Apa Itu Sistem Registri Nasional (SRN) Sistem Registri Nasional atau SRN merupakan sistem pengelolaan data dan informasi yang pemerintah Indonesia gunakan untuk mencatat berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim. Sistem ini secara khusus di kenal sebagai Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Melalui platform tersebut, pemerintah menghimpun informasi mengenai aksi mitigasi, adaptasi, serta sumber daya yang mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
Pada dasarnya, SRN PPI berperan sebagai pusat pendataan nasional yang menghubungkan berbagai kegiatan lingkungan dari pemerintah, perusahaan, organisasi, hingga masyarakat. Dengan demikian, setiap pihak memiliki sarana untuk mencatat kontribusinya dalam menghadapi perubahan iklim.
Selain itu, SRN membantu pemerintah mengelola informasi secara lebih terstruktur, transparan, dan terintegrasi. Data yang terkumpul juga mendukung pemantauan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Oleh karena itu, SRN tidak hanya berkaitan dengan administrasi lingkungan. Lebih dari itu, sistem ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga : Fungsi Sistem Registri Nasional dalam Pencatatan Aksi Mitigasi
Latar Belakang Pembentukan Sistem Registri Nasional
Perubahan iklim menimbulkan berbagai tantangan bagi Indonesia. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola hujan, banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem menjadi beberapa contoh dampak yang perlu mendapat perhatian.
Baca Juga : Cara Pendaftaran Sistem Registri Nasional bagi Perusahaan
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor. Sebab, upaya pengendalian perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah pusat. Perusahaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal juga memiliki peran penting.
Namun, banyaknya pihak yang menjalankan kegiatan lingkungan dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data. Informasi yang tersebar berpotensi mengalami ketidakkonsistenan, pengulangan, atau kesulitan dalam proses pemantauan.
Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan SRN sebagai wadah pendataan yang terintegrasi. Melalui sistem ini, berbagai informasi mengenai aksi iklim dan dukungan sumber daya dapat terhimpun dalam satu platform.
Selanjutnya, pemerintah memperkuat penyelenggaraan SRN melalui kebijakan pengendalian perubahan iklim, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengaturan pencatatan, pelaporan, serta pemantauan aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca Juga : Persyaratan Registrasi Kegiatan Pengurangan Emisi dalam SRN
Fungsi Sistem Registri Nasional (SRN)
SRN PPI memiliki sejumlah fungsi strategis untuk mendukung pengelolaan kegiatan pengendalian perubahan iklim. Berikut beberapa fungsi utamanya.
1. Mencatat Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Fungsi pertama SRN adalah mencatat kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon dari atmosfer.
Contoh kegiatan mitigasi meliputi penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan, penanaman pohon, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon.
Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta informasi capaian pengurangan emisi. Dengan demikian, pemerintah memiliki data untuk mengevaluasi kontribusi setiap kegiatan.
Baca Juga : Pengisian Data dan Pelaporan Kegiatan Lingkungan melalui SRN
2. Mendata Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Selain mitigasi, SRN juga mendukung pencatatan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Adaptasi merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, lingkungan, dan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Sebagai contoh, pembangunan sistem peringatan dini banjir, pengembangan pertanian tahan kekeringan, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi kawasan pesisir termasuk kegiatan adaptasi.
Melalui pendataan ini, pemerintah dapat memahami perkembangan ketahanan iklim di berbagai daerah. Selain itu, informasi tersebut membantu menentukan kebutuhan program adaptasi pada masa mendatang.
Baca Juga : Peran Sistem Registri Nasional Perdagangan Karbon Indonesia
3. Mengelola Data dan Informasi Perubahan Iklim
SRN berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi kegiatan pengendalian perubahan iklim. Sistem ini membantu menghimpun data dari berbagai pelaksana sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
Di samping itu, data yang terintegrasi mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pencapaian target nasional.
Baca Juga : Hubungan Sistem Registri Nasional dengan Nilai Ekonomi Karbon
4. Memberikan Pengakuan atas Kontribusi Berbagai Pihak
Fungsi berikutnya adalah mendukung pengakuan pemerintah terhadap kontribusi berbagai pihak dalam pengendalian perubahan iklim.
Perusahaan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan komunitas dapat mencatatkan kegiatan mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, kontribusi setiap pelaksana memiliki dokumentasi yang lebih jelas.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional untuk Pengelolaan Karbon Mangrove
5. Mendukung Transparansi dan Mencegah Penghitungan Ganda
Dalam pelaporan penurunan emisi, penghitungan ganda atau double counting menjadi salah satu persoalan penting. Kondisi tersebut terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi tercatat atau di klaim lebih dari satu kali.
Oleh karena itu, SRN mendukung penelusuran informasi kegiatan dan hasil mitigasi. Mekanisme ini membantu meningkatkan transparansi serta menjaga konsistensi data pengendalian perubahan iklim.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional Mendukung Penurunan Emisi Gas
Tujuan Sistem Registri Nasional (SRN)
Pembentukan SRN memiliki tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan perubahan iklim nasional. Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga memperkuat koordinasi dan akuntabilitas.
Berikut lima tujuan utama SRN:
1. Mengintegrasikan Data Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim
SRN bertujuan menghimpun informasi aksi mitigasi, adaptasi, dan sumber daya dalam satu sistem. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi permasalahan data yang tersebar di berbagai sektor.
Baca Juga : Manfaat Sistem Registri Nasional untuk Program CSR Lingkungan
2. Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia
Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target NDC. Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang menggambarkan perkembangan berbagai kegiatan pendukung target tersebut.
SRN membantu menyediakan informasi yang dapat mendukung pemantauan dan evaluasi pencapaian komitmen nasional.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan
Setiap kegiatan lingkungan membutuhkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan dan hasilnya. Oleh sebab itu, SRN mendukung proses pencatatan dan pelaporan agar para pelaksana dapat menunjukkan kontribusinya secara terukur.
Baca Juga : Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Registri Nasional
4. Memperkuat Koordinasi Antarinstansi dan Sektor
Pengendalian perubahan iklim melibatkan banyak pihak. Melalui SRN, pemerintah memiliki sarana untuk menyelaraskan informasi dari berbagai sektor sehingga koordinasi program dapat berjalan lebih efektif.
5. Mendukung Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
SRN juga memiliki keterkaitan dengan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Informasi mengenai aksi mitigasi dan capaian pengurangan emisi dapat mendukung tata kelola instrumen ekonomi karbon sesuai ketentuan pemerintah.
Manfaat Sistem Registri Nasional (SRN)
Keberadaan SRN memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Berikut manfaat yang dapat di peroleh dari penyelenggaraan sistem tersebut.
1. Mempermudah Pemantauan Kegiatan Lingkungan
SRN membantu pemerintah memantau perkembangan berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim. Melalui informasi yang tersedia, pemerintah dapat mengidentifikasi capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menentukan kebutuhan perbaikan.
Selain itu, perusahaan dan organisasi dapat menggunakan data kegiatan untuk mengevaluasi efektivitas program lingkungan mereka.
2. Meningkatkan Kredibilitas Data Pengurangan Emisi
Informasi pengurangan emisi membutuhkan data yang konsisten dan dapat di pertanggungjawabkan. Karena itu, pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan aksi mitigasi.
SRN mendukung pengelolaan informasi tersebut sehingga para pemangku kepentingan memiliki dasar dokumentasi yang lebih terstruktur.
3. Mendukung Perencanaan Program Lingkungan
Data SRN dapat membantu pemerintah dan organisasi menyusun program pengendalian perubahan iklim secara lebih tepat.
Sebagai contoh, informasi mengenai risiko kekeringan dapat mendukung perencanaan ketahanan air. Sementara itu, data kegiatan pengurangan emisi dapat membantu perusahaan menyusun strategi efisiensi energi dan dekarbonisasi.
4. Memberikan Nilai Tambah bagi Perusahaan
Bagi perusahaan, pencatatan kegiatan lingkungan dapat memperkuat dokumentasi kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, data yang tertata dapat mendukung kebutuhan evaluasi program CSR, pelaporan keberlanjutan, dan pengelolaan kinerja lingkungan. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan setiap kegiatan memenuhi persyaratan SRN.
Perlu di pahami bahwa pencatatan kegiatan dalam SRN tidak otomatis menghasilkan sertifikat karbon atau memberikan hak perdagangan unit karbon. Setiap proses tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
5. Memperkuat Kolaborasi Berbagai Pihak
SRN mendorong keterlibatan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan.
Dengan informasi yang lebih terintegrasi, berbagai pihak dapat mengidentifikasi peluang kerja sama, kebutuhan pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas untuk mendukung aksi iklim.
6. Mendukung Pelaporan Komitmen Iklim Nasional
Pemerintah membutuhkan informasi yang konsisten untuk mengevaluasi dan melaporkan perkembangan target iklim Indonesia.
Dalam hal ini, SRN membantu menyediakan data kegiatan dan capaian yang mendukung proses pemantauan komitmen NDC. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih baik untuk menyusun kebijakan berikutnya.
Bagaimana Cara Kerja dan Proses Pencatatan SRN?
Secara umum, SRN bekerja melalui proses identifikasi kegiatan, pengisian informasi, pemeriksaan, dan pemantauan. Setiap penanggung jawab kegiatan perlu memahami jenis aksi yang akan di catat serta persyaratan teknisnya.
Berikut gambaran tahapan pencatatan SRN:
- Mengidentifikasi jenis kegiatan. Pelaksana menentukan apakah kegiatannya termasuk aksi mitigasi, adaptasi, atau kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim.
- Menyiapkan dokumen dan informasi. Pelaksana mengumpulkan profil kegiatan, identitas penanggung jawab, lokasi, periode pelaksanaan, serta data teknis yang relevan.
- Melakukan pencatatan. Pelaksana mengakses platform SRN PPI dan mengisi informasi sesuai prosedur yang berlaku.
- Mengikuti proses pemeriksaan. Pihak berwenang memeriksa kelengkapan dan kesesuaian informasi berdasarkan ketentuan teknis.
- Melakukan pemantauan dan pelaporan. Pelaksana mengikuti ketentuan pemantauan serta memperbarui informasi capaian kegiatan sesuai kebutuhan.
Meskipun demikian, persyaratan setiap kegiatan dapat berbeda. Oleh karena itu, pelaksana perlu memeriksa pedoman terbaru sebelum memulai proses pencatatan.
Siapa Saja yang Perlu Memperhatikan SRN?
SRN memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang menjalankan kegiatan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- Perusahaan dan pelaku usaha, terutama yang menjalankan kegiatan mitigasi, adaptasi, dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
- Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang melaksanakan program pengendalian perubahan iklim.
- Organisasi masyarakat dan komunitas, yang menjalankan kegiatan lingkungan berbasis masyarakat.
- Lembaga pendidikan dan penelitian, yang mengembangkan program serta kajian terkait perubahan iklim.
- Mitra pembangunan, yang memberikan dukungan berupa pendanaan, teknologi, maupun peningkatan kapasitas.
Khusus bagi pelaku usaha, pemahaman mengenai kewajiban pencatatan dan pelaporan menjadi hal penting. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur kewajiban pencatatan dan pelaporan bagi pelaku usaha dalam ruang lingkup yang di tentukan regulasi tersebut.
Perkembangan Sistem Registri Nasional di Indonesia
Pemerintah terus mengembangkan SRN agar mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan data iklim nasional. Pada 25 Agustus 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup meluncurkan versi terbaru SRN PPI untuk memperkuat transparansi aksi iklim dan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon.
Selanjutnya, pada 11 Juni 2026, pemerintah mengumumkan pengembangan SRN PPI generasi baru yang mulai berlaku pada Juli 2026. Pengembangan ini mengarah pada integrasi data aksi mitigasi, inventarisasi emisi gas rumah kaca, dan capaian penurunan emisi dalam platform satu data iklim nasional.
Dengan perkembangan tersebut, perusahaan dan organisasi perlu mengikuti pembaruan sistem serta ketentuan teknis yang pemerintah tetapkan. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi terbaru akan membantu pelaksana menghindari kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan.
Sistem Registri Nasional (SRN) atau SRN PPI merupakan sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung pencatatan aksi mitigasi, adaptasi, serta sumber daya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengintegrasikan informasi, memantau capaian kegiatan, memberikan pengakuan atas kontribusi berbagai pihak, dan mencegah penghitungan ganda. Selain itu, SRN mendukung pencapaian target NDC serta tata kelola Nilai Ekonomi Karbon.
Oleh karena itu, perusahaan, instansi pemerintah, organisasi, dan masyarakat perlu memahami fungsi, tujuan, manfaat, serta prosedur pencatatan SRN. Dengan persiapan yang tepat, setiap pihak dapat menjalankan kegiatan lingkungan secara lebih terarah, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
