. Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Apostille sejak 4 Juni 2022. Karena itu, dokumen publik Indonesia dapat menggunakan mekanisme apostille untuk negara peserta konvensi, sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi.

Namun, jangan hanya mengandalkan informasi lama atau daftar negara yang beredar di internet. Periksa status terbaru negara tujuan melalui daftar resmi Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH).

B. Menyiapkan Dokumen dan Memeriksa Persyaratan

Selanjutnya, pemohon menyiapkan dokumen yang akan di ajukan. Pastikan nama, nomor dokumen, tanda tangan, cap, dan identitas pejabat terlihat jelas.

Jika dokumen berupa salinan akta notaris, tanyakan kepada notaris apakah salinan tersebut sudah memenuhi persyaratan pengajuan apostille. Sementara itu, untuk akta kelahiran atau akta perkawinan, pemohon perlu memastikan dokumen berasal dari instansi pencatatan sipil yang berwenang.

C. Mengajukan Permohonan Melalui Layanan AHU

Pemohon mengakses portal resmi layanan AHU. Selanjutnya, pemohon mengikuti proses registrasi atau masuk ke akun yang tersedia.

Perlu di perhatikan bahwa Ditjen AHU mengumumkan peralihan sistem layanan pada Juni 2026. Karena itu, pemohon sebaiknya menggunakan portal layanan terbaru, bukan mengandalkan tautan atau panduan lama yang mungkin sudah tidak berlaku.

D. Mengisi Formulir dan Mengunggah Dokumen

Setelah masuk ke sistem, pemohon mengisi informasi sesuai identitas dan dokumen yang diajukan. Selanjutnya, unggah hasil pindai dokumen dan persyaratan pendukung.

Pastikan seluruh informasi sesuai dengan dokumen asli. Kesalahan penulisan nama, nomor dokumen, atau negara tujuan dapat menghambat proses pemeriksaan.

E. Menunggu Verifikasi dan Melakukan Pembayaran

Setelah pemohon mengirimkan permohonan, petugas melakukan verifikasi. Pemeriksaan mencakup kesesuaian data dan kecocokan tanda tangan, cap, atau segel resmi dengan spesimen yang tersedia.

Jika permohonan memperoleh persetujuan, pemohon melanjutkan pembayaran sesuai tagihan resmi. Namun, jika petugas menemukan ketidaksesuaian, pemohon perlu mengikuti petunjuk perbaikan atau melengkapi dokumen.

F. Mencetak atau Mengambil Sertifikat Apostille

Setelah pembayaran dan tahapan administrasi selesai, pemohon mengikuti petunjuk sistem untuk memperoleh sertifikat atau stiker apostille. Untuk dokumen fisik, layanan dapat mengarahkan pemohon mengambil hasilnya melalui loket yang ditentukan.

Dengan demikian, dokumen memperoleh sertifikat apostille yang melekat atau terhubung sesuai mekanisme penerbitannya.

6. Prosedur Legalisasi Akta Autentik Jika Negara Tujuan Tidak Menggunakan Apostille

Apabila negara tujuan tidak mengakui apostille, pemohon perlu mengikuti mekanisme legalisasi yang berlaku. Prosedur tersebut dapat melibatkan beberapa instansi, sehingga pemohon sebaiknya memeriksa persyaratan negara tujuan sejak awal.

Secara umum, alurnya dapat mencakup:

1. Memperoleh dokumen resmi dari notaris atau instansi penerbit.
2. Meminta pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai jenis dokumen.
3. Mengajukan legalisasi kepada Kementerian Hukum apabila prosedur mensyaratkannya.
4. Mengajukan legalisasi kepada Kementerian Luar Negeri sesuai ketentuan.
5. Mengurus pengesahan pada kedutaan atau perwakilan negara tujuan jika negara tersebut mewajibkannya.

Namun, urutan dan instansi yang terlibat dapat berbeda berdasarkan jenis dokumen dan ketentuan negara penerima. Oleh sebab itu, pemohon perlu memeriksa panduan resmi Kementerian Luar Negeri serta kedutaan negara tujuan.

Perlu diingat pula bahwa negara peserta apostille tidak selalu berarti semua dokumen dapat langsung menggunakan apostille. Beberapa kategori dokumen memiliki pengecualian berdasarkan peraturan nasional. Dalam kondisi tersebut, pemohon harus mengikuti jalur yang sesuai dengan klasifikasi dokumennya.

7. Apakah Akta Autentik Perlu Diterjemahkan Sebelum Apostille?

Pertanyaan ini sering muncul karena banyak negara meminta dokumen dalam bahasa resmi mereka. Jawabannya bergantung pada persyaratan lembaga penerima dan urutan prosedur yang berlaku.

Apostille dan terjemahan tersumpah memiliki fungsi berbeda. Apostille memeriksa asal-usul tanda tangan, kapasitas pejabat, serta cap atau segel resmi. Sebaliknya, penerjemah tersumpah menerjemahkan isi dokumen agar dapat dipahami oleh lembaga di negara tujuan.

Sebagai contoh, seseorang ingin menggunakan akta perkawinan Indonesia di Belanda. Instansi penerima mungkin meminta akta tersebut dalam bahasa Belanda atau bahasa lain yang mereka terima.

Dalam kondisi tersebut, pemohon perlu memeriksa apakah instansi tujuan meminta:

• Dokumen asli berbahasa Indonesia beserta apostille.
• Dokumen yang sudah memperoleh apostille dan terjemahan tersumpah.
• Terjemahan tersumpah yang juga memerlukan apostille.
• Salinan resmi atau format dokumen tertentu.

Urutan penerjemahan dan apostille tidak selalu sama. Jika lembaga tujuan meminta apostille atas tanda tangan penerjemah tersumpah, pemohon mungkin perlu mengurus pengesahan terjemahan secara terpisah. Oleh karena itu, mintalah petunjuk tertulis dari lembaga penerima sebelum menerjemahkan dokumen.

8. Biaya dan Lama Pengurusan Apostille Akta Autentik

Biaya pengurusan apostille mengikuti tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ketentuan layanan yang berlaku. Selain biaya sertifikat, pemohon mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh salinan resmi, pengesahan instansi penerbit, penerjemahan tersumpah, atau jasa pengurusan.

Karena itu, pemohon sebaiknya memisahkan komponen biaya agar dapat menyusun anggaran secara tepat.

Komponen	Keterangan
Biaya apostille	Mengikuti tarif resmi yang berlaku
Salinan resmi	Bergantung pada instansi atau notaris penerbit
Pengesahan awal	Bergantung pada kebutuhan dokumen
Terjemahan tersumpah	Bergantung pada bahasa dan jumlah halaman
Jasa pengurusan	Bergantung pada penyedia jasa dan ruang lingkup pekerjaan
Pengiriman dokumen	Bergantung pada lokasi dan layanan kurir

Untuk lama proses, Ditjen AHU melakukan verifikasi berdasarkan ketentuan layanan. Namun, waktu keseluruhan juga bergantung pada kelengkapan dokumen, kecocokan spesimen tanda tangan, serta kebutuhan pengesahan awal.

Dengan demikian, pemohon sebaiknya tidak membuat jadwal keberangkatan, pendaftaran sekolah, atau pengajuan visa terlalu dekat dengan perkiraan waktu pengurusan. Sisihkan waktu tambahan jika dokumen memerlukan perbaikan atau penerjemahan.

9. Cara Memverifikasi Sertifikat Apostille

Setelah memperoleh sertifikat apostille, pemilik dokumen sebaiknya memeriksa keabsahannya. Langkah ini penting agar dokumen tidak mengalami kendala saat diserahkan kepada lembaga di luar negeri.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa nomor sertifikat atau stiker apostille.
2. Pastikan nama pemilik dan informasi dokumen sesuai.
3. Periksa identitas pejabat serta instansi yang tercantum.
4. Cocokkan informasi pada sertifikat dengan dokumen yang menyertainya.
5. Gunakan fasilitas verifikasi resmi AHU apabila tersedia.

Kementerian Hukum menyediakan fasilitas pemeriksaan sertifikat atau stiker apostille melalui portal layanan AHU. Dengan demikian, pemilik dokumen maupun pihak penerima dapat memeriksa informasi sertifikat melalui kanal resmi.

Selain itu, simpan salinan digital dan fisik dokumen beserta sertifikat apostille. Penyimpanan tersebut membantu pemilik dokumen ketika harus menyerahkan berkas kepada beberapa lembaga.

10. Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mengurus Apostille

Beberapa kesalahan administrasi dapat memperlambat pengesahan dokumen. Oleh karena itu, pemohon perlu memperhatikan hal-hal berikut.

Pertama, tidak memeriksa status negara tujuan. Pemohon harus memastikan negara tujuan sudah menjadi peserta konvensi dan apostille berlaku untuk penggunaan dokumen tersebut.

Kedua, mengajukan dokumen yang belum memenuhi persyaratan. Dokumen yang belum memperoleh pengesahan dari instansi penerbit dapat mengalami kendala verifikasi.

Ketiga, salah memilih jenis dokumen. Pemohon perlu memastikan dokumen yang diajukan termasuk kategori yang dapat memperoleh apostille.

Keempat, mengabaikan kebutuhan terjemahan. Sertifikat apostille tidak otomatis membuat dokumen berbahasa Indonesia dapat diterima oleh semua lembaga luar negeri.

Kelima, menggunakan informasi prosedur yang sudah kedaluwarsa. Peraturan dan sistem layanan dapat berubah. Sebagai contoh, Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai layanan apostille. Karena itu, gunakan informasi terbaru dari portal resmi.

11. FAQ Legalisasi dan Apostille Akta Autentik untuk di Luar Negeri

Apakah semua akta autentik dapat memperoleh apostille?

Tidak. Dokumen harus memenuhi kategori dan persyaratan layanan apostille. Selain itu, beberapa jenis dokumen memiliki pengecualian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Apakah apostille menggantikan legalisasi kedutaan?

Untuk dokumen publik yang tercakup dalam Konvensi Apostille dan digunakan di negara peserta, apostille menggantikan persyaratan legalisasi diplomatik tradisional. Namun, pemohon tetap perlu memperhatikan pengecualian dan ketentuan negara penerima.

Apakah akta notaris bisa digunakan langsung di luar negeri?

Belum tentu. Lembaga penerima mungkin meminta salinan resmi, apostille atau legalisasi, serta terjemahan tersumpah. Karena itu, pemohon perlu memeriksa persyaratan sebelum menyerahkan dokumen.

Apakah apostille membuktikan isi akta benar?

Tidak. Apostille mengesahkan asal-usul tanda tangan, kapasitas penandatangan, serta cap atau segel resmi. Sertifikat tersebut tidak menguji kebenaran materiil seluruh isi akta.

Apakah dokumen yang sudah diterjemahkan masih perlu apostille?

Hal tersebut bergantung pada permintaan lembaga penerima. Jika lembaga meminta pengesahan tanda tangan penerjemah tersumpah, pemohon mungkin perlu mengurus apostille atau prosedur pengesahan tersendiri untuk hasil terjemahan.

Legalisasi dan apostille akta autentik untuk di luar negeri merupakan proses penting agar dokumen resmi Indonesia dapat digunakan sesuai persyaratan negara tujuan. Legalisasi berjenjang masih berlaku untuk negara atau dokumen yang tidak menggunakan mekanisme apostille. Sementara itu, apostille menyederhanakan pengesahan dokumen publik melalui satu sertifikat dari otoritas yang berwenang.

Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa negara tujuan, jenis akta, persyaratan instansi penerima, serta kebutuhan terjemahan sebelum mengajukan permohonan. Selain itu, pastikan dokumen memenuhi persyaratan verifikasi Kementerian Hukum dan gunakan portal layanan resmi.

Dengan persiapan yang tepat, proses pengesahan akta notaris, akta kelahiran, akta perkawinan, maupun dokumen resmi lainnya dapat berjalan lebih lancar. Pada akhirnya, pemahaman mengenai legalisasi dan apostille membantu masyarakat menghindari kesalahan administrasi serta memastikan dokumen siap digunakan untuk kepentingan hukum, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan bisnis di luar negeri.

Konsultasikan Akta Autentik Sekarang