Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris

Mendirikan perusahaan merupakan langkah penting bagi seseorang yang ingin menjalankan usaha secara profesional dan memiliki legalitas yang jelas. Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris Dalam proses pendirian tersebut, calon pemilik usaha perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu dokumen penting yang perlu di perhatikan adalah akta pendirian perusahaan.

Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen hukum yang memuat informasi mengenai pembentukan suatu badan usaha. Dokumen ini menjelaskan identitas pendiri, nama perusahaan, tujuan usaha, modal, susunan pengurus, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Untuk membuat akta pendirian perusahaan, calon pendiri perlu menggunakan jasa notaris. Notaris membantu menyusun akta sesuai ketentuan hukum dan memastikan informasi perusahaan tercantum secara jelas. Selain itu, notaris juga dapat membantu proses pengajuan pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi yang berlaku.

Oleh karena itu, calon pengusaha perlu memahami cara membuat akta pendirian perusahaan melalui notaris agar proses pendirian usaha berjalan lancar. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat memperoleh legalitas dan memulai kegiatan bisnis secara lebih terarah.

Baca Juga : Pendirian Badan Usaha Indonesia Beserta Syarat, Prosedurnya

1. Memahami Fungsi Akta Pendirian Perusahaan

Sebelum menghubungi notaris, calon pendiri perlu memahami fungsi akta pendirian perusahaan. Akta ini menjadi dokumen dasar yang menjelaskan kesepakatan para pendiri dalam membentuk badan usaha.

Selain itu, akta pendirian juga memuat aturan mengenai pengelolaan perusahaan, pembagian kewenangan, serta hak dan kewajiban para pendiri.

Berikut beberapa fungsi penting akta pendirian perusahaan:

• Sebagai bukti pendirian usaha: Menjelaskan kesepakatan para pendiri untuk membentuk perusahaan.
• Menjelaskan identitas perusahaan: Memuat nama, alamat, maksud, dan tujuan kegiatan usaha.
• Mengatur struktur kepengurusan: Menjelaskan pihak yang menjalankan dan mengawasi kegiatan perusahaan sesuai bentuk badan usahanya.
• Kemudian Menjelaskan modal perusahaan: Memuat ketentuan mengenai modal dan kepemilikan sesuai jenis badan usaha.
• Selanjutnya Menjadi dasar pengurusan legalitas: Mendukung proses pengesahan badan hukum dan pengurusan perizinan usaha.

Dengan demikian, akta pendirian bukan sekadar dokumen administratif. Sebaliknya, dokumen ini menjadi salah satu dasar penting dalam menjalankan perusahaan secara resmi.

2. Menentukan Jenis Badan Usaha

Langkah pertama sebelum membuat akta pendirian adalah menentukan jenis badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sebab, setiap bentuk badan usaha memiliki ketentuan pendirian, struktur organisasi, dan tanggung jawab hukum yang berbeda.

Berikut beberapa jenis badan usaha yang umum di gunakan di Indonesia.

A. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan hukum yang memiliki modal dasar terbagi dalam saham. Para pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT cocok bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis dengan struktur kepemilikan saham dan organisasi perusahaan yang lebih formal.

B. Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Berbeda dengan PT persekutuan modal, pendiriannya tidak menggunakan akta notaris. Maka Pelaku usaha dapat mendaftarkannya melalui sistem administrasi badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Commanditaire Vennootschap (CV)

CV merupakan bentuk persekutuan usaha yang melibatkan sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif menjalankan kegiatan usaha, sedangkan sekutu pasif menanamkan modal sesuai kesepakatan.

Untuk mendirikan CV, para pendiri perlu membuat akta melalui notaris dan melanjutkan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia, Perbedaan Legalitasnya

D. Firma

Firma merupakan bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama. Para sekutu menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan dan memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

Setelah menentukan bentuk badan usaha, calon pendiri dapat melanjutkan persiapan dokumen untuk proses pembuatan akta.

3. Menyiapkan Persyaratan Dokumen Pendirian Perusahaan

Persiapan dokumen menjadi tahapan penting sebelum mendatangi kantor notaris. Dengan melengkapi persyaratan sejak awal, calon pendiri dapat mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat proses penyusunan akta.

Secara umum, dokumen dan informasi yang perlu di siapkan meliputi:

1. Fotokopi KTP para pendiri.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pendiri jika di perlukan.
3. Alamat lengkap tempat kedudukan perusahaan.
4. Usulan nama perusahaan.
5. Informasi bidang usaha yang akan di jalankan.
6. Data modal dan pembagian kepemilikan.
7. Susunan pengurus dan pemegang saham sesuai bentuk badan usaha.
8. Informasi mengenai maksud dan tujuan perusahaan.
9. Nomor telepon dan alamat email yang aktif.

Namun, persyaratan tersebut dapat berbeda berdasarkan jenis badan usaha dan ketentuan administrasi yang berlaku.

Oleh sebab itu, calon pendiri sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris. Dengan begitu, notaris dapat memberikan daftar dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pendirian perusahaan.

4. Menentukan Nama Perusahaan

Setelah menyiapkan dokumen, calon pendiri perlu menentukan nama perusahaan. Nama tersebut harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Khusus untuk PT, calon pendiri perlu memperhatikan ketentuan nama perseroan, termasuk penggunaan bahasa Indonesia dan ketentuan mengenai nama yang tidak boleh sama atau memiliki kemiripan dengan nama perseroan lain yang telah terdaftar.

Selanjutnya, notaris dapat membantu melakukan pengecekan ketersediaan nama melalui sistem administrasi badan hukum.

Agar prosesnya lebih mudah, calon pendiri sebaiknya menyiapkan beberapa alternatif nama. Dengan demikian, mereka memiliki pilihan lain apabila nama utama tidak memenuhi persyaratan.

5. Menentukan Bidang Usaha Perusahaan

Selain nama, calon pendiri juga perlu menentukan bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Sehingga Penentuan ini sangat penting karena informasi tersebut akan berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan serta pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam proses tersebut, perusahaan perlu memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih bidang usaha perdagangan, konstruksi, jasa konsultasi, transportasi, teknologi informasi, atau kegiatan lainnya.

Namun, calon pendiri tidak boleh memilih KBLI secara sembarangan. Sebaliknya, mereka perlu memastikan bahwa kode KBLI benar-benar menggambarkan kegiatan usaha yang akan di jalankan.

Dengan pemilihan bidang usaha yang tepat, perusahaan dapat melanjutkan proses perizinan dengan lebih mudah.

Baca Juga : Syarat Pendirian Badan Usaha yang Harus Dipersiapkan

6. Menghubungi dan Berkonsultasi dengan Notaris

Setelah seluruh informasi awal tersedia, calon pendiri dapat menghubungi notaris untuk memulai proses pembuatan akta.

Pada tahap konsultasi, notaris akan mempelajari kebutuhan pendirian perusahaan dan memberikan penjelasan mengenai persyaratan hukum yang harus di penuhi.

Beberapa hal yang perlu di bahas bersama notaris antara lain:

• Jenis badan usaha yang akan didirikan.
• Nama dan alamat perusahaan.
• Identitas seluruh pendiri.
• Besaran modal dan pembagian kepemilikan.
• Kemudian Susunan direksi dan komisaris untuk PT.
• Bidang usaha dan kode KBLI.
• Maksud dan tujuan perusahaan.
• Ketentuan lain yang perlu tercantum dalam anggaran dasar.

Selain itu, calon pendiri perlu menyampaikan informasi secara lengkap dan benar. Hal ini penting agar notaris dapat menyusun akta sesuai kesepakatan para pendiri.

7. Proses Penyusunan Akta Pendirian oleh Notaris

Setelah konsultasi selesai, notaris mulai menyusun rancangan akta pendirian perusahaan. Dalam proses ini, notaris memasukkan seluruh informasi yang telah disepakati oleh para pendiri.

Khusus untuk PT, akta pendirian umumnya memuat beberapa bagian penting, seperti:

A. Identitas Para Pendiri

Bagian ini menjelaskan identitas orang atau badan hukum yang mendirikan perusahaan. Informasi tersebut mencakup nama, alamat, dan data identitas sesuai dokumen resmi.

B. Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan

Akta menjelaskan nama resmi perusahaan serta lokasi kedudukan hukumnya.

C. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Bagian ini menerangkan tujuan pembentukan perusahaan serta bidang kegiatan usaha yang akan dijalankan.

D. Ketentuan Modal dan Saham

Akta mencantumkan ketentuan modal perusahaan, jumlah saham, nilai nominal saham, serta pembagian kepemilikan sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

E. Susunan Pengurus Perusahaan

Untuk PT, bagian ini menjelaskan susunan direksi dan dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengurusan serta pengawasan perusahaan.

F. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Akta juga mengatur ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Selanjutnya, notaris akan memberikan rancangan akta kepada para pendiri untuk diperiksa sebelum proses penandatanganan.

Baca Juga : Cara Mendirikan PT dari Awal hingga Memperoleh Legalitas

8. Memeriksa Rancangan Akta Sebelum Penandatanganan

Sebelum menandatangani akta, para pendiri perlu membaca seluruh isi dokumen dengan teliti. Tahapan ini sangat penting karena informasi dalam akta akan menjadi dasar hukum pendirian perusahaan.

Beberapa bagian yang perlu diperiksa antara lain:

1. Penulisan nama perusahaan.
2. Identitas seluruh pendiri.
3. Alamat dan tempat kedudukan perusahaan.
4. Bidang usaha dan kode KBLI.
5. Besaran modal dan pembagian saham.
6. Susunan direksi dan komisaris.
7. Ketentuan hak serta kewajiban para pendiri.

Apabila terdapat kesalahan, calon pendiri perlu segera menyampaikan koreksi kepada notaris. Dengan demikian, notaris dapat memperbaiki rancangan sebelum para pihak menandatangani dokumen.

Selain itu, pastikan seluruh pendiri memahami isi akta dan menyetujui ketentuan yang tercantum di dalamnya.

9. Menandatangani Akta Pendirian Perusahaan

Setelah seluruh isi akta sesuai dengan kesepakatan, para pendiri dapat melanjutkan proses penandatanganan di hadapan notaris sesuai ketentuan hukum.

Notaris akan memastikan identitas para pihak serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen tersebut.

Setelah itu, para pihak menandatangani akta sebagai bukti persetujuan terhadap isi dokumen.

Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan akta pendirian PT saja belum otomatis menjadikan PT tersebut memperoleh status badan hukum. Para pendiri masih perlu mengikuti proses pengesahan melalui Kementerian Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Mengurus Pengesahan Badan Hukum

Khusus untuk PT, setelah akta pendirian ditandatangani, notaris melanjutkan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum.

Dalam proses tersebut, notaris memasukkan data perusahaan sesuai akta dan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, Kementerian Hukum menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum PT.

Dengan diterbitkannya keputusan tersebut, PT memperoleh status sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, CV dan firma memiliki mekanisme pendaftaran yang berbeda. Oleh karena itu, calon pendiri perlu mengikuti prosedur administrasi sesuai bentuk badan usahanya.

Baca Juga : Cara Mendirikan CV dan Dokumen yang Dibutuhkan

11. Mengurus NPWP dan Perizinan Berusaha

Setelah menyelesaikan proses pendirian dan pengesahan atau pendaftaran sesuai jenis badan usaha, perusahaan perlu melanjutkan pengurusan administrasi perpajakan serta perizinan usaha.

Beberapa dokumen dan perizinan yang perlu diperhatikan meliputi:

A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan

NPWP badan berfungsi sebagai identitas perpajakan perusahaan. Melalui dokumen ini, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perusahaan dapat mengurus NIB melalui sistem OSS. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus menjadi salah satu dasar untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.

C. Sertifikat Standar dan Izin Usaha

Untuk bidang usaha tertentu, perusahaan mungkin memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan. Persyaratan tersebut bergantung pada tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha.

D. Rekening Bank Perusahaan

Perusahaan juga dapat membuka rekening bank atas nama badan usaha. Rekening tersebut membantu memisahkan transaksi pribadi pemilik dengan transaksi perusahaan.

Dengan melengkapi kebutuhan administrasi tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih tertib.

Baca Juga : Cara Mengurus Pengesahan Badan Hukum Perusahaan

12. Memeriksa dan Menyimpan Dokumen Legalitas Perusahaan

Setelah seluruh proses selesai, perusahaan perlu menyimpan dokumen legalitas secara teratur. Dokumen tersebut penting untuk kebutuhan administrasi, kerja sama bisnis, perpajakan, maupun pengajuan pembiayaan.

Berikut beberapa dokumen yang sebaiknya disimpan:

• Akta pendirian perusahaan.
• Keputusan pengesahan badan hukum untuk PT.
• Bukti pendaftaran badan usaha untuk CV atau firma.
• NPWP badan.
• NIB.
• Sertifikat standar atau izin usaha jika diperlukan.
• Dokumen perubahan anggaran dasar apabila perusahaan melakukan perubahan.

Selain menyimpan dokumen dalam bentuk fisik, perusahaan sebaiknya menyediakan salinan digital. Dengan demikian, pengelola perusahaan dapat menemukan dokumen ketika membutuhkannya.

Baca Juga : Cara Mengurus NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS

Berapa Lama Proses Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris?

Lama proses pembuatan akta pendirian perusahaan dapat berbeda-beda. Waktu pengerjaan bergantung pada kelengkapan dokumen, ketersediaan nama perusahaan, jenis badan usaha, serta proses administrasi yang harus dilalui.

Jika seluruh data sudah lengkap dan tidak terdapat kendala, notaris dapat menyusun akta dalam waktu relatif singkat.

Namun, proses pendirian perusahaan secara keseluruhan membutuhkan tahapan tambahan, khususnya untuk pengesahan badan hukum PT dan pengurusan perizinan usaha.

Oleh sebab itu, calon pendiri sebaiknya menanyakan estimasi waktu kepada notaris sejak awal. Selain itu, pastikan seluruh dokumen tersedia agar proses tidak mengalami keterlambatan.

Berapa Biaya Membuat Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris?

Biaya pembuatan akta pendirian perusahaan tidak selalu sama. Setiap notaris dapat menawarkan tarif berbeda berdasarkan jenis badan usaha, tingkat kesulitan penyusunan akta, lokasi kantor notaris, dan layanan administrasi yang diberikan.

Beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Biaya jasa notaris.
2. Biaya pemesanan atau persetujuan nama perusahaan jika berlaku.
3. Biaya administrasi pengesahan atau pendaftaran.
4. Biaya pengurusan dokumen pendukung.
5. Biaya tambahan untuk layanan perizinan usaha jika menggunakan jasa pengurusan.

Dengan demikian, calon pendiri sebaiknya meminta rincian biaya sebelum menyetujui layanan notaris. Selain itu, tanyakan apakah biaya tersebut sudah mencakup pengurusan pengesahan atau pendaftaran badan usaha.

Baca Juga : Perbedaan PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal

Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Membuat Akta Pendirian Perusahaan

Dalam proses pendirian perusahaan, terdapat beberapa kesalahan yang dapat menghambat pengurusan legalitas. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memperhatikannya sejak awal.

1. Tidak Memeriksa Ketersediaan Nama Perusahaan

Menggunakan nama yang tidak memenuhi ketentuan dapat menghambat proses pendirian. Untuk menghindarinya, siapkan beberapa pilihan nama dan lakukan pengecekan melalui notaris.

2. Salah Menentukan Bidang Usaha

Pemilihan KBLI yang tidak sesuai dapat menimbulkan kendala ketika perusahaan mengurus perizinan. Karena itu, pastikan bidang usaha menggambarkan kegiatan bisnis yang sebenarnya.

3. Tidak Menjelaskan Pembagian Kepemilikan

Kurangnya kesepakatan mengenai modal dan kepemilikan saham dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sebaiknya, seluruh pendiri membahas pembagian tersebut sebelum notaris menyusun akta.

4. Mengabaikan Pemeriksaan Isi Akta

Kesalahan penulisan identitas, alamat, atau ketentuan perusahaan dapat menimbulkan masalah administratif. Oleh sebab itu, periksa seluruh isi dokumen sebelum menandatanganinya.

5. Tidak Melanjutkan Pengurusan Legalitas

Sebagian calon pengusaha menganggap penandatanganan akta sudah cukup untuk menjalankan perusahaan. Padahal, setiap jenis badan usaha memiliki tahapan administrasi lanjutan yang harus dipenuhi.

Baca Juga : Dokumen Legalitas Perusahaan Harus Dimiliki Setelah Pendirian

Tips Memilih Notaris untuk Pendirian Perusahaan

Pemilihan notaris juga memengaruhi kelancaran proses pendirian perusahaan. Oleh karena itu, calon pendiri sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan biaya jasa, tetapi juga pengalaman dan kualitas pelayanan.

Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

1. Pilih notaris yang memiliki kewenangan resmi. Pastikan notaris menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Periksa pengalaman dalam pendirian badan usaha. Notaris yang berpengalaman dapat membantu menjelaskan prosedur sesuai jenis perusahaan.
3. Pastikan biaya transparan. Mintalah rincian biaya agar tidak muncul pengeluaran yang tidak terduga.
4. Perhatikan komunikasi dan pelayanan. Pilih notaris yang memberikan penjelasan secara jelas dan mudah dipahami.
5. Pastikan proses administrasi berjalan sesuai aturan. Tanyakan tahapan pengesahan atau pendaftaran yang akan dilakukan.
6. Simpan bukti transaksi dan dokumen. Pastikan perusahaan memperoleh salinan dokumen sesuai layanan yang disepakati.

Dengan memilih notaris secara tepat, calon pendiri dapat menjalankan proses pendirian perusahaan dengan lebih nyaman dan terarah.

Cara membuat akta pendirian perusahaan melalui notaris terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari menentukan jenis badan usaha, menyiapkan dokumen, memilih nama perusahaan, menentukan bidang usaha, hingga menyusun dan menandatangani akta.

Khusus untuk PT, proses tersebut perlu dilanjutkan dengan pengajuan pengesahan badan hukum melalui sistem AHU Kementerian Hukum. Sementara itu, CV dan firma mengikuti mekanisme pendaftaran sesuai ketentuan masing-masing.

Baca Juga : Pendirian Badan Usaha Indonesia Beserta Syarat, Legalitasnya

Selain itu, perusahaan perlu mengurus kebutuhan administrasi seperti NPWP, NIB, serta izin usaha sesuai bidang kegiatan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan legalitas yang sesuai. Oleh karena itu, persiapkan seluruh persyaratan dan pilih notaris yang berpengalaman agar proses pendirian berjalan lebih lancar. Akta pendirian yang disusun dengan benar akan menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang.

Konsultasi Pendirian Badan Usaha Sekarang