Syarat Pembagian Harta Bersama Suami Istri Menurut Hukum menjadi persoalan penting ketika pasangan memutuskan untuk bercerai. Selain mengakhiri hubungan perkawinan, kedua pihak juga perlu menyelesaikan kepemilikan aset yang mereka peroleh selama membangun rumah tangga. Persoalan tersebut dapat mencakup rumah, tanah, kendaraan, tabungan, deposito, hingga kepemilikan usaha.
Di Indonesia, hukum mengatur pembagian harta bersama agar suami dan istri memperoleh kepastian mengenai hak masing-masing. Namun, pembagian tersebut tidak dapat di lakukan dengan hanya melihat nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Waktu perolehan, sumber dana, dan status hukum setiap aset juga menjadi pertimbangan penting.
Oleh karena itu, pasangan yang ingin mengurus pembagian harta perlu memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku. Terlebih lagi, setiap perkara dapat memiliki kondisi berbeda, terutama jika salah satu pihak menguasai aset, menolak pembagian, atau mengklaim bahwa suatu harta merupakan milik pribadi.
Melalui artikel ini, Anda dapat memahami syarat pembagian harta bersama suami istri menurut hukum, dasar peraturan, dokumen yang perlu di siapkan, serta langkah pengajuan gugatan apabila terjadi perselisihan.
Baca Juga : Pembagian Harta: Panduan Lengkap Hukum, Syarat dan Prosedur
Apa Itu Harta Bersama Suami Istri?
Harta bersama merupakan kekayaan yang suami dan istri peroleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat, istilah ini lebih di kenal sebagai harta gono-gini.
Harta bersama dapat berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya meliputi rumah, tanah, mobil, sepeda motor, perhiasan, tabungan, deposito, saham, dan aset usaha.
Menariknya, kepemilikan harta bersama tidak selalu bergantung pada siapa yang menghasilkan uang atau nama siapa yang tercantum dalam sertifikat. Misalnya, suami membeli rumah menggunakan penghasilannya selama perkawinan dan mencantumkan namanya sendiri dalam sertifikat. Kondisi tersebut tidak otomatis menjadikan rumah sebagai harta pribadi karena waktu dan sumber perolehannya tetap perlu di periksa.
Sebaliknya, rumah yang istri miliki sebelum menikah pada prinsipnya termasuk harta bawaan. Dengan demikian, pasangan perlu membedakan kedua kategori tersebut sebelum menentukan objek pembagian.
Baca Juga : Cara Mengurus Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian
Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama Suami Istri
Sebelum mengurus persyaratan, penting untuk memahami peraturan yang mengatur harta bersama. Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang menjadi dasar penyelesaian perkara ini.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar utama pengaturan harta dalam perkawinan.
Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang di peroleh melalui hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa suami atau istri memerlukan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama.
Adapun Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.
Baca Juga : Prosedur Pembagian Harta Bersama Melalui Pengadilan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Bagi pasangan beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan persoalan harta bersama.
Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI mengatur berbagai ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Secara khusus, Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua atau setengah bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Baca Juga : Pembagian Harta Setelah Perceraian: Hak Suami dan Istri
3. Undang-Undang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah mengalami perubahan mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara tertentu bagi masyarakat Muslim.
Melalui ketentuan Pasal 86, gugatan mengenai harta bersama dapat di ajukan bersama gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan memahami dasar hukum tersebut, pasangan dapat menentukan jalur penyelesaian yang sesuai dengan status perkawinan dan agama masing-masing.
Baca Juga : Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan
Syarat Pembagian Harta Bersama Suami Istri Menurut Hukum
Untuk mengurus pembagian harta bersama, terdapat beberapa persyaratan yang perlu di perhatikan. Persyaratan ini berkaitan dengan status perkawinan, objek harta, bukti kepemilikan, dan kedudukan hukum para pihak.
Berikut penjelasannya:
1. Memiliki Bukti Hubungan Perkawinan yang Sah
Syarat pertama adalah menunjukkan bukti bahwa kedua pihak pernah atau masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dokumen ini menjadi dasar untuk membuktikan hubungan hukum antara suami dan istri.
Bukti perkawinan dapat berupa buku nikah bagi pasangan Muslim atau akta perkawinan bagi pasangan non-Muslim.
Selain itu, apabila pasangan sudah bercerai, siapkan akta cerai sebagai bukti bahwa hubungan perkawinan telah berakhir.
Baca Juga : Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum di Indonesia
2. Memiliki Objek Harta yang Termasuk Harta Bersama
Selanjutnya, pihak yang mengajukan pembagian perlu menjelaskan aset yang menjadi objek sengketa. Harta tersebut harus memiliki hubungan dengan masa perkawinan dan memenuhi kriteria sebagai harta bersama.
Contohnya, rumah yang pasangan beli setelah menikah, kendaraan yang mereka peroleh dari penghasilan selama perkawinan, atau tabungan yang terkumpul selama membangun rumah tangga.
Namun, harta bawaan, hadiah, dan warisan pada prinsipnya tidak termasuk objek pembagian harta bersama. Karena itu, bukti asal-usul aset sangat penting untuk menentukan status hukumnya.
Baca Juga : Dokumen dan Bukti yang Dibutuhkan untuk Pembagian Harta
3. Menyiapkan Bukti Kepemilikan dan Perolehan Aset
Setelah menentukan objek harta, kumpulkan bukti yang menunjukkan kepemilikan serta waktu perolehannya.
Misalnya, Anda dapat menyiapkan sertifikat tanah, akta jual beli, kuitansi pembelian kendaraan, bukti transfer, rekening koran, atau dokumen investasi.
Selain itu, bukti pembayaran cicilan dan dokumen usaha juga dapat membantu menjelaskan sumber dana yang di gunakan untuk memperoleh aset.
Baca Juga : Pembagian Harta Tanah dan Bangunan Setelah Perceraian
4. Memiliki Kepentingan Hukum dalam Pembagian
Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum terhadap harta yang menjadi objek perkara. Artinya, penggugat perlu menunjukkan hubungan antara dirinya, perkawinan, dan aset yang ingin di bagi.
Sebagai contoh, seorang mantan istri dapat mengajukan gugatan apabila mantan suaminya menguasai rumah yang mereka peroleh selama perkawinan dan belum pernah membaginya.
Dengan demikian, pengadilan dapat memeriksa apakah penggugat memiliki hak atas aset tersebut.
Baca Juga : Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Keluarga di Pengadilan
5. Menentukan Status Perceraian dan Jalur Penyelesaian
Status perkawinan juga perlu di perhatikan. Pasangan dapat mengajukan gugatan harta bersama bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum acara.
Namun, apabila kedua pihak masih terikat perkawinan dan ingin mengatur pemisahan harta, mereka perlu memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan serta prosedur hukum yang relevan.
Selain itu, pasangan sebaiknya menentukan apakah mereka ingin menyelesaikan pembagian melalui kesepakatan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.
Baca Juga : Jasa Pengurusan Pembagian Harta Bersama dan Harta Keluarga
Dokumen yang Harus Di siapkan untuk Pembagian Harta Bersama
Selain memenuhi persyaratan hukum, Anda perlu menyiapkan dokumen pendukung agar proses pembagian berjalan lebih terarah.
Berikut dokumen yang umumnya di perlukan:
- Fotokopi KTP penggugat dan tergugat.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Buku nikah atau akta perkawinan.
- Akta cerai jika pasangan sudah bercerai.
- Sertifikat tanah atau rumah apabila objek berupa properti.
- Akta jual beli atau dokumen transaksi pembelian aset.
- BPKB dan STNK untuk kendaraan.
- Rekening koran atau buku tabungan untuk membuktikan kepemilikan dana.
- Bukti pembayaran cicilan atau angsuran aset.
- Perjanjian perkawinan jika pasangan memilikinya.
- Bukti kepemilikan saham, investasi, atau usaha jika menjadi objek sengketa.
- Surat kuasa khusus apabila menggunakan jasa advokat.
Perlu Anda pahami bahwa daftar tersebut merupakan dokumen umum, bukan persyaratan mutlak yang selalu sama untuk setiap perkara. Pengadilan dapat memerlukan dokumen tambahan sesuai jenis aset dan permasalahan yang muncul.
Oleh sebab itu, lakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan.
Bagaimana Prosedur Mengajukan Pembagian Harta Bersama?
Setelah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen, Anda dapat memulai proses pembagian harta. Secara umum, terdapat beberapa tahapan yang perlu di lalui.
1. Mendata Seluruh Harta Bersama
Pertama, buat daftar seluruh aset yang di peroleh selama perkawinan. Catat jenis, lokasi, perkiraan nilai, waktu perolehan, dan bukti kepemilikannya.
Selanjutnya, pisahkan harta bersama dari harta bawaan, hadiah, dan warisan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan objek pembagian.
2. Membicarakan Kesepakatan dengan Pasangan
Apabila hubungan kedua pihak masih memungkinkan komunikasi, lakukan musyawarah untuk menentukan pembagian yang di sepakati bersama.
Misalnya, suami memperoleh kendaraan dan istri memperoleh tabungan atau rumah. Namun, pastikan nilai dan pembagian aset tetap mempertimbangkan hak masing-masing pihak.
Selain itu, buat kesepakatan secara tertulis agar kedua pihak memiliki kejelasan mengenai hasil pembagian.
3. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang Berwenang
Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama.
Bagi pasangan Muslim, perkara ini pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, pasangan non-Muslim pada umumnya mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri.
Dalam gugatan, jelaskan identitas para pihak, riwayat perkawinan, daftar aset, dasar kepemilikan, serta tuntutan pembagian yang Anda inginkan.
4. Mengikuti Mediasi dan Persidangan
Setelah pengadilan menerima gugatan, para pihak mengikuti tahapan persidangan sesuai prosedur. Pada umumnya, hakim mengupayakan mediasi terlebih dahulu untuk membuka peluang penyelesaian secara damai.
Jika mediasi tidak berhasil, proses berlanjut ke tahap pemeriksaan perkara, penyampaian jawaban, pembuktian, pemeriksaan saksi, dan kesimpulan.
Pada tahap pembuktian, siapkan seluruh dokumen dan keterangan yang mendukung klaim kepemilikan harta bersama.
5. Melaksanakan Putusan Pengadilan
Setelah hakim menjatuhkan putusan, kedua pihak perlu memperhatikan isi putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, para pihak dapat melaksanakan pembagian sesuai amar putusan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankannya secara sukarela, pihak yang berkepentingan dapat menempuh prosedur pelaksanaan putusan melalui pengadilan.
Apakah Harta Bersama Selalu Di bagi Sama Rata?
Pertanyaan ini sering muncul ketika suami dan istri mulai mengurus pembagian harta setelah perceraian.
Pada dasarnya, Pasal 97 KHI memberikan hak seperdua kepada masing-masing mantan suami dan mantan istri atas harta bersama, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Namun, Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa pembagian harta bersama mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapan pembagian tidak selalu dapat di samakan untuk semua pasangan.
Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan, status kepemilikan aset, serta bukti dalam persidangan dapat memengaruhi penyelesaian perkara.
Karena itu, jangan langsung menganggap seluruh harta yang di miliki selama perkawinan otomatis harus di bagi sama rata tanpa memeriksa dasar hukum dan kondisi masing-masing aset.
Kendala yang Sering Muncul dalam Pembagian Harta Bersama
Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dapat menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah salah satu pihak tidak bersedia memberikan informasi mengenai aset yang mereka miliki selama perkawinan.
Selain itu, sengketa juga dapat muncul ketika dokumen kepemilikan hanya mencantumkan nama salah satu pihak. Padahal, pihak lainnya menganggap aset tersebut sebagai harta bersama.
Masalah lain mencakup aset yang masih dalam cicilan, percampuran harta pribadi dan harta bersama, hingga perbedaan penilaian harga properti.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kumpulkan bukti pendukung, lakukan pendataan aset secara menyeluruh, dan pertimbangkan konsultasi hukum sebelum mengambil keputusan.
Pentingnya Konsultasi Hukum Pembagian Harta Bersama
Memahami syarat pembagian harta bersama memang penting. Namun, setiap perkara dapat memiliki persoalan hukum yang berbeda sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Melalui konsultasi hukum, Anda dapat memperoleh penjelasan mengenai status aset, kelengkapan dokumen, hak masing-masing pihak, dan prosedur pengajuan gugatan.
Selain itu, tenaga hukum dapat membantu menilai bukti kepemilikan serta menyusun strategi penyelesaian apabila pasangan tidak mencapai kesepakatan.
Dengan demikian, konsultasi sejak awal dapat membantu Anda menghindari kesalahan administrasi maupun langkah hukum yang kurang tepat.
Syarat pembagian harta bersama suami istri menurut hukum mencakup bukti perkawinan, kejelasan objek harta, bukti kepemilikan, serta kepentingan hukum pihak yang mengajukan pembagian. Selain itu, para pihak perlu menyiapkan dokumen pendukung dan menentukan jalur penyelesaian yang sesuai.
Pada prinsipnya, harta yang di peroleh selama perkawinan termasuk harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan memiliki ketentuan tersendiri. Jika pasangan tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
Oleh karena itu, pahami persyaratan dan dasar hukum sebelum memulai proses pembagian. Dengan persiapan yang tepat, Anda dapat memperjuangkan hak atas harta bersama secara lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.
Konsultasi Pengurusan Dokumen Anda Sekarang
