Mendirikan perusahaan merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Cara Mengurus Pengesahan Badan Hukum Namun, proses pendirian perusahaan tidak cukup hanya dengan menentukan nama, bidang usaha, dan lokasi operasional. Pelaku usaha juga perlu mengurus pengesahan badan hukum agar perusahaan memperoleh status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Indonesia, pengesahan badan hukum menjadi tahapan penting, khususnya bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Melalui proses tersebut, perusahaan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab tersendiri.
Selain itu, pengesahan badan hukum memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha ketika menjalankan kegiatan bisnis. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun hubungan kerja sama, mengurus perizinan, membuka rekening perusahaan, dan menjalankan aktivitas komersial secara lebih profesional.
Lantas, bagaimana cara mengurus pengesahan badan hukum perusahaan? Apa saja persyaratan, prosedur, dan biaya yang perlu di persiapkan? Berikut pembahasan lengkapnya.
Baca Juga : Pendirian Badan Usaha Indonesia Beserta Syarat, Prosedurnya
Apa Itu Pengesahan Badan Hukum Perusahaan?
Pengesahan badan hukum perusahaan merupakan proses administratif dan hukum untuk memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah terhadap status badan hukum suatu perusahaan.
Khusus untuk Perseroan Terbatas (PT), kewenangan pengesahan berada pada Menteri Hukum melalui sistem administrasi badan hukum yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Setelah memperoleh keputusan pengesahan, PT memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik maupun pemegang sahamnya.
Artinya, perusahaan dapat menjalankan hak dan kewajiban atas namanya sendiri. Selain itu, PT juga dapat memiliki aset, membuat perjanjian, serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum.
Baca Juga : Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia, Perbedaan Legalitasnya
Mengapa Pengesahan Badan Hukum Perusahaan Penting?
Pengesahan badan hukum memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan proses ini sejak awal pendirian perusahaan.
Berikut beberapa alasan pentingnya pengesahan badan hukum.
a. Memberikan Kepastian Hukum
Pengesahan memberikan kepastian mengenai status hukum perusahaan. Dengan demikian, pemilik usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Memisahkan Kekayaan Pribadi dan Perusahaan
Pada PT, terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemegang saham. Selain itu, prinsip tanggung jawab terbatas pada dasarnya melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas perikatan perusahaan, sepanjang tidak terdapat pengecualian berdasarkan undang-undang.
c. Meningkatkan Kepercayaan Mitra Bisnis
Perusahaan yang memiliki status badan hukum dapat membangun kredibilitas di hadapan pelanggan, pemasok, investor, dan mitra kerja.
Dengan demikian, perusahaan memiliki landasan yang lebih kuat ketika menjalin kerja sama bisnis.
d. Mempermudah Pengurusan Perizinan
Status badan hukum membantu perusahaan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan usaha.
Selanjutnya, perusahaan dapat melanjutkan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan bidang dan tingkat risiko kegiatan usahanya.
Baca Juga : Syarat Pendirian Badan Usaha yang Harus Dipersiapkan
Persyaratan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
Sebelum mengurus pengesahan badan hukum, pelaku usaha perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan informasi. Persyaratan tersebut bergantung pada bentuk badan usaha yang akan didirikan.
Untuk pendirian PT biasa, berikut beberapa persyaratan yang perlu di persiapkan:
- Nama perusahaan yang akan di gunakan.
- Alamat lengkap dan kedudukan perusahaan.
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
- Informasi mengenai modal dasar, modal di tempatkan, dan modal disetor.
- Data lengkap para pendiri atau pemegang saham.
- Data direksi dan dewan komisaris.
- Identitas pendiri, seperti KTP dan NPWP jika di perlukan.
- Susunan kepemilikan saham.
- Kemudian Akta pendirian perusahaan dari notaris.
- Data pendukung lainnya sesuai ketentuan sistem AHU.
Selain itu, calon pendiri perlu memastikan bahwa nama perusahaan tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan nama perseroan.
Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, proses pembuatan akta dan pengajuan pengesahan dapat berjalan lebih lancar.
Cara Mengurus Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
Proses pengesahan badan hukum PT melibatkan beberapa tahapan. Pada umumnya, notaris membantu pendiri dalam penyusunan akta serta pengajuan permohonan melalui sistem administrasi badan hukum.
Berikut langkah-langkah yang perlu di lakukan.
a. Menentukan Nama Perusahaan
Langkah pertama yaitu menentukan nama PT yang akan di gunakan. Nama tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai nama perseroan.
Selain itu, pendiri perlu memastikan bahwa nama perusahaan belum di gunakan atau tidak memiliki persamaan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Pemilihan nama sebaiknya mencerminkan identitas dan bidang usaha perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat membangun identitas bisnis yang lebih mudah di kenali.
b. Menentukan Struktur Perusahaan
Setelah menentukan nama, pendiri perlu menyusun struktur organisasi perusahaan.
Struktur tersebut mencakup pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Setiap pihak memiliki kedudukan serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan hukum.
Selanjutnya, pendiri juga perlu menentukan pembagian saham serta besaran modal perusahaan.
Baca Juga : Cara Mendirikan PT dari Awal hingga Memperoleh Legalitas
c. Membuat Akta Pendirian melalui Notaris
Tahap berikutnya yaitu membuat akta pendirian perusahaan melalui notaris.
Notaris akan membantu menyusun akta berdasarkan informasi dan kesepakatan para pendiri. Dokumen tersebut memuat anggaran dasar perusahaan serta keterangan mengenai pendirian PT.
Selain itu, pendiri perlu memeriksa kembali seluruh informasi sebelum menyetujui akta. Pemeriksaan ini penting untuk menghindari kesalahan pada nama, alamat, modal, susunan pemegang saham, maupun kegiatan usaha.
d. Mengajukan Permohonan Pengesahan melalui Sistem AHU
Setelah akta pendirian selesai, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU.
Dalam proses tersebut, notaris memasukkan data perusahaan sesuai dengan dokumen pendirian.
Selanjutnya, sistem akan memproses permohonan berdasarkan ketentuan administrasi yang berlaku. Oleh sebab itu, seluruh data harus sesuai dengan akta dan dokumen pendukung.
e. Membayar Biaya Administrasi
Pemohon perlu memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Besaran biaya bergantung pada jenis layanan dan ketentuan tarif pemerintah. Karena itu, calon pendiri sebaiknya meminta informasi biaya terbaru kepada notaris atau memeriksa ketentuan resmi Ditjen AHU.
f. Menerima Keputusan Pengesahan Badan Hukum
Apabila permohonan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan pendirian badan hukum PT secara elektronik.
Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan telah memperoleh status badan hukum.
Setelah itu, pendiri perlu menyimpan salinan keputusan pengesahan bersama akta pendirian dan dokumen perusahaan lainnya.
Baca Juga : Cara Mendirikan CV dan Dokumen yang Dibutuhkan
Berapa Lama Proses Pengesahan Badan Hukum Perusahaan?
Waktu pengurusan pengesahan badan hukum dapat berbeda-beda, tergantung pada kesiapan dokumen, kelengkapan data, serta kelancaran proses administrasi.
Apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan tidak terdapat kendala, proses pengajuan melalui sistem AHU dapat berlangsung relatif cepat.
Namun, proses persiapan sebelumnya, seperti pemeriksaan nama perusahaan, penyusunan akta, pengumpulan identitas, dan kesepakatan para pendiri, dapat membutuhkan waktu tambahan.
Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan seluruh informasi sejak awal. Dengan begitu, notaris dapat mengajukan permohonan tanpa harus berulang kali memperbaiki dokumen.
Baca Juga : Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris
Berapa Biaya Pengesahan Badan Hukum Perusahaan?
Biaya pengurusan pengesahan badan hukum perusahaan terdiri atas beberapa komponen. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memahami setiap jenis pengeluaran sebelum memulai proses pendirian.
Berikut beberapa komponen biaya yang umumnya perlu diperhitungkan:
- Biaya jasa notaris: mencakup pembuatan akta pendirian dan layanan administrasi terkait.
- Biaya PNBP: merupakan biaya resmi pemerintah untuk layanan pengesahan badan hukum sesuai ketentuan tarif.
- Biaya pemeriksaan dan persiapan dokumen: dapat muncul apabila pendiri membutuhkan bantuan tambahan dalam menyiapkan administrasi.
- Biaya pengurusan perizinan lanjutan: bergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan usaha perusahaan.
Perlu diperhatikan bahwa biaya jasa notaris tidak selalu sama antara satu kantor notaris dengan kantor lainnya.
Dengan demikian, sebaiknya calon pendiri meminta rincian biaya secara tertulis sebelum menyetujui layanan pengurusan.
Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mengurus Pengesahan Badan Hukum
Dalam proses pengesahan badan hukum, terdapat beberapa kesalahan administratif yang dapat menghambat pengajuan.
Agar proses berjalan lebih lancar, perhatikan beberapa hal berikut.
a. Menggunakan Nama Perusahaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Nama perusahaan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Karena itu, pendiri perlu melakukan pemeriksaan sebelum menggunakannya dalam akta pendirian.
b. Data Pendiri Tidak Sesuai
Kesalahan penulisan nama, alamat, nomor identitas, atau informasi pemegang saham dapat menimbulkan kendala administrasi.
Oleh sebab itu, periksa kembali seluruh data sebelum notaris mengajukan permohonan.
c. Tidak Memahami Pembagian Saham
Pembagian saham perlu disepakati secara jelas oleh para pendiri. Selain itu, seluruh informasi tersebut harus sesuai dengan akta pendirian.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi potensi perselisihan mengenai kepemilikan di kemudian hari.
d. Salah Menentukan Kegiatan Usaha
Pemilihan bidang usaha perlu memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.
Apabila perusahaan memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya, proses perizinan lanjutan dapat mengalami kendala.
Baca Juga : Cara Mengurus NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS
e. Tidak Menyimpan Dokumen Pengesahan
Keputusan pengesahan dan akta pendirian merupakan dokumen penting perusahaan. Karena itu, simpan dokumen tersebut dalam bentuk digital maupun cetak agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan.
Apa yang Harus Dilakukan Setelah Perusahaan Mendapatkan Pengesahan?
Setelah memperoleh pengesahan badan hukum, perusahaan masih perlu menyelesaikan beberapa administrasi lanjutan.
Berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan:
- Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Perusahaan dapat mengajukan NIB melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha.
- Mengurus perizinan usaha. Sesuaikan perizinan dengan bidang usaha dan tingkat risiko kegiatan perusahaan.
- Mengurus kewajiban perpajakan. Pastikan perusahaan memenuhi administrasi perpajakan sesuai ketentuan.
- Membuka rekening bank perusahaan. Persiapkan dokumen pendirian dan persyaratan bank untuk memisahkan transaksi perusahaan dari transaksi pribadi.
- Menyusun administrasi internal. Siapkan pencatatan keuangan, dokumen kepemilikan saham, serta administrasi perusahaan lainnya.
- Memenuhi kewajiban pelaporan. Perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pelaporan dan perubahan data sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan menyelesaikan tahapan tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih tertib dan profesional.
Baca Juga : Perbedaan PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal
Dasar Hukum Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
Pengesahan badan hukum perusahaan di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, serta tanggung jawab perseroan.
Beberapa peraturan yang perlu diketahui antara lain:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur pendirian, organ, modal, dan kegiatan perseroan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang membawa perubahan terhadap sejumlah ketentuan mengenai perseroan dan perizinan usaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas.
Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan peraturan pelaksana terbaru yang berkaitan dengan administrasi badan hukum dan perizinan berusaha.
Baca Juga : Dokumen Legalitas Perusahaan Harus Dimiliki Setelah Pendirian
Mengapa Sebaiknya Menggunakan Jasa Pengurusan Badan Hukum Perusahaan?
Mengurus pengesahan badan hukum membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan dokumen dan memahami prosedur administrasi.
Bagi pelaku usaha yang belum memahami proses pendirian PT, menggunakan jasa pengurusan profesional dapat menjadi salah satu pilihan.
Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh:
- Membantu menyiapkan dokumen: pendiri memperoleh arahan mengenai dokumen dan informasi yang perlu disiapkan.
- Mempermudah proses administrasi: penyedia jasa dapat membantu mengoordinasikan kebutuhan pengurusan dengan notaris.
- Mengurangi risiko kesalahan: pemeriksaan data sejak awal dapat membantu menghindari kesalahan administratif.
- Menghemat waktu: pelaku usaha dapat lebih fokus mempersiapkan kegiatan bisnis.
- Mendapatkan informasi prosedur: pendiri dapat memahami tahapan pengesahan serta kebutuhan perizinan lanjutan.
Namun, pastikan penyedia jasa memiliki informasi layanan yang jelas dan bekerja sama dengan notaris yang berwenang. Selain itu, mintalah rincian biaya serta bukti penyelesaian setiap tahapan pengurusan.
Cara mengurus pengesahan badan hukum perusahaan dimulai dengan menentukan nama PT, menyusun struktur perusahaan, menyiapkan dokumen pendirian, membuat akta melalui notaris, hingga mengajukan permohonan pengesahan melalui sistem AHU.
Setelah Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan, perusahaan memperoleh status sebagai badan hukum dan dapat melanjutkan pengurusan administrasi serta perizinan usaha sesuai kebutuhan.
Baca Juga : Pendirian Badan Usaha Indonesia Beserta Syarat, Legalitasnya
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan data perusahaan sesuai dengan dokumen pendirian. Selain itu, pemahaman terhadap prosedur dan dasar hukum akan membantu mengurangi kendala selama proses pengurusan. Dengan pengesahan badan hukum yang tepat, perusahaan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis, membangun kerja sama, serta mengembangkan usaha secara profesional.
Konsultasi Pendirian Badan Usaha Sekarang
