Peran Sistem Registri Nasional Perdagangan Karbon Indonesia sangat penting dalam membangun tata kelola pasar karbon yang transparan, terukur, dan dapat di pertanggungjawabkan. Melalui sistem registri, pemerintah dapat menelusuri informasi mengenai aksi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pencatatan unit karbon, hingga aktivitas perdagangan karbon. Dengan demikian, sistem registri membantu memastikan bahwa setiap unit karbon memiliki informasi yang jelas dan tidak menimbulkan penghitungan ganda. Selain itu, keberadaan sistem ini mendukung upaya Indonesia mencapai target pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dari kegiatan rendah karbon.
Baca Juga : Apa Itu Sistem Registri Nasional (SRN) Fungsi, Tujuan, Manfaatnya
Mengenal Sistem Registri dalam Perdagangan Karbon Indonesia
Perdagangan karbon merupakan mekanisme ekonomi yang memberikan nilai pada pengurangan atau pengendalian emisi GRK. Melalui mekanisme ini, pihak yang memiliki unit karbon sesuai ketentuan dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang membutuhkan unit tersebut untuk memenuhi tujuan atau kewajiban tertentu.
Baca Juga : Fungsi Sistem Registri Nasional dalam Pencatatan Aksi Mitigasi
Namun, perdagangan karbon membutuhkan sistem pencatatan yang kuat. Tanpa registri yang memadai, pelaku pasar akan kesulitan memastikan asal-usul unit karbon, status kepemilikan, jumlah unit yang tersedia, dan riwayat transaksinya.
Di Indonesia, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) berperan dalam pencatatan informasi aksi pengendalian perubahan iklim. Sementara itu, pemerintah mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem yang secara khusus mengelola siklus hidup unit karbon untuk mendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026. Sistem ini menjadi bagian penting dalam penguatan pasar karbon nasional dan terhubung dengan SRN PPI serta Bursa Karbon. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem registri perdagangan karbon saat ini perlu melihat hubungan antara kedua sistem tersebut, bukan menganggap SRN PPI dan SRUK sebagai satu sistem yang sama.
Baca Juga : Cara Pendaftaran Sistem Registri Nasional bagi Perusahaan
Fungsi Utama Sistem Registri dalam Perdagangan Karbon
Sistem registri memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung integritas perdagangan karbon. Berikut penjelasannya.
1. Mencatat Informasi Aksi Pengurangan Emisi
Pertama, sistem registri membantu mendokumentasikan kegiatan yang menghasilkan pengurangan atau penyerapan emisi GRK. Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan, dan perlindungan ekosistem.
Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menelusuri informasi mengenai pelaksana, lokasi, periode, serta hasil kegiatan. Selain itu, dokumentasi yang baik membantu proses pemantauan dan evaluasi.
Baca Juga : Persyaratan Registrasi Kegiatan Pengurangan Emisi dalam SRN
2. Mengelola Data Unit Karbon
Selanjutnya, registri unit karbon mengelola informasi mengenai unit yang berasal dari kegiatan mitigasi sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat mencakup identitas unit, asal kegiatan, jumlah, status, dan riwayat pergerakannya.
Dengan demikian, pelaku pasar memiliki dasar untuk memeriksa status unit sebelum melakukan transaksi. Pencatatan ini juga membantu menjaga kejelasan kepemilikan dan mencegah penggunaan unit yang sama secara berulang.
Baca Juga : Pengisian Data dan Pelaporan Kegiatan Lingkungan melalui SRN
3. Mencegah Penghitungan Ganda
Salah satu tantangan utama dalam perdagangan karbon adalah risiko double counting atau penghitungan ganda. Kondisi ini dapat terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi di klaim oleh lebih dari satu pihak atau satu unit karbon di gunakan berulang kali untuk tujuan yang berbeda.
Oleh sebab itu, sistem registri perlu mencatat identitas dan status setiap unit secara konsisten. Ketika suatu unit menjalani proses transaksi atau penghentian penggunaan (retirement), sistem perlu memperbarui statusnya sesuai ketentuan.
Langkah tersebut membantu menjaga kredibilitas klaim pengurangan emisi. Selain itu, mekanisme pencatatan yang tertib dapat meningkatkan kepercayaan pembeli, penjual, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga : Hubungan Sistem Registri Nasional dengan Nilai Ekonomi Karbon
4. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem registri juga memperkuat transparansi pasar karbon. Melalui data yang terstruktur, pihak terkait dapat menelusuri informasi yang di perlukan sesuai kewenangan dan hak akses masing-masing.
Selain itu, pencatatan yang jelas membantu pemerintah melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan dan transaksi karbon. Dengan begitu, pengelolaan pasar tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan integritas lingkungan.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional untuk Pengelolaan Karbon Mangrove
Hubungan SRN PPI, SRUK, dan Bursa Karbon
Untuk memahami tata kelola perdagangan karbon Indonesia, perusahaan perlu membedakan fungsi beberapa sistem yang saling berkaitan.
SRN PPI berfungsi sebagai sistem pencatatan informasi aksi pengendalian perubahan iklim, termasuk kegiatan mitigasi dan adaptasi. Data kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam dokumentasi kontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim nasional.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional Mendukung Penurunan Emisi Gas
SRUK berfokus pada pencatatan dan pengelolaan unit karbon. Sistem ini mengelola siklus hidup unit, mulai dari pencatatan dan penerbitan sesuai ketentuan hingga transaksi dan penghentian penggunaan unit.
Sementara itu, Bursa Karbon menyediakan sarana perdagangan unit karbon sesuai ketentuan pasar dan pengawasan yang berlaku. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon.
Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung. Sebagai contoh, suatu kegiatan mitigasi dapat memiliki dokumentasi aksi dalam sistem terkait. Apabila kegiatan tersebut memenuhi persyaratan penerbitan unit karbon, proses pencatatan unit mengikuti ketentuan registri unit karbon. Selanjutnya, unit yang memenuhi persyaratan perdagangan dapat masuk ke mekanisme transaksi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menganggap pencatatan kegiatan dalam SRN PPI otomatis memberikan unit karbon yang dapat di perdagangkan.
Baca Juga : Manfaat Sistem Registri Nasional untuk Program CSR Lingkungan
Peran Sistem Registri dalam Menjaga Integritas Unit Karbon
Integritas unit karbon menentukan kualitas pasar karbon. Pembeli tentu membutuhkan kepastian bahwa unit yang mereka peroleh memiliki asal-usul dan dasar penghitungan yang jelas. Oleh karena itu, sistem registri perlu mendukung beberapa aspek berikut.
Baca Juga : Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Registri Nasional
1. Ketertelusuran Asal Unit
Setiap unit karbon perlu memiliki informasi yang menjelaskan kegiatan asalnya. Informasi tersebut membantu pihak terkait memahami sumber pengurangan emisi, lokasi program, periode kegiatan, dan metodologi yang di gunakan.
Selain itu, ketertelusuran membantu proses pemeriksaan apabila muncul perbedaan informasi atau dugaan pelanggaran.
2. Pencatatan Siklus Hidup Unit
Unit karbon memiliki tahapan pengelolaan yang perlu tercatat secara jelas. Tahapan tersebut dapat mencakup penerbitan, kepemilikan, pemindahan, transaksi, dan retirement sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, sistem registri harus mampu menunjukkan status unit pada setiap tahap. Dengan cara ini, pelaku pasar dapat mengurangi risiko transaksi terhadap unit yang sudah tidak tersedia atau tidak memenuhi ketentuan.
3. Penguatan Pengawasan
Data registri membantu pihak berwenang melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan karbon. Apabila sistem menemukan ketidaksesuaian, pengelola dapat menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Selain itu, tata kelola yang baik dapat mendorong pelaku pasar menjaga kualitas data dan mematuhi ketentuan registrasi.
Manfaat Sistem Registri bagi Perusahaan dan Pelaku Usaha
Keberadaan sistem registri memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya perusahaan yang menjalankan program pengurangan emisi.
Pertama, sistem registri membantu perusahaan mendokumentasikan kontribusi iklim secara lebih terstruktur. Data kegiatan, hasil penghitungan emisi, dan dokumen pendukung dapat menjadi dasar evaluasi program lingkungan.
Kedua, perusahaan memperoleh landasan informasi untuk memahami proses pengelolaan unit karbon. Dengan demikian, perusahaan dapat membedakan kegiatan pengurangan emisi biasa, kegiatan yang berpotensi menghasilkan unit karbon, dan unit yang telah memenuhi persyaratan perdagangan.
Ketiga, sistem registri dapat mendukung transparansi ketika perusahaan menjalin kerja sama dengan mitra, pembeli, atau pemangku kepentingan lain. Informasi yang jelas membantu pihak terkait menilai kelayakan dan integritas suatu kegiatan.
Lebih lanjut, pasar karbon yang kredibel dapat membuka peluang ekonomi bagi perusahaan yang mengembangkan inovasi rendah karbon. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan energi terbarukan, atau menjalankan program pengelolaan limbah yang menghasilkan manfaat lingkungan.
Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan teknis, metodologi, verifikasi, dan ketentuan sektoral yang berlaku. Registrasi saja tidak menjamin penerbitan unit karbon maupun keuntungan dari perdagangan.
Regulasi yang Mengatur Sistem Registri dan Perdagangan Karbon
Tata kelola perdagangan karbon Indonesia memiliki landasan regulasi yang perlu perusahaan pahami.
Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan mengatur kerangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta pengendalian emisi GRK nasional.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon. Ketentuan ini mencakup pencatatan unit karbon, perdagangan domestik dan luar negeri, keterhubungan dengan sistem terkait, serta upaya mencegah penghitungan ganda.
Di sisi lain, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Peraturan tersebut menyesuaikan ketentuan perdagangan karbon melalui bursa dengan kerangka regulasi nilai ekonomi karbon yang lebih baru.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan terbaru sebelum menjalankan registrasi, penerbitan unit, maupun transaksi karbon. Selain regulasi umum, persyaratan teknis dapat berbeda menurut sektor dan jenis kegiatan.
Tantangan dalam Pengelolaan Sistem Registri Karbon
Meskipun sistem registri memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Pertama, kualitas data menjadi faktor penting. Perusahaan perlu memiliki catatan aktivitas, metodologi penghitungan, dan bukti pendukung yang konsisten. Tanpa data yang memadai, proses pemeriksaan dapat mengalami kendala.
Kedua, setiap sektor memiliki karakteristik kegiatan dan metode penghitungan yang berbeda. Oleh sebab itu, penyelarasan standar dan interoperabilitas antarsistem menjadi pekerjaan penting.
Ketiga, pelaku usaha perlu memahami perubahan regulasi dan mekanisme registrasi. Perubahan kebijakan dapat memengaruhi prosedur, persyaratan, serta hubungan antara sistem pencatatan dan sarana perdagangan.
Selain itu, keamanan data dan tata kelola akses juga perlu mendapat perhatian. Sistem harus menjaga keandalan informasi agar pelaku pasar dapat mengandalkan data yang tersedia.
Peran Sistem Registri Nasional Perdagangan Karbon Indonesia sangat penting dalam membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan memiliki integritas lingkungan. Melalui SRN PPI, pemerintah mencatat informasi aksi pengendalian perubahan iklim. Sementara itu, SRUK mengelola pencatatan dan siklus hidup unit karbon untuk mendukung mekanisme nilai ekonomi karbon.
Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling terhubung dalam tata kelola karbon nasional. Selain membantu menelusuri asal-usul dan status unit, sistem registri juga mendukung pencegahan penghitungan ganda serta penguatan pengawasan.
Oleh karena itu, perusahaan yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon perlu memahami regulasi, menyiapkan data kegiatan secara akurat, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, sistem registri dapat mendukung pengembangan pasar karbon Indonesia sekaligus mendorong kontribusi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
