Bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan berbagai persiapan, termasuk biaya administrasi, dokumen, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, perjalanan, dan kebutuhan penempatan lainnya. Bagi calon PMI yang mengalami keterbatasan dana, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan bank penyalur.
Pemerintah mencantumkan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai salah satu skema KUR yang ditujukan untuk pembiayaan penempatan PMI dan peserta magang di luar negeri. Dalam kebijakan KUR pemerintah, skema tersebut memiliki plafon sampai dengan Rp25 juta per penerima KUR.
Namun, ketentuan produk dapat berbeda pada masing-masing bank penyalur. Sebagai contoh, BNI saat ini mencantumkan KUR Penempatan PMI dengan maksimum Rp100 juta, jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja hingga maksimal tiga tahun, serta tanpa kewajiban jaminan menurut informasi produk BNI.
Apa Itu KUR untuk PMI?
KUR untuk PMI merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan untuk membantu kebutuhan biaya penempatan calon pekerja yang akan bekerja atau mengikuti program magang di luar negeri.
Tujuan pembiayaan dapat berkaitan dengan kebutuhan penempatan yang diperbolehkan oleh bank dan skema KUR. Calon PMI tetap harus memenuhi persyaratan sebagai pekerja yang akan ditempatkan melalui jalur resmi.
Program ini bukan berarti setiap calon PMI otomatis memperoleh pinjaman. Pengajuan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan penilaian bank sesuai ketentuan yang berlaku.
Syarat KUR untuk Pekerja Migran Indonesia
Persyaratan dapat berbeda antara bank penyalur. Sebagai gambaran, salah satu produk KUR PMI BNI mencantumkan beberapa persyaratan calon penerima, antara lain:
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Akan ditempatkan bekerja di luar negeri melalui P3MI atau mengikuti program pemagangan luar negeri melalui penyelenggara pemagangan.
- Memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bidang pekerjaan atau program magang.
- Memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna jasa.
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
- Memenuhi ketentuan terkait riwayat kredit atau SLIK.
- Tidak tercatat sebagai debitur macet atau bermasalah dalam SLIK OJK.
- Memenuhi dokumen penempatan dan dokumen lain yang diminta bank.
Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa calon PMI sebaiknya memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan dokumen penempatan sudah tersedia.
Dokumen yang Perlu Dipersiapkan
Dokumen administrasi merupakan bagian penting dalam pengajuan KUR PMI. Dalam informasi produk BNI, antara lain terdapat dokumen:
- KTP elektronik.
- Kartu Keluarga.
- Paspor.
- Surat nikah jika sudah menikah.
- Surat pernyataan orang tua/wali atau pasangan sesuai kondisi.
- Job order atau dokumen permintaan PMI dari pengguna jasa.
- Hasil Medical Check-Up yang menyatakan calon PMI memenuhi syarat kesehatan.
- Perjanjian Penempatan dengan P3MI.
- Perjanjian Kerja dengan pengguna jasa.
- Surat pernyataan dari P3MI.
- SKCK.
- NPWP apabila memenuhi batas plafon yang dipersyaratkan bank.
Dokumen dapat berubah sesuai kebijakan bank dan ketentuan terbaru. Karena itu, calon PMI sebaiknya melakukan pengecekan langsung kepada bank penyalur sebelum mengajukan pembiayaan.
Berapa Plafon KUR untuk PMI?
Bagian plafon perlu diperhatikan karena terdapat perbedaan antara ketentuan kebijakan KUR pemerintah dan produk yang ditawarkan bank penyalur tertentu.
Dalam kebijakan KUR pemerintah, KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tercantum dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per penerima KUR.
Sementara itu, BNI pada informasi produk KUR Penempatan PMI mencantumkan maksimum Rp100 juta. BNI juga menyebutkan jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan masa kontrak kerja, maksimal tiga tahun.
Dengan demikian, calon PMI tidak sebaiknya menganggap satu angka plafon berlaku untuk semua bank. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan bergantung pada skema, bank penyalur, tujuan penggunaan dana, kemampuan pembayaran, dokumen, dan hasil analisis kredit.
Cara Pengajuan KUR PMI
Secara umum, proses pengajuan dapat dilakukan melalui tahapan berikut:
- Pastikan Penempatan Dilakukan Secara Resmi
Calon PMI perlu memastikan negara tujuan, pekerjaan, pemberi kerja, P3MI atau penyelenggara penempatan, serta dokumen penempatan dapat diverifikasi.
- Siapkan Dokumen
Kumpulkan identitas, paspor, KK, dokumen perjanjian penempatan, perjanjian kerja, dokumen kesehatan, SKCK, serta dokumen lain yang diminta bank.
- Pilih Bank Penyalur
Tanyakan kepada bank mengenai ketersediaan KUR Penempatan PMI, plafon, suku bunga/marjin, jangka waktu, biaya administrasi, dokumen, serta ketentuan lainnya.
- Ajukan Permohonan
Permohonan dilakukan melalui mekanisme bank. Calon PMI mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.
- Verifikasi dan Analisis Bank
Bank akan melakukan pemeriksaan terhadap identitas, dokumen penempatan, kemampuan pembayaran, riwayat kredit, serta aspek lain sesuai prosedur.
- Persetujuan dan Akad
Jika permohonan disetujui, calon penerima melakukan akad kredit dan mengikuti ketentuan pencairan yang ditetapkan bank.
- Pencairan Dana
Dana dicairkan sesuai mekanisme dan tujuan penggunaan yang disetujui dalam fasilitas pembiayaan.
Apakah KUR PMI Membutuhkan Jaminan?
Ketentuan jaminan bergantung pada jenis KUR dan bank penyalur.
Sebagai contoh, informasi BNI untuk KUR Penempatan PMI menyebutkan jaminan tidak diwajibkan. Namun, calon PMI tetap harus memenuhi persyaratan kredit lainnya dan melewati proses analisis bank.
Karena kebijakan masing-masing penyalur dapat berbeda, calon PMI sebaiknya tidak hanya menanyakan plafon, tetapi juga meminta penjelasan tertulis mengenai jaminan, biaya, bunga, tenor, dan kewajiban pembayaran.
Berapa Suku Bunga KUR PMI?
Suku bunga atau ketentuan biaya pembiayaan mengikuti kebijakan KUR dan bank penyalur yang bersangkutan.
Sebagai contoh, BNI mencantumkan suku bunga 6% efektif per tahun pada informasi KUR Penempatan PMI yang tersedia.
Angka tersebut jangan dijadikan patokan untuk seluruh bank. Calon PMI perlu memastikan suku bunga dan biaya yang berlaku ketika pengajuan dilakukan.
Siapa yang Perlu Berhati-Hati Saat Mengajukan KUR?
Calon PMI perlu memahami bahwa KUR merupakan pembiayaan yang harus dikembalikan, bukan bantuan atau dana hibah.
Sebelum menandatangani akad, perhatikan:
- Jumlah pinjaman yang sebenarnya diterima.
- Besarnya cicilan.
- Jangka waktu pembayaran.
- Bunga atau biaya pembiayaan.
- Biaya administrasi lainnya.
- Tujuan penggunaan dana.
- Ketentuan apabila kontrak kerja berakhir lebih cepat.
- Kewajiban pembayaran apabila terjadi masalah dalam pekerjaan atau penempatan.
Jangan menyerahkan uang kepada pihak yang mengaku dapat menjamin pengajuan KUR tanpa melalui prosedur resmi bank.
Penting Memastikan Penempatan PMI Resmi
Selain masalah pembiayaan, aspek legalitas penempatan juga sangat penting. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur pelindungan PMI pada tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
Pada 2026, terdapat perubahan kelembagaan dan regulasi di bidang penempatan serta pelindungan PMI. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya pencabutan sejumlah regulasi lama terkait penempatan dan pelindungan PMI sebagai bagian dari pengalihan tugas dan fungsi kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.
Karena itu, informasi mengenai prosedur penempatan maupun dokumen sebaiknya selalu diperiksa berdasarkan aturan dan lembaga yang berlaku saat pengajuan.
Tips Sebelum Mengajukan KUR PMI
Agar pengajuan lebih terencana, calon PMI dapat melakukan beberapa langkah:
Pertama, pastikan pekerjaan dan pemberi kerja jelas.
Kedua, periksa seluruh dokumen penempatan dan perjanjian kerja.
Ketiga, hitung kebutuhan dana secara realistis dan jangan mengambil plafon lebih besar dari kebutuhan.
Keempat, periksa kemampuan membayar cicilan berdasarkan penghasilan yang tercantum dalam kontrak.
Kelima, tanyakan seluruh biaya kepada bank sebelum akad.
Keenam, jangan menggunakan jasa calo yang menjanjikan pencairan pasti.
Ketujuh, simpan salinan seluruh dokumen pengajuan dan akad kredit.
KUR untuk Pekerja Migran Indonesia dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi calon PMI yang membutuhkan dana untuk proses penempatan. Pemerintah mencantumkan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai salah satu skema KUR, sementara bank penyalur dapat memiliki ketentuan produk yang berbeda.
Karena terdapat perbedaan plafon dan persyaratan antarproduk bank, calon PMI sebaiknya melakukan pengecekan langsung kepada bank penyalur resmi sebelum mengajukan. Pastikan pula proses penempatan dilakukan secara legal, dokumen lengkap, dan kemampuan pembayaran sudah diperhitungkan dengan baik.
KONSULTASI SEKARANG
