Hubungan Sistem Registri Nasional dengan Nilai Ekonomi Karbon memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian perubahan iklim dan pengembangan ekonomi rendah karbon di Indonesia. Melalui sistem registri, pemerintah dapat mengelola informasi mengenai kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pencatatan unit karbon, serta pelaksanaan berbagai instrumen ekonomi karbon. Dengan demikian, sistem registri tidak hanya membantu mendokumentasikan aksi lingkungan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan nilai ekonomi dari penurunan emisi. Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku usaha perlu memahami hubungan antara Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Baca Juga : Apa Itu Sistem Registri Nasional (SRN) Fungsi, Tujuan, Manfaatnya
Mengenal Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan nilai yang di berikan terhadap setiap unit emisi GRK yang di hasilkan atau di kurangi. Pemerintah menggunakan instrumen NEK untuk mendorong berbagai pihak mengendalikan emisi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dari kegiatan rendah karbon.
Baca Juga : Fungsi Sistem Registri Nasional dalam Pencatatan Aksi Mitigasi
Dalam penerapannya, NEK tidak hanya berkaitan dengan jual beli karbon. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur beberapa instrumen NEK, antara lain perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan instrumen lain sesuai perkembangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui instrumen tersebut, perusahaan memiliki dorongan untuk mengembangkan kegiatan yang menekan emisi. Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan, dan perlindungan ekosistem.
Selain memberikan manfaat lingkungan, kegiatan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dan nilai ekonomi. Namun, perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan teknis, metodologi, pengukuran, pelaporan, serta verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca Juga : Cara Pendaftaran Sistem Registri Nasional bagi Perusahaan
Mengenal Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI merupakan sistem yang mengelola informasi mengenai aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini membantu pencatatan kegiatan mitigasi, adaptasi, serta dukungan sumber daya yang berkaitan dengan upaya pengendalian perubahan iklim.
Dalam konteks mitigasi, SRN PPI membantu mendokumentasikan kegiatan yang bertujuan mengurangi emisi GRK atau meningkatkan penyerapan karbon. Misalnya, perusahaan dapat mencatat program efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah karbon, dan rehabilitasi ekosistem sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, informasi tersebut mendukung pemerintah dalam memantau kontribusi berbagai pihak terhadap target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Dengan demikian, SRN PPI memiliki fungsi penting dalam pengelolaan informasi aksi iklim. Namun, pencatatan kegiatan dalam SRN PPI tidak otomatis memberikan sertifikat karbon atau hak untuk melakukan perdagangan unit karbon.
Baca Juga : Persyaratan Registrasi Kegiatan Pengurangan Emisi dalam SRN
Peran Sistem Registri Unit Karbon dalam NEK
Selain SRN PPI, pemerintah mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mendukung pengelolaan unit karbon dalam penyelenggaraan NEK. Pemerintah meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pasar karbon Indonesia.
Baca Juga : Pengisian Data dan Pelaporan Kegiatan Lingkungan melalui SRN
SRUK mengelola informasi mengenai siklus hidup unit karbon, mulai dari pencatatan dan penerbitan sesuai ketentuan hingga pemindahan, transaksi, dan penghentian penggunaan atau retirement. Selain itu, sistem ini mendukung keterlacakan unit karbon dan pertukaran data dengan sistem terkait.
Perbedaan fungsi kedua sistem tersebut penting untuk perusahaan pahami. SRN PPI berfokus pada pencatatan informasi aksi pengendalian perubahan iklim, sedangkan SRUK berfokus pada pengelolaan unit karbon yang berkaitan dengan instrumen NEK.
Oleh sebab itu, keduanya saling melengkapi. Data kegiatan mitigasi dapat mendukung proses pengelolaan karbon, sementara informasi unit karbon membantu pemerintah menelusuri pemanfaatan hasil pengurangan emisi dalam mekanisme ekonomi karbon.
Baca Juga : Peran Sistem Registri Nasional Perdagangan Karbon Indonesia
Hubungan SRN PPI dengan Nilai Ekonomi Karbon
Hubungan SRN PPI dengan NEK terlihat melalui peran pencatatan, pengelolaan data, dan pemantauan kegiatan pengendalian perubahan iklim. Berikut beberapa bentuk hubungan yang perlu perusahaan pahami.
1. Mendukung Pencatatan Aksi Mitigasi
Pertama, SRN PPI membantu mendokumentasikan kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon. Data ini memberikan gambaran mengenai pelaksana, lokasi, periode, dan tujuan kegiatan.
Sebagai contoh, perusahaan menjalankan program pemasangan panel surya untuk mengurangi konsumsi listrik dari sumber energi berbasis fosil. Perusahaan perlu menjelaskan kapasitas instalasi, periode pelaksanaan, serta hasil pengurangan emisi berdasarkan metode yang sesuai.
Selanjutnya, informasi kegiatan tersebut dapat mendukung dokumentasi kontribusi perusahaan terhadap pengendalian perubahan iklim. Jika perusahaan ingin mengembangkan kegiatan tersebut menjadi sumber unit karbon, perusahaan tetap perlu mengikuti mekanisme dan persyaratan penerbitan unit yang berlaku.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional untuk Pengelolaan Karbon Mangrove
2. Mendukung Pengelolaan Data Unit Karbon
Kedua, sistem registri membantu menjaga keterhubungan antara informasi kegiatan mitigasi dan pencatatan unit karbon. Dalam mekanisme NEK, informasi mengenai asal kegiatan, jumlah unit, identitas pemilik, dan status unit memiliki peran penting.
Melalui SRUK, pemerintah dapat menelusuri informasi unit karbon sesuai ketentuan registrasi. Dengan demikian, pelaku pasar memiliki dasar untuk memeriksa status unit sebelum melakukan transaksi atau pemanfaatan.
Baca Juga : Sistem Registri Nasional Mendukung Penurunan Emisi Gas
3. Mencegah Penghitungan Ganda
Ketiga, sistem registri mendukung pencegahan double counting atau penghitungan ganda. Risiko ini muncul ketika satu hasil pengurangan emisi di klaim lebih dari satu kali atau satu unit karbon di gunakan berulang kali untuk tujuan yang berbeda.
Untuk mengatasi risiko tersebut, sistem perlu mencatat identitas, kepemilikan, transaksi, dan status penggunaan setiap unit secara konsisten.
Selain itu, pencatatan yang terhubung membantu pemerintah memantau pergerakan unit karbon. Dengan begitu, pasar karbon dapat menjaga integritas lingkungan dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.
Baca Juga : Manfaat Sistem Registri Nasional untuk Program CSR Lingkungan
4. Mendukung Pelaporan Target Iklim Nasional
Keempat, data registri membantu pemerintah mengelola informasi kontribusi Indonesia terhadap target NDC. Informasi mengenai kegiatan mitigasi dan penggunaan unit karbon dapat mendukung proses pemantauan serta pelaporan sesuai ketentuan.
Khusus untuk transaksi internasional yang memerlukan otorisasi dan corresponding adjustment, pemerintah perlu memperhatikan pencatatan serta penyesuaian yang relevan berdasarkan Persetujuan Paris. Langkah ini penting agar pengurangan emisi yang di alihkan untuk penggunaan internasional tidak menimbulkan klaim ganda dalam pencapaian target iklim.
Baca Juga : Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Registri Nasional
Manfaat Hubungan Sistem Registri dan NEK bagi Perusahaan
Hubungan sistem registri dengan NEK memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan yang menjalankan program lingkungan.
Pertama, meningkatkan kualitas dokumentasi lingkungan. Perusahaan dapat menyusun informasi kegiatan secara lebih terstruktur, mulai dari tujuan, lokasi, periode, hingga hasil pengurangan emisi. Selain itu, data yang tertata membantu perusahaan mengevaluasi efektivitas program.
Kedua, membuka pemahaman mengenai peluang ekonomi karbon. Perusahaan dapat mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi melalui mekanisme NEK. Misalnya, program efisiensi energi dan pengelolaan limbah dapat menjadi bagian dari strategi pengurangan emisi.
Ketiga, mendukung transparansi kepada pemangku kepentingan. Data yang jelas membantu perusahaan menjelaskan kontribusi lingkungan kepada mitra usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat.
Keempat, memperkuat pengelolaan risiko. Dengan memahami ketentuan registrasi dan perdagangan karbon, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi, ketidaksesuaian data, maupun klaim lingkungan yang tidak memiliki dasar memadai.
Terakhir, mendorong investasi hijau. Dokumentasi yang baik dan kepatuhan terhadap mekanisme NEK dapat membantu perusahaan membangun kepercayaan dalam kerja sama pendanaan atau pengembangan proyek rendah karbon.
Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Perusahaan tetap perlu menilai kelayakan kegiatan, menyiapkan data, dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan sektor serta mekanisme yang di pilih.
Tahapan Perusahaan dalam Memanfaatkan Sistem Registri untuk NEK
Perusahaan yang ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi karbon perlu menyusun persiapan secara bertahap.
Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi dari kegiatan operasional. Selanjutnya, perusahaan menentukan program mitigasi yang sesuai, seperti efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, atau pengelolaan limbah.
Kedua, perusahaan mengumpulkan data dasar. Informasi tersebut dapat mencakup konsumsi energi, penggunaan bahan bakar, volume produksi, jumlah limbah, dan data lain sesuai karakteristik kegiatan.
Ketiga, perusahaan menyusun metodologi penghitungan pengurangan emisi. Gunakan data yang dapat di telusuri serta metode yang sesuai dengan ketentuan sektor terkait.
Keempat, perusahaan mempelajari persyaratan pencatatan kegiatan dan mekanisme NEK. Pada tahap ini, perusahaan perlu membedakan pencatatan aksi dalam SRN PPI dengan pencatatan unit karbon dalam SRUK.
Kelima, perusahaan mengikuti proses validasi, verifikasi, persetujuan, dan registrasi sesuai skema serta regulasi yang berlaku. Setelah memenuhi persyaratan, perusahaan dapat melanjutkan tahapan penerbitan atau pemanfaatan unit karbon apabila mekanismenya memungkinkan.
Terakhir, perusahaan perlu memantau kegiatan dan memperbarui informasi sesuai kewajiban pelaporan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menjaga konsistensi data selama pelaksanaan program.
Regulasi yang Mengatur Hubungan SRN dan Nilai Ekonomi Karbon
Pemerintah mengatur penyelenggaraan NEK melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan instrumen NEK dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Sistem Registri Unit Karbon. Ketentuan ini mencakup pencatatan unit karbon, penerbitan SPE GRK, pencatatan transaksi, pemanfaatan unit, serta keterhubungan dengan SRN PPI dan sistem terkait.
Selain itu, regulasi sektoral mengatur persyaratan teknis sesuai jenis kegiatan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan terbaru dari kementerian atau lembaga yang berwenang sebelum menjalankan proyek dan melakukan registrasi.
Hubungan Sistem Registri Nasional dengan Nilai Ekonomi Karbon terletak pada peran keduanya dalam mendukung pencatatan aksi iklim, pengelolaan unit karbon, transparansi, serta pengendalian emisi GRK di Indonesia.
SRN PPI membantu mendokumentasikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, SRUK mengelola informasi serta siklus hidup unit karbon dalam penyelenggaraan instrumen NEK. Dengan demikian, kedua sistem saling melengkapi dalam membangun tata kelola karbon yang lebih terstruktur.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami fungsi setiap sistem, menyiapkan data kegiatan secara akurat, dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Melalui persiapan tersebut, perusahaan dapat mengembangkan program lingkungan yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga berpotensi mendukung kegiatan ekonomi rendah karbon secara bertanggung jawab.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
