Dasar Hukum Pengamanan Swakarsa di Indonesia dan Peraturan

Pengertian Pengamanan Swakarsa di Indonesia

Pengamanan swakarsa merupakan salah satu bentuk pengamanan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, badan usaha, instansi, maupun lingkungan tertentu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah atau tempat masing-masing. Pengamanan ini bertujuan membantu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif melalui keterlibatan masyarakat secara mandiri.

Dalam praktiknya, pengamanan swakarsa dapat ditemukan di berbagai lingkungan, seperti kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, perumahan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga objek vital tertentu.

Salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang paling dikenal di Indonesia adalah Satuan Pengamanan atau Satpam. Satpam bertugas melaksanakan pengamanan secara profesional di lingkungan kerja atau kawasan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan pengamanan swakarsa bukan berarti menggantikan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebaliknya, pengamanan swakarsa menjadi bagian dari upaya mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami bagaimana pengamanan swakarsa diselenggarakan, penting mengetahui dasar hukum dan peraturan yang mengatur pembentukan, pembinaan, serta pelaksanaan tugasnya.

Dasar Hukum Pengamanan Swakarsa di Indonesia

Pengamanan swakarsa memiliki landasan hukum yang mengatur kedudukannya dalam sistem keamanan nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar penyelenggaraan pengamanan swakarsa, khususnya yang berkaitan dengan tugas Polri, partisipasi masyarakat, serta penyelenggaraan Satpam.

Berikut beberapa dasar hukum yang perlu diketahui.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan swakarsa memiliki kedudukan dalam sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Pasal 14 mengatur tugas Polri dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan dan pelaksanaan pengamanan swakarsa tetap berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan Kepolisian.

2.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa merupakan salah satu peraturan penting yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pengamanan swakarsa.

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai bentuk pengamanan swakarsa, pembentukan, pengorganisasian, pembinaan, serta penyelenggaraan Satuan Pengamanan.

Di dalamnya juga diatur mengenai kedudukan Satpam sebagai bagian dari pengamanan swakarsa yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja atau kawasan tertentu.

Peraturan tersebut menjadi acuan bagi badan usaha, pengguna jasa pengamanan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Satpam.

3.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Perubahan ini perlu diperhatikan karena terdapat ketentuan yang disesuaikan dalam penyelenggaraan pengamanan swakarsa.

Oleh karena itu, pihak yang ingin membentuk Satpam, menyelenggarakan jasa pengamanan, atau mengikuti ketentuan administrasi pengamanan swakarsa sebaiknya tidak hanya mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2020, tetapi juga memperhatikan perubahan melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023.

Kedua peraturan tersebut perlu dibaca secara bersamaan agar pelaksanaan pengamanan swakarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri dapat melibatkan masyarakat, termasuk melalui pengamanan swakarsa, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Peraturan yang Mengatur Penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa

Selain memahami dasar hukum pengamanan swakarsa, masyarakat dan badan usaha perlu mengetahui ketentuan yang mengatur penyelenggaraannya.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan pengamanan swakarsa meliputi:

1.Pembentukan Satuan Pengamanan

Pembentukan Satpam harus memperhatikan kebutuhan pengamanan di lingkungan kerja atau kawasan tertentu.

Badan usaha, instansi, maupun pengelola kawasan dapat menyelenggarakan pengamanan dengan menempatkan tenaga Satpam sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan tersebut perlu memperhatikan pembinaan serta ketentuan administrasi yang berkaitan dengan fungsi pengamanan swakarsa.

2.Pendidikan dan Pelatihan Satpam

Anggota Satpam harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting untuk membekali calon anggota Satpam dengan pengetahuan mengenai keamanan, ketertiban, pengendalian keadaan darurat, pelayanan, serta prosedur pengamanan.

Dalam sistem pendidikan Satpam dikenal beberapa jenjang kompetensi, antara lain:

• Gada Pratama, yaitu pendidikan dasar bagi calon anggota Satpam.
• Gada Madya, yaitu pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pengawasan anggota Satpam.
• Gada Utama, yaitu pendidikan tingkat manajerial yang lebih tinggi bagi pimpinan atau penanggung jawab pengamanan.

Setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan dan kompetensi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan.

3.Kartu Tanda Anggota Satpam

Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam merupakan identitas keanggotaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota Satpam.

Pengelolaan administrasi keanggotaan, masa berlaku, serta ketentuan lainnya harus mengikuti peraturan Polri yang berlaku.

KTA juga menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa personel yang bertugas telah memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan penyelenggaraan Satpam.

4.Penggunaan Seragam dan Atribut Satpam

Penggunaan seragam Satpam diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 beserta perubahannya melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan seragam memiliki tujuan untuk membedakan anggota Satpam dengan anggota Polri, sekaligus memberikan identitas profesi dalam menjalankan tugas pengamanan.

Perubahan pada tahun 2023 antara lain berkaitan dengan penyesuaian pakaian dinas Satpam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai identitas petugas keamanan.

5.Pembinaan dan Pengawasan oleh Polri

Pengamanan swakarsa tidak dapat diselenggarakan tanpa memperhatikan ketentuan pembinaan yang berlaku.

Polri memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengamanan swakarsa, termasuk peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan kepatuhan anggota Satpam terhadap ketentuan hukum.

Pembinaan ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan pengamanan berjalan sesuai prosedur dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan.

Jenis-Jenis Pengamanan Swakarsa di Indonesia

Pengamanan swakarsa tidak hanya berbentuk Satpam. Dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa bentuk pengamanan yang dikenal dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

Berikut penjelasannya.

1.Satuan Pengamanan (Satpam)

Satpam merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh organisasi, badan usaha, atau instansi untuk melaksanakan pengamanan di lingkungan kerjanya.

Tugas Satpam meliputi menjaga keamanan aset, mengawasi akses keluar masuk, melakukan patroli, mencegah gangguan keamanan, dan membantu penanganan keadaan darurat.

Satpam juga berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.

2.Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling)

Satkamling merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang tumbuh dari partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal.

Kegiatan Satkamling biasanya dilakukan melalui ronda malam, pemantauan lingkungan, komunikasi antarwarga, serta pelaporan apabila ditemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan.

Keberadaan Satkamling membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

3.Bentuk Pengamanan Swakarsa Lainnya

Selain Satpam dan Satkamling, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga mengenal bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri.

Penyelenggaraannya harus memperhatikan ketentuan hukum dan batas kewenangan yang berlaku.

Tugas dan Kewenangan Pengamanan Swakarsa

Pengamanan swakarsa memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan kondisi aman dan tertib di lingkungan tugasnya. Namun, kewenangannya berbeda dengan kewenangan anggota Polri.

Beberapa tugas pengamanan swakarsa antara lain:

1. Menjaga keamanan lingkungan: Melaksanakan pengawasan terhadap area kerja, kawasan usaha, dan lingkungan masyarakat.
2. Melakukan pencegahan gangguan keamanan: Mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan pencegahan sesuai prosedur.
3. Mengawasi akses keluar masuk: Memeriksa dan mengatur akses pengunjung, kendaraan, maupun pihak lain berdasarkan ketentuan pengelola kawasan.
4. Melaksanakan patroli: Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman.
5. Melaporkan kejadian: Menyampaikan laporan kepada pihak berwenang apabila terjadi tindak pidana, gangguan keamanan, atau keadaan darurat.
6. Membantu penanganan keadaan darurat: Memberikan bantuan awal sesuai kompetensi dan prosedur keselamatan.

Dalam menjalankan tugas, anggota Satpam tidak memiliki kewenangan kepolisian yang sama dengan anggota Polri. Pengamanan swakarsa memiliki fungsi bantuan yang terbatas pada lingkungan atau wilayah tugasnya.

Apabila terjadi tindak pidana, Satpam harus mengutamakan keselamatan, mengamankan situasi sesuai kewenangan, dan segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Hubungan Pengamanan Swakarsa dengan BUJP

Pengamanan swakarsa juga memiliki hubungan erat dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

BUJP merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengamanan. Perusahaan ini dapat menyediakan tenaga Satpam untuk membantu memenuhi kebutuhan keamanan perusahaan, instansi, maupun kawasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUJP perlu memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

• Legalitas dan perizinan badan usaha.
• Kesesuaian kegiatan usaha dengan klasifikasi bidang usaha yang berlaku.
• Persyaratan tenaga kerja Satpam.
• Kompetensi dan sertifikasi personel pengamanan.
• Ketentuan penyelenggaraan jasa pengamanan.
• Pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Polri.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, BUJP dapat menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan memberikan layanan pengamanan sesuai kebutuhan pengguna jasa.

Mengapa Dasar Hukum Pengamanan Swakarsa Penting Dipahami?

Memahami dasar hukum pengamanan swakarsa sangat penting bagi masyarakat, anggota Satpam, perusahaan, dan penyelenggara jasa pengamanan.

Ada beberapa alasan mengapa pemahaman terhadap peraturan tersebut diperlukan.

1.Memberikan kepastian hukum

Dasar hukum memberikan pedoman mengenai bagaimana pengamanan swakarsa dibentuk, diselenggarakan, dan dilaksanakan.

2.Mencegah penyalahgunaan kewenangan

Anggota Satpam harus memahami batas kewenangannya agar tidak melakukan tindakan yang melampaui tugas pengamanan.

3.Meningkatkan profesionalitas Satpam

Dengan mengikuti ketentuan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, personel Satpam diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional.

4.Mendukung keamanan lingkungan

Pengamanan swakarsa membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

5.Menjadi pedoman bagi perusahaan

Perusahaan yang menggunakan atau menyelenggarakan jasa pengamanan perlu memahami peraturan agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Dasar hukum pengamanan swakarsa di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2023.

Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengamanan swakarsa, termasuk pembinaan Satpam, pengaturan seragam, dan pelaksanaan fungsi pengamanan di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Pengamanan swakarsa memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan tidak mengambil alih kewenangan Kepolisian.

Bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan jasa pengamanan atau membutuhkan tenaga Satpam profesional, pemahaman mengenai dasar hukum dan perizinan BUJP menjadi hal yang sangat penting.

Konsultasi Pengurusan BUJP dan Jasa Pengamana

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu kebutuhan konsultasi dan pengurusan administrasi perusahaan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa pengamanan, termasuk informasi mengenai persyaratan dan legalitas BUJP.

Pastikan setiap kegiatan usaha jasa pengamanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTASI SEKARANG