Pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang berasal dari inisiatif, kesadaran, dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Pengamanan ini dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok, badan usaha, maupun organisasi yang memiliki kepentingan untuk menciptakan situasi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam praktiknya, pengamanan swakarsa menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keberadaannya membantu menciptakan lingkungan yang lebih terorganisasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

DAFTAR ISI

Pengamanan swakarsa tidak berarti masyarakat dapat mengambil alih seluruh kewenangan kepolisian. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak masyarakat.

Salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang dikenal luas adalah Satuan Pengamanan (Satpam). Satpam bertugas menjaga keamanan di lingkungan kerja, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, dan berbagai tempat lainnya.

Selain Satpam, terdapat bentuk pengamanan swakarsa lain yang dibentuk sesuai kebutuhan lingkungan dan karakteristik wilayah.

Tujuan Pengamanan Swakarsa

Pengamanan swakarsa memiliki tujuan utama untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban melalui keterlibatan aktif masyarakat. Sistem ini mendorong setiap individu maupun kelompok agar memiliki kepedulian terhadap kondisi keamanan di sekitarnya.

Beberapa tujuan pengamanan swakarsa antara lain:

Menjaga keamanan lingkungan: Membantu mencegah terjadinya pencurian, perusakan, tindakan kriminal, dan gangguan ketertiban lainnya.
Meningkatkan kesadaran masyarakat: Mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja.
Mencegah potensi gangguan keamanan: Melakukan pemantauan dan tindakan pencegahan terhadap aktivitas yang mencurigakan.
Mendukung tugas kepolisian: Membantu kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Melindungi orang dan aset: Memberikan perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas, bangunan, serta barang milik pribadi maupun perusahaan.
Membangun kerja sama keamanan: Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, pengelola lingkungan, badan usaha, dan aparat keamanan.

Dengan adanya pengamanan swakarsa, tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara terarah.

Jenis-Jenis Pengamanan Swakarsa

Pengamanan swakarsa dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk memiliki karakteristik, tugas, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda.

1.Satuan Pengamanan (Satpam)

Satuan Pengamanan atau Satpam merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk melalui proses perekrutan dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kerja.

Satpam biasanya ditempatkan di berbagai lokasi, seperti:

Gedung perkantoran dan perusahaan.
Kawasan industri dan pabrik.
Pusat perbelanjaan dan pertokoan.
Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Kawasan perumahan dan apartemen.
Hotel, pergudangan, dan fasilitas umum.
Lembaga pendidikan dan instansi lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpam memiliki fungsi kepolisian terbatas nonyustisial. Artinya, Satpam membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, tetapi tidak memiliki kewenangan yang sama dengan anggota Polri.

Pembentukan Satpam dilakukan melalui tahapan perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling)

Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh warga masyarakat berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal.

Satkamling umumnya dikenal melalui kegiatan ronda malam, patroli lingkungan, dan pengawasan terhadap kondisi keamanan wilayah.

Beberapa kegiatan Satkamling antara lain:

Melaksanakan ronda malam secara bergiliran.
Melakukan pemantauan lingkungan permukiman.
Mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Membantu menjaga ketertiban masyarakat.
Melaporkan kejadian mencurigakan kepada aparat terkait.
Membangun koordinasi dengan ketua RT, RW, dan Bhabinkamtibmas.

Satkamling menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui kerja sama dan kepedulian warga.

3.Pengamanan Swakarsa Berbasis Pranata Sosial dan Kearifan Lokal

Selain Satpam dan Satkamling, pengamanan swakarsa juga dapat berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Beberapa bentuk yang disebutkan dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 meliputi:

a. Pecalang

Pecalang merupakan petugas keamanan adat yang dikenal di Bali. Pecalang berperan menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan adat, termasuk ketika berlangsung kegiatan keagamaan, upacara adat, dan aktivitas masyarakat.

b. Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kelompok Sadar Kamtibmas merupakan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Kegiatannya dapat berupa penyuluhan, komunikasi, pengawasan lingkungan, serta pelaporan potensi gangguan keamanan.

c. Siswa Bhayangkara

Siswa Bhayangkara merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pembinaan kesadaran keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan.

d. Mahasiswa Bhayangkara

Mahasiswa Bhayangkara merupakan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mendukung kesadaran hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Bentuk pengamanan tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial dan kebutuhan masyarakat serta mengikuti mekanisme pembinaan dan pengukuhan oleh Polri sesuai ketentuan.

Dasar Hukum Pengamanan Swakarsa di Indonesia

Pelaksanaan pengamanan swakarsa di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban.

Beberapa dasar hukum yang perlu diketahui adalah sebagai berikut.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi salah satu dasar utama penyelenggaraan pengamanan swakarsa.

Dalam Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh beberapa unsur, termasuk bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketentuan ini memberikan dasar bagi keterlibatan masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban sesuai batas kewenangannya.

2.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa merupakan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Pam Swakarsa.

Peraturan ini mengatur berbagai hal, antara lain:

Pengertian dan bentuk pengamanan swakarsa.
Pembentukan dan penyelenggaraan Satpam.
Pembinaan dan pelatihan Satpam.
Penyelenggaraan Satkamling.
Pengaturan tugas dan tanggung jawab.
Pembinaan pengamanan swakarsa oleh Polri.

Dalam Pasal 3, pengamanan swakarsa terdiri atas Satpam dan Satkamling, serta bentuk yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal.

3.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan tersebut antara lain mengatur penyesuaian ketentuan pakaian dinas Satpam dan menghapus beberapa ketentuan dalam regulasi sebelumnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada 16 Januari 2023 dan tercatat berstatus berlaku dalam basis data peraturan BPK. Oleh karena itu, pelaksanaan pengamanan swakarsa perlu memperhatikan ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2023.
JDIH BPK+1

Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Swakarsa

Pengamanan swakarsa memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pemantauan, pengawasan, serta koordinasi dengan aparat keamanan.

Berikut beberapa tugas dan tanggung jawab pengamanan swakarsa.

1.Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Petugas pengamanan swakarsa bertugas menjaga situasi lingkungan agar tetap aman dan tertib. Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan rutin, penjagaan area, patroli, serta pemantauan aktivitas masyarakat.

Pada lingkungan perusahaan, Satpam bertanggung jawab membantu menjaga keamanan area operasional, fasilitas, aset, dan orang-orang yang berada di lingkungan kerja.

2.Melakukan Pencegahan Gangguan Keamanan

Pencegahan merupakan salah satu tugas penting pengamanan swakarsa. Petugas harus mampu mengenali potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Contohnya adalah mengawasi akses keluar masuk, memeriksa identitas pengunjung sesuai prosedur, memantau area rawan, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

3.Melaksanakan Patroli dan Pengawasan

Patroli dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terkendali. Dalam lingkungan perusahaan, patroli dapat dilakukan pada area parkir, gudang, ruang produksi, pintu masuk, dan fasilitas penting lainnya.

Sementara itu, pada lingkungan permukiman, patroli dapat dilakukan melalui kegiatan ronda malam dan pemantauan wilayah oleh warga.

4.Memberikan Pelayanan Keamanan

Petugas pengamanan swakarsa juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengunjung, karyawan, dan pihak lain yang berada di lingkungan pengamanan.

Pelayanan tersebut meliputi pemberian informasi, pengaturan akses masuk, pengarahan pengunjung, serta bantuan awal ketika terjadi keadaan darurat.

5.Melakukan Pelaporan Kejadian

Setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau penanggung jawab lingkungan.

Pelaporan dapat mencakup kejadian pencurian, keributan, kecelakaan, kebakaran, kerusakan fasilitas, dan aktivitas lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

6.Membantu Penanganan Keadaan Darurat

Pengamanan swakarsa dapat membantu penanganan awal keadaan darurat sesuai kompetensi dan prosedur keselamatan.

Contohnya adalah membantu proses evakuasi, memberikan pertolongan pertama sesuai pelatihan, mengamankan area kejadian, serta menghubungi petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, atau kepolisian.

7.Berkoordinasi dengan Kepolisian

Pengamanan swakarsa perlu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.

Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengamanan berjalan sesuai ketentuan dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan.

Pelaksanaan Pengamanan Swakarsa di Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan

Pelaksanaan pengamanan swakarsa dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Pada dasarnya, setiap kegiatan pengamanan harus memiliki tujuan yang jelas, petugas yang bertanggung jawab, dan mekanisme kerja yang terorganisasi.

1.Pelaksanaan di Lingkungan Perumahan

Di lingkungan perumahan, pengamanan swakarsa umumnya dilaksanakan melalui pembentukan Satkamling.

Warga dapat menyusun jadwal ronda malam, membagi tanggung jawab pengawasan, menentukan titik pemantauan, serta membangun komunikasi apabila terjadi gangguan keamanan.

Pengurus RT dan RW dapat berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan pembinaan mengenai pelaksanaan keamanan lingkungan.

2.Pelaksanaan di Lingkungan Perusahaan

Di lingkungan perusahaan, pengamanan swakarsa umumnya dilaksanakan melalui penyediaan tenaga Satpam yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban operasional.

Perusahaan dapat menggunakan Satpam internal atau bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang memenuhi ketentuan perizinan.

Kegiatan pengamanan perusahaan dapat meliputi:

Penjagaan pintu masuk dan keluar.
Pengawasan tamu dan kendaraan.
Pemeriksaan akses sesuai prosedur.
Patroli area operasional.
Pengamanan aset perusahaan.
Pengawasan area parkir dan pergudangan.
Pembuatan laporan kejadian keamanan.
Penanganan awal kondisi darurat.

Pelaksanaan tugas harus didukung dengan standar operasional prosedur (SOP), pembagian jadwal kerja, pengawasan personel, dan evaluasi keamanan secara berkala.

3.Pelaksanaan di Kawasan Industri

Kawasan industri membutuhkan sistem pengamanan yang lebih terstruktur karena memiliki fasilitas produksi, gudang, peralatan bernilai tinggi, dan aktivitas pekerja dalam jumlah besar.

Pengamanan swakarsa di kawasan industri dapat melibatkan beberapa petugas Satpam dengan pembagian tugas berdasarkan area pengawasan.

Pengelola kawasan juga perlu memperhatikan sistem komunikasi, pengendalian akses, pemantauan CCTV, prosedur tanggap darurat, serta koordinasi dengan aparat keamanan.

4.Pelaksanaan di Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Umum

Pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas umum membutuhkan pengamanan yang memperhatikan keselamatan pengunjung serta kelancaran aktivitas operasional.

Petugas Satpam harus mampu memberikan pelayanan keamanan, mengatur arus pengunjung, mengawasi area publik, dan membantu penanganan kejadian darurat.

Pelaksanaan pengamanan juga harus memperhatikan etika pelayanan dan perlindungan hak masyarakat.

Perbedaan Pengamanan Swakarsa dan Pengamanan Kepolisian

Meskipun sama-sama berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan swakarsa dan pengamanan kepolisian memiliki perbedaan dari segi kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab.

Pengamanan swakarsa dilaksanakan oleh masyarakat atau petugas yang dibentuk untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan tertentu. Sementara itu, kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa perbedaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksana: Pengamanan swakarsa dilaksanakan oleh Satpam, Satkamling, dan bentuk pengamanan masyarakat lainnya. Kepolisian dilaksanakan oleh anggota Polri.
Lingkup tugas: Pengamanan swakarsa berfokus pada lingkungan tertentu, sedangkan kepolisian memiliki cakupan kewenangan sesuai wilayah dan tugas institusinya.
Kewenangan: Petugas pengamanan swakarsa memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat menjalankan tindakan penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri.
Pembentukan: Pengamanan swakarsa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kesadaran masyarakat, dengan mekanisme pembinaan atau pengukuhan sesuai ketentuan.
Tanggung jawab: Pengamanan swakarsa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungannya, sedangkan Polri bertanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengamanan swakarsa merupakan unsur pendukung dalam menciptakan keamanan masyarakat, bukan pengganti tugas dan kewenangan kepolisian.

Peran BUJP dalam Penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pengamanan swakarsa, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga Satpam profesional di lingkungan perusahaan dan organisasi.

BUJP merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan dapat menyediakan layanan sesuai perizinan serta ketentuan yang berlaku.

Keberadaan BUJP membantu perusahaan atau organisasi memperoleh dukungan tenaga pengamanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan operasional.

Beberapa peran BUJP antara lain:

1.Menyediakan Tenaga Satpam Profesional

BUJP dapat menyediakan tenaga Satpam untuk perusahaan, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas lainnya.

Tenaga pengamanan yang disediakan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

2.Mendukung Pelatihan dan Kompetensi Satpam

Kualitas tenaga pengamanan sangat menentukan keberhasilan sistem keamanan. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan jasa pengamanan.

Pelatihan Satpam mengenal jenjang Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama sesuai tingkat kompetensi serta tanggung jawab pekerjaan.

3.Menyusun Sistem Pengamanan Perusahaan

BUJP dapat membantu pengguna jasa dalam menyusun sistem pengamanan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan kerja.

Hal ini mencakup analisis kebutuhan personel, pembagian area penjagaan, pengaturan jadwal patroli, penyusunan SOP, dan mekanisme pelaporan.

4.Melakukan Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional.

Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kelemahan sistem keamanan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

5.Membantu Memenuhi Kebutuhan Keamanan Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan yang berbeda. BUJP dapat membantu menyediakan layanan berdasarkan kebutuhan tersebut sehingga sistem pengamanan dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

Bagi perusahaan yang membutuhkan layanan pengamanan, penting untuk memastikan BUJP yang dipilih memiliki perizinan berusaha dan perizinan operasional yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Pengamanan Swakarsa

Walaupun memiliki peran penting, pelaksanaan pengamanan swakarsa masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

1.Keterbatasan sumber daya manusia

Tidak semua lingkungan memiliki jumlah personel pengamanan yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas patroli, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan.

2.Kurangnya pelatihan

Petugas yang tidak mendapatkan pembekalan memadai berpotensi mengalami kesulitan ketika menghadapi situasi darurat atau konflik di lingkungan pengamanan.

3.Koordinasi yang belum optimal

Kurangnya komunikasi antara petugas pengamanan, masyarakat, pengelola lingkungan, dan aparat kepolisian dapat memperlambat penanganan kejadian.

4.Keterbatasan fasilitas keamanan

Beberapa lingkungan masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti CCTV, alat komunikasi, penerangan, dan perlengkapan keselamatan.

5.Pemahaman kewenangan yang kurang tepat

Petugas pengamanan swakarsa harus memahami batas kewenangannya. Tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau melanggar hak masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pembinaan, peningkatan kompetensi, penyusunan prosedur kerja, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Pentingnya Pengamanan Swakarsa bagi Perusahaan dan Masyarakat

Pengamanan swakarsa merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Melalui keterlibatan masyarakat, perusahaan, dan organisasi, kegiatan pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing lingkungan.

Bagi masyarakat, keberadaan Satkamling dapat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, bagi perusahaan, keberadaan Satpam profesional membantu melindungi aset, karyawan, pengunjung, dan kegiatan operasional.

Pengamanan swakarsa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan tanpa harus mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, penyelenggaraannya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengamanan yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang diselenggarakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri untuk menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Bentuk pengamanan swakarsa meliputi Satpam, Satkamling, serta pengamanan yang berasal dari pranata sosial dan kearifan lokal.

Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023.

Pelaksanaannya mencakup kegiatan penjagaan, patroli, pengawasan, pencegahan gangguan keamanan, pelayanan keamanan, dan koordinasi dengan kepolisian.

Dalam lingkungan perusahaan, pengamanan swakarsa melalui Satpam dan dukungan BUJP menjadi salah satu bagian penting untuk menciptakan sistem keamanan yang profesional, terorganisasi, dan sesuai kebutuhan operasional.

Dengan pengelolaan yang tepat, pengamanan swakarsa dapat membantu meningkatkan rasa aman, melindungi aset, serta mendukung terciptanya lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang kondusif.

KONSULTASI SEKARANG